persidangan tersebut tidak terdapat indikasi adanyapersekongkolan mufakat untuk perceraian;Menimbang, bahwa oleh karena itu PengadilanAgama Palangka Raya tersebut seharusnya menerimapengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dan bulat,dan batas minimal pengakuan murni sebagai alat bukticukup satu pengakuan, dan tidak perlu didukung oleh alatbukti yang lain, serta Penggugat/Terbanding dibebaskan daribukti bukti selanjutnya, karena nilai pengakuan murniadalah sempurna, mengikat (beslissen) dan menentukan(dwingen

Dan Penjelasan Umum angka 9 UUHT, yangdengan tegastegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT. tentang eksekusi obyek HTbelum berlaku karena belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya;Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusi lelang hak tanggungandapat dilaksanakan sendiri oleh Tergugat dengan perantara KPKNL merupakanketentuan hukum memaksa (dwingen recht), sehingga harus dinyatakan di tolak.Pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi.

PenjelasanUmum angka 9 UUHT dengan tegastegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentangeksekusi obyek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan pemerintahsebagai pelaksanaannya ;Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusi lelang hak tanggungandapat dilaksanakan sendiri oleh Tergugat dengan perantara KPKNL merupakanketentuan hukum memaksa (dwingen recht), sehingga harus dinyatakan di tolak.Pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi.

Dengan demikiantelah mengikat kedua belah pihak untuk ditaati;Menimbang, bahwa pembagian harta bersama sebagaimana diaturdalam Pasal 37 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kaitannyadengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menentukan bahwamasingmasing suami isteri mendapat separoh bagian, sifatnya mengaturHal 6 dari 12 Put.No. 111/Pdt.G/2015/PTA.Smg(regelen), bukan memaksa (dwingen).

Bahwa Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusibelum berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya, merupakanketentuan hukum memaksa (dwingen recht), sehingga harus ditaati.Pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi. Sehubungan ketentuanUUHT yang mengatur tentang eksekusi masih belum berlaku, makapenggunaan Pasal 6 UUHT sebagai dasar hukum pelaksanaan lelangeksekusi adalah tidak benar.

TentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan, menyatakan "PeraturanPemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan olehPresiden untuk menjalankan undangundang sebagaimana mesti;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas bentuk peraturanpelaksanaan yang dimaksudkan pasal 26 UUHT tersebut di atas adalahPeraturan Pemerintah, bukan Peraturan Menteri atau Surat Edaran atausejenisnya;Bahwa perintah pasal 26 dan penjelasan umum Nomor 9 UUHT inimerupakan ketentuan yang memaksa dan harus ditaati (dwingen

Bahwa menurut hukum perintah pasal 26 dan penjelasan unum Nomor 9 UUHTtersebut diatas merupakan ketentuan yang memaksa (Dwingen Recht) yangharus ditaati, pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi;9.

jugamengesampingkan ketentuan Pasal 26 UUHT berikut penjelasannya sertaPenjelasan Umum angka 9 UUHT, yang dengan tegastegas menyatakan bahwaketentuan UUHT tentang eksekusi obyek Hak Tanggungan belum berlaku karenabelum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya;10 Bahwa Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusi belumberlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya, merupakan ketentuanHalaman 3 dari 7 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN Tgl11121314hukum memaksa (dwingen

Bahwa dengan demikian judex facti dalam mempertimbangkan akta otentik diatas telah melanggar ketentuan Pasal 285 Rbg (Pasal 1280 KUHPerdata)dimana akta otentik merupakan bukti yang sempurna (vollodijk bewijs) bagi parapihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanyasepanjang yang tercantum di dalamnya, sehingga akta tersebut bukan sajabersifat memaksa (dwingen bewijs) melainkan juga bersifat menentukan(beslissend bewijs) yaitu kekuatan yang tidak memberi kKemungkinan kepadapihak

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang yangbersifat dwingen recht. Hak kebendaan mempunyai sifat absolut (mutlak)yaitu dapat dipertahankanl dilindungi terhadap setiap gangguan daripihak ketiga dan mendapat perlindungan berdasarkan 1365 BW. TImbulpertanyaan kalau memang dikatakan tindakan Pemohon Kasasi bukankategori perbuatan melawan hukum lantas gugatan Termohon Kasasididasarkan atas apa?

