Penggugat:
Aswan Jaya Ginting
Tergugat:
HADISLANI

Penggugat dalam perkara diPTUN bukan HPKP Pimpinan Hadislani/Tergugat Konpensi dalam perkaraaquo), artinya sudah selesai perkara di PTUN Tanjungpinang jelas danterang juga tidak ada lagi pembuktian menggunakan alat bukti untuktingkat pengadilan berikutnya, apalagi Hadislani (Sebagai Penggugatdalam perkara di PTUN) adalah pemenangnya tentu tidak perlu upayahukum untuk banding bahkan sampai kasasi serta Peninjauan Kembali(PK) Hadislani (Sebagai Penggugat dalam perkara di PTUN) tidakmemerlukan pembuktian

Bahwa Penggugat Konpensi dalam gugatannya pada posita angka 3 danangka 4 jelas dan terang telah membuka menjadi nyata kesepakatanPenggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi bukan didasari keinginanTergugat Konpensi mengajukan gugatan di PTUN Tanjungpinang, tapididasari keinginan Penggugat Konpensi untuk dapat bagian darikemenangan Hadislani (Sebagai Penggugat dalam perkara di PTUNbukan HPKP Pimpinan Hadislani/Tergugat Konpensi dalam perkara aquo).Artinya ada hal yang mendasar sebab lahirnya kesepakatan

Tanjungpinang Nomor15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 (dimenangkan Hadislanisebagai Penggugat di PTUN Tanjungpinang) sudah ada sebelumkesepakatan dibuat antara Penggugat Konpensi dengan TergugatKonpensi (HPKP Pimpinan Hadislani).

Sedangkan Hadislani (sebagai Penggugat diPTUN Tanjungpinang) adalah pemenangnya, maka jelas dan terang tidakperlu lagi melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa dan secaralangsung tidak memerlukan bukti lagi karena dengan bukti di tingkatpertama saja sudah menghasilkan kemenangan;.

Bahwa posita angka 8 dan posita angka 9 Penggugat Konpensimendalilkan somasinya kepada Tergugat Konpensi (HPKP PimpinanHadislani) jelas dan terang tidak logis, karena Tergugat Konpensi (HPKPPimpinan Hadislani) tidak merasa ada kewajiban membayar sukses feekepada Penggugat Konpensi atas putusan PTUN Tanjungpinang nomor15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 yang memenangkan Hadislani(sebagai penggugat dalam perkara di PTUN Tanjungpinang),sebagaimana sudah berulangulang dijelaskan di atas, dimanakemenangan

(sebagai Penggugat dalam perkara diPTUN bukan HPKP Pimpinan Hadislani/Tergugat Konpensi dalam perkaraaquo), artinya sudah selesai perkara di PTUN Tanjungpinang jelas danterang juga tidak ada lagi pembuktian menggunakan alat bukti untuktingkat pengadilan berikutnya, apalagi Hadislani (Sebagai Penggugatdalam perkara di PTUN) adalah pemenangnya tentu tidak perlu upayahukum untuk banding bahkan sampai kasasi serta Peninjauan Kembali(PK) Hadislani (Sebagai Penggugat dalam perkara di PTUN) tidakmemerlukan

Bahwa Penggugat Konpensi dalam gugatannya pada posita angka 3dan angka 4 jelas dan terang telah membuka menjadi nyata kesepakatanPenggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi bukan didasari keinginanHalaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN BtmTergugat Konpensi mengajukan gugatan di PTUN Tanjungpinang, tapididasari keinginan Penggugat Konpensi untuk dapat bagian darikemenangan' Hadislani (sebagai Penggugat dalam perkara di PTUNbukan HPKP Pimpinan Hadislani/Tergugat Konpensi

TanjungpinangNomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 (dimenangkanHadislani sebagai Penggugat di PTUN Tanjungpinang) sudah adasebelum kesepakatan dibuat antara Penggugat Konpensi denganTergugat Konpensi (HPKP Pimpinan Hadislani).

Jadi jelas dan terangPenggugat Konpensi menegaskan sendiri dalam dalil gugatannya dimanakesepakatan antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi(HPKP Pimpinan Hadislani) tidak ada hubungan hukumnya;7.

