sosial setiap tahunnya seluas 465.244 hektar.Bahwa dalam merealisasikan percepatan perhutanan sosialpemerintah Provinsi Riau belum sepenuhnya mematuhiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016) Tentang PerhutananSosial, Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan beberapakegiatan untuk merealisasikan percepatan perhutanan sosialsesuai ketentuan PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016,sebagaimana disebutkan pada beberapa pasal, diantaranya;e Pasal 7 Ayat (3) Pendelegasian HPHD

telah memasukkanperhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangkamenengah daerah atau mempunyai peraturan gubernurmengenai perhutanan sosial dan memiliki memilikianggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;e Pasal 52 Ayat 5 Penyusunan Rencana Pengelolaan HutanDesa atau Rencana Kerja Usaha pemegang UPHKm danIUPHHKHTR atau penyusun naskah kesepakatan kenasama atau penyusun pemantaatan pengetahuan tradisionaldapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanansetempat;e Pasal 53 Ayat 1 HPHD

Putusan Nomor 50 P/HUM/2017C.e Pasal 59 Ayat 1 huruf c : Pemegang HPHD, UPHKm danIUPHHKHTR wajib, menyusun Rencana PengelolaanHutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana KenaTahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannyakepada pemben hak atau izin;e Pasal 61 Ayat 2; Fasilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan,penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasukmanajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas arealkerja, penyusunan rencana pengelolaan

Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan beberapa kegiatan untukmerealisasikan percepatan perhutan sosial sesuai ketentuan PermenLHKNomor 83 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada beberapa pasaldiantaranya:e Pasal 7 Ayat (3) Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Provinsi bersangkutantelah memasukan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunanjangka menegah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenaiperhutanan soaial dan memiliki anggaran dalam

HPHD, IUPHKm an IUPHHKHTRwajib, menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana KerjaUsaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporanpelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;e Pasal 61 Ayat 2 : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatanHalaman 39 dari 48 halaman.

Ciri utama perhutanan sosial adalahmasyarakat berhak akan mendapatkan hak untuk mengelola lahanhutan dalam bentuk Hutan Desa (HPHD) atau Izin UsahaPemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), atau Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat(IUPHHKHTR), atau Kemitraan Kehutanan atau Pengakuan danPerlindungan Hutan Adat/Hutan Hak, sebagaimana dimaksud Pasal56 Permen LHK No.

P.83/2016 yaitu HPHD, IUPHKm, IUPHHKHTRdan areal Kemitraan Kehutanan bukan merupakan hak kepemilikanatas kawasan hutan (ayat (1)), HPHD, IUPHKm, dan IUPHHKHTRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan,Halaman 34 dari 88 halaman.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2017diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untukkepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencanausaha pemanfaatan (ayat (2)), Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2)selain dimasukkan dalam keputusan penerbitan hak pengelolaanatau izin pemanfaatan atau dalam naskah kesepakatan kerja samajuga dibuatkan pernyataan tertulis diatas materai dari pemegang hakatau pemegang izin atau peserta kemitraan (ayat (3)), HPHD,IUPHKm, dan IUPHHKHTR tidak dapat diagunkan

, kecualitanamannya (ayat (4)), Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHKHTR,Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapasawit di areal hak atau izinnya (ayat (5)).

Oleh karena itu sebagai pemegang hak atau izin dapat dilakukanpembinaan oleh Pemerintah dan dapat dibatalkan atau dicabut bilamelanggar hak dan kewajiban seperti dimaksud dalam Pasal 57yaitu, HPHD, IUPHKm, dan IUPHHKHTR hapus, karena: a. jangkawakiu hak atau izin telah berakhir; b. hak atau izin dicabut olehpemberi hak atau pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakankepada pemegang hak atau pemegang izin; atau c. hak atau izindikembalikan oleh pemegang hak atau pemegang izin denganpernyataan tertulis

Pasal 46ayat (4) dan (5), dan Pasal 50 ayat (1) Permen LHK Nomor 83 tahun2016) (Bukti P27);Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 65 ayat (1)dan (2) junctoPasal 101 ayat (1) UndangUndang junctoLampiran BBUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (Bukti P28) tugas danHalaman35dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/201958.og.60.61.wewenang pemerintah daerah pada bidang kehutanan sangat terbatasdan tidak termasuk memberikan rekomendasi atas perhutanan sosial;Bahwa pemberian perhutanan sosial (HPHD

berikut:Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yangdiaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yangdilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk masyarakat hukum adatsebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbanganlingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, HutanKemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat danKemitraan Kehutanan;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai permohonan HakPengelolaan Hutan Desa (HPHD

), Izin Usaha Pemanfaatan HutanKemasyarakatan (IUPHKM), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuPada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR), Kemitraan DenganMasyarakat dan Masyarakat Adat, diatur pada Peraturan Menteri LingkunganHidup dan KehutananRepublikIndonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, sebagai berikut:Pasal 9:(3) Permohonan HPHD ditujukan kepada Menteri ditembuskan kepada:b.

