Putusan Nomor 544 K/TUN/2016(ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran Ganti Rugi NilaiTegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada ParaPenggugat;Bahwa, Surat Nomor : S$.45/SekjenKeu/2/2015, tanggal 30 Juni 2015,yang diterbitkan Tergugat, Perihal : Pengembalian Setoran Ganti RugiNilai Tegakan (GRNT) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yangditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian

30 Juni2015, yang diterbitkan Tergugat, Perihal Pengembalian Setoran GantiRugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukankepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan(ASOHAPEKA)yang menolak memproses lebih lanjut PengembalianSetoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada para Penggugatdengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Kehutanan RI.

Putusan Nomor 544 K/TUN/2016(ASOHAPEKA) yang menolak memproses Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pengembalian Setoran GantiRugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukankepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan(ASOHAPEKA) yang menolak memproses Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat:Mewajibkan

Menyatakan batal Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni2015, perihal Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua AsosiasiPengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) yang menolakPengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada ParaPenggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, perihal Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT)/ Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yangditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat:;4.

/strong>;

Tanggal 21 Maret 2017 telah order Granit untuk CostumerSINAR MULYA (PROBOLINGGO) dengan No faktur/voucher INV17GRK0256 dengan nilai tagihan Rp 5.616.000, selanjutnya keluarinvoice dan surat jalan No 053/MAD/GRNT/III/L7 tanggal 22 Maret2017 dan tagihanya tidak disetorkan sama sekali, dan alamatcostumer tidak ditemukan.8.

Tanggal 21 Maret 2017 telah order Granit untuk CostumerSINAR MULYA (PROBOLINGGO) dengan No faktur/voucher INV17GRK0256 dengan nilai tagihan Rp 5.616.000, selanjutnya keluarinvoice dan surat jalan No 053/MAD/GRNT/III/17 tanggal 22 Maret2017 dan tagihanya tidak disetorkan sama sekali,dan alamatcostumer tidak ditemukan.8.

Tanggal 21 Maret 2017 telah order Granit untuk Costumer SINARMULYA (PROBOLINGGO) dengan No faktur/voucher INV17GRK0256dengan nilai tagihan Rp 5.616.000, selanjutnya keluar invoice dan suratjalan No 053/MAD/GRNT/III/17 tanggal 22 Maret 2017 dan tagihanyatidak disetorkan sama sekali, dan alamat costumer tidak ditemukan.8.

Tanggal 21 Maret 2017 telah order Granit untuk Costumer SINAR MULYA(PROBOLINGGO) dengan No faktur/voucher INV17GRK0256 dengan nilaitagihan Rp5.616.000, selanjutnya keluar invoice dan surat jalan No053/MAD/GRNT/III/17 tanggal 22 Maret 2017 dan tagihanya tidakdisetorkan sama sekali, dan alamat costumer tidak ditemukan.8.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor S.45/SekjenKeu/2/2015,Tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pengembalian Setoran Ganti RugiTegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukankepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan(ASOHAPEKA) yang menolak memproses Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor$.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Perihal PengembalianSetoran Ganti Rugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak memproses PengembalianSetoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/20184.

Karya Budi ataspengembalian setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT/PNT) dansetoran PSDH Suplisi yang didasarkan pada Putusan MahkamahAgung RI No. 41 P/HUM/2011 tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, karena PutusanMahkamah Agung tersebut ditujukan terhadap pemegang IUPHHKHTsebagaimana telah dieksekusi oleh Kementerian Kehutanan denganterbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.

Hati Prima Agro di KecamatanAntang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi KalimantanTengah dengan luas 3.000 ha sesuai Keputusan Kepala DinasKehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur No. 522/1/651/1.08/III/2011tanggal 29 Maret 2011, sehingga pengenaan PNT/GRNT untukHalaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2015kegiatan IPK an. Termohon Kasasi tidak termasuk yang dibatalkandalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 (vide buktiT4);e.

Bahwa pengenaan GRNT/PNT tidak hanya diberlakukan kepadaTermohon Kasasi saja tetapi kepada seluruh pemegang IPK laindalam rangka penyiapan lahan pada perkebunan antara lain PT.Triomas Forestry Development Indonesia yang berada di ProvinsiRiau;f.