Bahwa posita angka 8 dan posita angka 9 Penggugat Konpensimendalilkan somasinya kepada Tergugat Konpensi (HPKP PimpinanHadislani) jelas dan terang tidak logis, karena Tergugat Konpensi (HPKPPimpinan Hadislani) tidak merasa ada kewajiban membayar sukses feeHalaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN Btmkepada Penggugat Konpensi atas putusan PTUN Tanjungpinang nomor15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015 yang memenangkan Hadislani(sebagai penggugat dalam perkara di PTUN Tanjungpinang

Penggugat:
Aswan Jaya Ginting
Tergugat:
HADISLANI
Turut Tergugat:
Notaris Mursyid Hidayat SH Mkn

HADISLANI; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; PT. TIARA MANTANG;

HADISLANI mendapat Ganti rugi sebesar Rp.80.785.000,2. ASWAN JAYAGINTING Rp.80.785.000.3. AMSAR TAMIMI (Alm) Rp.57.704.000.4. ABDULMALIK (Alm) Rp.57.704.000.5. ANWAR RUDI Rp.57.704.000,6. YARSI EFENDI Rp.57.704.000.7. NURMATIAS/AMBO Rp.46.163.000.8. SANTUN SILITONGA Rp.34.622.400,9. HENIKO MASDA Rp.23.081600,Bahwa setelah PT.

Bahwa Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah SesuaiDengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor : 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015atas perkara gugatan TUN antara Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP) pimpinan Hadislani (Penggugat) dengan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebasBatam (dahulu Otorita Batam) (Tergugat I), Kepala Kantor PertanahanKotaBatam (Tergugat II) dan PT.

Nomor : 27 K/TUN/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewiysde), maka Tergugat telah mengalokasikanpenggunaan atas sebidang tanah/lahan tertentu kepada PerkumpulanPengusaha Kecil Pribumi/Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(sebelum berbadan hukum) pimpinan Hadislani atas tanah/lahanseluas 26.360 M2 terletak di Batam, Wilayah Pengembangan BatuAmpar, Sub Wilayah Pengembangan Muka Kuning, Lokasi MukaKuning Utara/Jl.

Asas Kepastian Hukum;Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan;Bahwa Tergugat telah mengalokasikan penggunaan atas sebidangtanah/lahan tertentu kepada Perkumpulan Pengusaha KecilPribumi/ Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (Sebelum berbadanhukum) pimpinan Hadislani atas tanah/lahan seluas 26.360 m2terletak di Batam, Wilayah Pengembangan Batu Ampar, SubWilayah

keluarga dantidak ada hubungan kerja; ahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya, tidak adahubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja; ahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak adahubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga; ahwa Saksi mengetahui awal mula munculnya permasalahan di PasarMelayu sejak adanya gugatan yang diajukan oleh Himpunan PengusahaHalaman 45 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIKecil Pribumi (HPKP) di bawah pimpinan Saudara Hadislani

TIARA MANTANG VS HADISLANI DAN I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinyamengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya sebagaipribadi Hadislani maupun sebagai Pimpinan Himpunan PengusahaKecil dan Pribumi (selanjutnya disingkat HPKP).

Ditemukannya Bukti Baru yang Bersifat Menentukan (Novum)Bahwa dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baruyang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28Desember 2016, sebagai berikut:PPK 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor 13/G/2014/PTUNTPI tanggal 12 Desember 2014 atasgugatan yang diajukan oleh Hadislani, Dkk.

AnmadMipon telah menyerahkan pasar beserta bangunannyakepada Pendiri Lembaga Swadaya MasyarakatHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP) yaituBapak Aswan Jaya Ginting beserta Hadislani ....

adalah pimpinan HPKPserta Gambar Penetapan Lokasi Nomor 9904868 tanggal 18November 1999 atas nama HPKP bukan LSMHPKP;Halaman 269 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017Pertimbangan tersebut dikatakan tidak berdasar hukumkarena sesuai dengan pengakuan Hadislani (TermohonPeninjauan Kembali) dalam Bukti Novum PPK01 dan AktaNomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, S.H.

Bahwa Izin Prinsip dan Gambar Penetapan Lokasi Nomor9904868 nama HPKP bukan LSMHPKP tidak membuktikanbahwa Hadislani adalah pimpinan HPKP karena sebagaimanaTermohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas bahwa sesuaidengan pengakuan Hadislani (Termohon Peninjauan Kembali)Halaman 273 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017dalam Bukti Novum PPK01 dan Akta Nomor 9 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (BuktiT.II.Int1), maka Ketua Umum LSMHPKP adalah AhmadMipon dan tidak

Penggugat:
PT TIARA MANTANG
Tergugat:
HADISLANI
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

Hadislani, bertempat tinggal di Pasar Melayu Raya Blok F No. 13 RT 002,RW 008 Kelurahan Bukit Tampayan, Kecamatan BatuAji Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasakepada Dedy Suryadi, S.H. dan kawankawan,Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak AsasiManusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAMKEPRI) yang beralamat di Jalan Gajah Mada TibanCity Square Blok A2 No. 6 Tiban Sekupang KotaBatam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;2.

