Sebelumdihibahkan kepada Penggugat tahun 1956 berdasarkan Hibahan Nomor129 dibuat di hadapan Mr.

(bukti Pl) maupun dalam posita gugatanangka 3, sudah jelas akta hibahan tesebut adalah hibahan bersyarat yaituapabila mendapat izin dari pihak yang berwajib ;Hal. 15 dari 23 hal.

Menafsirkan Hibahan Nomor 129 tanggal 27 Juni 1956 (bukti PI) sebagaihibah bersyarat ;b.

Berdasarkan petunjuktersebut, maka pada tahun 2001 Penggugat mengajukan permohonan izin kePengadilan Negeri Surabaya dan terbitlah Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor : 875/Pdt.P/2001/PN.Sby tanggal 17 September 2001 (buktiP7) ;Bahwa, penetapan tersebut bukan penetapan yang melahirkan hak atastanah obyek sengketa karena hak atas tanah obyek sengketa diperolehPenggugat berdasarkan Hibahan Nomor 129 tanggal 27 Juni 1956 (bukti Pl).Ada tidaknya penetapan tersebut, Hibahan Nomor 129 tanggal 27

No. 550 PK/Pdt/2010Bahwa, Hibahan Nomor 129 tanggal 27 Juni 1956 (bukti Pl) tetap berlaku sahsejak dibuatkan, karena selain memenuhi syarat sahnya hibah dan juga pihakpemberi hibah tidak mempermasalahkan hibah tersebut. Dengan demikiansebelum ada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 875/Pdt.P/2001/PN.Sby tanggal 17 September 2001 (bukti P7), Hibahan tersebut telah berlakusah.

IA, Rt 005/01, Kelurahan Pinang Ranti, KecamatanMakassar, Jakarta Timur, berdasarkan akta hibahan rumah tinggal No.5,Tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT. SUBANDIPARTO, SH, MBA, Notaris Jakarta;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali ; Subagyo Saleh,Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama; yang menyatakan atas tanahyang terletak di Jl. SMA 48 No. IA Rt. 005/01, Kelurahan Pinang RantiKecamatan Makasar, Jakarta Timur, sebagai pemiliknya adalah Ny. LellyMilasari dan Nn.

Rosa Ambarsari (Pelawan danPelawan Il) dengan iktikad tidak baik telah membuat Akta hibahan rumahtinggal No. 5 Tanggal 30 Januari 2006, yang di buat dihadapan SubandiParto SH,MBA, untuk menghindari jaminan hutang dari Tamtama Adikepada Subagyo Saleh atas Perkara No. 75/ Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim;Bahwa Akita hibahan rumah tinggal No. 5, tanggal 30 Januari 2006,merupakan akta hibahan yang dibuat secara Notaris dan tidak dibuatberdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T), Karena NotarisSubandi

No. 302 PK/Pdt/201211.12.Jakarta, No. 303/09/HT/PT/2007, Tanggal 3 Maret 2007, sehingga aktahibah tersebut jika dikaitkan dengan Sita Jaminan dalam Perkara No.75/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim, maka akta hibahan rumah tersebut merupakanakta hibahan berisikan pemindahan hak yang purapura, akta hibahan akalakalan, Karena tidak dapat dijadikan untuk prosedur balik nama diKantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur.

Akta hibahan dimaksudhanya berkekuatan hukum sebagai akta Otentik, jika hanya antaraPelawan dan pelawan Il berperkara dengan Terlawan Il, tetapi kepadaPihak ketiga (Terlawan ) tidak berlaku sama sekali;Bahwa menurut Pemohon semestinya, sepatutnya dan aturan hukum yangmengatur apabila dilakukan pemindahan hak atas tanah yang sudahbersertifikat harus dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(P.P.A.T) berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No 37 tahun 1988 tentang

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 1979, Tuan OEYANTORAHARDJO (Almarhum, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12Mei 2004) bersama dengan Tergugat , yang mana keduanya adalahSuami Istri, telah menghibahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat II(sebanyak 4 orang) selaku Para Penerima Hibah, sebagaimana AKTANOTARIS "HIBAHAN" Nomor : 36 tertanggal 26 Juli 1979 yang dibuatoleh dan dihadapan Notaris Raden Kosasih Ateng Sachri seorang WakilNotaris Sementara di Purwakarta, masingmasing %4 (satu perempat

Rahardjo, berdasarkan Pasal 1 dan 2 Akta Hibah tersebutyang berbunyi:Pasal 1:"apa yang dihibahkan dengan akte ini pada tanggal hari iniberpindah ke tangannya yang menerima hibahan dan segalakeuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengannyamulai tanggal hari ini pula menjadi miliknya atau dipikul oleh yangmenerima hibahan."

