Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2019 Drs.Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda telah meninggal duniaberdasarkan surat kematian dari Desa Rancamanyar KecamatanBaleendah dengan No.474.3/95/IV/Pemdes/2019 tertanggal 29 April2019 dikarenakan Sakit.6. Bahwa kelahiran anak Pemohon dan Drs.

Dudi MIskandar bin Iskandar Sukenda tersebut tidak diakui oleh BKD(Badan Kepegawaian Daerdah) karena perkawinan Pemohon dan Drs.Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda sampai dengan anaktersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama KecamatanLembang, Kabupaten Bandung Barat, maka BKD memintapengesahan asal usul anak tersebut untuk melengkapi persyaratantunjangan anak Pemohon.7. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Drs.

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapanpengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkanakta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dari Pemohon dan Drs.Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukend asanggup mengajukan buktiHalaman 2 dari halaman 5.

Hj.Sahriyah, S.H, MSI, dan Drs.Dudi Mulyadi, sebagai hakim hakim Anggota sertadiucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalamsidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota serta Nurmalasari Josepha, S.H. sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpakehadiran Tergugat.Ketua MajelisDra. Alia Al Hasna, M.H.Hakim AnggotaHakim AnggotaDra. Hyj.Sahriyah, S.H, MSIDrs. Dudih MulyadiPanitera PenggantiTtd.11Nurmalasari Josepha, S.H.Perincian Biaya Perkara1.

Futihat sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.Hakim Anggota Ketua Majelis,Drs.Dudi Mulyadi Dra. DestinaAgus Faisal Yusuf, S.AgPanitera Pengganti,Dra. FutihatPerincian biaya :. Pendaftaran:Rp 30.000,00 ATK Perkara :Rp 75.000,00 Panggilan : Rp 525.000,00 PNBP Panggilan : Rp.20.000,00 Redaksi :Rp 10.000,00Hal. 10 dari 11 Hal.

Menetapkan bidang tanah yang diakui oleh Tergugat berdasarkan Akta JualBeli Nomor 597/12010, tanggal 27 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Drs.Dudi Mihaz Imadudin, M.Si seluas 533 m? adalah sah milik Penggugat;. Menghukum Teruggat , Teruggat Il, Tergugat Ill, secara tenggang rentengmembayar biaya perkara;. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV tunduk kepada putusan;.

KantorWilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal03 November 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan AktaNotaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan AnggaranDasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 November 2011 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusahaPribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs.DUDI

Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnyapada tanggal 03 November 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubahberdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentangPerubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor :1987/BH/ PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusahaPribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs.DUDI

Menetapkan bidang tanah yang diakui oleh Tergugat I berdasarkan Akta JualBeli Nomor : 597/12010 tanggal 27 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Drs.Dudi Mihaz Imadudin, M.Si seluas 533 m? adalah sah milik Penggugat;7. Menghukum Teruggat I, Teruggat II, Tergugat III, secara tenggang rentengmembayar biaya perkara;8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat H, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV tunduk kepada putusan;9.

DAN USAHA KECILDAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Nomor8676/BH/PAD/XIll.16/KOPERINDAG/II/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN PT.CIPANENGAH LAKSANA Kota Sukabumi Badan Hukum Nomor: 8676/BH/kwk10/23 tanggal 20 Agustus 1987 di Kota Sukabumi yang ditandatangani oleh KepalaDinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs.DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecildan Menengah Republik Indonesia ;Bahwa

GemaBersama cacat hokum dan bisa dibatalkan ;Bahwa pengajuan pinjaman modal kerja ke LPDB KUMKM dengannama KSUGema Bersama juga seharusnya tidak dibolehkan ;Halaman87dari 219Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.25 tahun 1992 tidak harus koperasimengadakan RAT dihadiri /mengundang Dinas Koperasi ; Bahwa saksi membenarkan surat bukti berupa Sertifikat Sehat hasil penilaiankesehatankoperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam tgl.25 Maret 2012 yangditandatangani oleh Drs.Dudi

(Drs.Dudi FathulJawad, M.Pd.) , saksi tahu karena karena saksi ikut memaraf surat tersebut ;Halaman96dari 219Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PN.BdgBahwa maksud dan tujuan dilakukannya penilaian kesehatan terhadap koperasiadalah untuk melihat sejaun mana kesehatan keuangan dari koperasi dan melihataset dari Koperasi tsb.

KantorWilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal03 Nopember 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubah berdasarkan AktaNotaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan AnggaranDasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusahaPribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs.DUDI

Putusan Nomor : 74/Pid.SusTPK / 2016/PN.BdgPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusahaPribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs.DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementrian Negara Koperasi danUsaha kecil dan Menengah Republik Indonesia.Bahwa kantor KOHIPPI Sukabumi beralamat di Jalan Karamat Nomor 76Rt.005/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi,dimana susunan kepengurusan

Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnyapada tanggal 03 November 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubahberdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentangPerubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor :1987/BH/ PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusahaPribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs.DUDI

tanggal 15 Juli 1993 dan telah mendapatpengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi PropinsiJawa Barat tertanggal 10 Desember 1993 NomorHalaman 92 dari 329 Putusan No. 73/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg252/KEP/KWK.10/XII/1993 dan selanjutnya pada tanggal 03Nopember 2011 Anggaran Dasar Koperasi di rubah berdasarkan AktaNotaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang PerubahanAnggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi saudara Drs.DUDI

yang ada saksi mengetahui KOHIPPISukabumi didirikan pada tanggal 15 Juli 1993 dan telah mendapatpengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi PropinsiJawa Barat tertanggal 10 Desember 1993 Nomor252/KEP/KWK.10/XII/1993 dan selanjutnya pada tanggal 03Nopember 2011 Anggaran Dasar Koperasi di rubah berdasarkan AktaNotaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang PerubahanAnggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi saudara Drs.DUDI

GunungpuyuhKota Sukabumi ;Bahwa KOHIPPI Sukabumi didirikan pada tanggal 15 Juli 1993 dantelah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah DepartemenKoperasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 10 Desember 1993 Nomor :252/KEP/KWK.10/X1I/1993 dan selanjutnya pada tanggal 03Nopember 2011 Anggaran Dasar Koperasi di rubah berdasakan AktaNotaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang PerubahanAnggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Kepala DinasKoperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi saudara Drs.DUDI

Drs.DUDI KUSNADI ) untuk menyerahkan hasil temuan tersebut. Bahwa benar mengenai tanggapan dari konsultan pengawas dankontraktor saksi tidak mengetahuinya, sedangkan dariKPA saat itutidak ada tanggapan dan tidak memberikan perintahkepada untukmengambil tindakan. Bahwa benar dalam hal penambahan atau perbaikan pekerjaan,saksi tidak mengetahuinya karena tim Monitoring Fisikhanyamelakukan pengecekaan atau pemeriksaan secarakeseluruhanpekerjaan setelah ada addendum.

Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnyapada tanggal 03 Nopember 2011 Anggaran Dasar KOHIPPI di rubahberdasarkan Akta Notaris LUCIANA TIRTAMAN, SH Nomor 08 tentangPerubahan Anggaran Dasar Koperasi dan disahkan oleh Surat Nomor :1987/BH/ PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunan pengusahaPribumi Indonesia Sukabumi yang ditandatangani oleh Kepala DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi yaitu saksi Drs.DUDI

PengusahaPribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi didirikan pada tanggal15 Juli 1993 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala KantorWilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 10Desember 1993 Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 danselanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2011 Anggaran DasarKoperasi di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANATIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran DasarKoperasi dan disahkan oleh Surat Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi saudara Drs.DUDI

15 Juli 1993 dantelah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor WilayahDepartemen Koperasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 10Desember 1993 Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 danselanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2011 Anggaran DasarKoperasi di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANATIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran DasarKoperasi dan disahkan oleh Surat Kepala Dinas Koperasi,Hal 431 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi saudara Drs.DUDI

15 Juli 1993 danHal 485 dari 508Putusan Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor WilayahDepartemen Koperasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 10Desember 1993 Nomor : 252/KEP/KWK.10/XII/1993 danselanjutnya pada tanggal 03 Nopember 2011 Anggaran DasarKoperasi di rubah berdasarkan Akta Notaris LUCIANATIRTAMAN, SH Nomor 08 tentang Perubahan Anggaran DasarKoperasi dan disahkan oleh Surat Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi saudara Drs.DUDI