PLN CabangMeulaboh yang seharusnya menurut' ketentuan pihakPT.PLN Cabang.Meulaboh terlebih dahulumenyetorkan ke DPKKD Kab.Aceh Barat melaluibendahara penerima Farida Hanum bukan olehMenyetor, ?..

Bidang Pendapatan DPKKD Aceh Barat tanggal25 Desember 2008 sebesar Rp.220.239.520,b. .Bidang Kekayaan DPKKD Aceh Barat tanggal25 Desember 2008 sebesar Rp.37.920.000, c. Bidang Akuntansi DPKKD Aceh Barat tanggal21 Maret 2008 sebesar Rp.50.073.860,d. Bidang Anggaran DPKKD Aceh Barat tanggal 25Desember 2008 sebesar Rp.41.287.500,e.

Bidang Sekretariat DPKKD Aceh Barat tanggal25 Desember 2008 sebesar Rp. 663.609.500,= 1 (satu) rangkap Buku Kas Pengeluaran padaDPKKD Aceh Barat tahun 2008.Dikembalikan kepada kepada terdakwa Samsul Bahri,SEBin Abdul Rahman.= 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran danRealisasi Belanja Langsung DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD) Kab.Aceh Barat Tahun Anggaran2008.

29 Desember 2007 s/d Januari 2008 tanggal 30 April2008 sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuhpuluh juta rupiah);=" l(satu) rangkap Bukti Kas Penerimaan PAD padaDPKKD Aceh Barat tahun 2008;Dikembalikan Kepada Kantor DPKKD Kabupaten Aceh Barat;= 5 (lima) rangkap Rincian Penggunaan Dana PajakPPJ (PPJU) Tahun Anggaran 2008 yang dibuatoleh Sdr.SAMSUL BAHRI,SE sebagai berikuta. Bidang Pendapatan DPKKD Aceh Barattanggal 25 Desember 2008 sebesarRp.220.239.520,b.

Bidang Kekayaan DPKKD Aceh Barat tanggal 25Desember 2008 sebesar Rp.37.920.000,c. Bidang Akuntansi DPKKD Aceh Barat tanggal 21 Maret2008 sebesar Rp.50.073.860, d. Bidang Anggaran DPKKD Aceh Barat tanggal 25Desember 2008 sebesar Rp.41.287.500,e.

Samsul Bahri, SE dari Faridah Hanum sebagai bendahara penerima DPKKD Aceh Barat sebesar Rp. 1.017.630.380,- (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); 1 (satu) rangkap bukti setoran dana PPJU periode bulan Januari 2008 dari PT. PLN Cab. Meulaboh kepada kantor DPKKD Aceh Barat yang diterima sdr.

Samsul Bahri, SE (Bendahara Pengeluaran DPKKD Aceh Barat) kepada sdri. Faridah Hanum (Bendahara Penerima DPKKD Aceh Barat) tanggal 22 Desember 2008, sebagai pembayaran pada Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) untuk setoran bulan Februari s/d Maret 2008, dari PLN Cab.

Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.

Bidang Pendapatan DPKKD Aceh Barat tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp. 220.239.520,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);b. Bidang Kekayaan DPKKD Aceh Barat tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp.37. 920.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);c. Bidang Akuntansi DPKKD Aceh Barat tanggal 21 Maret 2008 sebesar Rp. 50.073.860,- (lima puluh juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);d.

Bidang Anggaran DPKKD Aceh Barat tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp. 41.287.500,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);e. Bidang Sekretariat DPKKD Aceh Barat tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp. 663.609.500,- (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bidang Pendapatan DPKKD Aceh Barat tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp.220.239.520,;b. Bidang Kekayaan DPKKD Aceh Barat tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp. 37.920.000,;c. Bidang Akuntansi DPKKD Aceh Barat tanggal 21 Maret 2008 sebesar Rp.50.073.860,;d. Bidang Anggaran DPKKD Aceh Barat tanggal 25 Desember 2008 sebesar Rp.41.287.500,;e.

Akutansi di DPKKD Kab.

BAHARUDIN:Bahwa saksi pernah Dinas di DPKKD Kab.

ISMAIL:Bahwa saksi sebagai bendahara penerima pada DPKKD Kab.

(DPKKD) Kab.

Dokumen SPPNAtersebut tidak merinci rencana penggunaan dana yang akan digunakanoleh Bendahara Pengeluaran.Bahwa berdasarkan pengajuan SPPNA tersebut, pada tanggal 18 Maret2011, Saksi Saksi Muhammad Yusuf,SH selaku Pengguna Anggaranmenandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar NonAnggaran (SPMNA) Nomor 0006/DPKKD/1.20.05/2011 untuk keperluanPembayaran UMK DPKKD Kabupaten Bireuen TA. 2011 sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan SPPNA dan SPMNA tersebut, pada tanggal 18 April 2011,syw., S.E selaku PPKSKPK menandatangani dan mengirimkan SuratNomor 0008/ DPKKD/1.20.05/2011 perihal pengiriman SPP/SPMNAkepada Bupati Bireuen c/q Kepala DPKKD Kabupaten Bireuen.

