PUK SP LEM FSPSI PT. PUTERA DHARMA; PT. PUTERA DHARMA

PUTUSANNo. 537 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisinan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PUK SP LEM FSPSI PT. PUTERA DHARMA, diwakili olehPengurus PUK SP LEM FSPSI PT. PUTERA DHARMA, YUNUSTOISUTA dan PENIEL HAREFA, Ketua dan Sekretaris,beralamat di Jalan Rawa Bali No. 1, Pulo Gadung IndustrialEstate, Jakarta Timur 13920, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:PT.

SINAR ANGKASA RUNGKUT ; PUK SP LEM-FSPSI PT. SINAR ANGKASA RUNGKUT

KEMAS SUPER INDONESIA
Tergugat:
1.SP PPMI FSPSI
2.SERIKAT PEKERJA MANDIRI

SP PPMI FSPSI Serikat Pekerja Percetakan Penerbitandan Media Informasi Federasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia.JI. Industri No. 3 Desa Randuagung, KecamatanSingosari, Kabupaten Malang, dalam perkara ini member!kuasa kepada Sunowo,S.T., Ketua PD F.SP PPMI SPSIJatim, Dedy Krisbianto, Sekretaris PD F.SP PPMI SPSIJatim, Kusmantoro Widodo, Ketua DPC K. SP PPMI Kab.Malang, Aris Junaedi, Sekretaris DPC K.

----------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------DALAM PENUNDAAN :----------------------------------------------------------------------- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 146/565/TK-III/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI R PT.

Menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 146/565/TK-III/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI R PT. BINTAN LAGOON RESORT ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 146/565/TK-III/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI R PT. BINTAN LAGOON RESORT ;-------------------------------------------------------4.

BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PT. BINTAN LAGOON RESORT), dalam hal ini diwakili oleh : AHMAD SUDARYANTO

Darsono selaku ketua FSPSI Reformasi KabupatenBintan telah mengumpulkan mantan karyawan PT.

FSPSI Reformasi yang ambisius ;c.

Sehingga pembentukan PUKSP PAR FSPSI REFORMASI PT BINTAN LAGOON RESORT telahsesuai dengan peraturan perundang undangan dalam hal ini UndangHalaman 23Putusan No.2/G/2017/PTUNTP Undang nomor 21 tahun 2000.

Bahwadalil Penggugatpada poin 7 yang menyebutkan Tergugat telahbersebahat dengan Darsono ketua KOORDA FSPSI R KabupatenBintan, dengan menggunakan segala macam cara karenakewenangannya dan tidak sesuai dengan azasazas pemerintahanyang baik dengan mengeluarkan surat tanda bukti pencatatan PUKSP SAR FSPSI R PT.

CHOLDERIA SITINJAK SH.MH Sampai saat ini belum pernah mengundurkan diri dariKepengurusan FSPSI. Reformasi, Antara lain menjabat sebagaiSekretaris KOORWIL FSPSI. Reformasi Propinsi Kepulauan Riaudan merangkap jabatan sebagai Ketua KOORDA FSPSI. ReformasiKota Tanjungpinang, Dan juga masih duduk di Dewan PengupahanKota Tanjungpinang Dari Unsur FSPSI. Reformasi yang Seyogianyasangat mengetahui dan memahami Struktur, Carakter OrganisasiFSPSI. Reformasi ; Tidak ada yang namanya PUK. SP. PAR.

KEMAS SUPER INDONESIA
Tergugat:
1.SP PPMI FSPSI
2.SERIKAT PEKERJA MANDIRI

BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PT. BINTAN LAGOON RESORT) VS PT. BINTAN LAGOON RESORT;

,jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 560/DPMPTSPTK.HI/923, tanggal 23 Oktober2017;PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJAPARIWISATA FEDERASI SERIKAT PEKERJASELURUH INDONESIA REFORMASI PT BINTANLAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PT BINTANLAGOON RESORT), beralamat di Jalan Panca Marga,RT 002 RW 002, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan TelukSebong, Kabupaten Bintan, yang diwakili oleh AhmadSudaryanto, jabatan Ketua PUK SP PAR FSPSI R PTBintan Lagoon

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa Tanda Bukti Pencatatan Nomor 146/565/TKIII/SP/2015,tanggal 21 September 2015 tentang Tanda Bukti Pencatatan PUKSP PAR FSPSI Reformasi PT Bintan Lagoon Resort, selamapemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan pengadilan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;a. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanda Bukti PencatatanNomor 146/565/TKIII/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentangTanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI R PT Bintan LagoonResort, yang diterbitkan oleh Tergugat;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tanda Bukti PencatatanNomor 146/565/TKIII/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentangTanda Bukti Pencatatan, PUK SP PAR FSPSI R PT Bintan LagoonResort:Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/20184.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALADINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTUDAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN, danPemohon Kasasi I PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJAPARIWISATA FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIAREFORMASI PT BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI RPT BINTAN LAGOON RESORT) tidak diterima;2.

