Rekening006.111.00971 pada tanggal 18 April 2012; Bahwa penyerahan dana hibah dari Dinas Pajak Daerah dan PengelolaanKeuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta kepada Kesbang Kota Yogyakartatersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 010/BA/HIBAH/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani sdr. ArbakYhoga Widodo SE, MM selaku Kepala DPDPK Kota Yogyakarta dansaksi Drs. Sukamto selaku Plt.

Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada pihak pertama melalui Kantor Kesatuan BangsaKota Yogyakarta dan DPDPK Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.4.

Aroak YhogaWidodo SE, MM selaku Kepala DPDPK Kota Yogyakarta dan saksi Drs.Sukamto selaku Plt. Kepala Kantor Kesbang Kota Yogyakarta sedangkanuntuk penyerahan dana hibah dari Kesbang Kota Yogyakartakepada KONI Kota Yogyakarta juga di tuangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hibah Nomor : 05/BA/HIBAH/2012 tanggal 18 April 2012 yangditandatangani oleh saksi Drs. Sukamto selaku Plt. Kepala Kantor KesbangKota Yogyakarta dan Terdakwa selaku Plt.

Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada pihak pertama melalui Kantor Kesatuan BangsaKota Yogyakarta dan DPDPK Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai ;4.

Arbak Yhoga Widodo SE, MM selaku Kepala DPDPK KotaYogyakarta dan saksi Drs. Sukamto selaku Plt. Kepala Kantor KesbangKota Yogyakarta sedangkan untuk penyerahan dana hibah dari KesbangKota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta juga di tuangkan dalamBerita Acara Penyerahan Hibah Nomor 05/BA/HIBAH/2012 tanggal 18April 2012 yang di tandatangani oleh saksi Drs.

Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada pihak pertama melalui Kantor Kesatuan BangsaKota Yogyakarta dan DPDPK Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;4.

Arbak Yhoga Widodo SE, MM selaku Kepala DPDPK KotaYogyakarta dan saksi Drs. Sukamto selaku Plt. Kepala Kantor KesbangKota Yogyakarta sedangkan untuk penyerahan dana hibah dari KesbangHalaman 27 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2015/PT YYKKota Yogyakarta kepada KONI Kota Yogyakarta juga di tuangkan dalamBerita Acara Penyerahan Hibah Nomor 05/BA/HIBAH/2012 tanggal 18April 2012 yang di tandatangani oleh saksi Drs.

Yogyakarta ;Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pajak Daerah dan PengelolaanKeuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta sejak tanggal 1 Juni 2012 sampaidengan sekarang.

Sebelumnya sebagai Kepala Bidang Anggaran DinasPajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta;Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Kepala Dinas Pajak Daerah dan PengelolaanKeuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta adalah :a Merencanakan penyusunan APBD ;Hal 60 dari 248 hal No. O1/ Pid.SusTPK/2015/PN.

disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD) dalam hal ini adalah Sekda Kota Yogyakarta danoleh Sekda disampaikan ke DPDPK untuk menilai usulan tersebutsesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau tidak, kemudianpenilaian tersebut tidak hanya dibahas di DPDPK tetapi juga diforum TPAD ;Apabila usulan sudah disepakati, kemudian dituangkan dalam draftkebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas PlafonSementara ;Setelah KUA dan Prioritas Plafon Anggaran disepakati dandisetujui oleh Pemerintah

Berita Acara Penyerahan Hibah (Dari DPDPK kepada Kepala KantorKesatuan Bangsa dan dari Kepala kantor Kesatu Bangsa kepadapenerima hibah) ;.

Berita Acara Penyerahan Hibah (Dari DPDPK kepada Kepala KantorKesatuan Bangsa dan dari Kepala kantor Kesatu Bangsa kepadapenerima hibah) ;e. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah dari penerimahibah (KONI Kota Yogyakarta) kepada Kantor Kesatuan Bangsa ;f.

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirim kebagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPAdiitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ;b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan :c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;d.

Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2010 dan T.A.2011, adalah pendukungadministrasi umum, sesuai dengan tupoksinya membuat laporan administrasikegiatan ke PPTK, kemudian berdasarkan laporan tersebut PPTK mengajukanpermintaan pembayaran ke Pengguna Anggaran, PA memerintahkan Bendaharauntuk memproses permintaan pembayaran tersebut, selanjutnya setelah diterbitkanSP2D dari Dinas Pajak Daerah Pengelola dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta(DPDPK

Laporan Keuangan.Asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta, 1 untuk KantorKesbang dan 1 untuk KONI Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.3.Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hibah, disebutkanbahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,pihak kedua (penerima hibah) wajid menyampaikan laporanpertanggungjawaban

WAHYONO HARYADI selakuiBendahara PBV YUSO Kota Yogyakarta bertentangan denganmekanisme pelaporan penggunaan dana hibah sebagaimana diaturdalam pasal 9 Peraturan Walikota Yogyakarta No. 8 tahun 2009 tentangPengelolaan Belanja Bantuan Hibah diatur sebagai berikut :Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/ bagianrangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada DPDPK selambat lambatnyasatu bulan setelah kegiatan selesal.Bahwa pelaporan

Laporan Keuangan.Asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta, 1 untuk KantorKesbang dan 1 untuk KONI Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.3.Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hibah, disebutkanbahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,pihak kedua (penerima hibah) wajidb menyampaikan laporanpertanggungjawaban

WAHYONO HARYADI selakuiBendahara PBV YUSO Kota Yogyakarta bertentangan denganmekanisme pelaporan penggunaan dana hibah sebagaimana diaturdalam pasal 9 Peraturan WaliKota Yogyakarta No. 8 tahun 2009 tentangPengelolaan Belanja Bantuan Hibah diatur sebagai berikut :Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/ bagianrangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada DPDPK selambat lambatnyasatu bulan setelah kegiatan selesai.Bahwa pelaporan

Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/ bagianrangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada DPDPK selambat lambatnyasatu bulan setelah kegiatan selesai.Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana hibah tahap pertama tidakdisertai dengan surat pengantar ataupun tanpa tanggal yang jelas,sehingga tidak dapat diyakini kebenaran waktu penyampaian laporanpertanggungjawaban.

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirim kebagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPAdiitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ;b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan :c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;d.

Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2010 dan T.A.2011, adalah pendukungadministrasi umum, sesuai dengan tupoksinya membuat laporan administrasikegiatan ke PPTK, kemudian berdasarkan laporan tersebut PPTK mengajukanpermintaan pembayaran ke Pengguna Anggaran, PA memerintahkan Bendaharauntuk memproses permintaan pembayaran tersebut, selanjutnya setelah diterbitkanSP2D dari Dinas Pajak Daerah Pengelola dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta(DPDPK

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirim kebagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPAdiitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ;b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan :Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;d.

Budaya pada Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Yogyakarta T.A.2010 dan T.A.2011, adalah pendukungadministrasi umum, sesuai dengan tupoksinya membuat laporan administrasikegiatan ke PPTK, kemudian berdasarkan laporan tersebut PPTK mengajukanpermintaan pembayaran ke Pengguna Anggaran, PA memerintahkan Bendaharauntuk memproses permintaan pembayaran tersebut, selanjutnya setelah diterbitkanSP2D dari Dinas Pajak Daerah Pengelola dan Pengelola Keuangan KotaYogyakarta) (DPDPK

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirim kebagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPAdiitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ;b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan :Halaman 45 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor Ykc. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;d.

), berkasberkas mulai dari SPP, SPM kemudiandibawa ke DPDPK, kemudian DPDPK mengeluarkan SP2D untuk ke Bank BPDdan pencairannya dari BPD transfer ke rekening dinas dan Bendaharamengeluarkannya dalam bentuk cek ;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemotongan dan saksi tahu kalau adapemotongan setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat tahun 2012 ; Bahwa semua dianggarkan dalam DPA, kalau untuk struktur kota itu APBDkalau masingmasing Dinas itu dalam bentuk DPA, anggarannya dari APBDKota Yogyakarta dan

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dandikirim ke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulansetelah DPA diitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ;b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan :c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;d.

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirim kebagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPAdiitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ; Halaman 33 dari212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor Ykb. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan : Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; d.

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirimke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelah DPAdiitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ; b. Mengendalikan pelaksanaan ke giatan : Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; d. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasiyang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai denganketentuan yang berlaku atas beban pelaksanaan kegiiatan.