P.14/MenhutIl/2011 tentang Izin PemanfaatanKayu;Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhutll/2011 (vide bukti T6) diatur bahwa penerbitan SPPGR didasarkan pada harga patokan yang ditetapkan oleh MenteriPerdagangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka kepada Termohon Kasasiselaku pemegang IPK telah dikenakan PNT/GRNT sebesar Rp.1.655.536.003,22 dan telah dibayarkan;Atas dasar halhal tersebut di atas, maka permohonan pengembaliansetoran GRNT/PNT an. UD.

Karya Budi (vide bukti T9),bahwa permohonan pengembalian setoran GRNT/PNT dan setoranPSDH Suplisi tidak dapat diproses lebih lanju;.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan surat PemohonKasasi No.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/MDAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, dengan adanyaharga patokan nilai kayu yang baru masih terdapat kekurangan bayarPSDH dan GRNT/PNT, sehingga Penggugat dikenakan PSDH Suplisisebesar Rp. 644.732.014,00 ; Halaman 37 dari 100 halaman, Putusan Nomor 45/G/2014/PTUNJKT3838g.

Atas dasar halhal tersebut di atas, maka permohonan pengembaliansetoran GRNT/PNT dan setoran PSDH Suplisi an. UD. Karya Budi selakupemegang IPK dengan didasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 41 P/Hum/2011 tanggal 9 Februari 2012 tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, karena Putusan Mahkamah Agungtersebut ditujukan terhadap pemegang IUPHHKHT dan pelaksanaanputusan tersebut telah dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan denganmenerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas adalah pembatalanpasalpasal khusus terkait pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untukpenyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman (IUPHHKHT), sedangkan ketentuan pengenaan GRNT/PNT terhadap pemegang IPKdalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/MenhutII/2011, yaitu pasal18, Pasal 33, dan Pasal 34 tidak dibatalkan dan masih tetap berlaku ;Cc.Berdasarkan hal tersebut huruf b di atas, dan oleh karena UD.

HatiPrima Agro di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten KotawaringinTimur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 3.000 ha, maka terhadap UD.Karya Budi tetap dikenakan pungutan GRNT/PNT ;Bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Tergugat telah : 1) Mengubah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/MenhutII/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Peraturan Menteri KehutananNo. P.20/MenhutII/2013 ; 2) Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No.

Terkait GRNT/PNT sebesar Rp. 1.655.536.003,22 yang telahdisetorkan kepada Kas Negara, Penggugat tidak pernah mengajukanpembatalan ke PTUN Palangkaraya ; Halaman 45 dari 100 halaman, Putusan Nomor 45/G/2014/PTUNJKT4646Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Putusan PTUN Palangkarayatersebut di atas, tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntutpengembalian PSDH Suplisi dan GRNT/PNT yang telah disetor ke KasNegara.

Barut danmemberikan keterangan sebagai Ahli.Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan atas kayu yangdiangkut oleh Terdakwa tersebut diambil dan dicatat dalam PerhitunganKerugian Negara DPKG Nomor : 14/KGS/DISHUTBUN/III/VI/2015tanggal 19 Juni 2015 dengan hasil sebagai berikut :PSDH :Kelompok jenis meranti dengan volume 4,232 M3 x 76.000 x 2 = Rp. 664.996,DR:Kelompok jenis meranti dengan volume 4,232 M3 x US$ 16,5 x 2 = US$ 140,03dengan asumsi US$ 1 =Rp. 13.400,, maka jumlahnya Rp. 1.876.343,,GRNT

x US$ 16,5 x 2 = US$ 140,03dengan asumsi US$ 1 =Rp. 13.400,, maka jumlahnya Rp. 1.876.343,,GRNT :Kelompok jenis meranti dengan volume 4,232 M?