CAHAYA BERLIAN dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Riau bertanggal 26 April 2002.P2 : Fotocopy Kartu tanda anggota dari FSPSI REFORMASI CV. CAHAYABERLIAN masingmasing dengan Nomor Anggota 01 : MOHAMADAIDIL, 02 : ELPI SIREGAR, 25 : PAIRAH; 08 : KODIR.P3 : Fotocopy Kartu tanda anggota dari FSPSI REFORMASI CV. CAHAYABERLIAN masingmasing dengan Nomor Anggota 14 : LEGINEM,,17 :KASINEM, 24 : KHASNI, 05 : EFFENDI.p4 : Fotocopy Kartu tanda anggota dari FSPSI REFORMASI CV.

CAHAYABERLIAN masingmasing dengan Nomor Anggota 20 : BUSNAH; 21 :HENDRIYANA; 27 : IRMA KURNIA; 15 : NARTI.P5 : Fotocopy Kartu tanda anggota dari FSPSI REFORMASI CV. CAHAYABERLIAN masingmasing dengan Nomor Anggota 22 : SUSILOWATI, 18 :IMA, 19: LASIYEM, 26: HALIJAH.P6 : Fotocopy Kartu tanda anggota dari FSPSI REFORMASI CV. CAHAYABERLIAN masingmasing dengan Nomor Anggota 23 : ROHANA, 13 :HARTINI, 03 : ISKANDAR, 12 : MARTINA.36: Fotocopy Kartu tanda anggota dari FSPSI REFORMASI CV.

.: Fotocopy Kartu tanda anggota dari FSPSI REFORMASI CV. CAHAYABERLIAN masingmasing dengan Nomor Anggota 06 : RABSIDI, 30 :ENJANG SUHENDI.: Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama CV. CAHAYA BERLIAN denganSerikat Pekerja Perusahaan (PUK SP KAHUTINDO FSPSI REFORMASICV. CAHAYA BERLIAN) periode 2006 2008.: Fotocopy Surat Pelimpahan yang di tanda tangani oleh Ketua : MOHD.AIDIL dan Bendahara : ELPI bertanggal 01 Oktober 2010.: Fotocopy Surat Pemberitahuan dari CV.

Cahaya Berliankepada Kadisnaker perihal : mohon diperantarai bertanggal 01 Agustus2010.: Fotocopy Surat Anjuran dari Disnaker Kabupaten Bintan bertanggal 05Oktober 2010.: Fotocopy Risalah Perundingan hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 di CV.Cahaya Berlian.37P17 : Fotocopy tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintanatas pembentukan KORWIL FSPSI R. Kepri bertanggal 18 Juli 2010.P18 : Fotocopy Kartu Tanda Anggota dari FSPSI REFORMASI masingmasingdengan Nomor Anggota 00241 : Ir.

Tavip Frontasia sebagai Wakil SekretarisKORWIL Kepri FSPSI REFORMASI; dan Nomor 00240 : DARSONOsebagai Ketua KORWIL Kepri FSPSI REFORMASI.Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut talah di bubuhi materai secukupnyadan dari pemerikasaan di persidangan di ketahui bahwa seluruh bukti surat tersebutternyata sesuai dengan aslinya oleh karena itu buktibukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ; Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya kuasa Para Penggugat tidakada mengajukan saksi

CHOLDERIA SITINJAK, SH,MH selaku Ketua FSPSI untuk melakukan permohonan Eksekusi PerkaraNomor 23/G/2008/PHI.PN.TPI kepada Pengadilan Penyelesaian HubunganIndustrial pada Pengadiian Negeri Tanjungpinang, sehingga Terdakwa 1.CHOLDERIA SITINJAK, SH, MH meminta saksi Haji RAHMAT SUHARTONO,WM, BA bersama Terdakwa 2.DARSONO untuk mendampingi Terdakwa 1.CHOLDERIA SITINJAK, SH, MH dan ikut dalam 1 (satu) Tim PenasehatHukum untuk membela karyawan/karyawati PT.