Sementara hak kebendaan mendapatperlindungan berdasar pasal 1365 BW dan kalau) memangtindakanPemohon Kasasi adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawanhukum kenapa Judex Facti memerintahkan kepada kami selakuPemohon Kasasi untuk mengembalikan objek sengketa : kepada19Termohon Kasasi bukankah hal ini malah menimbulkan kontradiksi antarapendapat (pertimbangan pribadi majelis hakim yang tidak berdasarhukum) dengan aturan yang telah mengatur secara tegas dan bersifat memaksa(dwingen recht) yakni

Bahwa Ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusibelum berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya, merupakanketentuan hukum memaksa (dwingen recht), sehingga harus ditaati.Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt2016Pelanggaran terhadap ketentuan ini terancam sanksi. Sehubunganketentuan UUHT yang mengatur tentang eksekusi masih belum berlaku,maka penggunaan Pasal 6 UUHT sebagai dasar hukum pelaksanaanlelang eksekusi adalah tidak benar.

permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakdapat didengar jawabannya, karena Termohon hadir setelah sidang dalam tahappembuktian, dan karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakuiatau setidaktidaknya telah membenarkan dalildalil permohonan yang diajukan Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalildalilpermohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sedangkanalasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat dwingen

Selain itu, TERLAWAN I danTERLAWAN II juga mengesampingkan ketentuan Pasal 26 UUHT berikutpenjelasannya serta Penjelasan Umum angka 9 UUHT, yang dengan tegastegas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang eksekusi obyek HakTanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan pemerintah sebagaipelaksanaanya;Bahwa ketentuan UUHT yang menyatakan peraturan tentang eksekusi belumberlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya, merupakan ketentuanhukum memaksa (dwingen recht), sehingga harus ditaati.

Agung RINomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupakekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidakhanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalamarti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebutsedemikan rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknyayang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memaksa(dwingen

dan bibir Anak Korban dicium oleh Anak, yang diperkuat keterangansaksi saksi yang mengatakan setelah kejadian tersebut anak korban merasakansakit di kemaluannya dan ketakutan melihat anak, Maka Hakim berpendapat anakdengan menggunakan kekerasan secara fisik (lahirlah) dan juga secara kekerasandalam arti psikis (kejiwaan) telah memaksa (dwingen) anak korban, yang manakekerasan serta pemaksaan tersebut mempunyai tujuan untuk melancarkanperbuatan anak terhadap anak korban, sehingga tujuan akhir anak

Oleh karena itu Majelis perlu memberikan pertimbangan sendirisebagaimana akan diuraikan di bawah ini.Menimbang, bahwa menurut Majelis pasal 97 Kompilasi Hukum Islamyang mengatur pembagian harta bersama dimana janda dan duda masingmasingberhak seperdua, sifatnya hanyalah mengatur (regelen) bukan memaksa (dwingen)sehingga pembagian itu tidak mutlak harus demikian, akan tetapi secara kasuistisketentuan itu dapat disimpangi.Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berkenaandengan perolehan

adalah setiapperbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasan (hetaanwenden van krach vn enigbetekenis) disamping kekerasa yang dimaksuddengan perbuata (fettelijkheid) adalahperbuatan yang tidak berupa ucapan(elkedaad die niet uit de uiting van woorden) sedangkan mengenai perbuatan atauperlakukan yang tidak menyenangkan ini adalah pengertian yang dsubjektif olehkarena pengertian tersebut harus disandarkan kepada masalahmasalah yangmeliputi kKeadaan itu;Menimbang bahwa perbuatan memaksa (dwingen

, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya tergugat, secara yuridis formal dalilpenggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau tergugat harus dianggaptelah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan penggugat;Menimbang, bahwa meskipun dalildalil gugatan penggugat dianggap telah diakuioleh tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat dwingen

Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (dwingen)adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan suatukehendak yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut, yangbertujuan agar orang lain tersebut mau melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan dilakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya sendiri; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Terdakwa membuka celananya danlangsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korbandengan cara mengeluarmasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelaminSaksi korban selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkansperma diluar kelamin saksi korban adalah suatu tindakan yang dapatdikatagorikan memaksa (dwingen) karena perbuatan Terdakwa tersebutdapat disebut menekan kehendak yang bertentangan dengan kehendaksaksi korban, yang bertujuan saksi korban tersebut mau melakukan perbuatan

poin 2) ; nn neem nenMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkansubstansi terhadap pokok sengketa terlebin dahulu akan mempertimbangkansyarat formal yang harus dipenuhi sebelum pihak yang merasa Keberatan ataskeputusan Komisi Informasi mengajukan keberatan/gugatan kepadaPengadilan; 222 22222002222 ne nnn ene nne neeMenimbang, bahwa syarat formal tersebut merupakan salah satu aspekhukum atau instrument hukum yang merupakan bagian dari hukum acarasedangkan karakter hukum acara adalah dwingen

meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya termohon, secarayuridis formal dalil pemohon tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benaratau termohon harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semuadalil permohonan pemohon.Menimbang, bahwa meskipun dalildalil permohonan pemohondianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi karena perkara ini adalahperkara perceraian sedangkan alasan perceraian merupakan ketentuan hukumpublik yang bersifat imperative (dwingen

Crp.persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidakhadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagaifakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantahsemua dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun dalildalil gugatan Penggugat dianggap telah diakuioleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian sedangkan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang bersifat dwingen

Seseorang yang bertindak di luar kewenangansudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat JanRemmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal187);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memaksa(dwingen) adalan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehinggamenimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidakmelakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur,berbuat ataumelakukan