melanggar maka berdasarkan pasal 4 ayat (2) ART mendapatsanksi berupa pemberhentian dari partai;Bahwa dalam pasal 6 dan 12 Anggaran Dasar Partat GOLKAR menuntutdemokratisasi dalam partai GOLKAR dan secara khusus dalam Paradigma BaruPartai GOLKAR bagian Platfom selangkapnya berbunyi: Dalam rangkademokratisasi inilah, Partat GOLKAR mereformasi dirinya, sehingga melahirkanPartai GOLKAR yang demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatanditangan anggota, ini semua tercermin dalam proses pengambilan

Bahwa sejalan dengan perintah UndangUndang di atas, Pasal 38 ayat (3)Anggaran Dasar Partai Golkar telah menegaskan bahwa untukmenyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar dibentuk MahkamahPartai.

sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan 2 di atas,jelaslah bahwa perselisihan internal atau perselisihan partai politik di dalamtubuh Partai Golkar pertamatama haruslah diselesaikan oleh MahkamahPartai Golkar.

2014 untukdapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar.

kader Partai Golkar diberhentikan oleh Tergugat Idan Tergugat II dari jabatan kepengurusan DPP Partai Golkar karenamendesakkan agar Munas diselenggarakan bulan Oktober 2014.

PENETAPANNomor 119 / Pdt.SusParpol / 2015 / PN.JKT.BRT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilantingkat pertama,telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Partai Golkar) baikyang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) PartaiGolkar di Pekanbaru tanggal 5 s/d 8 Oktober tahun 2009, maupunyang dihasilkan oleh Munas Partai Golkar di Bali tanggal 30November

s/d 4 Desember tahun 2014 yang dalam hal ini diwakilioleh :1 Nama: ABURIZAL BAKRIE;Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode20092014 maupun Ketua Umum DPP PartaiGolkar Periode 20142019;2 Nama: IDRUS MARHAM;Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar20092014 maupun Sekretaris Jenderal DPPPartai Golkar Periode 20142019;Keduanya beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan AnggrekNeli Murni 11A, Slipi, Jakarta Barat;Masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDPP Partai

Golkar yang memilih domisili hukum di kantor kuasanya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof.

SIBURIAN;5 ZAINUDDIN AMALT;6 YORRYS RAWEYAIT;7 AGUN GUNANJAR SUDARISA;8 IBNU MUNZIR;Yang secara de fakto menduduki dan menguasai Kantor DPP Golkar yangberalamat di Jalan Anggrek Neli Murni No. 11, Slipi, Jakarta Barat,selanjutnya secara bersama disebut sebagai Tergugat I;DanII Kepengurusan DPP Partai Golkar yang dihasilkan oleh Munas di Ancoltanggal 6 s/d 8 Desember 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, yangdipimpin oleh:1 Nama : H.R.

AGUNG LAKSONO sebagai Ketua Umum;2 Nama : ZAINUDIN AMALI sebagai Sekretaris Jenderal ;Yang secara de facto menduduki dan menguasai Kantor DPP Golkar yangberalamat di Jalan Anggrek Neli Murni No. 11, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat IT,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor119/Pdt.SusParpol/2015/PN.JKT.BRT., tanggal 6 Maret 2015, tentang SusunanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah memperhatikan Penetapan Ketua

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA; Lawan; PARTAI GOLONGAN KARYA cq.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR

Urut Daftar Calon Tetap: 1, denganperolehan suara sah sebanyak 102.469 suara (Peringkat 1 suara sah)Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan aquo terhadap Tergugat sehubungan dengantindakan atau perbuatan Tergugat yang telah SECARA TIDAK SAH dan MELAWANHUKUM memecat atau memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Golkar,yakni berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP333/DPP/GOLKAR/VI/2014 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Golkar AtasNama Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita

Anggota Partai Golkar,sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) dan Peraturan Organisasi Partai Golkar; (2) secara materil, dilakukan secaraIbertentangan dengan keputusan dan kebijakan Partai Golkar yang telah ditetapkanbersama dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)VI Partai Golkar Tahun 2014;dan (3) bersifat diskriminatif.

