PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk dan Entitas Anak
2.SALIM SAPUTRA
3.LENNY NURCAHYANI

PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK dan Entitas Anak,berkedudukan di Jalan Lodan RAHARJO DJALI, lakilaki, Warganegara Indonesia , beralamat di Ancol Beach City (ABC) Mall,PantaiCarnaval, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, sebagaiTERGUGAT I;2. SALIM SAPUTRA, Lakilaki, Warga Negara Indonesia beralamat diAncol Beach City (ABC) Mall, PantaiCarnaval, Taman Impian JayaAncol, Jakarta Utara, sebagai TERGUGAT II;3.

Minarco Mineconsult PTY LTD dan Mineconsult PTY LTD adalah entitas yang sama.Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari RMMC Pty Ltd (d/h MinarcoMineconsult Pty Ltd) tertanggal 29 Maret 2011 yang menyatakan bahwa MineconsultPty Ltd dan Minarco Mineconsult Pty Ltd adalah hanya merupakan perubahan namasaja namun tetap merupakan satu entitas yang sama.2. bahwa SSP, NTPN dan SPT Masa PPN yang digunakan oleh Terbanding tidak sesuaidengan no invoice, PO, GL dan jurnal yang dikoreksi.

Minarco Mineconsult PTY LTD dan Mineconsult PTY LTD adalah entitas yangberbeda.2.

Minarco Mineconsult PTY LTD dan Mineconsult PTY LTD adalah entitas yangsama. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari RMMC Pty Ltd (d/hMinarco Mineconsult Pty Ltd) tertanggal 29 Maret 2011 yang menyatakan bahwaMineconsult Pty Ltd dan Minarco Mineconsult Pty Ltd adalah hanya merupakanperubahan nama saja namun tetap merupakan satu entitas yang sama.2. bahwa SSP, NTPN dan SPT Masa PPN yang digunakan oleh Terbanding tidak sesuaidengan no invoice, PO, GL dan jurnal yang dikoreksi.

Minarco Mineconsult PTY LTD dan Mineconsult PTY LTD adalah entitas yang sama.

Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari RMMC Pty Ltd (d/hMinarco Mineconsult Pty Ltd) tertanggal 29 Maret 2011 yang menyatakan bahwaMineconsult Pty Ltd dan Minarco Mineconsult Pty Ltd adalah hanya merupakanperubahan nama saja namun tetap merupakan satu entitas yang sama.Atas koreksi obyek PPN JLN sebesar Rp.648.588.846, Pemohon Banding tidak setujuatas koreksi tersebut karena telah menyetor dan melaporkan PPN JLN terkait sesuaidengan peraturan yang berlaku.

PelawanMerupakan Entitas Hukum yang BerdiriSendiriSerta TerpisahSecara Hukum dengan Terlawan Ill dan UOB Singapore :: 1.

dalam melakukan hubungan hukum, disamping itupembentukan kedua badan hukum= atau entitas adalahberdasarkan hukum yang berbeda /.c.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 TahunHalaman 7 dari 81Putusan No.495/Pdt.G/2010/PN.Mdn.2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas dan pemegangsahamnya merupakan entitas hukum yang terpisah, dimana hak dankewajiban masingmasing juga harus dipisahkan.

Olehkarena secara hukum UOB Singapore dengan Pelawan adalahmerupakan suatu badan hukum atau entitas yang berbeda dan terpisahsatu dengan yang lain ; . Pelawan Sebagai Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik HarusDilindungi Oleh Hukum Atas Segala HakHaknya : 1.

IAG CIS 2 eee seeeeeesene eeeBahwa dalam jawabannya pada halaman 4 huruf A dengan judul"Pelawan merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri serta terpisah secarahukum dengan Terlawan Ill dan United Overseas Bank (UOB) Lid.Singapore" (dalam uraian selanjutnya disebut dengan singkatan UOBLtd.