Atas dasar tersebut bendahara membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara dan Kasubag Keuangan,kemudian SPP diajukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA), atasdasar tersebut diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani olehKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya SPM tersebut diajukan kepadaKepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK) untuk diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu dana ditransfer

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dandikirim ke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 bulan setelahDPA diitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ; b. Mengendalikan pelaksanaan ke giatan : Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; d.

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dandikirm ke bagian pengendalian pembangunan paling lambat bulan setelahDPA diitetapkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda ; b. Mengendalikan pelaksanaan ke giatan : c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; d.

(Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta,Sulistiawati,S.E..M.Si (DPDPK Kota Yogyakarta), Daldiri (Bagian TataPemerintahan Setda Kota Yogyakarta) dan pada tanggal tiga puluh satu bulanmei tahun dua ribu dua belas (31052012) bertempat di ruang AsistenAdministrasi Umum SETDA Kota Yogyakarta dengan daftar undangan sdrBudiman, S.H.

,M.Si(DPDPK Kota Yogyakarta,Daldiri (Bagian Tata Pemerintahan Setda KotaYogyakarta) Rahmat Setya Budi Sokonagoro, S.H. (Bag.

Nomor 1859 K/Pid.Sus/2017 Jumlah total tagihan 793.351.000,00 Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihantermijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerahdan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diprosespencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D), untuk pekerjaan pergola yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut : DiterimakanNo

No.2476 K/Pid.Sus/2016Asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta, 1 untuk KantorKesbang dan 1 untuk KONI Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1(satu) bulan setelah kegiatan selesai.3.

Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/bagianrangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada DPDPK selambatlambatnyasatu bulan setelah kegiatan selesai.Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana hibah tahap pertama tidakdisertai dengan surat pengantar ataupun tanpa tanggal yang jelas,sehingga tidak dapat diyakini kebenaran waktu penyampaian laporanpertanggungjawaban.

Laporan Keuangan.Asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta, 1 untuk KantorKesbang dan 1 untuk KONI Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.3.

Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaanhibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/bagianrangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada DPDPK selambat lambatnyasatu bulan setelah kegiatan selesai.Bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana hibah tahap pertama tidakdisertai dengan surat pengantar ataupun tanpa tanggal yang jelas,sehingga tidak dapat diyakini kebenaran waktu penyampaian laporanpertanggungjawaban.

Laporan Keuangan.Asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta, 1 untuk KantorKesbang dan 1 untuk KONI Kota Yogyakarta selambatlambatnya 1(satu) bulan setelah kegiatan selesai.3.

(Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta,Sulistiawati, S.E..M.Si (DPDPK Kota Yogyakarta), Daldiri (Bagian TataPemerintahan Setda Kota Yogyakarta) dan pada Tanggal Tiga Puluh SatuBulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas (31052012) bertempat di ruangAsisten Administrasi Umum SETDA Kota Yogyakarta dengan daftarundangan sdr Budiman, S.H.

(Bagian Hukum Setda Kota Yogyarta, Sulistiawati,S.E.,.M.Si (DPDPK Kota Yogyakarta, Daldiri (Bagian Tata PemerintahanSetda Kota Yogyakarta) Rahmat Setya Budi Sokonagoro, S.H. (Bag.

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA/KPA dan dikirimke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 (satu) bulan setelahDPA diitetapbkan dengan tembusan kepada DPDPK dan Bapeda;b.

PariwisataDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010 danTahun Anggaran 2011, adalah pendukung administrasi umum, sesuai dengantupoksinya membuat laporan administrasi kegiatan ke PPTK, kemudianberdasarkan laporan tersebut PPTK mengajukan permintaan pembayaran kePengguna Anggaran, Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara untukmemproses permintaan pembayaran tersebut, selanjutnya setelah diterbitkanSP2D dari Dinas Pajak Daerah Pengelola dan Pengelola Keuangan KotaYogyakarta (DPDPK

Menyusun petunjuk operasional kegiatan diketahui oleh PA / KPA dandikirim ke bagian pengendalian pembangunan paling lambat 1 (satu)bulan setelah DPA diitetapbkan dengan tembusan kepada DPDPK danBAPEDA;b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan:c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;d.