DARSONOmengetahui bahwa tanda tangan pada surat kuasa tersebut belum lengkap;Bahwa satu bundel Surat Nomor 01/KOORDA/FSPSI R/TPI/II/2011tanggal 18 Desember 2010 perihal Permohonan Eksekusi Perkara GugatanPerselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja Nomor23/G/2008/PHI.PN.TPI telah diterima Pengadilan Negeri Tanjungpinang yangtercatat dengan Surat Nomor W4.U2/51/HT.04.10/III/2011/PHI.TPI, tanggal 07Maret 2011 yang diserahkan oleh Terdakwa 2.

RAHMAT SUHARTONO WM,BA (Sekretaris Koorda FSPSI Reformasi Kota Tanjungpinang) danDARSONO (Ketua Korwil FSPSI Reformasi Kota Tanjungpinang di KotaTanjungpinang);TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor85/Pid.B/2015/PN.Tpg tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa CHOLDERIA SITINJAK, SH.

pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 8 (delapan) bulan;Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa : Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2010 perihal PermohonanEksekusi dalam Perkara Nomor 23/G/2008/PHI.PN.TPI di PengadilanPenyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungpinang yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa sebanyak 327orang dan Penerima Kuasa atas nama CHOLDERIA SITINJAK, SH(Ketua Koorda FSPSI

No. 754 K/PID/2016SUHARTONO WM, BA (Sekretaris Koorda FSPSI Reformasi KotaTanjungpinang) dan DARSONO (Ketua Korwil FSPSI Reformasi KotaTanjungpinang di Kota Tanjungpinang);Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;5.

Menyatakan Batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau Sikap Diam Tergugat yang Tidak Menerbitkan atau Memproses Lebih Lanjut Surat Permohonan Penggugat Nomor: 2016/DPC FSPSI REF/CLG/ VIII/2013, Tanggal 2 September 2013, Perihal: Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan PT. KDL, Angka II.

Mewajibkan Tergugat untuk Memproses dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Anjuran Tertulis atas Surat Permohonan Penggugat Nomor: 2016/DPC FSPSI REF/CLG/VIII/2013, Tanggal 2 September 2013, Perihal: Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan PT. KDL, Angka II.

PPHI) menyatakan:Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrialdalam waktu selambatlambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kerja tanpa alasanyang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dikenakan sanksiadministratif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakubagi pegawai negeri sipil; 3) Bahwa awal mula kasus pengaduan Pemutusan Hubungan Kerjamenimpa 13 (tiga belas) orang pekerja Koperasi Daya Listriktermasuk pihak Penggugat yang kasusnya dikuasakan kepada DPC FSPSI

dengan aturan Hukum dan perundangundangan yang berlakuPihak Penggugat menguraikan sebagai berikuta) Bahwa Pihak Para Pekerja dan Penggugat yang ter PHK padaTanggal 05 April 2013 mengadukan kasus PHK dari PerusahaanKoperasi Daya Listrtik maka Pada Hari Jum,at tanggal 12 April 2013Waktu jam 13.30 WIB diadakan sidang Mediasi yang Pertamabertempat di ruang sidang Disnaker Kota Cilegon yang dihadiri olehmasing masing pihak yang antara laine Pihak para Pekerja diwakili oleh : e Munawar Kasmun, Ketua DPC FSPSI

Ref Kota Cilegon selaku KuasaHukum 13 Orang Pekerja ter PHK; Sukatno Baskoro, Ketua PUK FSPSI Ref Koperasi Daya Listrik sekaligusDSKELa YANG 1ERKGriay e Bahwa Pihak Kuasa pekerja menyatakan meminta Penjelasanstatus Sdr.Baskoro dkk; e Bahwa masa kerja sdr.Baskoro dkk telah mencapai 10 Tahun,5 Tahun, 3 Talnuin; ==ss22nsensecereneseneeeenenseesae nessesKeterangan Pihak Perusahaan : Bahwa Pihak perusahaan menyatakan telah melakukan PemutusanHubungan Kerja pada Bulan November 2012 kepada Sdr.

menghadirkan PihakPengawas Disnaker pada Mediasi selanjutnya;e Bahwa kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan, makapihak Disnaker akan memanggil kembali para pihak pada mediasiselanjutnya;b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 waktu jam 10.00 WIBbertempat di ruang Sidang Disnaker Kota Cilegon diadakan SidangMediasi ke dua melanjutkan sidang Mediasi pertama yang yangdihadiri oleh masing masing pihak = antara lainPihak pekerja diwakili Oleh : 222 2n ene nn nn nnonnMunawar Kasmun Ketua DPC FSPSI

Ref selaku Kuasa Hukum13 (tiga belas) Orang Pekerja ter PHK; Sukatno Baskoro Ketua PUK FSPSI Ref Koperasi Daya Listrik sekaliguspekerja Ter PKG saseessencese ence ecemeee entree neeeeeeeneesSaefullah Wakil Ketua PUK F SPSI Ref Koperasi Daya Listrik sekali guspekerja yang terkena: PHIK; =snssscssnenncescemeensnneneeneensnnensensPihak Perusahaan Koperasi Daya Listrik diwakili oleh : Dedi Sujadi Ketua Koperasi Daya Listrik; M Suyitno Manager Koperasi Daya Listrik; Dan Menghasilkan risalah Penyelesaian

Para Penggugatdalam Gugatannya tidak relevan dengan petitumnya yang mana hal tersebutjuga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel).Bahwa untuk itu karena gugatan Para Penggugat tidak jelas sepatutnyaGugatan Para Penggugat di tolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.Eksepsi mengeni Kuasa Hukum Pengqugat tidak dapat bertindak sebagai kuasauntuk Para Penggugat.Bahwa Serikat Pekerja Metal Indonesia Federasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Reformasi (PC SPMI FSPSI

Bahwa Serikat Pekerja dapat bertindak sebagai kuasa apabila yangmemberi kuasa sebagai anggota Serikat Pekerja a quo dan dibuktikan denganKartu Tanda Anggota akan tetapi Para Penggugat bukan sebagai anggota PCSPMI FSPSI REF tersebut.Bahwa dengan demikian sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima hal mana sejalan dengan UndangHal. 15 dari 21 hal. Put.

Dikarenakan adanya suatu proses perselisihan hubungan industrial mulaidari tingkat Bipartite, Mediasi dan lainlain yang tidak mendapatkan titiktemu maka pada tanggal 20 Oktober 2008, pihak Penggugat mengajukan /mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan PPHI pada Pengadilan NegeriSerang melalui suratnya No. 1020 / PC SPMI FSPSI / SRG / CLG / VI /2008 tertanggal 30 Juni 2008 dan mendapatkan Nomor Perkara : 66 / G /2008 / PHI.Srg..

Dalam mengajukan perselisihan PHK antara Pihak Penggugat denganpihak Tergugat ke Pengadilan PPHI pada Pengadilan Negeri Serang olehpihak Penggugat telah dilampirkan foto copy kartu tanda anggota ParaPenggugat dari Pimpinan Cabang SPMI FSPSI Kabupaten Serang / KotaCilegon yang punya Otoritas dalam mengeluarkan Kartu Tanda AnggotaSPMI FSPSI Ref.Maka berdasarkan hal tersebut sangat tidak beralasan apabila pihakTergugat menyatakan mengenai kuasa hukum Para Penggugat tidak dapatbertindak sebagai kuasa

untuk Para Penggugat, karena dasar dalam pasal87 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah terpenuhi yaituadanya kartu tanda anggota SPMI FSPSI Ref Kabupaten Serang / KotaCilegon kepada pihak Para Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Hal. 19 dari 21 hal.

CHOLDERIA SITINJAK, SH,MH selaku Ketua FSPSI untuk melakukan permohonan Eksekusi Perkara No.23/G/2008/PHI. PN.TPI kepada Pengadilan Penyelesaian HubunganIndustrial pada Pengadiian Negeri Tanjungpinang, sehingga terdakwa1.CHOLDERIA SITINJAK, SH, MH meminta saksi Haji RAHMATSUHARTONO, WM, BA bersama terdakwa 2.DARSONO untuk mendampingiterdakwa 1. CHOLDERIA SITINJAK, SH, MH dan ikut dalam 1 (satu) TimPenasehat Hukum untuk membela Karyawan/ karyawati PT.

