M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa Myo Zaw Htun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa hak melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan Dengan sengaja tanpa hak sebagai Nahkoda kapal perikanan berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar kapal

Terdakwa:
MYO ZAW HTUN

Prima Nusa Sentosa ;Tentang Waktu Pengajuan Gugatan :Bahwa Penggugat ketahui terjadinya pencabutan Obyek Sengketa sejak Tanggal 30 Juli2013 berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo.W4.TUNG6/601/HTUN/VII/2013 Perihal Penyampaian Tanggapan Tergugat AtasPermohonan Eksekusi, yang ditujukan kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugatyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hariJumat tanggal 18 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

;Menimbang bahwa, permohonan banding dari Tergugat Il Intervensitersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimanadalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/G/2016/PTUN kditanggal 29 Desember 2016, dengan Surat Pengantar Nomor W.4TUN.6/1127/HTUN.06/X11/2016 tanggal 29 Desember 2016, dan dalam permohonan bandingtersebut Tergugat Il Intervensi mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari2017;Menimbang bahwa, atas memori banding dari Tergugat Il Intervensitersebut Oleh

HAN (HTUN) merupakan keseluruhan aturan yangmengatur pergerakan negara yang dilakukan oleh aparatur negara. C.V.Vallenhoven, HTUN adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alatalat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah setelah alatalatitu mMenggunakan kewenangannya. F.A.M. Stroink, Administratief rechtberisi peraturanperaturan yang berhubungan dengan administrasi(negara).

Soegijatno Tjakranegara, SH dalam bukunyaberjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Hal 5 Halaman 32 Putusan Nomor 54/G/2020/PTUN.PLG2)Keputusan Tata Usaha Negaran yang bukan merupakan keputusan PeradilanTata Usaha Negara yakni berupa.Keputusan HTUN yang merupakan perbuatan perdata maka dengan demikiansangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidakberwenang mengadili dan membatalkan objek sengkta 2, Oleh karena ituGugatan yang demikian pantas untuk ditolak atau

W4.TUN6/371/HTUN/IV/2010. ???07/G/2009/PTUN.KDIp3??18/B.TUN/2010/PT.TUN.MKSI1*??PutusPERTANAHAN?72 ??ELIEN LIMOWA?U?1.KAKANWIL BPN PROV. SULTENG, 2.KAKANPERTANAHAN KOTA BAUBAU, 3.HJ. NUR AINI SANUSI???C?HYLS??HSPD??HEYIVIIVVVIVVIV IVI IV IVI VIII III III III III VIII IIIS 29 5e2fd7a0Sbd71bd7562303935372???K?TUN?183 K/TUN/2010?7272010PTTUN JAKARTA??W2.TUN.1678/HK.06/IV/2010 ????140/G/2001/PT.TUN JK TT2??PutusPERBURUHAN?7? ,??2?P4P???PT. MITSUI ETERINDO CHEMICALS???C?HYLS??

W4.TUN6/371/HTUN/IV/2010. ???07/G/2009/PTUN.KDIp3??18/B.TUN/2010/PT.TUN.MKSI1??PutusPERTANAHAN?72 ??ELIEN LIMOWA?U?1.KAKANWIL BPN PROV. SULTENG, 2.KAKANPERTANAHAN KOTA BAUBAU, 3.HJ. NUR AINI SANUSI???C?HYLS??HSPD??HEY IVIVVIVIVIVIIIIVV VIII IVI VIII VIII III III III IIIS 25e2fd7a0Sbd71bd7562303935372?7??K?TUN?183 K/TUN/2010?7272010PTTUN JAKARTA??W2.TUN.1678/HK.06/IV/2010 ????140/G/2001/PT.TUN.JKTT2??PutusPERBURUHAN?7? ,??2?P4P???PT. MITSUI ETERINDO CHEMICALS???C?HYLS??