(Bukti P27)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4),Pasal 18 ayat (3) dan (4), 29 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menyatakan bahwa perhutanansosial yang meliputi: HPHD, IUPHKM, IUPHHKHTR, dapat dilakukan olehGubernur jika telah didelegasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan dengan syarat telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalamRencana Pembangunan

IUIPHHK pada areal IUPHHK atau pengelola hutan atau IUPHKmpada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksi;Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Kmnc. IUIPHHK jenis industri bioenergi ragam produk biofuel dan/ataubiogas dan;d. IUIPHHBK pada areal IUPHHK, pengelola hutan, IUPHKm padahutan produksi HPHD pada hutan produksi.Pemberian IUIPHH oleh gubernur yang penerbitannya dilakukanmelalui Lembaga OSS, terdiri atas :a.

IUIPHHK yang berlokasi didalam areal IUPHHK atau PengelolaHutan atau IUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutanproduksi.

IUIPHHBK di dalam areal IUPHHK atau Pengelola Hutan atauIUPHKm pada hutan produksi atau HPHD pada hutan produksiHalaman 75 dari 100 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Kmn Pengoperasian mesin portabel pengelola kayu di dalam arealIUPHHK atau di dalam areal pengelolaan hutan, atau penjaranganIUPHHKHTI;Kepala Dinas Provinsi untuk : IUIPHHK kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun; IUIPHHBK; JUIPHHBK di dalam areal IUPHHBK Pengoperasian mesin portabel pengelola kayu pada IUIHHKHTR;Kepala

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah HutanNegara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untukkesejahteraan desa;Bahwa lokasi kebakaran yang berada pada koordinat N075338.0 E 1025219.3' tersebut sesuai dengan petakehutanan setelah dilakukan plotting kKawasan atau TKPberada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas yangtelah mendapatkan izinhak pengelolaan hutan desa(HPHD) Sungai Tohor Nomor : SK/ 6772 / MENLHKPSKL / PSL.O / 12 / 2016 tanggal 23 Desember 2016.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud:Permohonan Hutan Desa:Pasal 8 ayat (1) berbunyi Permohonan HPHD diajukan oleh satu ataubeberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepaladesa yang bersangkutan, Pasal 8 ayat (2) berbunyi Lembaga desa yangdimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Koperasi Desa atau BadanUsaha Milik Desa setempat, Pasal 9 ayat (1) berbunyi PermohonanHPHD diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada : Gubernur,Bupati/Walikota, Kepala UPT dan Kepala KPH.Permohonan

Bahan bakuhasil hutan kayu dari sumber yang sah untuk IPHHK dapat berasaldari IJUPHHKHA, IUPHHKHTI, IUPHHKTR, IUPHKm pada hutanproduksi, HPHD pada hutan produksi, pengelolah hutan, hutanhak/hutan rakyat, hasil budidaya, hutan adat dengan fungsiproduksi, perkebunan dan/atau impor sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Bahwa kemudian pasal 44 huruf e dijelaskan bahwa pemegangIUIPHH dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan bakuhasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang

Penelusuran tersebut dapat dilakukan di industri yang mengirim kayuolahan/kayu gergajian tersebut melalui penelusuran dokumen pengolahankayu dicrosscheck dengan dokumen pengangkutan kayu bulat (SKSHHKKB); Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan secara tidak sah, apabila:" Kayu bulat tersebut ditebang/diproduksi bukan oleh pemegang izin yangsah (contoh pemegang izin yang sah adalah IUPHHKHA, IUPHHKHT,IUPHHKRE, pemegang IPK, IPPKH, IUPHKm, HPHD dll)."

Penelusuran tersebut dapat dilakukan di industri yang mengirim kayuolahan/kayu gergajian tersebut melalui penelusuran dokumen pengolahankayu dicrosscheck dengan dokumen pengangkutan kayu bulat (SKSHHKKB);Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan secara tidak sah, apabila:= Kayu bulat tersebut ditebang/diproduksi bukan oleh pemegang izin yangsah (contoh pemegang izin yang sah adalah IUPHHKHA, IUPHHKHT,IUPHHKRE, pemegang IPK, IPPKH, IUPHKm, HPHD dil).= Kayu bulat tersebut ditebang/diproduksi diluar

Nomor: SK.824.2-454 tahun 2017 tentang pemindahan pegawai negeri sipil atas nama Lidya Natalia tanggal 13 Oktober 2017; (Fotocopy)

Nomor: SK.824.2-454 tahun 2017 tentang pemindahan pegawai negeri sipil atas nama Lidya Natalia tanggal 13 Oktober 2017; (Fotocopy)

Dinkelompok masyarakat mengajukan permohonan pencairan dana hibah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dilengkapi dengan doktberupa rincian penggunaan dana, HPHD (Naskah Perjanjian FDaerah), KTP atas nama Organisasi Kemasyarakatan Penerima hiRekening Bank atas nama Organisasi Kemasyarakatan Penerima hikwitansi rangkap 4 bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhiinstansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau KeDaerah dan Surat Pernyataan tanggung jawab;Bahwa kemudian dibuatkan