Putusan Nomor1738/B/PK/PJK/2016cabangcabang dari satu entitas ataupun badan usaha hukum yang tidakterpisahkan, yaitu Deutsche Bank AG, yang kantor pusatnyaberkedudukan di Jerman, dimana tidak dapat dilakukan suatu perikatanhukum antara entitas yang sama;Bahwa Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 18Tahun 2000 menetapkan: "Jasa adalah setiap kegiatan pelayananberdasarkan

Hal ini karena (i) keduanyamerupakan bagian integral dari satu entitas hukum, bernama DB AG dan(ii) satu entitas hukum tidak dapat membuat perikatan dengan dirinyasendiri;Pandangan ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli hukum yakni: Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya "Hukum PerdataInternasional Indonesia" halaman 82 yang menyatakan bahwa"Hubungan hubungan ini (baca: hubungan di dalam hukum perdatainternasional) berlangsung antara para warganegara dari masingmasing negara."

Hal ini karena (i) keduanyamerupakan bagian integral dari satu entitas hukum, bernama DB AG danHalaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor1738/B/PK/PJK/2016(ii) satu entitas hukum tidak dapat membuat perikatan dengan dirinyasendiri;Pandangan ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli hukum yakni: Prof. Mr. Dr.

Oleh karena itu, tidak mungkin cabangcabang inimengadakan suatu komitmen (perikatan) oleh karena DB AG sebagaisatu entitas atau satu pihak tidak bisa membuat suatu perikatan hukumdengan dirinya sendiri, serta tidak mungkin bagi DB AG pada suatu saatyang sama memiliki hak untuk menuntut dan kewajiban untuk memenuhiHalaman 25 dari 33 halaman.

Putusan Nomor1738/B/PK/PJK/2016 No.Putusan Pengadilan Isi Putusan dalam suatu kesatuan badan usaha yang manaatas lokasi biaya tersebut nyatanyata tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai;"Dengan demikian dapat disimpulkan bahwapemanfaatan jasa Kantor Cabang dari KantorCabang lain dalam satu entitas tidak terutang PPN. Putusan MA No.

pada entitas anak Perusahaan Penggugat.Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 337/Pdt/2020/PT MDNKERUGIAN ENTITAS ANAK PERUSAHAN PT.

Endragana Putra selaku pembeli inti Kelapa Sawit dari PT.Mitra Multi Makmur Alam, sesuai nilai kontrak No.0802/PENJ/EGP/VIII/2018 akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yaitusebesar Rp. 2.500.000.000, (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),KERUGIAN ENTITAS ANAK PERUSAHAAN PT. PADASA ENAM UTAMABahwa pada tanggal 18 September 2018 Entitas Anak PerusahaanPENGGUGAT in cassu PT Padasa Enam Utama mengalami pembatalankontrak Pembangunan Workshop di Tanah Grogot oleh CV.

demikian juga pada Posita gugatannya pada halaman (7)dan (8), Penggugat mendalilkan tentang Entitas anak PerusahaanPenggugat yang mengalami kerugian yakni PT.

Pancadaya Perkasa dan entitas anak (PT. Padasa Enam Utama,PT. Alam Permai Makmur Raya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT.Multi Makmur Mitra Alam dam PT.

Pancadaya Perkasa selakupemegang saham di entitas anak (PT. Padasa Enam Utama,PT. Alam Permai Makmur Raya, PT. Bumi Mulia MakmurLestari, PT. Multi Makmur Alam dan PT.

BR Other InterEntity Charges Adm Exp SalesMkt GM Exp(Account:0384008994); Balpos 860900 Rp.28.125.990.498,00bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Dasar Pegenaaan Pajak PPN Barang dan Jasasebesar Rp.28.125.990.498,00 sebagai objek PPN JLN karena transaksi dalam akun tersebutmerupakan pemanfaatan jasa pemasaran dari DB London kepada Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak sependapat dengan pandangan Terbanding karenaDB Jakarta dan DB London merupakan cabangcabang dari satu entitas

ataupun badan usahahukum yang tidak terpisahkan, yaitu Deutsche Bank, AG (selanjutnya disebut DB AG), yangkantor pusatnya berkedudukan di Jerman, dimana tidak dapat dilakukan suatu perikatan hukumantara entitas yang sama;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis didalam persidangan diketahui Terbanding melakukankoreksi atas Dasar Pegenaaan Pajak PPN Barang dan Jasa sebesar Rp.28.125.990.498,00sebagai objek PPN JLN karena transaksi dalam akun tersebut merupakan pemanfaatan jasapemasaran dari DB London