TIARA MANTANG atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL)atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha KecilPribumi (LSMHPKP) yang diketuai oleh AHMAD MIPON, bukan kepadaHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi Pimpinan TERGUGAT (Hadislani);Halaman 69 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Padt.G/2018/PN Btm14.15.16.17.18.Bahwa dalam dokumen yang didalilkan oleh TERGUGAT dari mulai IzinPrinsip (IP) Nomor: 334/IP/KA/X/1999; Penetapan Lokasi (PL) Nomor:9904868; Faktur UWTO Nomor: 1399/F/PL/XII/1999; Fatwa

CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, Pasal 104 Ayat (2):Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitankeputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya ataumelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetapBahwa pada awalnya obyek Sengketa aquo sudah pernah diadili diPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Register Perkara No15/G/2014/PTUNTPI antara Hadislani

Il, Saksiadalah paman Pemohon I; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istriyang telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 15April 2019 di Desa Bintunan Kecamatan Batik Nau, KabupatenBengkulu Utara; Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Pemohon Ilmelaksanakan akad nikah; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon danPemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kanedibin Tahyudin; Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Pemohon IIadalah Khaidir bin Hadislani

yang pokoknya sebagai berikut; Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karenasaksi adalah paman Pemohon ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istriyang telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 15April 2019; Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Pemohon II menikah; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon danPemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kanedi binTahyudin; Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Pemohon IIadalah Khaidir bin Hadislani

TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;

HADISLANI, jabatan Pimpinan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;2. MALHADI, jabatan Sekertaris Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP), tempat tinggal sekarang di Batam;Halaman 2 dari 274 halaman.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGATa.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinyamengajukan gugatan tata usaha negara dalam kapasitasnya sebagaipribadi Hadislani maupun sebagai Pimpinan Himpunan PengusahaKecil dan Pribumi (selanjutnya disingkat HPKP).

Yang dipersengketakan adalah mengenai Sengketa KepengurusanHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) antara Hadislani(Penggugat Asal/Termohon Kasasi 1) dengan Ahmad Mipon(Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi II);2.

Tiara Mantang;Bahwa berarti Hadislani (Penggugat Asal/Termohon Kasasi ) sudahmengetahui adanya kerjasama antara HPKP dengan PT TiaraMantang, bukan di tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimanadidalilkannya pada gugatannya;Bahwa Hadislani (Penggugat Asal/Termohon Kasasi ) juga telahmengetahui adanya gugatan antara Lembaga Swadaya MasyarakatHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSMHPKP) melawan PT. TiaraMantang yang terregister di Pengadilan Negeri Batam Nomor56/Pdt.G/2008/PN.BTM tanggal 01 Juli 2008.

Hal ini berarti Hadislani(Penggugat Asal/Termohon Kasasi ) telah mengetahui jauhjauh harisebelum tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana didalilkannya padagugatannya;Bahwa karena Hadislani (Penggugat Asal/Termohon Kasasi ) telahmengetahui jauhjauh hari sebelum 14 Oktober 2014, maka dalil dalamgugatannya tersebut yang mengetahui adanya objek perkara padatanggal 14 Oktober 2015 adalah tidak sesuai dengan fakta atau gugurdengan sendirinya.

RUM HADISLANI dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara inie Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasadiancam, dipaksa ataupun ditekan;e Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yangsebenarbenarnya;e Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas namasaksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan(saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar

Unsur Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan oranglain ; Menimbang, bahwa tentang unsur kedua mengambil sesuatu barang,pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ketempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalahsuatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksiRAHMAT KURNIAWAN bin ZAINAL ABIDIN, saksi RAHMI YULIANI binti M.RUM HADISLANI, serta YANUAR

Pembanding/Tergugat III : PT.TIARA MANTANG (AHMAD MIPON sebagai DIREKTUR)
Terbanding/Penggugat : HADISLANI
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

HADISLANI, tanggal 29 Juni 2020 yang diajukan oleh Sdr. AHMAD MIPON kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kota Batam;

73) 1 (Satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Balasan Perihal : Penjelasan terkait Ormas HPKP dengan Nomor : 114 / Kesbangpol / KSBA / VI / 2020, tanggal 30 Juni 2020 yang diajukan oleh Sdr.