Samuel Johannes Lumban Tobing pada tanggal 29 Februari2012 dengan Nomor Surat 150/Hukor/2012 perihal agar Bangunan eksGedung Bioskop tersebut dibongkar oleh keluarga alm.

Surat Nomor.150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012" tersebut;Bahwa oleh karena yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun2012 Tentang Peruntukan Fungsi Tanah Milik Pemerintah KabupatenTapanuli Utara jo. Surat Nomor 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012tersebut adalah Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraic.

Surat Nomor 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012 perihalHal. 20 dari 45 hal. Put.

Surat Nomor 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari2012 tersebut adalah Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara ic.

Menyatakan surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 150/Hukor/2012tertanggal 29 Februari 2012, dan surat Bupati Tapanuli Utara Nomor42 Tahun 2012 tertanggal 10 Februari 2012 yang diterbitkan Tergugat ,tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;6.

., beralamat di Sleman, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 909/UN1.P..1II/HUKOR/HK/2018,tanggal 6 Februari 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 195 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN :Menyatakan menunda pelaksanaan lebih lanjut, Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada, Nomor:1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam atas nama PT Arkindo, tertanggal 22 November 2016,sampai dengan adanya Putusan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas GadjahMada, Nomor: 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Arkindo, tertanggal22 November 20163.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas GadjahMada, Nomor: 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Arkindo, tertanggal22 November 20164. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi ;A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;B.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas GadjahMada, Nomor 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Arkindo, tertanggal22 November 20164. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas GadjahMada, Nomor: 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang SanksiHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan tidak berharga atau tidak berkekuataan hukum segala suratsurat yangterbit ataupun diterbitkan TergugatI berupa surat tertanggal 29 Februari 2012No.150/Hukor/2012 dan surat No.42 tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 sertaSertifikat Pengelolaan No.9 tahun 1993;7. Menyatakan perbuatan TergugatI,I yang menerbitkan surat keputusan No.42tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 dan surat tertanggal 29 Februari 2012 No.150/Hukor/2012 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);8.

SuratNomor. 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012" tersebut;Bahwa oleh karena yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2012 TentangPeruntukan Fungsi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara jo. SuratNomor. 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah TergugatI selakuBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ic.

V/2011 tertanggal 18 Pebruari 2011 Perihal "PengosonganBangunan Bioskop" (vide, halaman 3 point 10), dan diikuti lagi dengan SuratNomor. 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentang"Pemberitahuan" (vide, gugatan halaman 5 point 16 dan point 17);Bahwa yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor 42 Tahun2012 jo Surat Nomor. 900/862/Dipenloka.V/2011 tertanggal 18 Pebruari 2011 joSurat Nomor. 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah TergugatI selaku Badan atau Pejabat

Surat Nomor. 150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah TergugatI selaku Badan atauPejabat Tata Usaha Negara ic.

Menyatakan surat Bupati Tapanuli Utara No.150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari2012, dan surat Bupati Tapanuli Utara No.42 tahun 2012 tertanggal 10 Februari 2012yang diterbitkan TergugatI, tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;. Menyatakan perbuatan TergugatI yang menerbitkan surat Bupati Tapanuli UtaraNo.150/Hukor/2012 tertanggal 29 Februari 2012, dan surat Bupati Tapanuli Utara No.42 tahun 2012 tertanggal 10 Februari 2012 adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);.