;Pasal 2 :"apa yang dihibahkan dengan ini berpindah ke tangannya yangmenerima hibahan dengan nyata pada tanggal hari ini dan mengenaikeadaan itu yang menerima hibahan dikemudian hari tidak akanmengajukan tuntutan atau tagihan apapun juga."

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Sah dan Mengikat AKTA NOTARIS "HIBAHAN"Nomor : 36 tertanggal 26 Juli 1979 yang dibuat oleh dan dihadapanNotaris Raden Kosasih Ateng Sachri;3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adalahpemilik yang sah serta berhak penuh masingmasing % (Satu perempat)bagian yang sama besarnya atas ;d. a.

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;Be 2s Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris " Hibahan" No. 36tertanggal 26 Juli 1979 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris RadenKosasih Ateng Sachri;3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adalahpemilik yang sah serta berhak penuh masingmasing % (Satu perempat)bagian yang sama besarnya atas ;d. a.

Menyatakan Akta hibah No. 23, tanggal 23 September 2006, yang dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, S.H. dan Akta hibahan No.7 tanggal 26 September 2006, yang dibuat oleh Notaris Marijke Rooselien Sopaheluwakan, S.H., Batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4.

berdasarkan Akta Hibahan No. 26, tanggal23 Agusutus 2006, dibuat di Jakarta di hadapan Notaris Makmur Tridharma, SH.(Bukti P1) dan Akta Hibahan Nomor 7, tanggal 26 September 2006 dibuat diJakarta di hadapan Notaris Marijke Rooselien Sopaheluwakon, SH.

AKTA HIBAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN ADALAH PENYELUNDUPAN HUKUM8 Bahwa Penggugat yang mengakungaku sebagai pemilik tanah danbangunan dimaksud berdasarkan : e Akta hibahan No. 23, tanggal 23 September 2006, yang dibuat olehNotaris Makmur Tridharma, S.H; e Akta hibahan No.7 tanggal 26 September 2006, yang dibuat olehNotaris Marijke Rooselien Sopaheluwakan, S.H;Kedua akta tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

Oleh karenanya Aktahibahan No. 23, tanggal 23 September 2006, yang20dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, S.H., danAkta hibahan No.7 tanggal 26 September 2006,yang dibuat oleh Notaris Marijke RooselienSopaheluwakan, S.H., dinyatakan batal dan / atautidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa pihakpihak yang menempati objek yangterletak di Jin.

Makmur Tridharma,S.H. dan Marijke Rooselien Sopaheluwakan, S.H., keduanya merupakanNotaris yang telah membuat akta hibahan No. 23, tanggal 23 September2006 dan akta hibahan No.7 tanggal 26 September 2006, tidak diajukansebagai pihakpihak dalam perkara aquo dimana mereka terlibatlangsung dalam peralihan hak tersebut; e Bahwa pihak lainnya yang tidak dilibatkan adalah ADANGSURAHMAN yang memiliki hubungan keluarga dengan Bapak ErwinBaharuddin (Ketua Umum KONI DKI Jakarta periode 19741984) danSAMIO yang

berdasarkan Akta Hibahan No. 26, tanggal 23 Agustus 2006, dibuat diJakarta di hadapan Notaris Makmur Tridharma, SH. (Bukti P1) dan AktaHibahan Nomor 7, tanggal 26 September 2006 dibuat di Jakarta dihadapan Notaris Marijke Rooselien Sopaheluwakon, SH.

Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008tanggal 31 Desember 2008 tentang Badanbadan dan Orang Pribadi yangmenjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta, Hibah, Bantuan atauSumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan diaturbahwa pengecualian harta hibahan, bantuan atau sumbangan dari Objek PajakPenghasilan berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan atau sumbangantidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan kepemilikan

Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013Bahwa menurut Pemohon Banding, Peneliti Keberatan/Penelaah Keberatan/Pemeriksa Pajak telah salah dalam menginterpretasikan Pasal 4 ayat 1 huruf dangka 4 dan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UndangUndang No. 7 Tahun 1983jo UndangUndang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yangdigunakan sebagai dasar atas koreksi tersebut di atas;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UndangUndang PPh diatas, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah harta hibahan

atausumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dariobjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (8) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan, karenayang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalahantara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) danTuan B Junior (anak);Halaman 35 dari 67 halaman.

dari Tuan B (ayah) maka bantuan atausumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dariHalaman 48 dari 67 halaman.

dari Tuan B (ayah) maka bantuan atausumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari objekHalaman 62 dari 67 halaman.

Notaris di Bandungyang isinya menghibah wasiatkan seluruh harta yang dimilikinya baikyang sekarang maupun dikemudian hari menjadi miliknya, baik hartabergerak maupun tidak bergerak kepada :(1) SULISTYANI SETYOWATI selaku istri (Penggugat ) ;(2) EKO BUDIMAN LIONGGAWAN selaku anak pertama (Penggugat );(3) DEJAN SETIAWAN LIONGGOWAN selaku anak kedua (Penggugat ) ;Menyatakan hukum Aktaakta yang dibuat oleh Notaris tidak berlaku danbatal demi hukum yaitu yang berupa :(3) Akta Hibahan & Penglepasan Hak

Halaman 3, angka 7 Gugatan aquo, mendalilkan Turut Tergugat telah mengeluarkan Akta Hibahan dan Pelepasan Hak No. 27tanggal 15 Agustus 1974, Notaris LIEN TANUDIRJA. SH selakuNotaris di Bandung dst......;c. Halaman 3, angka 6, Gugatan aquo, mendalilkan Turut Tergugat pada tanggal 11 Desember 1974, telah mengeluarkan AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1946/L tertanggal 11Desember 1974, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan LIENTANUDIRDJA, SH Notaris di Bandung dst.....;d.

Halaman 4, angka 17, Gugatan aquo, mendalilkan Turut Tergugat Patut diduga Melanggar Azasazas Umum Pemerintahan yangbaik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehatihatiansehingga patut untuk dihukum dengan membatalkan aktaaktayang telah dibuat dan aktaakta yang telah diterbitkan olehTURUT TERGUGAT I, yaitu Akta Nomor :(1) Akta Hibahan dan Pelepasan Hak No. 27 tanggal 15 Agustus1974, Notaris LIEN TANUDIRJA.

Bahwa TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGELUARKANAKTA, seperti yang didalilkan pada Halaman 3, angka 7 Gugatanaquo, yaitu : Akta Hibahan dan Pelepasan Hak No. 27 tanggal 15Agustus 1974, Notaris LIEN TANUDIRJA. SH selaku Notaris diBandung dst......;. Bahwa TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGELUARKANAKTA, seperti yang didalilkan pada Halaman 3, angka 8, Gugatanaquo, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1946/LHalaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/PDT.G/2016/PN.

Akta Hibahan dan Pelepasan Hak No. 27 tanggal 15 Agustus1974, Notaris LIEN TANUDIRJA. SH selaku Notaris diBandung;Halaman 22 dan 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/PDT.G/2016/PN. Bdg.2)b. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1946/L tertanggal11 Desember 1974, yang dibuat dan ditandatangani dihadapanLIEN TANUDIRDJA, SH Notaris di Bandung;c. Surat Kuasa No. 25 tertanggal 11 Desember 1974 yangdibuat dihadapan LIEN TANUDIRJA.