SP2DGU Nihil TA 2011, terdiri atas : (600.000,00) SP2D Nomor 03353/GUNIHIL/1.20.05/2011 tanggal 19 (150.000)Desember 2011 untuk pembayaran biaya belanjaperangko, materai dan benda pos lainnya untuk bulanAgustus s.d Desember 2011 pada DPKKD KabupatenBireuen TA 2011 SP2D Nomor 03354/GUNIHIL/1.20.05/2011 tanggal 19 (450.000)Desember 2011 untuk pembayaran biaya belanja suratkabar/ majalah Harian Aceh untuk bulan Agustus s.dDesember 2011 pada DPKKD Kabupaten Bireuen TA2011 3.

Bahwa berdasarkan pengajuan SPPNA tersebut, pada tanggal 18 Maret2011, Saksi Saksi Muhammad Yusuf,SH selaku Pengguna Anggaranmenandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar NonAnggaran (SPMNA) Nomor 0006/DPKKD/1.20.05/2011 untuk keperluanPembayaran UMK DPKKD Kabupaten Bireuen TA. 2011 sebesar Rp150.000.000,00.

Umum : 1056 tanggal 30 Desember 2011, guna pembayaran permintaan tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS pejabat struktural dan non struktural lingkup Dinas DPKKD Kab. Tabalong UB. Nopember 2011, sebesar Rp. 50.500.000,-,beserta 6 (enam) lembar lampirannya.23. Kwitansi no. BK. Umum : 0777 tanggal 26 Agustus 2011, guna pembayaran permintaan tunjangan tambahan penghasilan bagi bend. Pengeluaran pembantu pada Dinas DPKKD Kab. Tabalong Ub.

Umum : 0567 tanggal 30 Juni 2011, guna pembayaran permintaan tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS pejabat dan PNS non jabatan Struktural / fungsional dilingkungan DPKKD Kab. Tabalong UB. Mei 2011, sebesar Rp. 51.100.000,-,beserta 4 (empat) lembar lampirannya.25. 2 (dua) lembar Kwitansi no. BK. Umum : - tanggal 31 Mei 2011 dan lampirannya, guna pembayaran permintaan tunjangan tambahan penghasilan bagi bend. Pengeluaran pembantu pada Dinas DPKKD Kab. Tabalong Ub.

Umum : 0280 tanggal 29 April 2011, guna pembayaran permintaan tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS pejabat dan PNS non jabatan Struktural / fungsional dilingkungan DPKKD Kab. Tabalong UB. April 2011, sebesar Rp. 51.100.000,-,beserta 4 (empat) lembar lampirannya.27. Kwitansi no. BK. Umum : 0281 tanggal 29 April 2011, guna pembayaran permintaan tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS pejabat dan PNS non jabatan Struktural / fungsional dilingkungan DPKKD Kab. Tabalong UB.

Pengeluaran pembantu pada Dinas DPKKD Kab. Tabalong Ub. Januari s/d Februari 2011, sebesar Rp. 10.500.000,-.29. Kwitansi no. BK. Umum : 0282 tanggal 29 April 2011, guna pembayaran permintaan tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS pejabat dan PNS non jabatan Struktural / fungsional dilingkungan DPKKD Kab. Tabalong UB. Pebruari 2011, sebesar Rp. 51.100.000,-,beserta 4 (empat) lembar lampirannya.30. Kwitansi no. BK.

Pengeluaran pembantu pada Dinas DPKKD Kab. Tabalong Ub.

Hal. 44 dari 196 HalamanKekayaan Daerah (DPKKD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Jalan Ir.

Melaksanakan akutansi DPKKD Kab.Tabalong;f. Menyiapkan laporan keuangan DPKKD Kab. Tabalong.

Pengeluaran pembantu pada Dinas DPKKD Kab.

Tabalong tentang Penunjukan pejabatPPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran2011, Surat KeputusanNomor : B501A/PPKDSEKT/003/06/ 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentangPerubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentangPenunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab.

Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)Pemerintah Kabupaten Tabalong yaitu : NO.

AL 284326 Tgl. 30 Maret 2012 yangtelah dilegalisir .1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan KekayaanDaerah (DPKKD) Kab.

Semua surat tersebut ditanda tangani/paraf olehPPK dan setelah diparaf oleh PTK lalu ditanda tangani oleh kepala BPMPKS,selanjutnya surat tersebut diajukan kepada DPKKD Aceh Timur, di bagianAnggaran pada DPKKD menerbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUDdan dikeluarkan Giro oleh DPKKD yang ditanda tangani oleh Pj. Bupati danKepala DPKKD.

Selanjutnyapencairan dana stimulan oleh BPMPKS ke DPKKD tetap melalui proses SPP, SPMdan SP2D disertai dengan penerimaan giro untuk dikliringkan dari Kas Daerahkepada Kas Bendahara BPMPKS;Bahwa yang menandatangani giro adalah Kepala DPKKD dan Bupati Kab.

Kemudian Kepala DPKKD memanggilSdri.

Bupati dan Kepala DPKKD Aceh Timur;Bahwa dengan diteken Bilyet Giro senilai Rp. 576.000.000. tanggal 30 Maret2012 oleh DPKKD dan Pj. Bupati Kab.