Dalam Penundaan:------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/G/2017/PTUN.YK. tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada, Nomor: 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada, Nomor: 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. ARKINDO, tertanggal 22 November 2016; ---------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada, Nomor: 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. ARKINDO, tertanggal 22 November 2016; ---------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah); ---------------

Putusan No. 8/G/2017/PTUN.YKBerkedudukan : di Jalan Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Provinsi1.Daerah Istimewa Yogyakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1542/UN1.P/HUKOR/HK/2017 tertanggal 17 Maret 2017 dan telahdiperbaharui dengan Surat Kuasa Nomor:3451/UN1.P/HUKOR/HK/2017 tanggal 26 Juli 2017 memberikankuasa kepada: 99 229 one nnn nnn nnn ene nnn nn nnn noe neeZahru Argom, S.H., M.H., Lit; Adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaaan Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum Zahru Arqom

Dan Co.Berkantor di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7, Tegal KrapyakRT. 01, RW. 33, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DaerahIstimewa Yogyakarta; n non nne nen nne non nneeBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1541/UN1.P/HUKOR/HK/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan telahdiperbaharui dengan Surat Kuasa Nomor:3452/UN1.P/HUKOR/HK/2017 tanggal 26 Juli 2017 telahmemberikan kuasa kepada: 02 noo nen nen nee1.Nama : Sri Harijati P, S.H., M.M.; Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah IstimewaYogyakarta selaku

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA :Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud serta hendakdiajukan oleh Penggugat untuk menjadi Objek Sengketa Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN), yang telahdikeluarkan atau diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Universitas Gadjah Mada dalam hal ini adalah Rektor Universitas GadjahMada berupa: 2222 nnn non en nn nnn nnn coe nn one nnnSurat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UniversitasGadjah Mada, Nomor: 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada Nomor 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Arkindo tertanggal 22 November 2016 ;---2.

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/G/2017/PTUN.YK tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada Nomor 1584/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT Arkindo, tertanggal 22 November 2016 ;-----------------------------------------------------------------II.

., Jabatan Kepala Kejaksaan TinggiDaerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jalan Sukonandi Nomor4, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1541/UN.1P/HUKOR/HK/2017, tanggal 17 Maret 2017, dan SuratKuasa Khusus Nomor 3452/UN.1P/HUKOR/HK/2017, tanggal 29 Mei2017 , selanjutnya dengan Surat Kuasa Khusus Substitusi NomorSKK12/0.4/Gtn/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 mensubstitusikankepada : (1) KRISTANTI YUNI PURNAWATI, S.H.,M.H., (2) NURWIYAYA, S.H., (3) HERWAN PURWOKO, S.H.

,M.H.Lit., Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zahru Arqom &Co, beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kilometer 7, TegalKrapyak RT.01 RW 33, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, SlemanHal 1 Putusan No. 181/B/2017/PT.TUN.SBYberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor4704/UN.1P/HUKOR/HK/2017, tanggal 1 Agustus 2017 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/ TERGUGAT ;MELAWANP.T.

menerima keadaan Tentang Duduknya Perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor 8/G/2017/PTUN.YK tanggal 26 Juli 2017, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut MajelisHakim Banding) mendapatkan kronologi peristiwa secara ringkas sebagaiDSriULT (4ee=ssecseseeeneeeenseseeet ne eesecenetee erica mise nem HeeemE1.Bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Universitas Gadjah Mada, Nomor1584/UN1.P/SK/HUKOR

menyetujui perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Tergugat (PPK UGM), Tergugat Il dan Turut tergugat (KPA), dimana kesepakatankesepakatan perdamaian tersebut dituangkan kedalam Akta Perdamaianyang kemudian menjadi Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Smn ;13.Bahwa beberapa waktu setelah Akta Perdamaian tersebut, pada tanggal 15Desember 2016 Penggugat menerima e mail yang di dalamnya memuatpemberitahuan diterbitkannya Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranUniversitas Gadjah Mada Nomor 1584/UN1.P/SK/HUKOR

yang diuraikan dalamputusan Sela No. 12/Pdt.G/2012/PNTrt tanggal 14 Juni 2012, dengan alasansebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak berhak serta tidak mempunyaikewenangan (kompetensi) absolut untuk memeriksa, mengadili, memutusdan menyelesaikan sengketa ini, karena gugatan dari Penggugat /Terbanding dilatarbelakangi oleh terbitnya Surat Keputusan No. 42Tahun 2012 tentang peruntukan fungsi tanah milik Pemerintah Kab.Tapanuli Utara, kemudian diikuti dengan Surat Pemberitahuan No. 150/Hukor

V/2011 tanggal 18 Februari 2011, dan Surat No. 150/Hukor/2012 tanggal 29 Februari 2012.

