DTGP melakukan pertemuan bertempat di Kantor KabindaSultra Kota Kendari.

Hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Pemohon dr.RINRIN MERINOVA yang mengaku sebagai Komisaris PT DTGP berjanjiHalaman 7 dari 39 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.Kditidak akan memutuskan Join Operasional (JO) dan akan memberikanhak penuh kepada PT DNI sebagai satusatunya perusahaan yang akanmengelola IUP PT DTGP dengan syarat Pihak PT DNI harus membayaruang kesungguhansebesarRp150.000.000,00 (seratus limapuluhjutarupiah) per bulansampai dengan keadaanpengirimanstabilkembali(oroduksidanekspor

normal kembali) dan juga melakukanpembayaranpermulaan (tandajadi) secaratunai ke PT DTGP sebesarRp1.000.000.000,00 (satumilyarrupiah), sehingga atas jaminan tersebutmaka PT DNI mengeluarkan/ membayar dengan menggunakan cek tunaidengan nomor FZ 031529 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)ke PT DTGP dan dilanjutkan dengan pembayaran uang kesungguhansebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang atasperintah Pemohon dr.

sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemohonnamun SPK tidak diberikan dan PT DTGP malah melakukan kerja samadengan pihak perusahaan lain sehingga PT DNI merasa curiga dan setelahdilakukan pengecekan ternyata Pemohon yang selama ini mengakusebagai Komisaris PT DTGP ternyata bukan merupakan Komisaris PTDTGP karena namanya tidak ada dalam Akta Perusahaan dan Pemohonbaru menjabat sebagai Komisaris PT DTGP pada tahun 2017 sesuai AktaNo. 06 tentang RUPS PT DTGP tertanggal 28 April 2017, sehingga PT

DNI);(8) MUHAMMAD FAIZAL alias FAIZAL (Direktur Utama PT DTGP);(9) dr. RINRIN MERINOVA (Tersangka);(10) ANDY SURYAWAN;c. Melakukan Pemeriksaan konfrontir antara MICHAEL dengan MUHAMMADFAIZAL;d. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagai berikut:1) ARDI HON2) STELLA (anak dari tersangka)3) HANURALINA alias HANNY (adik tersangka)4) DITDIT NUGRAHA5) THOMAS6) Saksisaksi dari PT DNI dan pihak dari PT DTGP;e.

DTGP in casu Tergugat IV adalah Tergugat danIll, namun secara jujur Tergugat Il mengatakan kepada Penggugatwalaupaun saham PT. DTGP in casu Tergugat IV dikuasai atauatas nama Tergugat dan Ill namun terdapat perjanjian antaraTergugat I, Il dan Ill bahwa, yang mengendalikan serta mengusaiataupun mengatur segala urusan PT. DTGP in casu Tergugat IVadalah Tergugat Il;Bahwa hal tersebut diatas juga diketahui oleh Penggugat ketikameminta kerjasama antara PT.

DTGP namun bukan atasnama PT. DTGP melainkan atas nama PT. Bumi Karya Utama,padahal Penggugat telah bersepakat untuk memperbaiki Jetty milikTergugat IV. Penggugat juga telah memberikan izin kepada PT. BumiKarya Utama untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualanore nikel d lahan IUP OP milik Tergugat IV tanpa sepengetahuanTergugat Il sebagai pemegang saham mayoritas dan juga tanpa royaltykepada Tergugat IV;21.

DTGP /n casu Tergugat IV berdasarkan aktanotaris Devi Yanti, SH., M.Kn nomor 05 tertanggal 28 Juli 2017,meminta laporan pertanggung jawaban kepada Direktur incasuPenggugat khususnya terkait permasalahan kegiatan ProduksiHalaman 21 dari 37 Putusan Nomor13/Pat. G/2019/PN.KdiPertambangan PT. DTGP yang tidak jalan, Pembangunan Jetty diwilayah IUP OP PT. DTGP atas nama PT. Bumi Karya Utama, tidakdiperbaikinya Jetty milik PT. DTGP, serta kegiatan PT.