ataupun badan usahahukum yang tidak terpisahkan, yaitu XXX (selanjutnya disebut DB AG'), yang kantorpusatnya berkedudukan di Jerman, dimana tidak dapat dilakukan suatu perikatan hukum antaraentitas yang sama;bahwa menurut Pemohon Banding penyerahan jasa kena pajak antara cabang dalam satukesatuan entitas/ badan usaha bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai;bahwa dalam memutus sengketa ini Majelis akan mengacu kepada ketentuan yuridis fiskal yangterkait dengan pokok sengketa :bahwa ketentuan

Dengan demikian,transaksi tersebut memenuhi syarat adanya penyerahan;Sesuai dengan Pasal 4 huruf (e) UU PPN dan memori penjelasannya jelas diatur bahwa jasayang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam DaerahPabean dikenai PPN;UU PPN tidak mensyaratkan adanya minimal dua entitas usaha yang berbeda yang terlibatdalam menentukan apakah suatu penyerahan jasa merupakan Jasa Kena Pajak atau tidak.

Jasa tersebut bukan unsur alokasi dari Kantor Pusatmelainkan transaksi aktif antara Pemohon Banding dan DB London (bukan head office);bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak sependapat dengan pandangan Terbanding karenaDB Jakarta dan DB London merupakan cabangcabang dari satu entitas ataupun badan usahahukum yang tidak terpisahkan, yaitu Deutsche Bank, AG (selanjutnya disebut DB AG), yangkantor pusatnya berkedudukan di Jerman, dimana tidak dapat dilakukan suatu perikatan hukumantara entitas yang sama

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAKETAP) Bab 20 tentang Pendapatan pada butir 8 dan butir 9memberikan penjelasan bahwa:Halaman 10 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN SbyBab 20.8 Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan(a)(b)(Cc)(d)(e)barang jika semua kondisi berikut terpenuhi:atas kepemilikan persediaan tersebut telah berpindah risikodan manfaat yang signifikan dari pemilik barang kepadapembeli;Entitas tidak mempertahankan atau meneruskanketerlibatan manajerial

baik kepemilikan maupun kontrolsecara efektif atas barang yang terjual tersebut;Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;Manfaat ekonomi berkaitan dengan transaksi telah masukke dalam entitas;Biaya yang telah terjadi sehubungan dengan transaksidapat diukur secara andal;Bab 20.9 Penentuan kapan entitas telah mengalihkan risiko danmanfaat yang signifikan dari kepemilikan kepada pembelimembutuhkan pengujian keadaan transaksi.

jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepatdengan entitas;Jelas sekali bahwa di SAKETAP Bab 11.19 tersebut pada point (b)menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan total jumlahtercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas.

Daristandar ini jelas bahwa entitas harus mengungkapkan total jumlahtercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas,sedangkan pada laporan keuangan TERMOHON tidak melampirkanbukti pendukung secara detail sehingga diduga tidak melaporkansecara transparan terhadap persediaan, yang membuat pihakPEMOHON tidak mengetahui kebenaran persediaan tersebut dandapat mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON baik dalam kapasitassebagai anggota Dewan Komisaris maupun sebagai pemegangsaham;Berdasarkankarakteristik

penerimaan pembayaran pelunasan seharusnyadiakui sebagai PENDAPATAN namun oleh TERMOHON masih diakuisebagai UANG MUKA;Sebagaimana yang diatur dalam BAB 20.8 dengan penjelesansebagai berikut:Bab 20.8 Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualanbarang jika semua kondisi berikut terpenuhi:(a)atas kepemilikan persediaan tersebut telah berpindah risiko danmanfaat yang signifikan dari pemilik barang kepada pembeli;(b)Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatanmanajerial baik kepemilikan

Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat sebagaiberikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan Menyetujui pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mataacara Rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan Menyetujui pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/ataukuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi denganmata acara rapat sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan Menyetujuli pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;3.

Nomor 591 K/Pdt/2020Umum Luar Biasa sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan Menyetujul pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;4. Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;5.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak.