/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tersebuttelah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti yangsekarang menjadi Para Penggugat dan Para Tergugat, demikian pula denganPara Tergugat/Para Terbanding dalam menyampaikan dalil bantahannya telahmengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan alat bukti T.1 ternyata intinyasama meski beda tanggal, bulan dan tahun yakni fotokopi Surat KeteranganPemberian (Hibahan

No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTRtersebut karena isinya sama meski beda tanggal dapat dimaknai bahwakedua belah pihak saling mengakui sebagai kebenaran faktanya walaupunmenurut Para Penggugat surat bukti itu harus ditolak karena pembuatannyatanpa melalui persetujuan para ahli waris lainnya, sedangkan bagi ParaTergugat surat bukti tersebut menjadi dasar bantahan mengapa obyeksengketa tersebut ada dalam penguasaan mereka karena berasal dari orangtuamereka;Menimbang, bahwa Surat Keterangan pemberian (hibahan

No. 77/Pdt.G/2021/PTA.MTRkarena hibah atau sudah dibagi waris tetapi selain tanah sawah tidak ada hartayang lain, jadilan keterangan dua orang saksi tersebut berbeda, pada hal saatini kedua belah pihak sedang berselisin soal Pemberian Hibahan dan SuratPerdamaian dari Amaq Setirah kepada anakanaknya atas dasar bukti suratyang ditandai dengan bukti P.2, bukti T.1 dan T.2, oleh karena itu.

Bahwa objek perkara tersebut dahulunya termasuk sawahsawah yanglainnya sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan angka 4(empat), berasal dari hibahan Si Gamuk Glr. Nangkodo (lalilaki/almarhum)kepada si Tara (pr/almarnum) dan kepada Penggugat, dimana si Tara(pr/almarhum) adalah merupakan anak adik kandung dari Si Gamuk Gr.Nangkodo yang bernama Duaman Bgd.

PengadilanNegeri Pariaman dapat memberikan putusan lebih dahulu sekalipun adabanding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan milik Penggugat bersamasama dengan Si Tara (pr/almarhumah), dimana si Tara (pr/almarhum) saattidak mempunyai anak sama sekali yang diperdapat dari hibahan

Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan milik Penggugat bersamasama dengan si Tara (pr/almarhumah), dimana si Tara (pr/almarhum) tidakmempunyai anak sama sekali yang diperdapat dari hibahan Si Gamuk GelarNangkodo (lalilaki/almarhum) kepada si Tara (pr/almarhum) dan Penggugatsesuai dengan surat hibah bertulisan Arab Melayu bertanggal 6 September 1951;3.

atassementara sebagian lagi adalah menjadi hak Dalima, Maran dan Saidanyang letaknya berseberangan atau berhadaphadapan dengan tanah objekperkara karena sekarang dibatasi oleh jalan, Pemohon Kasasi sangat tidakmengerti apa pertimbangan ini dicantumkan jika Judex Facti masih jugamemutuskan dalam amarnya mengenai: Menyatakan objek perkara adalahsah merupakan milik Penggugat bersamasama dengan Si Tara(pr/almarhumah), dimana Si Tara (pr/almarhumah) tidak mempunyai anaksama sekali yang diperdapat dari hibahan

sebidang tanah kintalseluas 456 m2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) bersama satu BangunanRumah Semi Permanen berukuran (9 x 6 m2) yang terletak diatas tanah kintal adalahpeninggalan dari Opa PARA PENGGUGAT yang bernama TJIA TIONG HIEN (Alm)dan Oma yang bernama THIO HONG NIO (Alm) dan Para Penguggat 1, 2, 3 dan Tanteyang bernama TJIA SOEI HOA dengan secara diamdiam tanpasepengetahuan/persetujuan ahliwaris lain Para Penggugat 1, 2, dan 3 dan kemudianTante TJIA SOEI HOA memberikan Surat Hibahan

Perp 159 Surat Ukur No. 32 Pinaesaan 2002 Para Penggugat OEISIOK HOA sangat dikejutkan dengan Surat Hibahan No. 57/1978 pada tanggal 25Pebruari 1978 telah dibuatkan/dikeluarkan Surat Hibahan secara diamdiam olehNotaris ADRIAN JIMMIE TUMONGGOR, SH dari TJIA SOEI HOA untuk anaknyabernama JANTY NISHINO (Anak T JIA SOEI HOA) yang terletak di Desa/KelurahanPinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado tanpa sepengetahuan PARAPENGGUGAT 1, 2 dan 3 selanjutnya disebut objek sengketa ;5.

