Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas putusan perkara ini,maka sangat patut dan layak dibebankan kepada Tergugat untuk membayaruang paksa (dwansong) secara seketika dan kontan sebesar Rp. 1.000.000.(Satu Juta Rupiah) setiap hari jika terlambat untuk mematuhi putusan ini; 8.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansong) secaraseketika dan kontan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harijika terlambat untuk mematuhi putusan ini.Menetapkan sita jaminan atas Tanah dan Bangunanyang dikuasaiTergugat berupa satu unit Gedung SDN 19 Biau yang terletak di JalanHalaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN BulTrans Sulawesi Loss, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, KabupatenBuol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batasbatas sebagai berikut : UTARA

menurut hemat majelis patut dikabulkan.Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada poin3, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita makaterhadap petitum penggugat pada point 3 oleh majelis dinyatakandi tolak.Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada poin 7yang meminta para tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya ganti rugi kepada penggugat selama dikuasainyaobjek sengketa oleh tergugat dan petitum penggugat pada poin 9yang meminta tergugat untuk membayar uang paksa (dwansong

)sebesar Rp. 250.000, (seratus ribu rupiah) perhari apabila paratergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan pengadilan ini,menurut hemat majelis dinyatakan di tolak karena menurut hematmajelis permohonan biaya ganti rugi dan uang paksa (dwansong)dalam perkara ini tidak memenuhi alasan hukum untuk dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatanPenggugat, maka terhadap petitum No. 8 dari surat gugatanPenggugat harus dikabulkan pula dan kepada pihak Tergugat sebagaipihak yang

menurut hemat majelis patut dikabulkan.Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada poin 3,oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita maka terhadappetitum penggugat pada point 3 oleh majelis dinyatakan di tolak.Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada poin 7yang meminta para tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya ganti rugi kepada penggugat selama dikuasainyaobjek sengketa oleh tergugat dan petitum penggugat pada poin 9 yangmeminta tergugat untuk membayar uang paksa (dwansong

) sebesarRp. 250.000, (seratus ribu rupiah) perhari apabila para tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan pengadilan ini, menurut hematmajelis dinyatakan di tolak karena menurut hemat majelis permohonanbiaya ganti rugi dan uang paksa (dwansong) dalam perkara ini tidakmemenuhi alasan hukum untuk dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatanPenggugat, maka terhadap petitum No. 8 dari surat gugatan Penggugatharus dikabulkan pula dan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yangdikalahnkan

Menghukum Tergugat, dan Il membayar uang paksa (dwansong)sebesar Rp 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) per hariketerlambatan setiap Tergugat, dan II lalai melaksanakan isi putusan ,sejakPutusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Putusan inidilaksanakan;7.

Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar satuan kerja pelaksana jalan Nasional Metro politan Makassar untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas pembebasan lahan objek sengketa untuk kepentingan pembangunan Underpass simpang Mandai sebesar Rp.1.848.000.000,-(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);-Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwansong) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari

membayar ganti kepada Pembanding semula Penggugat ataspembebasan lahan objek sengketa untuk kepentingan pembangunanUnderpass simpang Mandai sebesar Rp.1.848.000.000,(satu milyar delapanratus empat puluh delapan juta rupiah), maka petitum poin 8 berasalan pulauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetapapabila Terbanding I,IL,II,VI,VII,VII semula Tergugat J,II,II,VI,VU,VII tidakmentaati isi putusan ini dinukum secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwansong

Direktorat Jenderal Bina Marga BalaiBesar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar satuan kerja pelaksanajalan Nasional Metro politan Makassar untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat atas pembebasan lahan objek sengketa untuk kepentinganpembangunan Underpass simpang Mandai sebesar Rp.1.848.000.000,(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah); Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwansong) sebesar Rp.5.000.000.

Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar satuan kerja pelaksana jalan Nasional Metro politan Makassar untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas pembebasan lahan objek sengketa untuk kepentingan pembangunan Underpass simpang Mandai sebesar Rp.1.848.000.000,-(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);

membayar ganti kepada Pembanding semula Penggugat ataspembebasan lahan objek sengketa untuk kepentingan pembangunanUnderpass simpang Mandai sebesar Rp.1.848.000.000,(satu milyar delapanratus empat puluh delapan juta rupiah), maka petitum poin 8 berasalan pulauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetapapabila Terbanding 1,1I,1,VI,VI,VII semula Tergugat I,I1,II,VI,VI,VIII tidakmentaati isi putusan ini dinukum secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwansong

Direktorat Jenderal Bina Marga BalaiBesar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar satuan kerja pelaksanajalan Nasional Metro politan Makassar untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat atas pembebasan lahan objek sengketa untuk kepentinganpembangunan Underpass simpang Mandai sebesar Rp.1.848.000.000,(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah); Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwansong) sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) setiaphari setiap

Bahwa tidak benar alasan gugatan Penggugat yang menyatakanmembebankan dwansong kepada Tergugat, oleh karena bagaimanamungkin hal ini dibebankan sementara tidak ada permohonan ganti rugiyang diajukan dalam gugatannya, lagian pula bagaimana mungkindwansong mau dibebankan kepada Tergugat sementara objek sengketaHalaman 5 dari 17 halaman Put No.410/Pdt/2020/PT MKSadalah milik Tergugat sendiri, sehingga dengan demikian selain tidak layakuntuk dibebankan kepada Tergugat, tidak layak pula putusan inidilaksanakan

tanah objek sengketa bukanlahmerupakan perbuatan melawanhukum karena Para Tergugat menguasaihak miliknya sendiri, maka baik tanah objek sengketa maupun hartabergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat tidak beralasan hukumuntuk diletakkan dan dilekatkan sitajaminan (ConservatoirBeslaq).Bahwa gugatan Para Tergugat sebagai mana telah diuraikan dalameksepsi tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakantidak dapat diterima maka tidak beralasan hukum pula untuk mengabulkanpermohonan Dwansong

apabila Penggugat tidak memberikankesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut,maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukangugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat sebagaimanaditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017tanggal 19 Desember 2017;Menimbang, bahwa menyangkut perkara hadhanah, harusmemperhatikan kepentingan psikologis anak atas pelaksanaaneksekusinya sehingga Majelis Hakim secara ex officio dapatmemberlakukan dwansong

diperinci / tidak ada buktiyang kuat, maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu berlebihan danharus di kesampingkan;Menimbang, bahwa Turut Tergugat /Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi dalam poin 7 gugatan Rekonvensi menuntut membayar uang paksa(dwangsong) sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah)/perhari oleh karenapenggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi / Turut tergugat adalah pihak yangyang ditarik dan bukanlah pihak pokok dalam perkara ini, maka menurut MajelisHakim tuntutan uang paksa (dwansong

Putusan No. 127/Pdt.G/2018/PA.MdoMenimbang, bahwa karena gugatan Pokok Penggugat dinyatakanditolak, maka tuntutan Penggugat mengenai penyitaan terhadap obyeksengketa, penetapan uang paksa (dwansong) dan agar Majelis Hakimmenyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar byjivoorraad), meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan dari pihakTergugat dan Turut Tergugat, dinilai tidak relevan dan atau tidak beralasanlagi untuk dipertimbangkan, maka gugatan tersebut juga dinyatakan

dihitung sejak tanggalperkawinan dilangsungkan sampai terjadinya perceraian tanpa mempersoalkansuami atau isteri yang mencari, juga tanpa mempersoalkan atas nama siapaharta itu terdaftar.Menimbang bahwa terhadap sita jaminan atas harta bersama yangpenguasaannya berada pada Penggugat dan Tergugat , Penyitaan tersebuttidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita pengadilan Agama Palu karenaPenggugat tidak membayar biaya pelaksanaan sita ;Menimbang,bahwa adapun gugatan penggugat untuk membayaruang paksa atau dwansong

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka PARATERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwansong) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamanalalai untuk menjalankan putusan;Petitum PRIMAIR:1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan HukumPENGGUGAT untuk seluruhnya;Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT. BDG2. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT terbukti telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);3.

Bahkandi dalam posita gugatannya pada halaman 11, alineapertama dan petitum gugatan nomor 5, meminta kepadaMajelis Hakim untuk mewajibkan TERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwansong) sebesarRp.2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)setiap hari jika TERGUGAT lalai menjalankan isiputusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukumTetap Joona nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn neeBahwa di dalam Hukum Acara Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) TIDAK DIKENAL adanya upayapemaksa

dengan Luas Kurang Lebih 60.000 M*( Enam Ha ) Yangterletak di Jalan Makam SP.2 Kelurahan Mariai Distrik Mariat Kabupaten Sorongyang merupakan milik tergugat.Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu Meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.Hal. 16 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Padt.G/2020/PN SonBahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika parapenggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk menetapkanuang paksa Dwansong

dengan Luas Kurang Lebih 60.000 M*( Enam Ha ) Yangterletak di Jalan Makam SP.2 Kelurahan Mariai Distrik Mariat Kabupaten Sorongyang merupakan milik tergugat.Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu Meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.Hal. 16 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Padt.G/2020/PN SonBahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika parapenggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk menetapkanuang paksa Dwansong