DARSONO mengetahui bahwa tanda tangan pada Surat kuasatersebut belum lengkap.Bahwa satu bundel surat Nomor : Ol/KOORDA/FSPSI R/TPI/III/2011tanggal 18Desember 2010 perihal Permohonan Eksekusi Perkara GugatanPerselisihan Hubungan Industrial pemutusan Hubungan Kerja No. 23/G/2008/PHI.PN. TPI telah diterima Pengadiian Negeri Tanjungpinang yang tercatatdengan surat Nomor: W4.U2/51/HT.04.10/III/2011/PHI.TPI, tanggal 07 Maret2011 yang diserahkan oleh terdakwa 2.

RAHMAT SUHARTONO WM, Ba(sekretaris koorda FSPSI Reformasi kota tanjung pinang) dan DARSONO(ketua Korwil FSPSI Reformasi Kota Tanjung Pinang di Kota TanjungPinang).TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).4.

TPI di PengadilanPenyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri TanjungPinang yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa sebanyak 327 orangdan Penerima Kuasa atas nama CHOLDERIA SITINJAK, SH (ketuakoorda FSPSI Reformasi kota tanjung pinang), H.

RAHMATSUHARTONO WM, Ba (sekretaris koorda FSPSI Reformasi kota tanjungpinang) dan DARSONO (ketua Korwil FSPSI Reformasi Kota TanjungPinang di Kota Tanjung Pinang).Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.Membebani pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).5.

Bahwa antara DPD KSPSI Provinsi Kepulauan Babel yang dalamhal ini sdr Darusman Aswan dan sdri Eka Sri Handayani, S.H.bukan satu kesatuan organisasi dengan PC FSPSI PP BangkaBarat pimpinan sdr. Jumandi Abunawar, S.H. dengan demikiantidak ada kejelasan hukum yang menerima kuasa Penggugatapakah organisasi KSPSI ataukah FSPSI secara kelembagaan;b.

Bahwa adanya kerancuan dalam kuasa Penggugat diantaranyaadalah Nomor surat keluar organisasi yang tercantum adalah kodePenomeran surat milik organisasi FSPSI dan tidak melibatkanKSPSI, dengan demikian organisasi KSPSI tidak memilikiwewenang terhadap gugatan yang diajukan;c.

Penggugat principal sebagai anggota KSPSI ataukahanggota dari FSPSI sehingga KSPSI atau FSPSI berwenang untukmewakili Para Penggugat.Halaman 32 dari 50 Hal.

SusPHI/20171.31.4Berdasarkan fakta di Perusahaan Tergugat, hanya ada satu organisasipekerja yaitu PUK SPSI Reformasi yang berdiri sendiri tanpaberafilliasi dengan KSPSI maupun FSPSI, maka dengan demikianyang berwenang mewakili Penggugat didalam/diluar Pengadilanadalah PUK SPSI Reformasi atau SPS!

FSPSI PPdengan DPD KSPSI adalah satu struktur organisasi yang tidak terpisah danPara Penggugat adalah Anggota PC. FSPSI PP.

TPI di Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa sebanyak 327 orang dan Penerima Kuasa atas nama CHOLDERIA SITINJAK, SH (ketua koorda FSPSI Reformasi kota tanjung pinang), H. RAHMAT SUHARTONO WM, Ba (sekretaris koorda FSPSI Reformasi kota tanjung pinang) dan DARSONO (ketua Korwil FSPSI Reformasi Kota Tanjung Pinang di Kota Tanjung Pinang).Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.5.

Ribet Hartono ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKetua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang FederasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (DPC FSPSI Ref), Alamat di Jalan Gerem Raya, Rt. 01 / N,Nomor : 31, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, ProvinsiBanten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Nopember 2013 ; 20202 2020Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Halaman 1 dari 33 hlm, Putusan No. 44/G/2013/PTUNSRG ......MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON, berkedudukan di

Bahwa yang menjadi obyek Gugatan pihak Penggugat selain pihak Tergugattidak merespons Surat Penggugat Nomor : 2016/DPC FSPSI Ref / CLG / VII /2013 tanggal 02 SEPTEMBER 2013 Perihal Kelanjutan Kasus Tindak Pidanadan PHI Kerusahaan KDL juga pihak Tergugat Tidak menerbitkan SuratHalaman 3 dari 33 him, Putusan No. 44/G/2013/PTUNSRG ......Anjuran secara tertulis adanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)dari Perusahaan Koperasi daya Listrik terhadap pihak Penggugat, PadahalSurat Anjuran Secara

