JAYA DIPERMA SIJABAT, III. PAMUJI SUGIARTO Als. UJI dan Terdakwa IV. BAMBANG EDI SYAHPUTRA

BinjaiSelatan Kota Binjai.Jualan Jamu.JAYA DIPERMA SNWABAT.Binjai.22 tahun/19 September 1992.Kristen.Lakilaki.Indonesia.Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pahawan Kec. BinjaiUtara.Mocokmocok.PAMUJI SUGIARTO Als. UJl.Medan.29 tahun/15 Maret 1986.Islam.Lakilaki.Indonesia.Jl. Samanhudi Pasar V Kel. Bhakti Karya Kec. BinjaiSelatan.Mocokmocok.Halaman 1 dari 19 Putusan No. 61/Pid.Sus/2015/PN. BjNama : BAMBANG EDI SYAHPUTRA.Tempat lahir : Binjai.Umur/Tgl.

JAYA DIPERMA SWABAT, Terdakwa Ill.PAMUJI SUGIARTO Als. UJI dan Terdakwa VV.

JAYA DIPERMA SIJABAT, Terdakwa Ill PAMUJI SUGIARTO Als. UJldan Terdakwa IV. BAMBANG EDI SYAHPUTRA, dengan uang sebagai taruhan dankemenangan dalam permainan tersebut tidak diketahui dengan pasti atau hanyabersifat untung untungan belaka adalah merupakan permainan judi .

SUDARYONO, Terdakwa Il.JAYA DIPERMA SINWABAT, Terdakwa Ill PAMUJI SUGIARTO Als. UJI danTerdakwa IV.

JAYA DIPERMA SWABAT, Ill. PAMUJISUGIARTO Als. UJI dan Terdakwa IV. BAMBANG EDI SYAHPUTRA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanpermainan judi ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa ijindari pejabat yang berwenang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaterdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;3.

Kewenangan absolut lembaga peradilan;Bahwa tidak selayaknya Pemerintah RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional RIcq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua cq KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Mimika dijadikan Turut Tergugat dalam perkaraini, hal ini disebabkan karena perbuatan pemerintah dalam mengeluarkan suratkeputusan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1285/Inauga tanggal 15Oktober 1999 (yang diperma alahkan oleh Penggugai) adalah rnerupakankompetensi absolute Pengadilan

Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukumkhususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya dan diPerma ini tidak ada yang mengatur sah atau batalnya surat dakwaan.Menurut Penuntut Umum bahwa Penasehat hukum terdakwa seakan menyindir Ketua/Majelis Hakim yang mulia karena kita bisa melihat pada Pasal 2 Ayat (1,2 dan 3) Permaini No. 2 Tahun 2012 dan juga sesuai penjelasan Perma no. 2 Tahun 2012 pada alinea ke8 hal. 6 yang berbunyi " bahwa dengan dilakukannya penyesuaian

Narkotika, menimbang terhadapHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2020/PNMII.pembelaan penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut melihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2010, perma tersebut dapat digunakan sebagai patokan dalammeyatakan apakah seseorang merupakan penyalahguna atau bukan, terhadapperkara Terdakwa, memang bukti yang ditemukan dibawah syarat sebagaimanadiatur dalam perma tersebut yaitu 1 gram, namun syaratsyarat yang terdapat diPerma

sebut diatas adalah alamat Dari Pengugat PT REKSA FINANCEBukanlah alamat dari kuasa hukum Pengugat Bahwa Di sini jelas ada nyapemalsuan Alamat yang di lakukan oleh Kuasa Pengugat sesuai KetentuanPerma Pasal No 04 Tahun 2019 yang berbunyi "Dalam Hal PengugatBerada di luar wilayah Hukum tempat tinggal Atau DomisiliTergugat,Pengugat dalam hal gugatan menunjuk kuasa,kuasaIsendtil,atau wakil yang beralamat di wilayahhukum atau domisiliTergugat.artinya pengugat telan melanggar ketentuan yang terdapat DiPerma

nyatapemberitahuan tindakan nyata atau tindakan nyata Pemerintah yangsurvey ke lokasi Ini merupakan suatu rangkaian pada saatmemberitahukan karena kapan seseorang itu terikat dengan keputusansejak yang bersangkutan tahu, tahu itu bisa diberitahu, bisa karenapengumuman itu kalau kita kembali kepada filosofi Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 bahasa logisnya ada disana ;Bahwa kalau pembayaran menjadi suatu persyaratan yang harusdipenuhi maka termasuk persyaratan yang kaitannya Pasal 6 huruf B diPerma

menguasai hak tanah itu ;Bahwa pendapat Ahli apabila suatu IPT berakhir ya masyarakat berhakuntuk mengajukan permohonan, dengan adanya hak tersebut kewajibanPemerintah yang namanya pelayanan tidak harus mengabulkan bisa sajamenolak contonya bisa saja Majelis Hakim menolak permohonan danbisa sajamengabulkan ; Bahwa ada perpanjangan IPT ada syarat formal yang terpenuhi namunada syarat yang lain katakanlah pembayaran belum dilaksanakanpendapat Ahli kalau persyaratan kembali lagi ke Pasal 6 huruf B diPerma

dimutasi kemanakemana dan munculriwayat tanah lagi dan yang tahu adalah Lurah karena kuncinya adalah diLurah;Bahwa, terkait lokasi, Lurah itu kan bergantiganti, bagimana dia mengikutiyang jaman dulu sementara dia baru menjabat, maka dia butuh waktumempelajari dulu misalnya dengan mencari saksisaksi misalnya dengancariknya dipanggil karena carik adalah pembatu Lurah;Bahwa, pasal 53 itu tidak sama dengan pasal 6 Perma 8 tahun 87 karenadalam UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 itu adalah 10 hari dan diPerma

Jadi konteksnya sama diPerma No.1 Tahun 2016 diatur bagaimana akta perdamaian harusdidaftarkan di pengadilan, di Permen Agraria juga diatur bahwa setiap hasilmediasi harus dirumuskan dalam akta perdamaian dan didaftarkan dipengadilan;Bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentangTata Cara Mediasi.

Ketika upaya keberatan makaPasal 1 angka 10 tidak menempatkan sebagai para pihak, karena upayaatau keberatan putusan komisi ini sebagaimana diatur Pasal 4, 5, 6 diPerMA terkait dengan isi putusan Komisi Informasi dan kemudian analogtadi diimplemenasi atau tidak ahli kira memang diimplementasi tetapisesungguhnya dalam persidangan keberatan adalah menguji tentanganalisaanalisa yuridis dan analisa fakta yang dilakukan KIP.