Hal tersebut dikuatkanpula dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 9 Tahun 1993, sedangkan TergugatII / Pembanding II adalah pejabat yang berkedudukan sebagai Bupati Kab.Tapanuli Utara ; Bahwa, Posita dan Tuntutan Gugatan / Petitum yang dimohonkan olehPenggugat / Terbanding dalam surat gugatannya point 6, 7, 8, 9, 10, yang berisipermohonan agar surat tanggal 29 Februari 2012 No. 150/Hukor/2012, surattanggal 10 Februari 2012 No. 42 Tahun 2012 dinyatakan tidak berharga atautidak mempunyai kekuatan hukum

,D.Eng, berkewarganegaraanIndonesia, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, Pekerjaan Rektor UniversitasGadjah Mada, yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus nomor 2101/UN1.P/HUKOR/HK/2019 tertanggal 25 Maret2019 Kepadia 2 ssseensseseeseee teense ee eermeeeee eter1. NamaNIP/NIUJabatanAlamat2.

Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor1171/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan WakilRektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan KemahasiswaanUniversitas Gadjah Mada Periode 20172022;Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Perkara No. 21/G/2020/PTUN.YK4.2.

YK6.Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 PENGGUGAT menerima suratdari TERGUGAT mengenai Tanggapan terhadap Surat Keberatan AtasKeputusan Rektor No. 215/FMA/IILJKT/X/2020 yang telahPENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT yaitu TERGUGATmenyampaikan Surat No.6319/UN1.P/HUKOR/HK/2020 perihalTANGGAPAN KEBERATAN NO. 215/FMA/III/JKT/X/2020 tertanggal22 Oktober 2020;Bahwa terhadap Surat No. 6319/UN1.P/HUKOR/HK/2020 perihalTANGGAPAN KEBERATAN NO. 215/FMA/III/JKT/X/2020 tertanggal22 Oktober 2020 tersebut, PENGGUGAT

YK51.52.53.menyampaikan Surat No. 6319/UN1.P/HUKOR/HK/2020 perihalTANGGAPAN KEBERATAN Nomor : 215/FMA/III/JKT/X/2020tertanggal 22 Oktober 2020.Bahwa terhadap Surat No.6319/UN1.P/HUKOR/HK/2020 perihalTANGGAPAN KEBERATAN NO. 215/FMA/III/JKT/X/2020 tertanggal22 Oktober 2020 tersebut, PENGGUGAT mengajukan UpayaAdministratif Banding melalui Surat Nomor 233/FMA/III/JKT/X1I/2020perihal BANDING TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASGADJAH MADA NOMOR 5062/UN1.P.I/DIRPP/KM/2020 TANGGAL 2OKTOBER tertanggal 2

Djagal Wiseso Marseno M.Agr, berdasarkan Keputusan RektorUniversitas Gadjan Mada Nomor 1171/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentangPengangkatan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran danKemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Periode 20172022 tanggal 9Agustus 2017 (vide Bukti T3), untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta fakta di atas, makapenandatanganan obyek sengketa tersebut oleh Prof. Dr. Ir.

Djagal WisesoMarseno M.Agr, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor 1171/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Wakil RektorBidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah MadaHalaman 135 dari 158 halaman Putusan Perkara No. 21/G/2020/PTUN.

KETUA DEPARTEMEN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTASKEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DANKEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA,Tempat Kedudukan Jin, Kesehatan, Sekip, KelurahanSinduadi, Kecamatan Mlati, kabupaten Sleman,Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55284.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor88/UN1/HUKOR/HK/2020 tanggal 14 Agustus 2020telah memberi kuasa kepada :1.Nama: Dr.