15). 1 (satu) lembar print out bukti pelaporan dalam sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT. TPSF (AISA) beserta beserta 1 (satu) lembar surat pengantar No. 051/TPSF-CORSEC/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018.

16). 1 (satu) lembar print out dari sistem pelaporan elektronik (SPE) OJK atas berupa bukti pengumuman laporan keuangan tahunan 2017 PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (audited).

24). 1 (satu) bundel fotocopy dokumen intercompany account reconsiliation (IAR) antara anak perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan enam perusahaan distributor : PT. Kereta Kencana Murni, PT. Kereta Kencana Mulia, PT. Kereta Kencana Mandiri, PT. Semar Pelita Sejati, PT. Semar Kencana Sejati dan PT. Tata Makmur Sejahtera.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan entitas anak

26). 1 (satu) lembar fotocopy rangkuman laporan keuangan konsolidasian PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang dipublikasikan di surat kabar.

Pihakpihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkaitdengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalamPernyataan ini dirujuk sebagai entitas Pelapor):2.

Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasidengan entitas pelapor jika orang tersebut :a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitaspelapor;b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atauc. Merupakan personil Manajement kunci entitas pelapor atauentitas induk entitas pelapor ;2. Yaitu. Suatu) Entitas berelasi dengan entitas pelapor jikamemenuhi salah satu hal sebagai berikut :a.

Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompokusaha yang sama artinya bahwa entitas induk, entitas anak danentitas anak berikutnya terkait dengan invest lainb.

Tiga PiarSejahtera Tok dan entitas anak.

Entitas dan Entitas Pelapor adalah anggota dari kelompokusaha yang sama artinya bahwa entitas induk, entitas anak danentitas anak berikutnya terkait dengan invest lain ;b.

Kesulitan yang pertama adalah nilai barang dan/ataujasa yang ditransfer antar unit kerja dalam satu entitas PKPsebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sulit untuk ditentukan,kesulitan kedua adalah jumlah Faktur Pajak yang harusditerbitkan menjadi berlipat ganda karena harus diterbitkan disetiap tahapan produksi dan kesulitan lainnya adalah unitunitkerja di dalam satu entitas PKP bukanlah entitas hukum yangdefinitif sehingga tidak mudah untuk bisa dirumuskan dansifatnya bisa berubahubah;Kerugian lainnya

PKP sendiri;Bahwa pengenaan PPN terhadap pemakaian sendiri oleh PKP untuktujuan produktif menggunakan asas fiktif, karena secara kenyatannya tidakterjadi perpindahan hak antar entitas dan unitunit produksi di dalam satu PKPbukanlah entitas hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum;Bahwa kerugian yang dialami oleh PKP di antaranya adalah posisidilematis yang dihadapi oleh PKP saat penerbitan Faktur Pajak.

Kesulitan yangpertama adalah nilai barang dan/atau jasa yang ditransfer antar unit kerja dalamsatu entitas PKP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sulit untuk ditentukan.Kesulitan kedua adalah jumlah Faktur Pajak yang harus diterbitkan menjadiberlipat ganda karena harus diterbitkan di setiap tahapan produksi dan kesulitanlainnya adalah unitunit kerja di dalam satu entitas PKP bukanlah entitas hukumyang definitif sehingga tidak mudah untuk bisa dirumuskan dan sifatnya bisaberubahubah;Bahwa kerugian

Syariah Nasional MajelisUlama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.MEMUTUSKANMenetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi (4/Tamwil AlMashrifi AIMujamma)Pertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:L,Pembiayaan Sindikasi (altamwil almashrifi almujamma) adalahakad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesamaLembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga KeuanganSyariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangkamembiayai proyek tertentu secara bersamasama;Entitas

Dalam hal akad yang dilakukan akad Wakalah bilUjrah, maka wakil berhak mendapatkan ujrah.Keempat : Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan NasabahAkad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:1.

Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modalusaha (musyarakah tsabitah) atau akad kerjasama usaha di manasemua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasidialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (musyarakahmutanagishah);4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) muzaraah, b) mukhabarah, c)mugharasah, dan d) musaqah.Kelima : Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad1.

pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usahatetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:(d). kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memeliharapenghasilan.Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh No. 17 Tahun 2000 telahmengatur secara tegas dan jelas perlakukan perpajakan mengenai kerugianpenjualan atau pengalihan harta.PSAK 38 mengatur tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas

sepengendali, berupa pengalihan aktiva,kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangkareorganisasi entitasentitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama,bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehinggatransaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompokperusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.Paragraf 11Selisih antara harga pengalinan dengan nilai buku setiap transaksi

restrukturisasiantara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai TransaksiRestrukturisasi Entitas Sepengendali.

Duta Semeru Utama termasukdalam pengertian transaksi entitas sepengendali (Pemohon Banding mempunyaikepemilikan saham sebesar 99,20% di PT. Duta Semeru Utama) sehinggapengalihan saham yang Pemohon Banding lakukan kepada PT. Duta Semeru Utamabukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi sehinggatransaksi pengalinan saham tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagiPemohon Banding maupun PT.

Sedangkan PSAK 38 sebagaimana yang diuraikan olehTerbanding mengatur tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali untuktujuan penyajian laporan keuangan komersial dimana secara komersial transaksitersebut tidak menimbulkan laba dan rugi bagi pihak Pemohon Banding karenatermasuk dalam transaksi restrukturisasi entitas pengendali.

Putusan Nomor 1324/B/PK/PJK/2017account receivable seperti deffered expense yang berdasarkandeskripsinya berupa akun yang digunakan untuk menampungtransaksi transaksi yang nantinya akan berubah menjadi biaya;Bahwa Majelis berpendapat entitas yang terlibat di dalam sengketaadalah:1. Laing O'rourke Australia Construction Limited (LORA)2. PT Laing O'rourke Indonesia (Pemohon Banding);3. PT Petrosea Tbk.4. KSO.

Penerbit Salemba Empat, menjelaskan:> Piutang (Receivable) adalah klaim dalam bentuk uangterhadap entitas lain, termasuk individu, perusahaan atauorganisasi lainnya.Piutang dapat diklasifikasikan menjadi tiga,yaitu:Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1324/B/PK/PJK/2017a. Piutang Usaha (Account Receivable)b. Piutang Wesel / Promes/Wesel Tagih (Notes Receivable)c.

Piutang lainlainbisa terdiri bermacam ragam.Bahwa dapat jelaskan Account Receivable (Piutang Usaha)adalah klaim entitas (individu atau perusahaan) dalam bentukuang terhadap entitas lain, termasuk individu, perusahaan atauorganisasi lainnya yang terkait transaksi bisnis terkait penjualanbarang maupun pemberian jasa secara kredit, Sedangkan OtherReceivable (Piutang LainLain) adalah klaim entitas (individuatau perusahaan) dalam bentuk uang terhadap entitas lain,termasuk individu, perusahaan atau organisasi

belumtentu hanya entitas tersebut di atas yang hanya terlibat danperlu di klarifikasi dan uji lebih lagi; Bahwa terdapat banyak transaksi yang membuat terjadimutasi atau perubahan akun Other Receivable sehinggaHalaman 22 dari 29 halaman.

Putusan Nomor 1324/B/PK/PJK/2017tidak dapat dipastikan hanya entitas tersebut di atas yangterlibat;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tidak dapat mengetahui entitas yang terlibat dalam mutasiatau perubahan akun Other Receivable, tidak mengetahuiapa saja transaksi yang membuat terjadi mutasi atauperubahan akun Other Receivable, tidak mengetahui tentangkebenaran transaksi terjadi mutasi atau perubahan akunOther Receivable karena pada saat proses pemeriksaan dankeberatan Termohon Peninjauan

Bahwa penggunaan laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. yangdikonsolidasikan dengan anakanak perusahaannya telah tepat karenaberdasarkan doktrin entitas ekonomi tunggal tersebut di atas PT Tiga PilarSejahtera Food., Tbk. dan anakanak perusahaannya dipandang sebagai satukesatuan entitas ekonomi;4 Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaSelatan yang menerapkan single economic entity doctrine/doktrinentitas ekonomi tunggal tersebut adalah keliru dalam penerapanhukumnya karena