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado dariTjia Soei Hoa tertanggal 26 April 1980 ;: Salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 1 Juni 1981 dalamperkara antara Tjia Sian Ho, dkk dengan Tjia Djok Tjio ;: Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2878 K/Sip/1981 antara Tjia DjokTjio dengan Tjia Sian Ho, Tjia Soei Loan dan Tjia Soei Tien tanggal 27Pebruari 1982;: Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 121/Perd/P K/Sip/1983 antara TjiaDjok Tjio dengan Tjia Sian Ho, dkk tanggal 29 Nopember 1984 ;: Surat Hibahan

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhun TJIA TIONG HIEN dan AlmarhumahTHIO HONG NIO yang menempati tanah hak sewa dari Klenteng Toapekong Manado seluas456 M2 ;Bahwa kemudian tanpa persetujuan ahli waris lainnya (termasuk Para Penggugat), Tante ParaPenggugat yang bernama TJIA SOEI HOA memberikan Surat Hibahan kepada anaknya yangbernama JANTI NISHINO berupa sebahagian tanah dari hak sewa seluas 330 M2, denganSurat Hibahan No. 57 Tahun 1978 tertanggal 25 Pebruari 1978 dihadapan Notaris

Hal. 17berdasarkan Akta HIBAHAN TANAH No. 99 tertanggal 24 April 1996,yang dibuat dihadapan CHOLIDI, Sarjana Hukum, Notaris di Pringsewu13.Bahwa setelah melihat dasar pembuatan Sertipikat atas nama ELLAFADILLA, adalah berdasarkan Akta HIBAHAN TANAH No. 99tertanggal 24 April 1996, yang dibuat dihadapan CHOLIDI, SarjanaHukum, Notaris di Pringsewu, maka dengan demikian telah terbukti :1.

ELLA FADILLA, sesuaidengan Akta HIBAHAN TANAH No. 99 tanggal 24 April 1996dibuat dihadapan Cholidi, SH., Notaris di Pringsewu ; 2.

Bahwa Akta HIBAHAN TANAH No. 99 tertanggal 24 April 1996, yangdibuat dihadapan CHOLIDI, Sarjana Hukum, Notaris di Pringsewuadalah cacat hukum, karena bidang tanah yang dihibahkan tersebutbukan lagi hak miliknya Tuan ISKANDAR TAUFIK, dan berdasarkanParaturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, Notaris CHOLIDI, SH. tidak berwenang membuat aktaperalihan tanah di Wilayah Bandar Lampung, demikian sebagaimanadiamanahkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran

RIBUT RIYANTO, padahal Surat bukti peralihannyaberdasarkan Akta HIBAHAN TANAH No. 99 tertanggal 24 April1996, yang dibuat dihadapan CHOLIDI, Sarjana Hukum, Notaris diPringsewu, tidak dibuat sesuai ketentuan peraturan perundanganyang berlaku.

perundangundangan yang berlaku;(Penjelasan angka 6 Pasal 3 UndangUndang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusidan Nepotisme) ; Bahwa akan tetapi Tergugat telah mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara berupa SertipikatSertipikat tersebut tidakmenujukkan suatu keahlian, karena Sertipikat tersebut diterbitkandiatas tanah milik Penggugat yang telah lama diajukan permohonanpembuatan Sertipikatnya, disisi lain Sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan Akta HIBAHAN

Akan tetapidalam kenyataannya, Para Terbandingmemaksakan kehendaknya untukmengambil barang hibahan tersebutsebelum Pembanding meninggal duniadan senyatanya juga tidak taat(durhaka) kepada Pembanding, sehinggaberalasan hukum bahwa pembatalanhibah ini diajukan ;.

Bahwa kendatipun dalam Akta Hibahtercantum nama Para Terbandingsebagai penerima hibah dan telahdiperoleh Sertifikat masing masingatas nama Terbanding 1 dan Terbanding2 bukanlah berarti bahwa dengan sertamerta Akta Hibah dan Sertifikattersebut dianggap se bagai telahadanya bukti penyerahan baranghibahan dari Pembanding kepada ParaTerbanding tersebut, karenapenguasaan fisik tanah hibahan maupunsertifikatnya tetap berada dalampenguasaan Pembanding ;.

Bahwa judex facti telah mengabaikanfakta dan bukti dari keterangan parasaksi Penggugat/Pembanding, yaituyang bernama Sahwal bin Bikam,Muhamad Sahde bin Mardan, Erwin danZainudin bin Eman, dimana merekamenerangkan dalam kesaksiannya bahwatanah hibahan hanya boleh diambiloleh Para Terbanding setelahPembanding dan Isteri Pembanding(Hajjah Tasniah) meninggal dunia, danselama Pembanding masih hidup makaTerbanding harus berbakti kepadaorangtuanya, namun yang terjadiadalah Para Terbanding melakukanperbuatan

nominal minimal Rp.1.000.000 setiap bulannya.Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat tersebut disetorkan kenomor rekening 337801003974105 atas nama Helazisokhi Mendrofa.Pasal 3Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan padapasal 2 diatas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepadaPenggugat, maka Tergugat memberikan persetujuaan dan kuasa kepadaPenggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengancara lainnya terhadap agunan kredit berupa Akta Hibahan

PLN kepada Pemohon Banding berupa limbah/sampah,keuntungan atas penjualan limbah/sampah oleh Pemohon Banding merupakanObjek Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d;bahwa kegiatan Pemohon Banding tidak sematamata menyelenggarakanpendidikan formal, sehingga Pemohon Banding tidak termasuk dalam Badanbadandan Pengusaha Kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagaiObjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 604/KMK.04/1994 Tanggal

PLN)JumlahRp12.855.770.190,00Menurut Majelisbahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, butir a.2,menyebutkan bahwa:Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: (antara lain)a.2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satuderajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial ataupengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,sepanjang

sekarang rumah tersebut yangdijanjikan tidak bangun oleh Terggugat Il;Bahwa niat Penggugat menghibahkan tanah saat itu kepadaTergugat Il untuk melengkapi syarat mendapatkan bantuanrumah tsunami berhubung rumah tidak jadi dibangun makahibah tersebut Penggugat batalkan/cabut.Bahwa Surat pernyataan Hibah ada 2 yang satu keliru karenaketika masa itu yang benar hanya surat pernyataaan hibah,Yulinar yang dikeluarkan pada tanggal 18 juni 2006 mengetahuiKeuchik Desa Blang Manee,sedangkan surat pernyataan hibahAn

, Surat Ukur Nomor 36/Kt.B/2007tertanggal 18 Juni 2007, diterbitkan atas nama Ella Fadilla,berdasarkan Akta Hibahan Tanah Nomor 99 tertanggal 24 April 1996,yang dibuat dihadapan Cholidi, Sarjana Hukum, Notaris di Pringsewu;Bahwa setelah melihat dasar pembuatan Sertipikat atas nama EllaFadilla, adalah berdasarkan Akta Hibahan Tanah Nomor 99 tertanggal24 April 1996, yang dibuat di hadapan Cholidi, Sarjana Hukum, Notarisdi Pringsewu, maka dengan demikian telah terbukti:1.

Ella Fadilla, sesuaidengan Akita Hibahan Tanah Nomor 99 tanggal 24 April 1996dibuat dihadapan Cholidi, S.H., Notaris di Pringsewu;2.

Ribut Riyanto, padahal Surat BuktiPeralihannya berdasarkan Akta Hibahan TanahNomor 99 tertanggal24 April 1996, yang dibuat dihadapan Cholidi, Sarjana Hukum,Notaris di Pringsewu, tidak dibuat sesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

Putusan Nomor 333 K/TUN/2016permohonan pembuatan sertipikatnya, disisi lain sertipikat tersebutditerbitkan berdasarkan Akta Hibahan TanahNomor 99 tertanggal24 April 1996, yang dibuat di hadapan Cholidi, Sarjana Hukum,Notaris di Pringsewu, tidak dibuat sesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

Putusan Nomor 333 K/TUN/20162.ds2) Surat Keterangan Tanah tanggal 15 November 1984 NomorAG.230/08/SKT/1984;3) Surat Keterangan Tanah tanggal 22 Agustus 1984 NomorAG.230/08/SKT/1984;4) Surat Keterangan Hibah Tanggal 20 Maret 1984;5) Akta Hibahan Tanah Nomor 99 tanggal 24 April 1996;6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik)tanggal 8 Maret 2006;7) Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 8 Maret 2006;Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dibidang pertanahan

nyatanyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agamaIslam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk16agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentukatau disahkan oleh Pemerintah".Pasal 4 ayat (3) huruf a dan bYang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amilzakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan olehPemerintah dan para penerima zakat yang berhak;2) Harta hibahan

Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agamaIslam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemelukagama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yangdibentuk atau disahkan oleh Pemerintah"Bahwa 4 ayat (3) huruf a UndangUndang PPh menyatakan :Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakatatau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintahdan para penerima zakat yang berhak;2) Harta hibahan

nyatanyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agamaIslam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemelukagama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yangdibentuk atau disahkan oleh Pemerintah".Pasal 4 ayat (3) huruf a dan bYang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amilzakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan olehPemerintah dan para penerima zakat yang berhak;2) Harta hibahan

Pajak orang pribadi pemeluk agamaIslam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemelukagama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentukatau disahkan oleh Pemerintah".Bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf a UndangUndang PPh menyatakan :Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakatatau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintahdan para penerima zakat yang berhak;2) Harta hibahan

Sati dan Masri Hamid, dan sekarang milikSi Er dan tanah Penggugat (objek perkara bidang 1);Adapun yang menjadi dasar dan alasanalasan gugatan ini adalah sebagaiberikut:leBahwa ke2 bidang objek perkara adalah harta milik Para Penggugatyang berasal dari hibahan bapak Para Penggugat bersama adik bapakPenggugat yang bernama Tini Dt.

,tanpa sama sekali mempelajari berkas perkara dengan seksama baik suratgugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat maupun dalildalil bantahanPara Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, terutama sekali bukti P.1, buktiyang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;Bs Bahwa sebagaimana dalil dari gugatan Para Penggugat, yang menjadidasar dari gugatan Para Penggugat adalah harta milik Para Penggugatyang berasal dari hibahan bapak Para Penggugat bersama adik bapak8Para Penggugat yang bernama

termasukpenggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yangditerima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuklainnya, kecuali ditentukan laindalam undangundang ini;Pasal 4 ayat (3):Yang Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:a 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh BadanAmil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan para penerima zakat yang berhak;2) Harta hibahan

penggantian atau imbalanberkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehtermasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini;Pasal 4 ayat (3):Yang Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:a 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh BadanAmil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan para penerima zakat yang berhak;2) Harta hibahan

penggantian atau imbalanberkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehtermasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini;Pasal 4 ayat (3):Yang Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh BadanAmil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan para penerima zakat yang berhak;2) Harta hibahan

Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2012322) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalamgaris keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaanatau badan pendidikan ataubadan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yangditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak adahubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan;Warisan;Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai

penggantian atau imbalanberkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehtermasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini;Pasal 4 ayat (3):Yang Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh BadanAmil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan para penerima zakat yang berhak;b Warisan;2) Harta hibahan

(Penerbit : LakSsBang PRESSindo, 2016) menyebutkan:..harta pribadi yang berupa Hadiah/Hibahan atau Warisan, yangselanjutnya disebut Harta Hibahan atau Harta Warisan adalah harta yangdiperoleh suamiisteri selama dalam perkawinan sebagai hadiah/hibahandari orang lain, atau sebagai warisan dari keluarganya, akan tetapi hartatersebut tidak termasuk sebagai harta bersama.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia15.16.17.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 17/PK/Pdt/2010 tanggal 26Agustus

PLN kepada Pemohon Banding berupa limbah/sampah,keuntungan atas penjualan limbah/sampah oleh Pemohon Banding merupakanObjek Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d;bahwa kegiatan Pemohon Banding tidak sematamata menyelenggarakanpendidikan formal, sehingga Pemohon Banding tidak termasuk dalam Badanbadandan Pengusaha Kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagaiObjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 604/KMK.04/1994 Tanggal

PLN)Jumlah Rp7.309.679.203,00bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000, butir a.2,menyebutkan bahwa:Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: (antara lain)a.2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satuderajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial ataupengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada hubungannya