pada Tanggal 05 April 2013 maka Pada Hari Jum,at tanggal 12 April 2013Waktu jam 13.30 WIB diadakan sidang Mediasi yang Pertama bertempat diruang sidang Disnaker Kota Cilegon yang dihadiri oleh masing masing pihakyang antara lain : = 2 enone nnn nnn nnn nnn nen neePihak para Pekerja diwakili oleh : Halaman 7 dari 33 hlm, Putusan No. 44/G/2013/PTUNSRG ......1) Munawar Kasmun, Ketua DPC F SPSI Ref Kota Cilegon selaku KuasaHukum 13 Orang Pekerja ter PHK ; 222222222220 202) Sukatno Baskoro, Ketua PUK FSPSI

jaminan /sita eksekusiatas harta tetap (tidak bergerak) milik PELAWAN tersebut.Bahwa dalam perkara aquo Pelawan memohon kepada majelis hakimuntuk membatalkan peletakan sita Eksekusi sesuai prihal diatasdikarenakan perkara aquo masih berkaitan dengan perkara PTUN Nomor.2/G/2017/PTUN.TPI yang telah membatalkan Pencatatan Serikat PekerjaFederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (F.SPSI.R) kab.Bintan; Nomor 146/TKIII/SP/2015, tanggal 21 September 2015 tentangTanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI

Bintan Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang amarnya berbunyi dengan ;MENGADILI :Dalam Penundaan ; Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanTanda Bukti Pencatatan Nomor 146/TKIII/SP/2015, tanggal 21Halama 3 dari PutusN Nomor 150/PDT/2019/PT PBR.September 2015 Tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI RPT. Bintan Lagoon ResortDalam Eksepsi ; Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara ;1.

BINTAN LAGOON RESORT (PUK SP PAR FSPSI R PR. BINTANLAGOON RESORT) tidak diterima.2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,(lima ratus riburupiah);Bahwa ada beberapa Perkara yang diajukan oleh Darsono selaku KetuaFSPSI Reformasi Kab. Bintan ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Tanjungpinang dan salah satu diantaranya telah diputusoleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.45/Pdt.

Bintan Lagoon Resort (PUK SP PAR FSPSI R di Pt. BLR adalahBATAL).2.

Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 102 ayat (1) huruf(d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor 560/4270/HISyaker/VIII/ 2016 tanggal 8 Agustus 2016 padaangka 1 perihal: Penjelasan sebagaimana Para Pemohon Kasasi kutipBahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Niaga Bank dan AsuransiFederasi Serikat Pekerja Selurun Indonesia (PUK SP FSPSI

buruh ataubeberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusahaatau beberapa pengusaha;Bahwa faktanya di persidangan berdasarkan surat dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi Nomor 560/4270/HISyaker/VIII/2016 tanggal 8 Agustus2016 pada angka 1 perihal: Penjelasan sebagaimana Para Pemohon Kasasikutip Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Niaga Bank dan AsuransiFederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP FSPSI

Bahwa fakta dipersidangan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja NiagaBank dan Asuransi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUKSP FSPSI) PT Indomarco Adi Prima belum tercatat di Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi ( sebagaimana bukti P8);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Judex Facti salah menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku serta pertimbangan Judex Factitersebut di atas nyata nyata telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalainnya

ayat(1) butir a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh juncto Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa faktanya di persidangan berdasarkan surat dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Nomor 560/4270/HISyaker/VIII/2016 tanggal8 Agustus 2016 pada angka 1 perihal: Penjelasan sebagaimana ParaPemohon Kasasi kutip Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaNiaga Bank dan Asuransi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(PUK SP FSPSI

lagi dan penggugat di PHK berarti tanggal 16 Desember 2010Penggugat tidak mangkir;Bahwa tanggal 18 Desember 2010, Penggugat mendapat SuratPemberitahuan dan Tergugat Nomor Surat. 245/FED/TKME/EMAII/2010tertanggal 17 Desember 2010, Perihal: Surat pemberitahuan pemutusanhubungan kerja dan Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri tidakmasuk kerja selama 8 (delapan) hari tidak berturutturut;Bahwa tanggal 21 Januari 2011, Penggugat dengan didampingiPengurus Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI

Tarmizitidak berwenang bertindak selaku Pengurus Federasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (FSPSI) Reformasi dikarenakan Federasi SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Reformasi tidak dikenal didalamhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;2.

