lamanya dan yangmeninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;Bahwa sejak pisah dengan Tergugat tidak lagi member nafkah kepadaPenggugat;Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhanTergugat, karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuhanaknya yang di bawah umur;Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk mengasuh kedua anaknyadan apabila Tergugat tetap tidak mau memberikan kedua anak tersebut(Akila Zihira dan Takbiratul Ikram) kepada Penggugat, maka Penggugatmenuntut uang jaminan (Dwanson

Putusan No.87/Pdt.G/2020/PA.Pso Menghadirkan Tergugat untuk membayar uang Jaminan (Dwanson)kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)/bulansampai kedua anak tersebut ( Akila Zihira dan Takbiratul Ikrah)diserahkan kepada Penggugat; Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah hadir sendiri

mencegah perbuatan tergugat tersebut, penggugat memohonkepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksadan memutuskan perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan(conser vatoir beslaag) terhadap objek sengketa yang dimaksud.Bahwa akibat perbuatan tergugat jangan sampai tidak mentaati isi putusandalam perkara perdata ini, sehingga penggugat merasa sangat dirugikan.Oleh karena itu, penggugat mohon kiranya pengadilan/ Majelis Hakimmenghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwanson

kepada penggugat adalah perbuatanmelawan hukum.Menyatakan apabila dikemudian hari dan atau penguasaannya objeksengketa dimaksud timbul suratsurat yang dibuat oleh tergugat, makasegala suratsurat tersebut sepanjang berhubungan dengan objeksengketa tidak mengikat menurut hukum.Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas objeksengketa, untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaankosong, sempurna , tanpa beban apapun diatasnya.Menghukum tergugat untuk membayar unag paksa uang paksa(Dwanson

Majelis Hakim Pengadilan Negeri SidenrengRappang berkenan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayaruang paksa (dwanson) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perhari terhitung sejak adanya peneguran dari Bapak KetuaPengadilan Negeri Sidenreng Rappang hingga obyek sengketa diserahkankepada Para Penggugat;Bahwa oleh karena Para Tergugat sangat khawatir kalaukalau Para Tergugatmemindahtangankan baik sebagian maupun seluruh obyek sengketa dalambentuk apapun (jual beli, tukar

Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 56 Tahun 1960 yaitu mengembalikan obyek sengketakepada Para Penggugat tanpa membayar uang tebusan;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa hasil dariobyek sengketa kepada Para Penggugat sebanyak 4 (empat) ton gabah keringpertahun terhitung sejak Tahun 1980 hingga Para Tergugat mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tersebut;Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa(dwanson

Bahwa ternyata penggugat telan di rasuki sebuah pemikiran yangsunnguh materialistik tanpa mengetahui kepentingan dwanson diajukanyang mana dawn som tidak serta merta dalam silang sengketa patut dikemukakan oleh karnaDwan som tidak dapat di ajukan mana kala objeksengketa dalam perkara aquo dapat di eksekusi secara riil;DALAM EKSEPSI:1. Menerima eksepsi para tergugat2. Menyatakan pengadialan negeri tidak berwenang memeriksa,mengadili,danmemutus pekara ini.DALAM POKOK PERKARA1.

Tergugat Il, lahir diSendawar 26 Juni 2013 untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidakmemegang hak hadhanah (Tergugat Rekonvensi) dapat bertemu ataumengunjungi kedua anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan olehPenggugat Rekonvensi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukanpencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;Menimbang, bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak i//usoir (tidakhampa) maka Majelis hakim secara ex officio menghukum kepada TergugatRekonvensi untuk membayar uang paksa (dwanson

kepada penggugat adalah perbuatanmelawan hukum.Menyatakan apabila dikemudian hari dan atau penguasaannya objeksengketa dimaksud timbul suratsurat yang dibuat oleh tergugat, makasegala suratsurat tersebut sepanjang berhubungan dengan objeksengketa tidak mengikat menurut hukum.Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas objeksengketa, untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaankosong, sempurna , tanpa beban apapun diatasnya.Menghukum tergugat untuk membayar unag paksa uang paksa(Dwanson

Bahwa karena penggugat khawatir putusan yang telah berkekuatan hukumtetap dalam perkara a quo tidak dilaksanakan oleh tergugat rekonvensi,sehingga patut dijatuhi hukuman berupa uang paksa (dwanson) sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) perhari keterlambatan.MAJELIS HAKIM YANG MULIABerdasarkan hal hal tersebut diatas, tergugat kenvensi / penggugatrekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenanmemberikan putusan dengan amar sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenyatakan

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwanson)sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatanpelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI1. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.2.

Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isiputusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara langsung dihukumuntuk membayar uang paksa (dwanson) sebesar Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) perminggu, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan,terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 172/Pdt/2021/PT MDN23.

Majelis Hakim PengadilanNegeri Sidenreng Rappang berkenan menghukum kepada Para Tergugatuntuk membayar uang paksa (dwanson) kepada Para Penggugat sebesarRp 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak adanyapeneguran dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappanghingga obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat ;.Bahwa oleh karena Para Tergugat sangat khawatir kalaukalau ParaTergugat memindahtangankan baik sebagian maupun seluruh obyeksengketa dalam bentuk apapun (jual beli,

Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa(dwanson) kepada Para Penggugat sebanyak Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai / tidak mau melaksanakanKeputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitungsejak adanya peneguran dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri SidenrengRappang hingga obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat ;9.

Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isiputusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara langsung dihukumuntuk membayar uang paksa (dwanson) sebesar Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) perminggu, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan,terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 172/Pdt/2021/PT MDN23.

Bahwa agar Tergugat Rekonvensi suka rela memenuhi isi putusan ini makamohon Pengadilan Negeri Kotabaru) menghukum Tergugat Rekonvensimembayar uang paksa ( dwanson) kepada Penggugat Rekonvensi sebesarRp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalaimemenuhi putusan ini, Sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan.10.Bahwa Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahuluwalaupun adanya upaya hukum Verset, Banding atau Kasasi.Berdasarkan segala hal yang terurai

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwanson) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini.

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.240.000,-(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isiputusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara langsung dihukumuntuk membayar uang paksa (dwanson) sebesar Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) perminggu, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan,terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 172/Pdt/2021/PT MDN23.

tersebut, dan hal ini telah dipertimbangkan diatas,oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hal ini patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitumpoin ke 6 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangson) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), secara tanggungrenteng kepada Penggugat setiap hari apabila Tergugat lalai dalammemenuhi isi putusan yang telah berkekuatan tetap, maka hal inimenurut Majelis Hakim tidak relevan diterapkan adanya uang paksa(dwanson

sehingga bila terjadiperpisahan/perceraian uang tersebut tidak dapat diminta kembali kecuali biladiperjanjikan sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutanPenggugat Rekonvensi tentang pengembalian/ ganti rugi uang naik atau uangbelanja, perhiasan emas dan biayabiaya lain dalam pelaksanaan perkawinantidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa karena tuntutan mengenai kerugian material tidakditerima maka terhadap tuntutan inmaterial dan dwanson

tersebutkepada pihak lain apalagi melihat gelaga Tergugat dan Turut Tergugattidak beritikad baik tentunya sangat merugikan kami selaku Penggugatdan dapat mempersulit jika di kemudian hari tanah sengketa akandieksekusi, maka sangat beralasan hukum jika terlebih dahulu dapatdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslaad) atas tanah sengketatersebut;8.Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat melaksanakan putusanperkara secara sukarela dan mohon kiranya agar Tergugat dihukumuntuk membayar uang paksa (dwanson

171 Kompialsi Hukum Islam, yang terakumulasidengan 3 (tiga) unsur kewarisan, terbukti pewaris meninggal dunia, terbuktiSiapasiapa ahli warisnya, dengan meninggalkan ahli waris sistim bertingkatdan ahli waris pengganti, dan terbukti harta peninggalan/warisan pewaris baikyang belum dibagi kepada ahli warisnya, maupun sudah dibagi berdasarkanhibah oleh sebagian ahli waris selama masih hidup pewaris;Menimbang, bahwa juga terkait pertimbangan petitum tentang sitajaminan, petitum tentang uang paksa (dwanson