DTGP /In Casu Tergugat IV. Selanjutnya Pengadian Negeri Kendarimengeluarkan Penetapan Nomor: 138/PDT.P/2018/PN.Kdi, yang padapokoknya mengabulkan permohonan Pemohon /ncasu Tergugat Il;26.Bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. DTGP in casu Tergugat IV yangdiselenggarakan pada tanggal 04 Februari 2019, berdasarkan AktaBerita Acara Rapat Nomor 102 tertanggal 04 Februari 2019 yang dibuatoleh Notaris Karlina, SH.

DTGP kepadaTergugat Il. Pada saat itu agar Tergugat Il menerima permintaanPenggugat tersebut, Penggugat berjanji untuk menyelesaikansemua masalahmasalah yang terjadi pada PT. DTGP termaksudpermasalahan dengan PT. DNI. Olehnya itu dalil Penggugat yangmengatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan tidak jujurdalam berbisnis adalah tidak benar. Bahwa selaryutnya terkait faktapergantian Direktur dan Komisaris Utama pada PT.

DTGP In casu Tergugat IV dengan PT. DNIsebelum melakukan kerjasama dengan PT. DTGP sebagaimana yangterurai dalam Posita Penggugat pada poin 15, 16, 17 dan 18 tidaklahberdasarkan pada fakta sesungguhanya, yang pada pokoknyaPenggugatlah yang berjanji kepada Tergugat Para Tergugat gunameyakinkan Tergugat Il untuk menerima permintaan kerjasamaPenggugat atas lahan IUP OP milik Tergugat IV dengan dalih berjanjiuntuk menyelesaikan permasalahan dengan PT.

DTGP namun bukan atas nama PT.DTGP melainkan atas nama PT. Bumi Karya Utama, padahalPenggugat telah bersepakat untuk memperbaiki Jetty milik Tergugat IV.Penggugat juga telah memberikan izin kepada PT.

DTGP In casu Tergugat IV berdasarkan aktanotaris Devi Yanti, SH., M.Kn nomor 05 tertanggal 28 Juli 2017,meminta laporan pertanggung jawaban kepada Direktur incasuPenggugat khususnya terkait permasalahan kegiatan ProduksiPertambangan PT. DTGP yang tidak jalan, Pembangunan Jetty diwilayah IUP OP PT. DTGP atas nama PT. Bumi Karya Utama, tidakdiperbaikinya Jetty milik PT. DTGP, serta kegiatan PT.

DTGP In Casu Tergugat IV. Selanjutnya Pengadian Negeri Kendarimengeluarkan Penetapan Nomor: 138/PDT.P/2018/PN.Kdi, yang padapokoknya mengabulkan permohonan Pemohon incasu Tergugat II;26.Bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. DTGP in casu Tergugat IV yangdiselenggarakan pada tanggal 04 Februari 2019, berdasarkan AktaBerita Acara Rapat Nomor 102 tertanggal 04 Februari 2019 yang dibuatoleh Notaris Karlina, SH.

DTGP kepadaTergugat Il. Pada saat itu agar Tergugat II menerima permintaanPenggugat tersebut, Penggugat berjanji untuk menyelesaikansemua masalahmasalah yang terjadi pada PT. DTGP termaksudpermasalahan dengan PT. DNI. Olehnya itu dalil Penggugat yangmengatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan tidak jujurdalam berbisnis adalah tidak benar. Bahwa selaryutnya terkait faktapergantian Direktur dan Komisaris Utama pada PT.

DTGP. Diwakili oleh Brigjend. TNI. Akhmad Buldan Nuri
Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
2.Maichiardshein

DTGP) MelawanDirektur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 25 September2019Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 5/G/2020/PTUN.ABN antaraIDRIS RUMONIN, S.Pdi Melawan BUPATI SERAMHalaman 218 dari 236 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.KDI.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Bukti T.Il.Int 8Bukti T.Il.Int 9Bukti T.Il.Int 10Bukti T.Il.Int 114Bukti T.Il.Int 12Bukti T.Il.Int 13Bukti T.II.Int 14Bukti T.Il.Int 15Bukti T.Il.Int 16Bukti T.II.Int 17Bukti T.Il.Int 18BAGIAN TIMURFotokopi