dari pada organisasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI); Sedangkan kehadiranSdr.Tarmizi AR atau Kuasa Termohon Kasasi/kuasa Penggugat prinsipaladalah sebagai Pengurus SP/SB dengan jabatan sebagai Ketua FederasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi, dimana hal ini sangat tidakberkesesuaian dengan para pihak yang menandatangani isi Perjanjian KerjaBersama antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat hal demikian dikarenakan Federasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (FSPSI

Put. 061PK/Pdt.Sus/2009Group dengan Pengurus Unit Kerja (PUK) SerikatPekerja Rokok,Tembakau, Makanan dan Minuman (SP RTMM) FederasiSerikatPekerka Seluruh Indonesia (FSPSI) Sungai Budi Grouptelahdijelaskan sebelumnya bahwasanya mutasi tersebutadalah untuk memperbaiki Kinerja Penggugat dalambekerja, di mana selama dalam pekerjaan Penggugattidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingganyaguna = memenuhi kebutuhan dan tercapainya tujuanoperasional perusahaan melakukan mutasi tersebuttanpa mengurangi

hakhaknya (bukti 1T.1 terlampir) danKetua Pengurus Unit Kerja (PUK) Federasi SerikatPekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) perusahaan pundapat memahami dan menerima putusan Pihak Manajemen;Bahwa mutasi internal yang akan dilakukan pada GudangSparepart telah diberikan sejak tanggal 5 Agustus2005 untukmelaksanakan mutasi internal pada tanggal 7 Agustus2005(bukti T.2 terlampir), akan tetapi sampai dengantanggal 11Agustus 2005 yang bersangkutan tetap tidak maumelaksanakanmutasi tersebut dan tidak juga melaksanakan

PN.TPI, telahmengajukan gugatan sebagai berikut : 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan/anggota PUK SP RTMM FSPSI R di PT.PRP dengan pencatatan No.02/SPPRP/VII/2002 tertanggal 10 Juli 2002 olehDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, yang berafiliasi KepadaKoorda FSPSI Reformasi Kota Tanjungpinang.2 Bahwa lamanya masa kerja Penggugat hingga saat gugatan ini di ajukanadalah 11 tahun 3 bulan (sejak tahun 1999) dan usia Penggugat pada saat inisudah mencapai 57 tahun (sudah saatnya untuk pensiun

PRP) telah melakukan PHK secara sepihakkepada saudara ARNIS terhitung sejak tanggal 04 September 2009 dengansurat No. 197/KK/HRD/SP/TPI/09 prihal surat pemutusan hubungan kerja.5 Bahwa tergugat telah mem PHK dengan cara sepihak sebanyak 3 orangkaryawan yang ketiganya adalah anggota PUK SP RTMM FSPSI R PT.

PRPyakni saudara Agustina, Nor Aini dan Arnis dengan alasan karena tidakmenggunakan masker tepat di hidungnya.6 Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat sangatsangat menyalahi dan bertentangan karena melanggar pasal 151 ayat I, 2 dan 3 UU No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.7 Bahwa PUK SP RTMM FSPSI R telah melakukan Perundingan terhadapPihak perusahaan melalui Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya tetapmenemui jalan buntu (dead lock) karena pihak perusahaan (Tergugat) hanyamau memberikan

perkara ini.8 Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.SubsidairNamun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami kuasa pihakPenggugat memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantelah hadir Kuasa Penggugat bernama : Chorderia Sijintak, SH dan H.Rahmat Suhartono WM, BA. adalah masingmasing sebagai KetuaKoorda dan Sekretaris Koorda Federasi Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaReformasi Kota Tanjungpinang (FSPSI

Chandra Asri Chemical, yang dalam halini diwakili oleh kuasanya MUNAWAR KASMUN, dan kawankawankesemuanya adalah Pimpinan Cabang SPMI FSPSI Ref. KabupatenSerang/Kota Cilegon, Provinsi Banten yang beralamat di Jalan GeremRaya RT.01/1V No. 31, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon ProvinsiBanten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 137/PC SPMI FSPSI/SRG/ CLG/V/2010 tanggal 17 Mei 2010,Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;Melawan:1 PT.

Chandra Asri Chemical yang dipekerjakan padabagian security (keamanan) telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PimpinanCabang Serikat Pekerja Metal Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaReformasi IPC SPMI FSPSI Ref) yang beralamat di Jalan Gerem Raya RT.O1/IV,Nomor 31, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten yang selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;2. Bahwa, Perusahaan PT.