H.KASMUDDIN, SH (P) VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA (T)

H.KASMUDDIN, SH (P) VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA (T)

Putusan Nomor 5/B/2018/PTTUN Mks.TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama H.KASMUDDIN;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, memulinkan hak,mengembalikan status dan harkat martabat Penggugat seperti kKeadaansemula;5.

Putusan Nomor 5/B/2018/PTTUN Mks.Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama H.Kasmuddin;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Tenggara Nomor : Kep/136/IV/2017, tanggal 25 April 2017Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama H. Kasmuddin;4.

disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokoksengketa tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut;e Bahwa yang menjadi obyekobyek sengketa dalam perkara ini, dan olehPenggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : KEPUTUSANKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA NomorKep/136/IV/2017 tanggal 25 April 2017 TENTANG PEMBERHENTIANTIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama H.KASMUDDIN

Dan bukan tentang Putusan Sidang Komisi KodeEtik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP / 02/XII/2016 / KKEP, tanggal 28Desember 2016, yang telah menjatunkan Putusannya terhadap H.Kasmuddin, SH;Bahwa dari segi kKewenangan dalam penerbitan obyek sengketa yangberupa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESITENGGARA Nomor: Kep/136/IV/2017 tanggal 25 April 2017 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atasnama H. KASMUDDIN, bahwa Penggugat H.

selanjutnya keputusan obyek sengketa tersebuttelah diberitahukan kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat dalammenerbitkan Surat Keputusan TUN telah melalui serangkaian proses secarabertahap yang dilakukan secara prosedural sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, berdasarkan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Surat Keputusan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004;Bahwa dari segi substasi telah disebutkan dalam obyek sengketa H.KASMUDDIN

Bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Desember1998, Penggugat membeli dari H.Kasmuddin Makkasausecara dibawah tangan berdasarkan surat keterangan jualbeli tanah perumahan, dengan ukuran 20 (lebar) x 50(Panjang) M2 (meter persegi) yang terletak di Jalan PorosTrans Sulawesi dahulu Desa Pasangkayu, sekarang berubahmenjadi Kelurahan Pasangkayu, setelah diteliti dengancermat Surat keterangan Jual Beli tertanggal 17 Desember1998 tersebut ternyata surat jual beli tersbut (bukti P1),tidak sesuai dengan

Bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Desember1998, Penggugat membeli dari H.Kasmuddin Makkasausecara dibawah tangan berdasarkan surat keterangan jualbeli tanah perumahan, dengan ukuran 20 (lebar) x 50(Panjang) M2 (meter persegi) yang terletak di Jalan PorosTrans Sulawesi dahulu Desa Pasangkayu, sekarang berubahmenjadi Kelurahan Pasangkayu, setelah diteliti dengancermat Surat keterangan Jual Beli tertanggal 17 Desember1998 tersebut ternyata surat jual beli tersbut (bukti P1),tidak sesuai dengan

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahandilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.Kasmuddin, dan dua orang saksi yang bernama: Muhammad Rafi danMuhammad Hamka dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);.