dan Pasal 3 huruf d ART Partai Golkar,termasuk Pasal 18 s.d Pasal 24 PO No. 13/2011.e Perlu dicatat, bahwa Pengugat telah beritikad baik untukmengundurkan diri dari Jabatan Struktural Partai Golkar (JabatanKetua DPP Partai Golkar), berdasarkan Surat Penggugat Nomor:Istimewa tertanggal 30 Mei 2014 perihal Permohonan Berhenti danNonAktif Sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

, diatur bahwa AnggotaPartai Golkar hanya dapat diberhentikan apabila Anggota Partai Golkar melakukantindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Keputusan dan/atau KebijakanPartai Golkar.Terkait dengan hal tersebut, dalam hal ini perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugattidak pernah melanggar Keputusan dan/atau Kebijakan Partai Golkar, berdasarkanalasanalasan sebagai berikut:Bahwa Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)VI Partai Golkar Tahun2014, hanya berisi penetapan Ir.

Atau dengan kata lain,Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (d) UU Parpol, tidak dapatmemberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Golkar, karena faktanya tidak adapelanggaran ADART Partai Golkar.

Golkar dan mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Partai Golkar di daerah;Bahwa dualisme Kepengurusan Internal Partai Golkar ini telah merugikankepentingan Partai Golkar secara keseluruhan dan harus segera diakhiri denganadanya putusan pengadilan yang seadiladilnya.

Pada sekitarJam 17:00 WIB, Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR dibuka Saudara TheoL. Sambuaga selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR yangditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR untuk melanjutkanmemimpin Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR, serta didampingi olehSaudara Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR;Setelah Saudara Theo L.

Hukum dan HAM, maka Pengurus DPP Golkar yangsah yang diakui Pemerintah adalah Pengurus DPP Golkar hasil MunasPekanbaru tahun 2009.

yang dilakukanoleh DPP Partai Golkar.

Masa Bakti 20142019 dan Pengurus OrmasPendiri Partai GOLKAR.10111213Bahwa Partat GOLKAR mempunyai Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD/ART) dan berdasarkan Keputusan MusyarahNasional VIII Partai GOLKAR Tahun 2009 Nomor: VI/MUNASVII/GOLKAR/2009, tanggal 8 Oktober 2009 ditetapkan Perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang harus dipatuhi dandijalankan seluruh Partai GOLKAR;Bahwa dalam Pasal 6 dan 12 Anggaran Dasar Partai GOLKAR menuntutdemokratisasi dalam partai GOLKAR dan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR

, yaknikebijakan Partai Golkar yang diambil oleh Ir..

Rapat Pengurus Pleno tersebut hanya menyimpulkan salahsatunya adalah Terhadap Pengurus/kader yang tidak mengikuti dan tidakmendukung kebijakan Parta GOLKAR mendukung pasangan PrabowoHattaagar diberikan sanksi yang tegas dan mengacu kepada ketentuan/peraturanorganisasi Partai GOLKAR, yakni AD/ART dan Peraturan OrganisasiPartai GOLKAR Nomor : 13 tahun 2011 Namun keputusan hasil RapatPleno ini TIDAK MEMBATASI DPP Partai GOLKAR untuk menerapkansanksisanksi pemberhentian dan keanggotaan Partai GOLKAR

Dalam Peraturan Organisasi Partai GOLKAR No. PO13/DPP/GOLKAR/VI/2011, tidak ada ditegaskan bahwa pemberhentiansebagai anggota Partai GOLKAR hanya dapat dilakukan apabila telahtenlebih dahulu diberikan (1) peningatan tertulis pertama dan kedua, (2)pemberhentian sementara, (3) pemberhentian secara tetap.

Pemberhentiansebagai anggota Partai GOLKAR telah di atur dalam Pasal 4 ayat (2) ARTPartai GOLKAR dari Pasal 12 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e dan Pasal4 :ayat (1) Peraturan Organisasi Partai GOLKAR No.