No. 97 PK/Pid.Sus/2015Nomor 027/ PPKSPJB/DPKKD/2009/05 tanggal 10 November 2010terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3096 atas nama Jhoni Akbar Asridengan luas 18.492 m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/06 tanggal 10November 2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3110 atas nama Fj.Nadimar dengan luas 13.538 m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/07tanggal 10 November 2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3094 atasnama Hj.

Nadimar dengan luas 17.639 m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/07 tanggal 10 November 2010 terhadap Sertifikat HakMilik Nomor 3106 atas nama Erlinawati dengan luas 17.118 m2, Nomor027/PPKSPJB/DPKKD/ 2009/08 tanggal 10 November 2010 terhadapSertifikat Hak Milik Nomor; 5427 atas nama Rina Noverawaty dengan luas5.751 m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/08.a tanggal 10 November2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3107 atas nama Rina Noverawatydengan luas 15.541 m2, dan Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/10tanggal

Livia Balkis sebagai BendaharaPengeluaran pada SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2011, selanjutnyaTerdakwa selaku Kepala Dinas DPKKD menerbitkan Surat KeputusanNomor 900/DPKKD/2011/02.f tanggal 03 Januari 2011 yang isinyamenunjuk Surya Ananda sebagai PPK di lingkungan DPKKD KabupatenPelalawan Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa selaku Kepala DinasDPKKD menerbitkan Surat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/08 padabulan Januari 2011 yang isinya menunjuk

Nadimar dengan luas 17.639 m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/07 tanggal 10 November 2010 terhadap Sertifikat HakMilik Nomor 3106 atas nama Erlinawati dengan luas 17.118 m2, Nomor027/PPKSPJB/DPKKD/ 2009/08 tanggal 10 November 2010 terhadapSertifikat Hak Milik Nomor; 5427 atas nama Rina Noverawaty dengan luas5.751 m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/08.a tanggal 10 November2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3107 atas nama Rina Noverawatydengan luas 15.541 m2 dan Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/10tanggal

.- 6 (enam) lembar bukti Pembayaran uang makan dan snack pada bidang Sekretariat pada DPKKD Kab. Tabalong. Ub. Jan s/d Maret 2011. Tanpa tanda tangan PPTK H. NAFARIN dan Bendahara pengeluaran DENI SUJANA, SE.- 6 (enam) lembar bukti Pembayaran uang makan dan minum Karyawan/i pada bidang Sekretariat pada DPKKD Kab. Tabalong. Ub. April s/d Juni 2011. Tanpa tanda tangan PPTK H.

.- 6 (enam) lembar bukti Pembayaran uang makan dan snack pada Bidang Kekayaan dan Investasi pada DPKKD Kab. Tabalong. Ub. Juli s/d Sept 2011. Tanpa tanda tangan PPTK H. NAFARIN dan Bendahara pengeluaran DENI SUJANA, SE.- 6 (enam) lembar bukti Pembayaran uang makan dan snack pada Bidang kuasa BUD pada DPKKD Kab. Tabalong. Ub. Okt s/d Des 2011. Tanpa tanda tangan PPTK H.

Membeli 2 (dua) paket meja kursi diruangan Umum dan Kepegawaianpada DPKKD Kab. Tabalong.b. Membeli 1 (Satu) paket meja kursi diruangan PKK pada DPKKD Kab.Tabalong.c. Membeli 2 (dua) Unit AC merk Panasonik 1 pk satu diruanganSekertaris satu lagi di ruangan Tamu rapat pada DPKKD Kab.Tabalong.d. Membeli 3 (Tiga) buah lemari arsip, satu diruangan akutansi, dan 2(dua) diruangan Anggaran pada DPKKD Kab.

Umum dan Kepegawaian DPKKD Kab.

.> OQ =>Membeli 2 (dua) paket meja kursi diruangan Umum danKepegawaian pada DPKKD Kab. Tabalong.Membeli 1 (satu) paket meja kursi diruangan PKK pada DPKKD Kab.Tabalong.Membeli 2 (dua) Unit AC merk Panasonik 1 pk satu diruanganSekertaris satu lagi di ruangan Tamu rapat pada DPKKD Kab.Tabalong.Membeli 3 (tiga) buah lemari arsip, satu diruangan akutansi, dan 2(dua) diruangan Anggaran pada DPKKD Kab. Tabalong.Kegiatan perpisahan pensiun pegawai DPKKD Kab.

Membeli 2 (dua) paket meja kursi diruangan Umum dan Kepegawaianpada DPKKD Kab. Tabalong.2. Membeli 1 (Satu) paket meja kursi diruangan PKK pada DPKKD Kab.Tabalong.3. Membeli 2 (dua) Unit AC merk Panasonik 1 pk satu diruanganSekertaris satu lagi di ruangan Tamu rapat pada DPKKD Kab.Tabalong.4. Membeli 3 (tiga) buah lemari arsip, satu diruangan akutansi, dan 2(dua) diruangan Anggaran pada DPKKD Kab.

Membeli 1 (satu) paket meja kursi diruangan PKK pada DPKKD Kab.Tabalong. Membeli 2 (dua) Unit AC merk Panasonik 1 pk satu diruanganSekertaris satu lagi di ruangan Tamu rapat pada DPKKD Kab.Tabalong. Membeli 3 (tiga) buah lemari arsip, satu diruangan akutansi, dan 2(dua) diruangan Anggaran pada DPKKD Kab. Tabalong. Kegiatan perpisahan pensiun pegawai DPKKD Kab.Tabalong. Menyiapkan THR untuk semua PNS pada DPKKD Kab. Tabalong. Kegiatan hari jadi Kabupaten. Kegiatan hari kesehatan.

AL 284326 Tgl. 30 Maret 2012yang telah dilegalisir1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Daerah (DPKKD) Kab.

BinAbdullah, selanjutnya surat tersebut diantar kepada DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dibagianAnggaran, setelah itu pihak DPKKD menerbitkan SP2D Nomor :115/BLTU/2012, tanggal 30 Maret 2012 yang ditanda tanganioleh Kuasa Bendahara Umum daerah yaitu saksi Afridawati, SEdan selanjutnya dikeluarkan Giro oleh DPKKD yang ditandatangani oleh Pj. Bupati (an. Ir. Nasrullah Muhammad, ST.MT )dan Kepala dinas DPKKD (saksi T.

jawabkan penggunaan Dana tersebut kepadaPihak DPKKD.

, SE dan kemudian dikeluarkan Giro oleh DPKKD yang ditandatangani oleh Pj.

Bin Abdullah berkomunikasi denganKepala DPKKD melalui telepon, berdasarkan SPM yang telah ditandatanganiatas nama saksi Rusli, S.Pd, M.Si. Bin Abdullah dan sekitar tanggal 19 April2012 datang ke kantor DPKKD menjumpai Kepala DPKKD yang berkaitandengan pencairan dana BKPG dan di Kantor, Kepala DPKKD menunjukkanSPM, SP2D yang telah ditandatangi atas nama saksi Rusli, $.Pd, M.Si. BinAbdullah dan pada waktu itu sangat terkejut dan saksi RUSLI,SPd,M.Si.

,MM Bin SATUBANtelah mengajukan NotaPembayaran sebesar Rp. 142.500.000, (Seratus empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Aceh Tenggara (Saksi LUTFIEKA,SE.

,MM Bin SATUBAN telah mengajukan NotaPembayaran yang telah ditandatanganinya sebesar Rp.1.810.780.000, (satu milyar delapan ratus sepuluh juta tujuhratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Aceh Tenggara (Saksi LUTFIEKA,SE.

,MM Bin SATUBAN telah mengajukan NotaPembayaran sebesar Rp. 142.500.000, (seratus empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Aceh Tenggara (Saksi LUTFIEKA,SE.

,MM Bin SATUBAN telah mengajukan NotaPembayaran sebesar Rp. 142.500.000, (Seratus empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Aceh Tenggara (Saksi LUTFIEKA,SE.

EDYKUSDARWANTO, MM selaku Kepala Dinas DPPKD menerbitkan SuratKeputusan Nomor 027/DPKKD/2009/17 tanggal 21 Januari 2009 yang isinyamenunjuk TENGKU AZMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dilingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2009, dan Bupati Pelalawanmenerbitkan Surat Keputusan Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/464 tanggal12 Oktober 2009 yang isinya mengangkat Lahmudin, SE, M.Si sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD DPKKD KabupatenPelalawan TA. 2009, dan dengan Surat Keputusan NomorKPTS

.900/DPKKD/2009/485 tanggal 19 Oktober 2009 membentuk PanitiaPengadaan tanah Kab.

Livia Balkis sebagai bendaharaPengeluaran pada SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD) Kabupaten Pelalawan TA. 2011, dan selanjutnya pada tanggal 3Januari 2011 Lahmudin, SE, M.Si selaku Kepala Dinas DPKKD denganSurat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/02.f menunjuk Surya Anandasebagai PPK di lingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2011;o Bahwa pada Bulan Januari 2011, Lahmudin, SE, M.Si selaku Kepala DinasDPKKD dengan Surat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/08 menunjukAgusyanto sebagai

Livia Balkis sebagai bendaharaPengeluaran pada SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD) Kabupaten Pelalawan TA. 2011, dan selanjutnya pada tanggal 3Januari 2011 Lahmudin, SE, M.Si selaku Kepala Dinas DPKKD denganSurat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/02.f menunjuk Surya Anandasebagai PPK di lingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2011;Bahwa pada Bulan Januari 2011, Lahmudin, SE, M.Si selaku Kepala DinasDPKKD dengan Surat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/08 menunjukHal 60 dari 103 hal

Pelalawan No : KPTS.900/DPKDD/2009/09; 3. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/252 tanggal 01 Mei 2009; 4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah Kab. Pelalawan Nomor : 027/DPKKD/2009/17 tentang penunjukkan PPk tanggal 12 Januari 2009; 5. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kab.

Pelalawan No : 900/DPKKD/2009/32 tentang penunjukan PPTK tanggal 22 Oktober 2009; 6. 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang penunjukkan Tim pengadaan Tanah Kab. Pelalawan tgl 19 Oktober 2009; 7. 1 (satu) bundel peraturan daerah kab.

peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2009; 9. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tgl 01 oktober 2009; 10. 3 (tiga) lembar salinan keputusan Gubernur riau nomor : SK.824.4/VIII/2006/298 tgl 22 Agustus 2006; 11. 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati pelalawan Nomor : KPTS.821.2/BKD/2009/450 tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai Negeri sipil tanggal 06 Oktober 2009; 12. 1 (satu) lembar surat permintaan Nama panitia pengadaan Tanah Nomor : 027/DPKKD

/2009/331 tgl 19 Oktober 2009; 13. 1 9satu) lembar surat tentang bantuan tenaga penilai Nomor : 37/SK/PC-PKU/PP/X/2009 tgl 27 Oktober 2009; 14. 7 (tujuh) lembar surat setoran pajak (SSP) lembar 5 tgl 20 November 200915. 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) lembar; 16. 1 (satu) bundel surat keputusan bupati pelalawan Nomor : KPTS/900/DPKKD/2009/464 tentang perubahan keenam atas keputusan Bupati Pelalawan; 17. 1 (satu) bundel laporan Tim/Panitia pengadaan tanah; 18. 8 (delapan

) bundel surat perjanjian jual beli Nomor : 027/PPK-SPBJ/DPKKD/2009/06 tgl 10 November 2009; 19. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2029/SP2D/2009/2009 tgl 10 November 2009 yang di tujukan kepada Nadimar; 20. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2025/SP2D/2009/2009 tgl 10 November 2009 yang di tujukan kepada Joni Akbar Asri; 21. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2026/SP2D/2009/2009 yang di tujukan kepada Rina Voverawati; 22. 1

Pelalawan No : KPTS.900/DPKDD/2009/09;3. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/252 tanggal 01 Mei 2009; 4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan daerah Kab. Pelalawan Nomor : 027/DPKKD/2009/17 tentang penunjukkan PPk tanggal 12 Januari 2009;5. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangandan kekayaan daerah kab.

Pelalawan No : 900/DPKKD/2009/32tentang penunjukan PPTK tanggal 22 Oktober 2009;6. 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang penunjukkan Tim pengadaan Tanah Kab.Pelalawan tgl 19 Oktober 2009; 20 2ce noe nno =Halaman 3 dari 240 halaman Putusan No : 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR7. 1 (satu) bundel peraturan daerah kab.

EdyKusdarwanto, MM selaku Kepala Dinas DPPKD menerbitkan SuratKeputusan Nomor 027/DPKKD/2009/17 tanggal 21 Januari 2009 yangisinya menunjuk Tengku Azman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dilingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2009, danBupati Pelalawan menerbitkan Surat Keputusan Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/464 tanggal 12 Oktober 2009 yang isinya mengangkatterdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPDDPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2009, dan dengan Surat KeputusanNomor KPTS.900/

DPKKD/2009/485 tanggal 19 Oktober 2009membentuk Panitia Pengadaan tanah Kab.

EDI SURIANDI selaku AsistenAdministrasi Pemerintahan sebagai wakil ketua, terdakwa selakuKepala DPKKD sebagai Sekretaris, HASYIM, A.Ptnh, TENGKUROBEN ISMET, TENGKU MUKHLIS, HERI SUHERI, ANDI PATRIA,AGUS ZAINI masingmasing sebagai anggota;Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas DPKKD dan sebagaiPengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2009/32 tanggal 22 Oktober 2009 yang isinya menunjukAgusyanto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Pengadaan Tanah dilingkungan

FAHRIYANTO, tanggal 09 Oktober 2007 kepada Kepala DPKKD;9) Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.2.827.469.500,- (dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), berupa SPP, SPM, dan SP2D, beserta SPJ-nya;10) Surat Pengantar SPP LS nomor: 228/SPP-LS-BK/9/X/F/2007 tanggal 10 Oktober 2007;11) Surat Nomor 004/BPP/VI/07 tanggal 20 Juni 2007 perihal Teguran I, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Pasar Gotong Royong

MM., Kasubdit Pembelajaanpada DPKKD, mengadakan rapat membahas masalah pencairan bantuantersebut yang dihadiri oleh Dra.

MM. selaku Kasubdit Pembelajaan pada DPKKD juga telahmempersiapkan Kwitansi LS;Bahwa penolakan Dra. SUDARWASTUTI, MM. selaku Kepala BagianKeuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang sebagaimana tersebut diatas, sebenarnya juga didukung oleh SULARSO HADI, SE. MM. selakuKasubdit Pembelajaan pada DPKKD, namun Terdakwa (Il) SOERENI ADI,SE. MM. tidak mau tahu dan terus menyuruh dan menekan Dra.SUDARWASTUTI, MM. dan juga SULARSO HADI, SE.

FAHRIYANTO membuat disposisi KA DPKKD ACC Tindak Lanjuti. Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2007 Terdakwa(l) H.

Di samping itu, Terdakwa (ll) juga memerintahkan agardana hasil pencairan tersebut diterimakan oleh Bendahara PembantuPengeluaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang dantidak ke DPKKD padahal seharusnya diterimakan di Bagian DPKKD selakuPage 20 of 130leading sector atau selaku Pemohon/Pembuat Nota Dinas, yakni Terdakwa(ll) SOERENI ADI, SE.

(dua milyar delapan ratusduapuluh tujuh juta empat ratus enampuluh sembilan ribu lima ratusrupiah) dengan alasan pembangunan telah 70% lalu disposisi acctindak lanjuti kepada DPKKD;Nota dinas diajukan oleh DPKKD bukan Sekretaris Daerah selakuatasan Bagian Keuangan;Pasar ada di bawah DPKKD maka /eading sektomya ada di bagianDPKKD;Pencairan bantuan untuk pedagang lama untuk SP2D yangmengetahui DPKKD;Bagian keuangan adalah Dra.

MM., Kasubdit Pembelajaanpada DPKKD, mengadakan rapat membahas masalah pencairan bantuantersebut yang dihadiri oleh Dra.

MM. selaku Kasubdit Pembelajaan pada DPKKD juga telahmempersiapkan Kwitansi LS;Bahwa penolakan Dra. SUDARWASTUTI, MM. selaku Kepala BagianKeuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang sebagaimana tersebut diatas, sebenarnya juga didukung oleh SULARSO HADI, SE. MM. selakuKasubdit Pembelajaan pada DPKKD, namun Terdakwa (II) SOERENI ADI,SE. MM. tidak mau tahu dan terus menyuruh dan menekan Dra.SUDARWASTUTI, MM. dan juga SULARSO HADI, SE.

FAHRIYANTO membuat disposisiPage 23 of 151KA DPKKD ACC Tindak Lanjuti. Kemudian pada tanggal 08Oktober 2007 Terdakwa (I) H.

MM. selaku Kasubdit Pembelanjaanpada DPKKD juga telah mempersiapkan Kwitansi LS;Bahwa penolakan Dra SUDARWASTUTI, MM. selaku Kepala BagianKeuangan pada Sekretariat Daerah Kota Magelang sebagaimanatersebut di atas, sebenarnya juga didukung oleh SULARSO HADI, SE.MM. selaku Kasubdit Pembelajaan pada DPKKD, namun Terdakwa (II)SOERENI ADI, SE.

(dua milyar delapan ratusduapuluh tujuh juta empat ratus enampuluh sembilan ribu lima ratusrupiah) dengan alasan pembangunan telah 70% lalu disposisi acctindak lanjuti kepada DPKKD;Nota dinas diajukan oleh DPKKD bukan Sekretaris Daerah selakuatasan Bagian Keuangan;Page 93 of 151Pasar ada di bawah DPKKD maka /eading sektomya ada di bagianDPKKD;Pencairan bantuan untuk pedagang lama untuk SP2D yangmengetahui DPKKD;Bagian keuangan adalah Dra.

EDYKUSDARWANTO, M.M. selaku Kepala Dinas DPPKD menerbitkan SuratKeputusan Nomor 027/DPKKD/2009/17 tanggal 21 Januari 2009 yang isinyamenunjuk TENGKU AZMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2009, dan Bupati Pelalawanmenerbitkan Surat Keputusan Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/464 tanggal12 Oktober 2009 yang isinya mengangkat Lahmudin, S.E., M.Si. sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD DPKKD KabupatenPelalawan TA. 2009, dan dengan Surat Keputusan

Nadimar dengan luas 17.639 m2, Nomor027/PPKSPJB/DPKKD/2009/07 tanggal 10 November 2010 terhadapSertifikat Hak milik Nomor 3106 atas nama Erlinawati dengan luas 17.118m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/08 tanggal 10 November 2010terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5427 atas nama Rina Noverawatydengan luas 5.751 m2, Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/08.a tanggal 10November 2010 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3107 atas nama RinaNoverawaty dengan luas 15.541 m2, dan Nomor 027/PPKSPJB/DPKKD/2009/10 tanggal

Livia Balkis sebagai bendaharaPengeluaran pada SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD) Kabupaten Pelalawan TA. 2011, dan selanjutnya pada tanggal 3Januari 2011 Lahmudin, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas DPKKD denganSurat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/02.f menunjuk Surya Anandasebagai PPK di Lingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2011;Bahwa pada bulan Januari 2011, Lahmudin, S.E., M.Si. selaku Kepala DinasDPKKD dengan Surat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/08 menunjukAgusyanto sebagai

EDYKUSDARWANTO, M.M. selaku Kepala Dinas DPPKD menerbitkan SuratKeputusan Nomor 027/DPKKD/2009/17 tanggal 21 Januari 2009 yang isinyamenunjuk TENGKU AZMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diLingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2009, dan Bupati Pelalawanmenerbitkan Surat Keputusan Nomor KPTS/900/DPKKD/ 2009/464 tanggal12 Oktober 2009 yang isinya mengangkat Lahmudin, S.E, M.Si. sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD DPKKD KabupatenPelalawan TA. 2009, dan dengan Surat Keputusan

Livia Balkis sebagai BendaharaPengeluaran pada SKPD Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah(DPKKD) Kabupaten Pelalawan TA. 2011, dan selanjutnya pada tanggal 3Januari 2011 Lahmudin, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas DPKKD denganSurat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/02.f menunjuk Surya Anandasebagai PPK di lingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2011;Bahwa pada bulan Januari 2011, Lahmudin, S.E., M.Si. selaku Kepala DinasDPKKD dengan Surat Keputusan Nomor 900/DPKKD/2011/08 menunjukAgusyanto sebagai

Pelalawan No : KPTS.900/DPKDD/2009/09; 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.900/DPKKD/ 2009/252tanggal 01 Mei 2009; 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan daerah Kab. Pelalawan Nomor : 027/DPKKD/2009/17 tentangpenunjukkan PPk tanggal 12 Januari 2009; 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaandaerah kab.

Pelalawan No : 900/DPKKD/2009/32 tentang penunjukan PPTKtanggal 22 Oktober 2009; Halaman 13 dari 415 halaman Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2014/PN.PBR14206207208209210211212213214215216217218219220221221 (satu) bundel surat keputusan Bupati pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang penunjukkan Tim pengadaan Tanah Kab. Pelalawan tgl 19Oktober 2009; 1 (satu) bundel peraturan daerah kab.

20 November 2009; 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) lembar 1; 1 (satu) bundel surat keputusan bupati pelalawan Nomor : KPTS/900/DPKKD/2009/464 tentang perubahan keenam atas keputusan Bupati Pelalawan;1 (satu) bundel laporan Tim/Panitia pengadaan tanah; 8 (delapan) bundel surat perjanjian jual beli Nomor: 027/PPKSPBJ/DPKKD/2009/06 tgl 10 November 2009; 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor : 2029/SP2D/2009/2009 tgl 10November 2009 yang di tujukan kepada Nadimar; 1 (satu) bundel

Pelalawan No : 900/DPKKD/2009/32 tentang penunjukan PPTKtanggal 22 Oktober 2009; 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati pelalawan Nomor : KPTS.900/DPKKD/2009/485 tentang penunjukkan Tim pengadaan Tanah Kab. Pelalawan tgl 19Oktober 2009.1 (satu) bundel peraturan daerah kab.

M.M. selaku Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Magelang, telahmenerbitkan Nota Dinas nomor : 900/1293/290 tanggal 08 Oktober2007 perihal Permohonan Realisasi Bantuan Sosial Kepada PedagangLama Yang Menempati kios/los Pasar Gotong Royong, yang ditujukankepada Terdakwa (I) H.

FAHRIYANTO membuatdisposisi KA DPKKD ACCTindak Lanjuti. Kemudian padatanggal 08 Oktober 2007 Terdakwa (1) H.

,Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, mengadakan rapat membahasmasalah pencairan bantuan tersebut yang dihadiri oleh Dra.Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada SekretariatDaerah Kota Magelang, Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku KuasaBendahara Umum Daerah yang juga menjabat sebagai KasubditPembelanjaan pada DPKKD, dan Ariyadi Wahyu Utomo sebagaiHal. 7 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid.

Pada tanggal 10 Oktober 2007 bertempat di ruangSularso Hadi, S.E., M.M., Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, mengadakanrapat membahas masalah pencairan bantuan tersebut yang dihadiri oleh Dra.Sudarwastuti, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DaerahKota Magelang, Sularso Hadi, S.E., M.M. selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah yang juga menjabat sebagai Kasubdit Pembelanjaan pada DPKKD, danAriyadi Wahyu Utomo sebagai Kasubag Pengelola Bantuan pada BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang

FAHRIYANTO, tanggal 09 Oktober 2007 kepadaKepala DPKKD ;Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 1028 K/Pid.

Fauziah Bireuen, dan isinya setelah dibaca, lalu disetujui yaituPak Sekda dan Kepala DPKKD memberikan parafnya, Pak Bupati meken danmembubuhkan stempelnya.Pada tahun 2012 Rumah Sakit dr.

Fauziah Bireuen di kontrol oleh DPKKD dan jugadipantau oleh Ketua Dewan Pengawas BLU tetapi tidak boleh di intervensi.Bupati meminjam langsung uang kepada di BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen yangsebelumnya sudah ada pertemuan di Pendopo Meuligo, yang hadir saksi, Tarmidiselaku Kepala DPKKD, Bupati dan dr.

FauziahBireuen karena belum setahun menjadi Kepala DPKKD sudah diganti sedangkansebagai anggota Dewan Pengawas tidak pernah menerima laporan keuangan.Dana surplus BLU baru diketahui bila telah dilakukan audit keuangan pada tahunberikutnya.Ketika saksi sudah tidak lag menjabat sebagai Kepala DPKKD dan Anggota DewanPengawas RSUD dr.

Bireuen dan Tarmidi selaku Kepala DPKKD Bireuen, lalu hadir mereka.Terdakwa diskusikan bagaimana caranya supaya kas bon ini bisa tutup, disebutkanwaktu itu bahwa ada dana surplus di BLU RSUD dr.

Gani, SH, M.Si dan Kepala DPKKD M. Yusuf, SH;Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa telah menerima pinjaman uang tunai darisaksi dr.

Kepala Dinas DPKKD Kab.

tanggal 17 Maret 2011 tentang perubahan Kesatuatas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab.

FITRIYANI yang mengambilnya setelah ada pesan dari saksi dan uangyang telah diambil oleh bidang anggaran DPKKD Kab.

, Sekretaris DPKKD,Kabid Anggaran, Kabag Hukum & Staf bag.

Bahwa Pagu anggaran DPKKD Kab.

Sehingga total pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong kepada Hj.FATHUL JANNAH selaku pemilik toko CERIA TABALONG untuk pembayaran kegiatan di Bidang Anggaran sebanyak 99kwitansi sebesar Rp.1.454.218.600.40. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011 tanggal 31 Desember 2010. 41. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) tahun anggaran 2011.42.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.Tabalong tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2011 antara lain :a. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-036/PKKD-Sekt/003/01/2011 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong tanggal 3 Januari 2011.b. 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Nomor : B-254/PKKD-Sekt/003/03/2011 tentang perubahan kesatu atas keputusan

TA.2011.i. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0001241/GU/2011 tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000.000. keperluan untuk permintaan GU DPKKD Kab.Tabalong TA.2011.j. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002014/GU/2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp.1.500.000.000. keperluan untuk GU DPKKD Kab.Tabalong TA.2011.k. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0002794/GU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011.l. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor : 0004189

/GU/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.600.000.000. keperluan untuk GU SKPD DPKKD Kab.Tabalong TA.2011.47. 1 (satu) eksamplar Peraturan Bupati Tabalong No.27 tahun 2012 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Oktober 2012.48. 12 (dua belas) eksamplar Buku Kas Umum Kab.Tabalong dari bulan Januari s/d Desember 2011.49. 1 (satu) buah buku pencatatan barang habis pakai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Tabalong Tahun Anggaran 2011, Keputusan Nomor : B254/PPKDSEKT/003/03/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang perubahan Kesatuatas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentang Penunjukanpejabat PPTK pada DPKKD Kab. Tabalong Tahun Anggaran2011, KeputusanNomor : B501A/PPKDSEKT/003/06/ 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentangPerubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab. Tabalong tentangPenunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab.

Tabalong Tahun Anggaran 2011dan Keputusan Nomor : 988.a/PKKDSEKT/003/11/2011 tanggal 1 Nopember2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala DPKKD Kab.

Tabalong Tahun Anggaran 2011,Keputusan Nomor : B254/PPKDSEKT/003/03/2011 tanggal 17 Maret 2011tentang perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Dinas DPKKD Kab.Tabalong tentang Penunjukan pejabat PPTK pada DPKKD Kab. TabalongTahun Anggaran2011, Keputusan Nomor : B501A/PPKDSEKT/003/06/ 2011tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas DPKKD Kab. Tabalong tentang Penunjukan pejabat PPTK padaDPKKD Kab.

Tabalong.Bahwa saksi memberikan wewenang untuk menanda tangani surat tanda buktipengelolaan keuangan daerah pada DPKKD SKPD Kabupaten Tabalong.Bahwa struktur Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD SKPD)Kabupaten Tabalong, terdiri dari :> Sekretaris DPKKD, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bidang Anggaran,Bidang Kuasa BUD, Bidang Kekayaan dan Investasi, Bidang Akutansi.Bahwa Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tabalongsebesar Rp 20.717.222.300.

Setelah itu Terdakwa mendatangi mobil Toyota Evios Valco Warnabiru dengan Nomor Polisi BL 572 C milik saksi Risdian Iskandar binIskandar Wahab yang sedang terparkir di kantor DPKKD. Terdakwa dengandiamdiam segera mengintip/memeriksa isi mobil tersebut dari luar jendeladan ternyata di dalam mobil tersebut terdapat barangbarang yangTerdakwa akan ambil.

Saksi Risdian Iskandar bin Iskandar Wahab dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 15. 30 WIB diDesa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Dayatepatnya di komplek perkantoran DPKKD Saksi kehilangan NotebookHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN TtnAdvan A1N70T warna hitam 10 inchi, tas laptop warna hitam dan uangtunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa pada hari

Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 08.30 WIBSaksi datang ke Kantor DPKKD dengan mengunakan mobil milik Saksiyaitu Mobil Toyota Etios Valco dan memarkirkan di komplek kantor DPKKDselanjuntya saksi memasuki ruang kantor bekerja sebagaimana biasanyadan selanjutnya pada pukul 10.30 WIB saksi keluar dan pergi ke acaraMaulid Nabi di Pante Perak dengan menumpang mobil milik Teman Saksidan selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Saksi kembali ke kantor untukmakan siang dan meletakkan nasi kotak di dalam

Setelah itu Terdakwa mendatangi mobil Toyota Evios ValcoWarna biru dengan Nomor Polisi BL 572 C milik saksi Risdian Iskandar binIskandar Wahab yang sedang terparkir di kantor DPKKD.

buah busi bekas dan diberikan oleh seseorang yangkerja di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Fauzul Maulanabin Julisman pergi ke arah Pendopo Bupati Aceh Barat Daya.Bahwa setelah sampai di area perkantoran Bupati Aceh Barat Daya Terdakwabersama saksi Fauzul Maulana bin Julisman berputar untuk menemukan target.Setelah itu Terdakwa mendatangi mobil Toyota Evios Valco Warna biru denganNomor Polisi BL 572 C milik saksi Risdian Iskandar bin Iskandar Wahab yangsedang terparkir di kantor DPKKD