Selain itu, single economic entitydoctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal bukanlah doktrin dibidang ilmu hukum, melainkan doktrin dalam bidang ilmuekonomi;Single economic entity doctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal pun bertentangandengan doktrin/prinsip separate entity and limited liability yang dianut olehsistem hukum Indonesia, dimana berdasarkan doktrin/prinsip separate entity andlimited liability tersebut suatu badan hukum adalah terpisah dan terlepas daripemegang sahamnya, sehingga harta

., Ph.D. pun lebih lanjut berpendapat:Menurut pendapat saya, pendekatan KPPU dalam menentukan KelompokUsaha Temasek sebagai pelaku usaha berdasarkan doktrin Entitas EkonomiTunggal (Single Economic Entity) tidak dapat diterima berdasarkan hukumIndonesia.

hukum yang membuka ruang untuk diterapkannya single economicentity doctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor 128 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Desember 2009 Jo.

Dimana single economic entity doctrine/doktrin entitas ekonomi tunggal diterapkan dalam perkara GrupTemasek tersebut untuk menunjukkan keberadaan KelompokUsaha Temasek.

karena kedua perusahaan memiliki karakter perseroanterbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dimana keduanya memiliki organisasi danmanajemen masingmasing, memiliki harta kKekayaan yang terpisah danmasingmasing, memiliki tujuan masingmasing, serta dapat mewakilldirinya sendiri dalam melakukan hubungan hokum;Sehingga, sebagai 2 (dua) entitas hukum yang terpisah, segala tanggungjawab dan kewajiban UOB Ltd.

Bahwa dalam konsep hukum yang mengatur mengenaiperseroan terbatas, salah satu unsur fundamentalnyaadalah pemisahan antara entitas induk perusahaan(parent company) selaku pemegang saham dengananak perusahaan (subsidiary company). Doktrin hukumini juga termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yangsecara eksplisit menyatakan bahwa pemegang sahamHal. 7 dari 15 hal. Put. No.2612 K/Pdt/2011terpisah secara hukum dari perseroan yang didirikannya.Ahli hukum M.

Singaporemerupakan dua entitas atau badan hukum yang berbeda;UOB Ltd. Singapore merupakan perusahaan berbadan hukum Singapurayang didirikan dan berlokasi di Singapura. Sedangkan Pemohon Kasasi(UOB Indonesia) merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesiayang didirikan dan berlokasi di Indonesia, hal ini didasarkan pada alatbukti P.2 yaitu Berita Negara RI No. 9 tanggal 30 Januari 1990 TambahanBerita Negara RI No. 351 tentang pendirian PT.

Singapore merupakan pemegang saham dari PemohonKasasi (UOB Indonesia), kedua badan hukum ini merupakan 2 (dua)entitas yang terpisah dan berdiri sendiri yang memiliki aset dan kekayaanmasingmasing dan tidak dapat dicampuradukkan;Sehingga, sebagai 2 (dua) entitas hukum yang terpisah, segala tanggungjawab dan kewajiban UOB Ltd. Singapore berdasarkan perkara hukumdengan Termohon Kasasi (PT. Abdi Rakyat Bakti) hanya dapatdibebankan UOB Ltd.

Bahwa antara Pemohon Kasasi (UOB Indonesia) dan UOB Ltd.Singapore adalah merupakan dua entitas hukum atau badan hukum yangterpisah dan masingmasing berdiri secara mandiri seperti dijelaskan diatas, sehingga putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa aset dankekayaan Pemohon Kasasi (UOBI) dapat dijadikan obyek eksekusi daripemenuhan kewajiban UOB Ltd.

No.34dan BSIdilaksanakan oleh entitas sepengendali ("under = commoncontrol"), yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japanmaka perlakuan akuntansinya mengacu pada Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 Akuntansi RestrukturisasiEntitas Sepengendali =;Bahwa proses penggabungan usaha antara BSS dan BSItersebut menggunakan metode penyatuan kepemilikan ("poolingof interest") dimana peralihan aktiva dan kewajiban BSSkepada BSI dilakukan berdasarkan nilai buku ("bookvalue") ;Bahwa dengan