Nudirman Munir;Bahwa selain namanama tersebut di atas, Partai GOLKAR juga telahmemberikan sanksi kepada saudara Jusuf Kalla. Semua pengurus dananggota Partai GOLKAR yang dikenakan sanksi karena tidak mendukungkebijakan Partai GOLKAR dalam pelaksanaan PILPRES 2014. akandibuktikan oleh TERGUGAT pada acara pembuktian.

Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru Tahun 2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;4.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional di Pekanbaru tahun 2009, pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014 yang antara lain menetapkan Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dengan Masa Bakti Tahun 2014 s.d. Tahun 2019;5.

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar oleh TERGUGAT I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I;6.

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil dan/atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional Partai Golkar IX yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 termasuk pemilihan/penetapan sdr. H.R Agung Laksono dan sdr. Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar masa bhakti tahun 2014-2019;7.

Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;8. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menandatangani Surat Mandat No.001/DPD-PG/JU/XII/2014 serta mengatasnamakan dan mewakili DPD Golkar Jakarta Utara menghadiri Musyawarah Nasional Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014 sebagai Perbuatan Melawan Hukum;9.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014;Dalam hal ini diwakili oleh:1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;2.

IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.;3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.;5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.;7.

Fahmi Hanafiah, S.H.;Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;2.

MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Adi Satria Noer, S.H.;Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R.

DPP Partai GOLKAR (vide Surat Undangan Dewan PimpinanHalaman 15 dari 219 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr6.14.6.15.Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und113/GOLKAR/XV2014 PerihalUndangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai GOLKAR, tertanggal27 Nopember 2014): dan (5) Peninjau dalam Munas IX Partai GOLKAR(vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor:Und116/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta PeninjauMunas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014);Bahwa pada tanggal 30

Golkar di JI.

Golkar;18.3.

;Fotokopi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: Und114/GOLKAR/XV/2014 tanggal 27 November 2014 perihalUndangan sebagai Peserta Munas IX Partai Golkar yangdituiukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi,Kabupaten/Kota seIndonesia;Fotokopi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: Und111/GOLKAR/XV/2014 tanggal 27 November 2014 perihalUndangan sebagai Peserta Munas IX Partai Golkar;Fotokopi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: Und112/GOLKAR/XV/2014 tanggal 27 November 2014

Partai Golkar yang dipimpin dan dibuka olehKetua Umum Partai Golkar H.

Menyatakan terdakwa GOLKAR SIREGAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOLKAR SIREGAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

GOLKAR SIREGAR

Psp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana yang bersidang diPadangsidimpuan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : GOLKAR SIREGAR;Tempat lahir : Desa Sibongbong ;Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 04 Mei 1992 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Desa Sibongbong Kec.

Menyatakan terdakwa GOLKAR SIREGAR terbukti secara sah bersalah melakukan tindakpidana Pencurian dengan Pemberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke4KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOLKAR SIREGAR berupa pidana penjara selama10 (ssepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;3.

Menetapkan agar terdakwa GOLKAR SIREGAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang padapokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanjitidakakan mengulanginya dikemudian hari kelak ;Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masingmasing tetap pada pendirian semula ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :Primair ;wo Bahwa ia terdakwa GOLKAR SIREGAR bersama dengan MENDRO (DPO) dan 3 (tiga)orang kawannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Tahun 2014 bertempat di lokasi PTPN HI Kebun Batangtoru tepatnya di Blok C Afdeling(Afd) V Marpinggan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam

Menyatakan terdakwa GOLKAR SIREGAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOLKAR SIREGAR, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama (satu) Tahun ;3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya daripidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Penggugat:
PT Blusukan Jakarta Raya
Tergugat:
Partai Golkar cq DPP Partai Golkar cq DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta

,Dkk, para Advokat dari ANGWYN ZIKRY LAW FIRM,beralamat di Ruko Alexandrite 2 No.21 JalanBoulevardGading Serpong Pakulonan Barat Kelapa Dua TangerangBanten 15810 dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 September 2020, selanjutnya disebutSebagal PENGGUGAT;MELAWAN :PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIGOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) Cq DEWANPIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYAPROVINSI DKI JAKARTA (DPD GOLKAR DKI),berkedudukan di Jalan Angrek Neli Murni No.11.A Rt.016Rw

GUFRON LASARIKA, dkk VS Partai Golkar

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang lengkap dan sempurna, karenayang seharusnya di alamatkan di kantor DPD II Golkar Kabupaten Donggalabukanlah di jalan Prof. Moh. Yamin Karena yang berkantor di alamat tersebutbukan DPD Il Golkar Melainkan DPD Golkar sedangkan yang digugatadalah DPD II Golkar;3.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point V, dimana antaraorang tua penggugat atau Ahli waris (alm) dan tergugat sudah saling kenalsehingga hubungan berlangsung cukup baik dan harmonis sehinggaAlmarhum mengetahui tanah terperkara adalah milik tergugat untuk di bangunkantor DPD II Golkar Kab.

Bahwa tergugat menempati lokasi tersebut adalah sepengetahuan almarhumdengan partai Golkar, maka dengan itu dianggkatlah dia sebagai ketua panitiaPembangunan kantor, bagaimana mungkin tergugat berani membangun diatas tanah serta memperbaiki kantor kalau bukan milik tergugat;9.

SagafLasarika (Orang Tua Para Penggugat) ;Bahwa Tanah yang dipergunakan oieh Partai Golkar tersebut terletak padaBagian sebelah Timur Tanah tersebut ;Bahwa Batasbatas Tanah milik Alm. Drs. H. Sagaf Lasarika yang dikuasai oiehPartai Golongan Karya (Tergugat) tersebut adalah : Sebelah Utara dengan JalanBalai Kota Selatan, Sebelah Timur dengan Suli, Sebelah Selatan dengan Yamin,Sebelah Barat dengan tanah milik Alm. Drs.

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang lengkap dan sempurna, karena yangseharusnya di alamatkan di kantor DPD II Golkar Kabupaten Donggala bukanlahdi jalan Prof. Moh. Yamin Karena yang berkantor di alamat tersebut bukan DPDIl Golkar Melainkan DPD Golkar sedangkan yang digugat adalah DPD II Golkar;2.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor W 555259 tertulis dan terbaca Wulan Binti Sasmita, Tempat Lahir di Bandung dan Tahun Lahir 1977 yang sebenarnya adalah Golkar Sakti Wulandari, Tempat Lahir di Cianjur dan Tahun Lahir 1985;
3. Memberi

Pemohon:
GOLKAR SAKTI WULANDARI

BUPATI DELI SERDANG VS GOLKAR TARIGAN;

Nomor Urut (5): Golkar Tarigan,ic.

Golkar Tarigan sehingga totalseluruhnya suara dari Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IVyang benar adalah 308 suara, Akan tetapi oleh P2K menyatakan 1(satu) Suara terakhir tersebut batal/tidak sah dengan alasan suratsuara sobek, pada hal surat suara yang sobek bagian bawahnyatersebut rapi/lurus persis mengikuti lipatan surat suara (kotak,nomor, foto atas nama Penggugat ic.

Golkar Tarigan Nomor Urut (5)yang ditusuk masih utuh dan sama sekali tidak rusak;Bahwa Surat suara atas nama Penggugat tersebut harusdinyatakan sah karena tidak melanggar ketentuan Pasal 32Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015Tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 40 huruf (c), huruf (d),dan huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 112 tahun 2014, dikutip bunyinya sebagai berikut:a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;b.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan CalonKepala Desa terpilin Atas nama Golkar Tarigan Nomor Urut (5) sebagaiKepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten DeliSerdang yang sah;5.

dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 junctoPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2014 juncto Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2015, pada tanggal 19 April 2016 telah diselenggarakanPemilinan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten DeliSerdang termaksud Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe,dimana para Calon Desa Gunung Kelawas saat itu masingmasingbernama:Saul Sitepu Nomor Urut 1;Aslia Aprianus Karo Sekali Nomor Urut 2;Elisa Sembiring Nomor Urut 3;Reno Ginting Nomor Urut 4;a rFon =Golkar

ERWIN NABABAN Bin GOLKAR, Terdakwa II. FREDDI SILITONGA Bin RAMSES SILITONGA dan Terdakwa III. NOVRYANTO SINAGA Bin PURBA TUA SINAGA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; 2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. ERWIN NABABAN Bin GOLKAR, Terdakwa II. FREDDI SILITONGA Bin RAMSES SILITONGA dan Terdakwa III.

ERWIN NABABAN Bin GOLKAR NABABAN dkk

MUHAMMAD Als AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm).

PUTUSANNo. 35/Pid.B/2017/PN KgnDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkaraperkara pidana padapengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : MUHAMMAD Als AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm).Tempat Lahir : Negara.Umur/tanggal lahir : 40 tahun /08 Agustus 1976.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Sei Mandala Rt. 02/1 Kecamatan Daha

Tukang Ojek.Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan sekarang ;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim yang mengadili perkara int memutuskan:,.2.3.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAD GOLKAR

Bin SARLAN (Alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmemiliki, menguasai, menyimpan dan membawa senjata penikam atau penusuksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951dalam Dakwaan tunggal kami;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAD GOLKAR BinSARLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan)bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah terdakwa

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun pada pokoknyamohon keringanan hukuman ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Maret2017 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yang pada pokoknya sebagaiberikut;Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm) padahari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira jam 10.30 Wita atau setidaktidaknya padasuatu waktu tertentu

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm) telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak membawa,menyimpan, menguasai senjata tajam ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Menyatakan Terdakwa KADEK ARTA WIJAYA Als GOLKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

TERDAKWA :KADEK ARTA WIJAYA Als GOLKAR

MUHAMMAD ALIAS AMAT GOLKAR BIN SARLAN

PUTUSANNOMOR: 97/Pid.B/2011/PN.KgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdi bawah ini dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : Muhammad Alias Amat Golkar BinTempat Lahir : SarlanUmur/Tanggal Lahir : NegaraJenis Kelamin : 34 tahun/ 8 Agustus 1976Kebangs aa : Laki lakin : IndonesiaTempat Tinggal Desa Sei Mandala RT 02/I, Kec

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan NegeriKandangan Nomor : 97/Pen.Pid/2011/PN.Kgn,tanggal 6 Mei2011 tentang Hari Sidang dalam perkara terdakwa tersebutdi atas.Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keteranganterdakwa di persidangan ;Telah melihat barang bukti di persidangan;Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM076/KANDA/04/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang pada pokoknyasebagai berikut1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAT GOLKAR Bin SARLAN(Alm) telah terbukti secara sah dan

rupiah);Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebutterdakwa tidak melakukan pembelaan, terdakwa hanya memintakeringanan hukuman dengan alasan menyesali perobuatannya danberjanji tidak mengulang lagi;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangankarena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKandangan Nomor Register Perkara : PDM076/KANDA/04/2011,tertanggal 26 April 2011 sebagai berikutBahwa terdakwa MUHAMMAD Als AMAT GOLKAR

jenis Mandau yang dibawa oleh terdakwaadalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa membawasenjata penikam/penusuk tersebut untuk jaga diri dantidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa; Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat ijin kepemilikansenjata tajam yang sah dari pihak yang berwajib dansenjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;Tanggapanterdakwa:Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarketerangan dari terdakwa Muhammad Alias Amat Golkar

Menyatakan terdakwa Muhammad alias Amat Golkar BinSarlan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjatapenikam atau penusuk;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatuhkan;4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

AMAD GOLKAR bin SARLAN

AMAD GOLKAR bin SARLANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 196 Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan Kedua kami;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als.

