Ditemukan 10 data
80 — 19
hukum;e Asas Tertib Penyelenggara Negara, artinya pemerintahdalam melaksanakan penyelenggaraan harus berpedomanpada aturan penyelenggaraan ituSeNndiri;e Asas Kecematan Formal, bahwa dalam mengeluarkan suratkeputusan tergugat telah tidak cermat karena tidak didasaridari usulan Bupati KabupatenTolikara;e Asas Proposionalitas artinya bahwa sebelum Tergugatmengeluarkan surat keputusan a quo harusnya tergugattidak memihak salah satu pihak;Bahwa berdasarkan surat pengantar rekomendasi nomor : 041/AX/18/DPDPKS
34 — 20
Dengan demikian tindakan yang dilakukanoleh saudara ILHAM YUSUF dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPDPKS tersebut adalah syah, tidak mengandung cacat kewenangan, tidak cacathukum dan tidak dibatalkan ; Lebin daripada itu, sikao Muh. Nur Jafar, SH. yang mempertanyakankewenangan sdr.
Oleh karena itu perbuatan penggugattersebut secara syari dianggap sebagai pelanggaran berat, sehingga haltersebut menjadi salah satu alasan mengapa penggugat kemudiandiberhentikan sebagai anggota oleh partai dalam suatu rapat pleno DPDPKS Kabupaten Bima hari Rabu tanggal 11 Juni 2012 yang kem udiandiberi rekomendasi oleh DPW PKS NTB atas pertimbangan Dewan SyariahWilayah (DSW) PKS NTB. Tentu saja rapat pleno tersebut keluar setelahmelalui upayah ishlah dan pembicaraan berkali kali agar sdr.
40 — 47
Natuna.12 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPDPKS / 1434,PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah di legalisir KPU Kab. Natuna.13 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg.14 5 (Lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (MedicalCheckUp Report) An. ZAINADI.Dikembalikan kepada KPUD Kab. Natuna15 1 (satu) lembar surat Status Pegawai Nomor : 034/ 401/ RNI/ 2013dari PT.
Natuna.2312 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 /K / DPDPKS /1434, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah di legalisir KPU Kab.Natuna.13 1 (satu) lembar surat Status Pegawai Nomor : 034/ 401/ RNI/2013dari PT. PLN (Persero), wilayah Riau dan Kepulauan Riau AreaTanjung Pinang Rayon Ranai tanggal 29 Agustus 2013.14 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftarBacaleg.15 5 (Lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan(Medical CheckUp Report) An.
BUSRI SAMADANI, S.Ag.
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIOANL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Cq. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI ATAP SATU ATAP SALUKU
174 — 107
Tukirin (Kantor DPDPKS SBB), Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SeramBagian Barat.
139 — 47
Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Parpol Partai Keadilan Sejahtera a.n DPDPKS Kab. Bone Bolango No.Rek. 0001086489 (Bank Muamalat Cab. 1 (Satu)Gorontalo) sebesar Rp. 44.273.146, sesuai SP2D No. 05282/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 20 September 2012.553.
Berkas Pencairan Dana Bantuan Parpol Partai Keadilan Sejahtera a.n DPDPKS Kab. Bone Bolango No.Rek. 0001086489 (Bank Muamalat Cab. 1 (Satu)Gorontalo) sebesar Rp. 44.273.146, sesuai SP2D No. 05282/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 20 September 2012.553. Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Parpol Hanura a.n Partai Hati NuraniRakyat No.Rek. 018.02. 11.0013082 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar 1 (satu)Rp. 43.966.835, sesuai SP2D No. 01092/SP2DBANTUAN/12052/2012 rangkaptanggal 13 Maret 2012.554.
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
3.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAHARUDDIN T.
149 — 54
tahun 2019 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebuan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019
48. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun
49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS
Terbanding/Terdakwa : MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. Bin. H. ANAS
98 — 0
tahun 2019 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
47. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebuan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019
48. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun
49. 3 (tiga) lembar foto copy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS
Terbanding/Terdakwa : SYAHARUDDIN T.
98 — 27
2019 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebuan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun;
49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
3.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. Bin. H. ANAS
162 — 57
tahun 2019 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebuan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019
48. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun
49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
3.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
BASIR, SP
140 — 60
Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebuan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019
48. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun
49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS