Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dpkad dprkp dpwb2 dk02 dpkd dpkpa dpkp3 dpupr dpkpp dpkpk dpkpb dpkb2
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANA SARA RITHA, SE,.M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SISWANDI, SH
54 — 37
  • jalan Transmigrasi dan JembatanPangala Awan pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi telah dilakukan Audit / pemeriksaan olehBPK RI dan ternyata tidak ditemukan (tidak terdapat) temuankerugian negara.Bahwa hasil audit / pemeriksaan BPK RI a quo perihal : tidakditemukan ( tidak terdapat temuan) kerugian Negara dalampersidangan di Pengadilan Negeri Makassar telah dibuktikanoleh Terdakwa dengan mengajukan bukti surat perihal :Permohonan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dibawahNomor : B.555/DPKP2
    Bahwa fakta hukum menunjukkan sesuai bukti surat darikementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Nomenklatur dahulu Kementerian Sosial,tenaga kerja DanTransmigrasi) tertanggal 11 Juni 2018dibawah Nomor : B.555/DPKP2.Trans.1/06/2018 tidakterbantahkan lagi bahwa kemntrian dimaksud telah diperiksasecara global dan khususnya untuk Kabupaten Toraja Utarajuga telah diperiksa dibawah Nomor kode : LHP.137C/HP/XVI/05/2015 oleh pemeriksa BPK tertanggal 22 Mel2015 dikeluarkan hasil pemeriksaan
    Bahwa menjadi pertanyaan hukum apa alasan sehinggasurat dari No.B.555/DPKP2.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — Yohana Sara Ritha, S.E., M.Si
65 — 43
  • Bahwa hasil audit / pemeriksaan BPK RI a quo perihal : tidakditemukan ( tidak terdapat temuan) kerugian Negara dalampersidangan di Pengadilan Negeri Makassar telah dibuktikanoleh Terdakwa dengan mengajukan bukti surat perihal :Permohonan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dibawahNomor : B.555/DPKP2 Trans.1/06/2108, tanggal 11 Juni2018 yang pada pokoknya memberikan kepada kami selakupihak Terdakwa bahwa : Memang benar terdapat hasil audit/ pemeriksaan BPK RI dibawah Nomor : LHP.137C/HP/XV1/05/2015 untuk
    Bahwa fakta hukum menunjukkan sesuai bukti surat darikementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Nomenklatur dahulu Kementerian Sosial,tenaga kerja DanTransmigrasi) tertanggal 11 Juni 2018dibawah Nomor : B.555/DPKP2.Trans.1/06/2018 tidakterbantahkan lagi bahwa kemnitrian dimaksud telah diperiksasecara global dan khususnya untuk Kabupaten Toraja UtaraHlm. 57 dari 71 him.
    Bahwa menjadi pertanyaan hukum apa alasan sehinggasurat dari No.B.555/DPKP2.Trans.1/06/2081 tertanggal 11Juni 2018 di keluarkan oleh Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasidikeluarkan / diterbitkan kepada Terdakwa melalui surat darikuasa hukum tertanggal 21 Mei 2018 dibawah Nomor :1/JRD/05/2018 perihal : Permohonan yang substansinyaadalah pada pokoknya meminta penjelasan hukum apakahmemang benar BPK telah melakukan audit / pemeriksaankepada kemenirian terkait a quo dalam kaitannya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
YOHANA SARA RITHA, SE,.M.Si
100 — 38
  • Bahwahasil audit/ pemeriksaan BPK RI a quo perihal : tidakditemukan ( tidak terdapat temuan) kerugian Negara dalampersidangan di Pengadilan Negeri Makassar telah dibuktikanoleh Terdakwa dengan mengajukan bukti surat perihal :Permohonan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dibawahNomor : B.555/DPKP2 Trans.1/06/2108, tanggal 11 Juni2018 yang pada pokoknya memberikan kepada kami selakupihak Terdakwa bahwa: Memang benar terdapat hasil audit/ pemeriksaan BPK RI dibawah Nomor : LHP.137C/HP/XVI/05/2015 untuk
    Bahwa fakta hukum menunjukkan sesuai bukti surat darikementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Nomenklatur dahulu Kementerian Sosial,tenaga kerja DanTransmigrasi) tertanggal 11 Juni 2018dibawah Nomor : B.555/DPKP2.Trans.1/06/2018 tidakterbantahkan lagi bahwa kemnirian dimaksud telah diperiksaHim. 61 dari 71 him.
    Bahwa menjadi pertanyaan hukum apa alasan sehinggasurat dari No.B.555/DPKP2.Trans.1/06/2081 tertanggal 11Juni 2018 di keluarkan oleh Kemenirian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasidikeluarkan / diterbitkan kepada Terdakwa melalui surat darikuasa hukum tertanggal 21 Mei 2018 dibawah Nomor :1/JRD/05/2018 perihal : Permohonan yang substansinyaadalah pada pokoknya meminta penjelasan hukum apakahmemang benar BPK telah melakukan audit / pemeriksaankepada kemenitrian terkait a quo dalam kaitannya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 109 /Pid.Sus.TPK/2017 /PN.Mks
Tanggal 26 Juni 2018 — - JPU Vs. - HARIANTO PARRUNG , ST alias HARRY
195 — 63
  • Bahwahasil audit/ pemeriksaan BPK RI a quo perihal : tidakditemukan ( tidak terdapat temuan) kerugian Negara dalampersidangan di Pengadilan Negeri Makassar telah dibuktikanoleh Terdakwa dengan mengajukan bukti surat perihal :Permohonan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dibawahNomor : B.555/DPKP2 Trans.1/06/2108, tanggal 11 Juni2018 yang pada pokoknya memberikan kepada kami selakupihak Terdakwa bahwa: Memang benar terdapat hasil auditHim. 89 dari 117 him. Put.Nomor 51/PID.SUS.
    Bahwa fakta hukum menunjukkan sesuai bukti surat darikementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Nomenklatur dahulu Kementerian Sosial,tenaga kerja DanTransmigrasi) tertanggal 11 Juni 2018dibawah Nomor : B.555/DPKP2.Trans.1/06/2018 tidakterbantahkan lagi bahwa kemnitrian dimaksud telah diperiksasecara global dan khususnya untuk Kabupaten Toraja Utarajuga telah diperiksa dibawah Nomor kode : LHP.137C/HP/XVI/05/2015 oleh pemeriksa BPK tertanggal 22 Mei2015 dikeluarkan hasil pemeriksaan
    Bahwa menjadi pertanyaan hukum apa alasan sehinggasurat dari No.B.555/DPKP2.Trans.1/06/2081 tertanggal 11Juni 2018 di keluarkan' oleh Kemenirian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasidikeluarkan / diterbitkan kepada Terdakwa melalui surat darikuasa hukum tertanggal 21 Mei 2018 dibawah Nomor :1/JRD/05/2018 perihal : Permohonan yang substansinyaadalah pada pokoknya meminta penjelasan hukum apakahmemang benar BPK telah melakukan audit / pemeriksaankepada kementrian terkait a quo dalam kaitannya
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — HARIANTO PARRUNG , ST alias HARRY
111 — 70
  • Bahwahasil audit/ pemeriksaan BPK RI a quo perihal : tidakditemukan ( tidak terdapat temuan) kerugian Negara dalampersidangan di Pengadilan Negeri Makassar telah dibuktikanoleh Terdakwa dengan mengajukan bukti surat perihal :Permohonan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dibawahNomor : B.555/DPKP2 Trans.1/06/2108, tanggal 11 Juni2018 yang pada pokoknya memberikan kepada kami selakupihak Terdakwa bahwa: Memang benar terdapat hasil audit/ pemeriksaan BPK RI dibawah Nomor : LHP.137C/HP/XVI/05/2015 untuk
    Bahwa fakta hukum menunjukkan sesuai bukti surat darikementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Nomenklatur dahulu Kementerian Sosial,tenaga kerja DanTransmigrasi) tertanggal 11 Juni 2018dibawah Nomor : B.555/DPKP2.Trans.1/06/2018 tidakterbantahkan lagi bahwa kemnitrian dimaksud telah diperiksasecara global dan khususnya untuk Kabupaten Toraja Utarajuga telah diperiksa dibawah Nomor kode : LHP.137C/HP/XVI/05/2015 oleh pemeriksa BPK tertanggal 22 Mei2015 dikeluarkan hasil pemeriksaan
    Bahwa menjadi pertanyaan hukum apa alasan sehinggasurat dari No.B.555/DPKP2.Trans.1/06/2081 tertanggal 11Juni 2018 di keluarkan oleh Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasidikeluarkan / diterbitkan kepada Terdakwa melalui surat dariHim. 83 dari 117 him. Put.Nomor 51/PID.SUS.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 51/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HARIANTO PARRUNG , ST ALIAS HARRY Diwakili Oleh : VICTOR CHRISTIAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SISWANDI, SH
97 — 58
  • jalanTransmigrasi dan Jembatan Pangala Awan pada SKPDDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dilakukanAudit / pemeriksaan oleh BPK RI dan ternyata tidakditemukan (tidak terdapat) temuan kerugian negara.Bahwa hasil audit / pemeriksaan BPK RI a quo perihal : tidakditemukan ( tidak terdapat temuan) kerugian Negara dalampersidangan di Pengadilan Negeri Makassar telah dibuktikanoleh Terdakwa dengan mengajukan bukti Surat perihal :Permohonan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dibawahNomor : B.555/DPKP2
    Bahwa fakta hukum menunjukkan sesuai bukti surat darikementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal DanTransmigrasi (Nomenklatur dahulu Kementerian Sosial,tenaga kerja DanTransmigrasi) tertanggal 11 Juni 2018dibawah Nomor : B.555/DPKP2.Trans.1/06/2018 tidakterbantahkan lagi bahwa kemnitrian dimaksud telah diperiksasecara global dan khususnya untuk Kabupaten Toraja Utarajuga telah diperiksa dibawah Nomor kode : LHP.137C/HP/XVI/05/2015 oleh pemeriksa BPK tertanggal 22 Mel2015 dikeluarkan hasil pemeriksaan
    Bahwa menjadi pertanyaan hukum apa alasan sehinggasurat dari No.B.555/DPKP2.
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 04-08-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Srl
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
A. SARNUBI.
Tergugat:
1.CHAIRUL
2.KAPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. SAROLANGUN.
Turut Tergugat:
2.MUSTOPA. AB.
3.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VI PROVINSI JAMBI.
149 — 72
  • Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor105/DPKP2/2019 tanggal O09 April 2019 tentang Penetapan Lokasi UntukPembangunan Jaringan Irigasi Sekunder di Batang Asai Desa Lubuk Resam danDesa Lubuk Resam Hilir Kecamatan Cermin Nan Gedang, Desa Lubuk Sayak,Desa Penegah, Desa Pasar Pelawan, Desa Pulau Aro, Desa Lubuk Sepuh danDesa Muara Danau Kecamatan Pelawan, Desa Bernai, Desa Sungai Abang danDesa Panti Kecamatan Sarolangun, serta untuk daerah genangan Desa Kampungtujun kecamatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-04-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 24 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ROHMAN
Terdakwa:
BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN H. SOEKARNO ERNAWAN
312 — 66
  • Khusna Multhiwiguna Mandiri ;
  • 1 (satu) Bundel asli Dokumen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanaan Pemkab Indramayu mengenai Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) nomor : 660.1/634/SPP-DPKP2/2019 tanggal 23 Agustus 2019 pada pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Alun-alun TA. 2019 dengan Nilai Kontrak Rp. 14.048.442.000,- dengan Penyedia Jasa PT.
    Mega Persada Group tanggal 21 November 2019 ;
  • 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Hasil Penelitian Tambahan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Alun-alun Nomor : 660.1/634/BAHPT-DPKP2/2019 tanggal 2 September 2019 (beserta lampiran);
  • 2 (dua) lembar asli Berita Acara Verifikasi Pengakuan Hutang Kepada Pihak Ketiga tanggal 31 Januari 2020, nama SKPD DPKPP , nama kegiatan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Taman Alun-alun, nama Pihak Ketiga PT.
  • 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengenai Addendum Kontrak Surat Perintah Kerja Nomor : 660.1/634/ADD-DPKP2/2019 tanggal 02 September 2019 atas SPK Nomor : 660.1/634/SPP-DPKP2/2019 tanggal 23 Agustsu 2019 dengan Penyedia Jasa PT. Mega Persada Group (beserta lampiran) ;
  • 1 (lembar) Printout What apps antara Sdr. Muhatim, S.Ip dan Direktur PT. Mega Persada Group Sdr.
    Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Indramayu ;
  • 1 (satu ) eksemplar copy sesuai asli yang telah dilegalisir Keptusan Bupati Indramayu Nomor : 027.05/Kep.5-Adbang/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan personel unit layanan pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara elektronik pada unit kerja pengadaan barang/jasa Kabupaten Indramayu ;
  • 1 (satu ) eksemplar printout sesuai asli yang telah dilegalisir Surat Tugas Nomor : 027/UKPBJ/DPKP2