Rp. 664.996,, , DR sebesar Rp. 1.876.343, danGRNT sebesar 6.449.664dengan jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.8.970.973,;e Bahwa cara Ahli menentukan kerugian Negara tersebut adalah denganperhitungan :PSDH :Kelompok jenis meranti dengan volume 4,232 M3 x 76.000 x 2 = Rp. 664.996,DR:Kelompok jenis meranti dengan volume 4,232 M3 x US$ 16,5 x 2 = US$ 140,03dengan asumsi US$ 1 =Rp. 13.400,, maka jumlahnya Rp. 1.876.343,,GRNT :Kelompok jenis meranti dengan volume 4,232 M3x Rp. 760.000, x 2 = Rp.6.449.664

Sahnya Hasil Hutan (FAKO);e Bahwa benar berdasarkan pengujian terhadap kayu tersebut dapat diambilkesimpulan jika kayu yang telah diperiksa tersebut merupakan kayu jenis ulin /kelompok kayu jenis lainnya;e Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan atas kayu yangdiangkut oleh Terdakwa tersebut diambil dan dicatat dalam PenghitunganKerugian Negara DPKG Nomor : 02/KGS/DISHUTBUN/II/II/2015 tanggal26 Februari 2015 dapat disimpulkan bahwa Kerugian Negara akibat tidakterbayarnya PSDH, DR dan GRNT

Kalimantan Selatan;Menimbang bahwaberdasarkan pengujian terhadap kayu tersebut dapatdiambil kesimpulan jika kayu yang telah diperiksa tersebut merupakan kayu jenis ulin /kelompok kayu jenis lainnya;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan atas kayuyang diangkut oleh Terdakwa tersebut diambil dan dicatat dalam PenghitunganKerugian Negara DPKG Nomor : 02/KGS/DISHUTBUN/IIT/II/2015 tanggal 26Februari 2015 dapat disimpulkan bahwa Kerugian Negara akibat tidak terbayarnyaPSDH, DR dan GRNT

Maret 2015 dapat disimpulkan bahwa Kerugian Negara akibat tidakterbayarnya PSDH, DR dan GRNT adalah sejumlah Rp15.469.248,00 (limabelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapanrupiah);Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapidengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari perijinan yang sah dari pihakyang berwenang hal tersebut jelas melanggar Undangundang RepublikIndonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan

hargaRp9.800.000,00 (sembilan juta delapam ratus ribu rupiah);Menimbang bahwaberdasarkan pengujian terhadap kayu tersebut dapatdiambil kesimpulan jika kayu yang telah diperiksa tersebut merupakan kayu jenis indah/ ulin;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan atas kayuyang diangkut oleh Terdakwa tersebut diambil dan dicatat dalam PenghitunganKerugian Negara DPKG Nomor : 04/KGS/DISHUTBUN/III/II/2015 tanggal 13 Maret2015 dapat disimpulkan bahwa Kerugian Negara akibat tidak terbayarnya PSDH, DRdan GRNT

.= 231,552.GRNT: 0,4800.m3x Rp 1.200.000 x2. = 1.152.000.Kerugian Negara RI =PSDH +DR+ GRNT = Rp.115.200. + Rp.231552.+ Rp1.152.000.

P.14/Menhutl/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu, yang dalam Pasal 18 ayat (1)mengatur bahwa terhadap pemegang IPK wajib membayarPenggantian Nilai Tegakan IPK.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.12/MDAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk PenghitunganProvisi Sumber Daya Hutan, dengan adanya harga patokannilai kayu yang baru masih terdapat kekurangan bayarGRNT/PNT, sehingga Penggugat dikenakan GRNT/PNTSuplisi sebesar Rp. 943.798.618,21PT.

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 41P/HUM/2011 danPutusan Mahkamah Agung RI No. 57P/HUM/2013 tersebut diatas adalah pembatalan pasalpasal khusus terkait pemegangZin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk penyiapan lahan dalamrangka pembangunan hutan~= tanaman = (IUPHHKHT),sedangkan IPK selain kegiatan penyiapan lahan dalam rangkapembangunan hutan tanaman (IUPHHKHT) masih dikenakanHalaman 62 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKTketentuan pengenaan GRNT/PNT yaitu Pasal 18, Pasal 33,dan Pasal 34 Peraturan