AMAD GOLKAR bin SARLAN padahari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Ds.

AMAD GOLKAR bin SARLAN padahari Jum at tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Ds.

AMAD GOLKAR bin SARLAN :12Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 WITAbertempat di Ds. Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu SungaiSelatan tepatnya dipinggir jalan, terdakwa ada membawa obat jenis dextro dancarnophen yang dibawa dari Banjarmasin menuju Negara, kemudian ditangkapsaksi LEONARDO LATUPAPUA dan saksi RAHMAT FAJAR YUDA ketikaterdakwa turun dari taxi colt dan berjalan kaki menuju rumahnya di Ds.

AMAD GOLKAR binSARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja memiliki dan menyimpan sediaan farmasiyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als.

AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm)

AMAD GOLKAR Bin SARLAN(Alm)Tempat lahir : Negara :Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /08 Agustus 1976 =;Jenis kelamin > Lakilaki :Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Sei Mandala RT. 02/ Kec. Daha UtaraKab. Hulu Sungai Selatan ;Agama : S a m ;Pekerjaan : Tukang Ojek ;Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapanpenahanan dengan jenis tahanan RUTAN olehhalaman 1 dari 16 halamanPerkara Nomor : 48/Pid.B/2012/PN.

AMAD GOLKAR Bin SARLAN dengan pidana penjaraselama 1 (SATU) Tahun, dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan panjang besi 48 cm,lebar 3,5 cm, panjang keseluruhan 63 cm dengan hulu terbuat darikayu berwarna coklat ;1.

AMAD GOLKAR Bin SARLAN padahari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sekira jam 09.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat diDesa Sungai Garuda di sekitar kuburan muslimin Kec.

AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm) mampumembedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuaimenurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyaikemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafanmengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, dengan demikianterdakwa MUHAMMAD Als. AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm) mampubertanggung jawab, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;halaman 10 dari 16 halamanPerkara Nomor : 48/Pid.B/2012/PN.

AMAD GOLKAR Bin SARLAN (Alm) oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH)Bulan ;halaman 14 dari 16 halamanPerkara Nomor : 48/Pid.B/2012/PN. Kgn.3. Menetapkan masa penangkapan dan masapenahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yangdijatuhkan :4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalamtahanan ; 5.

PENGGUGAT : GOLKAR TARIGAN VS TERGUGAT : BUPATI DELI SERDANG

Nomor Urut (5): GOLKAR TARIGAN, ic.

GOLKAR TARIGAN sehingga totalseluruhnya suara dari Dusun , Dusun Il, Dusun Ill, dan Dusun Nyang benar adalah 308 suara, Akan tetapi oleh P2K menyatakan1(satu) suara terakhir tersebut batal/tidak sah dengan alasan suratsuara sobek, pada hal surat suara yang sobek bagian bawahnyatersebut rapi/lurus persis mengikuti lipatan surat suara (Kotak, nomor,foto atas nama Penggugat ic.

Golkar Tarigan No.

Tarigan sudah mengajukan keberatan keBupati,akan tetapi sampai saat initidak ada tanggapan sama sekali; Pada waktu Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas, jumlah suaraRenoGinting dan suara Golkar Tarigan jumlahnya sama 307;Hal 23 dari 42hal Putusan No. 100/G/2016/PTUN.MDNBahwa jumlah suara Reno Ginting dan Golkar Tarigan sama kemudianP2Kmembacakan Perdanya, dan mengumumkan bahwa Dusun Il suarapemilihnya yang terbanyakitulahyang menang;Bahwa Reno Ginting sudah dilantik;Bahwa Pemilihnan Kepala Desadiikuti4

Nomor Urut 5 atas nama Golkar Tarigan (Penggugat) mendapat 307 suara;Dengan total jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak802 suara sah dengan 1 suara dinyatakan tidak sah, daftar pemilih tetaptidak hadir 239 suara (vide bukti P5 = T3);4.

Penggugat:
FERDINANDO SOLOSSA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten Maybrat,
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai GOLKAR
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR