Drs.PUTU MASTRA ; I PUTU TEMON ARNAYA, Spd ; I KOMANG SUSILA, Dkk

/Desa Sendang, atas nama PT.Margarana(Tergugat), untuk selanjutnya disebut tanah sengketa ;Bahwa dalam menjalankan usahanya mengelola tanah sengketaTergugat tidak pernah memberikan laporan tahunan kepada Penggugat selakupihak yang memberikan mandat untuk mengelola tanah sengketa dimaksud ;Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2007 Dewa Gede Oka selaku KomisarisUtama dan Pemegang saham 25 % PT.Margarana, Drs.Putu Oka selaku DirekturUtama dan pemegang saham 25 % PT.Margarana dan IGM.

Disamping itu Tergugat melalui Dewa Gede Oka selakuKomisaris Utama dan Pemegang saham 25 % PT.Margarana, Drs.Putu OkaHal. 2 dari 9 hal. Put.

Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor 470 / 1403 / PEM / 2019,tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda bukti P6 ;Bahwa buktibukti Pemohon yang diberi tanda bukti P1 sampai denganP6 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai denganaslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut di atas,Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masingmasing bernama: Drs.PUTU SUKA REDAYA dan NGURAH LANANG JELANTIK, yang memberikanketerangan

sepertiShabu, pipet plastik dan tabung kaca / bong, korek api gas untukmembakar shabu kemudian membakar shabu yang sudah dimasukkankedalam tabung kaca (bong) setelah terdakwa menghirup uap shabuyang ada di bong lewat mulut lalu dikeluarkan lewat mulut atau hidungdemikian secara berulangulang sampai shabu habis, selesaimengkonsumsi shabu sakit kepala / pusingnya terdakwa menjadiberkurang;e Bahwa berdasarkan hasil assesmen, Nomor : R/Rekom103/IV/2018/TAT tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs.Putu

shabu, pipet plastik dan tabung kaca / bong, korek api gas untukmembakar shabu kemudian membakar shabu yang sudah dimasukkan kedalamtabung kaca (bong) setelah terdakwa menghirup uap shabu yang ada di bonglewat mulut lalu dikeluarkan lewat mulut atau hidung demikian secara berulangulang sampai shabu habis, selesai mengkonsumsi shabu sakit kepala / pusingnyaterdakwa menjadi berkurang selanjutnya berdasarkan hasil assesmen, Nomor :R/Rekom 103/IV/2018/TAT tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs.Putu

Drs.Putu Bagiada, MM di ruang kerja Bupati Buleleng di Kantor Bupati Bulelenguntuk membahas Keputusan Bupati Buleleng terkait pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BPPBB) sektor Perhutanan,Perkebunan dan Pertambangan * Dalam pembahasan tersebut, kemudian terdakwa DR. Drs. Putu Bagiada, MMbersama dengan Saksi NYOMAN PASTIKA, SE selaku Kepala DinasPendapatan Kabupaten Buleleng (terdakwa yang penuntutannya dilakukansecara terpisah) mengakomodir Wakil Bupati Buleleng yaitu Saksi Drs.

Drs.Putu Bagiada, MM di ruang kerja Bupati Buleleng di Kantor Bupati Bulelenguntuk membahas Keputusan Bupati Buleleng terkait pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BPPBB) sektor Perhutanan,Perkebunan dan Pertambangan) Dalam pembahasan tersebut, kKemudian terdakwa DR. Drs.

., dan kawankawan, semuanya adalah Pegawai SetdaProvinsi Bali, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20November 2012;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;danPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1, Singaraja, dalam halini diwakili oleh Bupati Buleleng, Drs.Putu Bagiada,M.M., yangmemberi kuasa kepada K.Ngurah Santanu,S.H., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36,Singaraja,

Pertambangan; Menimbang, bahwa ketentuan diatas menunjukkan bahwa Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tidak memiliki atau tidakmendapat pelimpahan wewenang melakukan penagihan PBB untukwajib pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sehingga didaerah Tingkat II Buleleng tidak ada kegiatan operasional pemungutanPBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan; Menimbang, bahwa pertimbangan diatas bersesuaian denganketerangan dibawah sumpah yang diberikan di persidangan oleh saksibernama Drs.Putu

Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d 2012 ;33.Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d2012 ;34.1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB SektorPertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelahdipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200, (limabelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratusrupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.Putu Bagiada,35.1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB SektorPertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelahdipotong pph 15 % sebesar Rp

barang bukti No3870/2020/NF dan 3871/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine sepertitersebut dalam adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina danterdaftar dalam Narkotika Golongan urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Surat Rekomendarsi terdakwa Deni Setiawan dariTIM ASSESMEN TERPADU Provinsi Bali Nomor : R/REKOM178/IX/2020/TATtanggal 8 September 2020 yang ditandatangani Kepala Badan NarkotikaNasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Assesmen terpadu Provinsi Bali Drs.Putu

Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawas PerusahaanDaerah Pasar Kabupaten Buleleng sehubungan dengan pemberhentianPenggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KabupatenBuleleng ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dikemukakan oleh PenggugatPrinsipal tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Saksi I Made Widiartha, SH dan Drs.Putu Meles melalui keterangan yang dikemukakannya dalam persidangan, yaitu sebagaiberikut :52 Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Direktur

Drs.PUTU BAGIADA, M.M. (bukti T 1).e Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) jo.

Bendel bukti pembayaran Biaya PemungutanPBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun2011;Bendel Upah Pungut Pajak Bumi danBangunan (PBB) Tahun 2012 ;Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d2012 ;Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda2008 s/d 2012 ;34353637381 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBBSektor Pertambangan untuk bulan Oktobertahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesarRp15.565.200,00 (lima belas juta lima ratusenam puluh lima ribu dua ratus rupiah),tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.Putu

Selanjutnya, apakah MenteriSekretaris Negara kemudian akan memutuskanmengangkat atau tidak mengangkat Kombes Pol Drs.Putu. Jayan Danu Putra, SH, M.Si, adalahsepenuhnya menjadi wewenang Menteri SekretarisNegara, bukan wewenang Tergugat II.6. Bahwa perlu disampaikan, sampai saat ini belum adaaturan teknis di Kementerian Sekretariat Negaramengenai bentuk, persyaratan dan tata cara seleksipejabat eselon Il, termasuk jabatan Kepala Biro UmumSekretariat Militer Presiden.