Borneo Bhakti Sejahtera diKecamatan Long Bangun, Kabupaten Kutai Barat, ProvinsiKalimantan Timur, yang berdasarkan PutusanPutusanMahkamah Agung RI tidak diperintahkan untukdibatalkan/dicabut pemberlakuannya, maka terhadapPenggugat tetap dikenakan pungutan GRNT/PNT.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yangmengkaitkan permohonannya dengan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 dan57P/HUM/2013 adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanyaharus ditolak.Terhadap

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 jo.Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 tentang Tarif atasJenis PNBP yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan danPerkebunan.Bahwa selain Pasal yang diputus oleh Mahkamah Agung RI dalamPutusan No. 62P/HUM/2013 adalah tetap berlaku dan putusantersebut hanya berlaku terhadap Hak Guna Usaha yang berlakudan melekat sebagai IPK, sedangkan ketentuanketentuanpengenaan GRNT/PNT terhadap pemegang IPK yang bukanmerupakan pemegang HGU sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri

angkut;e Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis balau sudah sebanyak 4 (empat) kalidengan hari yang berbeda;e Bahwa (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor plat KH 8855 EPyang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jenis balau tersebut adalahmilik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dengan atas nama bapak Terdakwasecara kredit dan belum lunas sampai sekarang;e Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalahe PSDH: (0,7680xRp.73.000,)x2 = Rp.112.128.e DR: (0,7680x16,5)x2 = US$ 25,344e GRNT

PUTUSANNomor 216/Pdt.G/2020/PA.SrySo grnt.

. = Rp120.000,DR : 0,5000 M3 x US$ 18,00 x 2 = US$ 18,00= Rp234.000,GRNT : 0,5000 M3 x Rp1.200.000 x2 = Rp1.200.000,Kerugian Negara RI =PSDH + DR + GRNTRp120.000, + Rp234.000, + Rp1.200.000,Rp1.554.000,00 (satu juta lima ratus limapuluh empat ribu rupiah)Keterangan : Asumsi US$ 1 = Rp.13.000, (kurs tanggal 10 April 2015);e Bahwa sepengetahuan ahli, Total Kerugian Negara RI sebesar Rp1.554.000,00(satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

J~~nnannnnnm annem nnnDalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : IST/DPP/GRNT/VII/2012 tertanggal 4 Juli 2012 memberi kuasa1. Prof. DR. Yusril Inza Mahendra, SH 52. DR. Maqdir Ismail, SH, LLM ;3: Hj. Kartika Yosodiningrat, SH, LLM jess2=2anssseneceeencncsscmerencnnesee4. H. Hermansyah Dulaimi, SH ;5. H. Radhitya Yosodiningrat, SH ;2nn nnn nnn enna6.

Sedangkan yang mengetahuijumlah kerugiannya adalah Seksi Perlindungan, Pengamanan hutan,KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat yang khususS menanganimasalah Propinsi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) dan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT); Bahwa Untuk memperoleh SKSHHK, Nota angkutan atau NotaPerusahaan tidak bisa diajukan oleh Perorangan yang tidakmempunyai Perijinan maupun Badan Hukum namun Surat AngkutanLelang (SAL) bisa di peroleh Perorangan untuk menyertai kayu yangdiangkut; Ahli menjelaskan

(Bukti T4);Fotokopi Surat Kepala Biro Keuangan Nomor:ND.114/ROKEU/IPN/Keu. 1/4/2017 tanggal 3 April 2017, Hal: DataPenerimaan PNBP GRNT/PNT Tahun 20102016.(Bukti T5);Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 614/PAN/VII/2012,tanggal 6 Juli 2012.

Dwi Mitra tidak pernah Pengusaha lainmenunda dan meminta untuk dibatalkan SPP ;Bahwa benar sejak tanggal 01 Februari 2012 bertugas sebagai KepalaBidang pada Dinas Kehutanan;Bahwa benar sejak tahun 2012 proses pembayaran PNT sama yangberbeda hanya formatnya saja dulu GRNT (Ganti Rugi Tegakan) danjadi satu sekarang sudah terpisah;Bahwa benar tugas saksi hanya mendisposisikan;Bahwa benar yang melakukan pembayaran PNT adalah Perusahaanyang kena aturan yang harus membayar PNT;Bahwa benar Perusahaan yang