(Perhitungan secara terinci Pemohon Bandinglampirkan Prosedur Konversi Saham) ;Bahwa sesuai dengan PSAK No.38 paragraf 06,09, dan 11(demikian pula sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 15,18,dan 20) tersebut di atas, proses penggabungan usaha antaraentitas sepengendali bukan merupakan perubahan pemilikandalam arti subtansi ekonomi, sehingga transaksi demikiantidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi = seluruhkelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalamkelompok perusahaan tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, aktivitas maupun kewajiban yangpemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harusdicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usahaberdasarkan metode penyatuan kepemilikan ("pooling ofinterest") ;Bahwa kemudian jika terdapat selisih antara nilaibukuantara entitas sepengendaliNilaidimanapengalihan dengan nilai setiap transaksirestrukturisasi dibukukan dalam"Selisihakun Transaksi Restrukturisasi Entitasakun~ tersebut("Modal") ;prosesPT Bank Sumit omosaldoEkuitasSepengendali

No.34bagi BSS (sebagai entitas individual dan Wajib Pajak DalamNegeri) ;Bahwa namun demikian, apabila dalam prosespenggabungan usaha ini secara fiskus dianggap menghasilkankeuntungan bagi pemegang saham BSS (Sakura Bank, Jepang)karena adanya konversi saham BSS terhadap saham BSI yai tusetiap pemilikan 1 (satu) saham BSS akan memperol eh 3,33(ti ga koma ti ga puluh tiga) saham baru BSI (yang menjadiBSMI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan

BSI adalahpenggabungan usaha antara entit as sepengendal i(sebagaimana di maksud dalam PSAK No. 38) sehingga tid akdapat meni mbul kan aba atau rugi bagi seluruh kel onpokperusahaan atau entitas individu, maka hal tersebutadalah alasan yang sangat tidak tepat, karena nyatanyata kedua perusahaan tersebut berasal dari entitasyang tidak sepengendali dan karenanya selisih antaranilai buku dengan nilai pengalihan yang diakibatkan dariadanya penggabungan tersebut tetap diakui sebagai labaatau rugi bagi

/perusahaansebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 1 tentangPenyajian Laporan Keuangan yang antara lainmenyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatupenyajian terstruktur dari posisi Keuangan dan kinerjakeuangan suatu entitas.

/oerusahaansebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 1 tentangPenyajian Laporan Keuangan yang antara lainmenyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatupenyajian terstruktur dari posisi Keuangan dan kinerjakeuangan suatu entitas.

Keuangan yang antara lain menyatakanbahwa laporan keuangan adalah suatu penyajianterstruktur dari posisi Keuangan dan kinerja keuangansuatu entitas.

Putusan Nomor 402/B/PK/PJK/20153.7.3.8.3.9.dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumsebagaimana diatur dalam PSAK, dimana tujuanlaporan keuangan untuk menyajikan posisi keuangandan kinerja keuangan suatu entitas/oerusahaansebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 1 tentangPenyajian Laporan Keuangan yang antara lainmenyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatupenyajian terstruktur dari posisi Keuangan dan kinerjakeuangan suatu entitas.

Putusan Nomor 402/B/PK/PJK/20153.5.3.6.3.7.3.8.keuangan suatu entitas.

Bahwa Paragraf 6, Paragraf 11 dan Paragraf 16 Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (selanjutnya disebut PSAK) Nomor 38menyebutkan sebagai berikut:Paragraf 6Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupapengalihan aktiva, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikanlainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitasentitas yangberada dalam suatu kelompok yang sama, bukan merupakanperubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehinggatransaksi demikian tidak dapat menimbulkan

laba atau rugi bagi seluruhkelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompokperusahaan tersebut."

Paragraf 11"Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksirestrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akunSelisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akuntersebut selanjutnya disajikan sebagai ekuitas"Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 242/B/PK/PJK/2011Paragraf 16"Pihak tidak sepengendali diperlakukan sebagai entitas sepengendaliapabila dalam jangka waktu dua puluh empat bulan atau kurang:a.

Aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnyadialihkan pernah dimiliki entitas sepengendali."Bahwa pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menyatakan "Putusan Pengadilan Pajak diambilberdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang bersangkutan, sertaberdasarkan keyakinan hakim."

usaha masingmasing dengan PT WoMas Tunggal dan PT Ramajaya Pramukti dengankomposisi saham yang berbeda.Bahwa terdapat kesamaan nama penghadap Notarisatas Akta No 17 tanggal 9 Juli 2004, No 26 tanggal 20Juli 2004 dan No 37 tanggal 22 Juli 2004 yaitu Desyselaku kuasa dari seluruh pemegang saham perseroanuntuk membuat akta pernyataan keputusan rapat untukmasingmasing ketiga anak perusahaan tersebutkepada Notaris Desman, SH setelah dilakukanpenjualan saham pada Tahun 2004, yang berarti bahwauntuk tiga entitas

Pelawan merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri serta terpisahsecara hukum dengan Terlawan Ill dan UOB Singapore:1.

Dimanaketerkaitan hukum antara Pelawan dan UOB Singapore adalah faktabahwa UOB Singapore hanya merupakan salah satu pemegangsaham Pelawan;Walaupun UOB Singapore merupakan pemegang saham dariPelawan, hal tersebut tetap tidak berarti bahwa antara UOBSingapore dengan Pelawan merupakan badan atau entitas hukumyang sama.

Oleh karena secara hukumUOB Singapore dengan Pelawan adalah merupakan suatu badan hukumatau entitas yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lain;C.Pelawan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi olehhukum atas segala hakhaknya:1.

Alasan pembentuk UndangUndangKepailitan mengatur demikian adalah (i) induk perusahaan dan anakperusahaan merupakan entitas yang terpisah; dan (ii) akan tidak adil bagipemegang saham lain dari anak perusahaan tersebut apabila ikut dirugikandari kepailitan tersebut;30.Prinsip di mana anak perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap31kewajiban induk perusahaan adalah prinsip yang berlaku universal diseluruh dunia.

Artinya, perseroan terbatas merupakan suatu entitas yang dapatmelakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dan memiliki hak danHal. 32 dari 36 hal. Put. No. 1494 K/Pdt/2012kewajiban sendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya.

Sedangkan PemohonBanding mengadakan perjanjian lisensi dengan Mitsui PetrochemicalsIndustries, Ltd dan membayar Royalti kepada Mitsui Chemical Inc.Dalam proses keberatan Pemohon Banding tidak memberikan dokumenyang menunjukkan bahwa pihak lawan transaksi adalah entitas yangsama.bahwa mengenai perbedaan terjemahan dokumen paten, PemohonBanding menyatakan bahwa Kagaku adalah versi bahasa Jepang,sedangkan Chemicals merupakan versi bahasa inggris sehinggakedua kata tersebut memaksudkan hal yang sama;

Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Annual Report Mitsui ChemicalsInc.Tahun 2002 diketahui terdapat entitas dengan nama MitsuiKagaku Fine Chemicals Inc. dan Mitsui Kagaku Platech Co.,Ltd.4.6.5. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Mitsui Kagaku danMitsui Chemicals maupun Mitsui Sekiyu Kagaku Kygyo denganMitsui Petrochemical Industries Co.

Tahun 2002 yaitu tahun terdaftarnya dokumen patenyang diklaim Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah milik Mitsui Chemicals Inc.diketahui bahwa Mitsui Chemicals Inc. tidak pernahmelaporkan telah memiliki IP baik berupa paten ataupunmerek dagang MITSUI PET.Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/2017Bahwa seharusnya berdasarkan Japanese purchaseaccounting rules, IP yang dimiliki oleh suatu entitas diJepang harus dicatat pada Neraca, dan disusutkanberdasarkan umur

Bahwa IP adalah aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas baikmelalui proses research & development ataupun pembeliandari pemilik IP sebelumnya.Bahwa atas IP yang dimiliki dari hasil proses research &development maka besarnya nilai IP tersebut ditentukan olehbesarnya nilai biaya research & development yangdikeluarkan.4.8.3.

Bahwa berdasarkan Japanese purchase accounting rules, Pyang dimiliki oleh suatu entitas di Jepang harus dicatat padaNeraca, dan disusutkan berdasarkan umur manfaat dari IPtersebut.Bahwa dalam kaitannya untuk menentukan apakah suatu IPmasih bernilai didasarkan pada umur manfaat (time test) dariIP yang dimiliki oleh suatu entitas.4.8.6.