Budaya pada Program Pengembangan PariwisataDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta T.A. 2010 dan T.A.2011, adalah pendukung administrasi umum, sesuai dengan tupoksinyamembuat laporan administrasi kegiatan ke PPTK, kemudian berdasarkanlaporan tersebut PPTK mengajukan permintaan pembayaran ke PenggunaAnggaran, PA memerintahkan Bendahara untuk memproses permintaanpembayaran tersebut, selanjutnya setelah diterbitkan SP2D dari DinasPajak Daerah Pengelola dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta(DPDPK

Des 2013 162.825.000,1001/19 Des2 CV Wastu Karya Wirogunan 152.640.000,2013CV Tri Karya 1009/19 Des3 Kotabaru 165.230.000,+Utama 20131043 / 24 Des4 PB Mentari Jaya Pandean 160.256.000,+20131054 / 27 Des5 PB Retno Utama Baciro 152.400.000,+2013Jumlah total; 793.351 .000,tagihan Bahwa setelah diterbikan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihantermijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerahdan Pengelolaan Keuangan (DPDPK

19 Des 2013 152.640.000,3 CV Tri Karya Utama Kotabaru 1009 / 19 Des 2013 165.230.000, +4 PB Mentari Jaya Pandean 1043 / 24 Des 2013 160.256.000,5 PB Retno Utama Baciro 1054 / 27 Des 2013 152.400.000,Jumlah total tagihan 793.351.000, Putusan No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk Hal. 36Bahwa setelah diterbikan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihantermijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerahdan Pengelolaan Keuangan (DPDPK

Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan PPH disertai Faktur Pajakyang telah ditandatangani Wajib Pajak atau Wajib pungut;Bahwa selanjutnya Saksi membuatkan checklist beserta SPP LS nyadan SPM LS nya, diman untuk checklist ditandatangani oleh kasubagkeuangan, untuk SPP LS nya ditanda tangani oleh PPKom danbendahara, kemudian untuk SPM LS nya ditanda tangani oleh PA/KPAkemudian bisa dikirimke DPDPK Kota Yogyakarta ;Bahwa pencairan proyek pergola tahun 2013 antara tanggal 23 sampaitanggal 31 Desember 2013

Kota Yogyakarta; Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa; Bahwa yang terima dana pencairan ada 26 CV, perusahaan yangdipinjam; Bahwa pada waktu permohonan pencairan yang datang ke Saksiadalah Terdakwa Zainuri Masykur dan kawankawan; Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan pergola dikerjakan oleh orang lain; Bahwa pada waktu pengajuan pencairan ada 12 dokumen yangkurang, kemudian oleh DPDPK, minta segera untuk diselesaikan; Bahwa Saksi tidak tahu ada pekerjaan pergola tahun 2013 yang belumselesai

Putusan ini);Bahwa dana yang dimintakan pencairan, Kantor Bank Pembangunan Daerah(BPD) DI Yogyakarta Cabang Senopati, menstranfer selurun danasebesarRp706.803.623,00 (tujun ratus enam juta delapan ratus tiga ribu enam ratusdua puluh tiga rupiah), berdasarkan SP3D dari Dinas Pajak Daerah danPengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, kepada masingmasingDirektur/Pimpinan perusahaan jasa konstruksi milik atau yang dipinjamTerdakwa, melalui rekening masingmasing (vide Fakta Hukum No.

190.725.000,002 CVWiraBuana Kel Kricak 1 oD pes 177.660.000,003 CVAnggoro PutroKel Tegalrejo 10077 12 Des 190.500.000,004 PB Setiawan Kel Mantrijeron 1073/27 Des 2013 170.340.000,005 CV Sejahtera Kel Pakuncen = 1074/27 Des 2013 182.880.000,00Jumlah total 912.105.000,00tagihan > Bahwa setelah diterbikan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihantermijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerahdan Pengelolaan Keuangan (DPDPK

OD oes 190.725.000,002 CVWiraBuana Kel Kricak 0 OD ves 177.660.000,003 CVAnggoro PutroKel Tegalrejo rr Des 190.500.000,004 PB Setiawan Kel Mantrijeron 1073/27 Des 2013 170.340.000,005 CV Sejahtera Kel Pakuncen 1074/27 Des 2013 182.880.000,00alin at teal 912.105.000,00tagihan > Bahwa setelah diterbikan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihantermijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerahdan Pengelolaan Keuangan (DPDPK

nilaikontrak) (Rp) Kel 1004/19 Des1 PB Kurnia Karya 170.113.000,00Patangpuluhan 2013CV Bumi . 1045/24 Des2 Kel Bumijo 160.272.000,00Nusantara 2013; ; 1079/27 Des3 CV Krida Bakti Kel Tahunan 175.350.000,002013JUMLAH TAGIHAN 505.735.000,00 > Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan dokumen penagihan terminHalaman 13 dari 51 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT YYKpembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah danPengelolaan Keuangan (DPDPK

nilai kontrak) (Rp)1 PB Kurnia Karya Kel Patangpuluhan 1004/19 Des 2013 170.113.000,002 CV Bumi Nusantara Kel Bumijo 1045/24 Des 2013 160.272.000,003 CV Krida Bakti Kel Tahunan 1079/27 Des 2013 175.350.000,00JUMLAH TAGIHAN 505.735.000,00 > Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan dokumen penagihan termijnpembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah danHalaman 27 dari 51 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT YYK Pengelolaan Keuangan (DPDPK

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak diverifikasi oleh Tergugat.Ini dibuktikan dengan surat dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi NusaTenggara Barat No. 34/DPDPK/VV2008 (Bukti P27), yang tidakmenverifikasi Kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat;10. Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak diverifikasi oleh Tergugatuntuk wilayah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi;11.

Giwangan 995/18 Des 2013 175.350.000,00Nurani PersadaJumlah total tagihan 345.690.000,00 > Bahwa setelah diterbitkan 2 (dua) SPP dan SPM, kemudian BagianKeuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 2 (dua) dokumenpenagihan termin pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas PajakDaerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untukdiproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) , dengan perincian sebagai berikut : Diterimakan(HargaPenyedia barang No /

Giwangan 175.350.000,002 2013PersadaJumlah total tagihan 345.690.000,00 > Bahwa setelah diterbitkan 2 (dua) SPP dan SPM, kemudian BagianKeuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 2 (dua) dokumenpenagihan termin pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas PajakDaerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untukdiproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat PerintahHalaman 26 dari 55 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT YYKPencairan Dana (SP2D) , dengan perincian sebagai berikut

162.825.000,2 CV Wastu Karya Wirogunan 1001 / 19 Des 2013 152.640.000,3 CV Tri Karya Utama Kotabaru 1009 / 19 Des 2013 165.230.000,4 PB Mentari Jaya Pandean 1043 / 24 Des 2013 160.256.000,5 PB Retno Utama Baciro 1054 / 27 Des 2013 152.400.000,Jumlah total tagihan 793.351 .000, Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihantermijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerahdan Pengelolaan Keuangan (DPDPK

2013 162.825.000,2 CVWastuKarya Wirogunan 1001 / 19 Des 2013 152.640.000,CV Tri Karya 3 (erp Kotabaru 1009 / 19 Des 2013 165.230.000,4 PBMentari Jaya Pandean 1043 / 24 Des 2013 160.256.000,5 PB Retno Utama Baciro 1054 / 27 Des 2013 152.400.000,Jumlah total tagihan 793.351 .000, Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 5 (lima) dokumen penagihantermijn pembayaran pekerjaan 100 % tersebut kepada Dinas Pajak Daerahdan Pengelolaan Keuangan (DPDPK

jasa kontrak) (Rp)1 CV Malika Jaya Kel Terban 1002/1225 167.970.000,002 ICV Madukoro Kel Sorosutan 17 Oora Des 477.855.000,003 ICV SumberMulya Kel Suryatmajan Oe og Des 185.420.000,00CV Garda Inti 1052/27 Des4 Parkas Kel Gowongan 5013 162.816.000,00Jumiah total 694.061.000,00tagihan > Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 4 (empat) dokumen penagihantermin pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah danPengelolaan Keuangan (DPDPK

sesuai nilai94 kontrak) (Rp)1 CV Malika Jaya Kel Terban ON Des 467.970.000,002 ICV Madukoro Kel Sorosutan 1010119285 177.855.000,003 ICVSumberMulya Kel Suryatmajan eon Des 485.420.000,00CV Garda Inti 1052/27 Des4 Parkas Kel Gowongan 2013 162.816.000,00Jumlah totaltauihan 694.061.000,00 > Bahwa setelah diterbitkan SPP dan SPM, kemudian Bagian KeuanganKantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 4 (empat) dokumen penagihantermin pembayaran pekerjaan 100 % kepada Dinas Pajak Daerah danPengelolaan Keuangan (DPDPK