TERMOHON I.STUDI SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGIFAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATANMASYARAKAT, DAN KEPERAWATANUNIVERSITAS GADJAH MADA, Tempat KedudukanJin, Kesehatan, Sekip, Kelurahan Sinduadi,Kecamatan Mlati, kabupaten Sleman, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta 55284.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor89/UN1/HUKOR/HK/2020 tanggal 19 Agustus 2020telah memberi kuasa kepada :1.Nama: Dr.

P3291/UN1/HUKOR/HK/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Hal. : JawabanTermohon dan Termohon II dalam Perkara No. 1/P/FP/2020/PTUNYK (Fotokopi sesuai dengan hasil unduhan ecourt);Surat Kuasa Hukum Pemohon No. 172/FMA/III/IKT/VIII/2020tanggal 31 Agustus 2020 perihal Keberatan ditujukan kepada Prof. Ir.Panuct Mulyono, M.Eng.,D.,Eng.

TIl1Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor9/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 4 Januari 2016 TentangPengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen Pada FakultasKedokteran Universitas Gadjah Mada (Fotokopi sesuai denganHalaman 69 dari 131 halaman Putusan Nomor. 1/P/FP/2020/PTUN.YK2. Tl23. TI34. TI45. TI56. TI67. TH78. TI89. TI910.

Keputusan Rektor Universitas Gadjahn Mada Nomor 2702/UN1.P/KPT/HUKOR/2019Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Program Spesialis Program StudiObstetri dan Ginekologi Pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, DanKeperawatan Universitas Gadjah Mada tertanggal 11 November 2019 yaitu mengangkatDr. dr.

,D.Eng, berkewarganegaraanIndonesia, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, Pekerjaan Rektor UniversitasGadjah Mada, yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus nomor 2101/UN1.P/HUKOR/HK/2019 tertanggal 25 Maret2019 Kepadia 2 ssseensseseeseee teense ee eermeeeee eter 1.

., jabatan Kepala Bagian HukumKantor Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 2434/UN1.P/HUKOR/HK/2020 tanggal 8 Mei 2020;Termohon Peninjauan Kembali II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:A.

., jabatan Pelaksana Tugas Kepala KantorHukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 5166/UN1.P/HUKOR/HK/2019,tanggal 8 Juli 2019:Termohon Kasasi l, II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.

Atas surat kuasa hukum Para Penggugattersebut TERGUGAT memberikan jawaban sebagaimana suratTergugat Nomor : 180/7049/Hukor/2013, tertanggal 26 Juni 2013perinal Penjelasan yang pada pokoknya TERGUGAT MENOLAKPermohonan Penggugat untuk memberikan rekomendasi perpanjanganHGB No. 528 di atas HPL No. 5 tersebut dengan alasan akanmerenovasi dalam program revitalisasi pasar yang anggarannya telahditampung pada APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2013;13.Bahwa atas Penolakan Permohonan Perpanjangan Hak

Memerintahkan TERGUGAT menerbitkan rekomendasi perpanjanganHGB No. 528/Pasar Baru diatas HPL No. 5 tersebut tanpa syarat danbeban apapun;Memerintahkan TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk menghentikansegala bentuk kegiatan atau tindak lanjut dari Surat TERGUGAT Nomor: 180/7049/Hukor/2013, tertanggal 26 Juni 2013, sehubungan denganadaya renovasi dalam program revitalisasi pasar oleh TERGUGAT danTERGUGAT Il terhadap tanah dan bangunan HGB No. 528/Pasar Barudiatas HPL No. 5 tersebut tanpa syarat dan beban

Daad);Menyatakan tindakan merenovasi dalam program revitalisasi pasar yanganggarannya telah ditampung pada APBD Kota Tebing Tinggi TahunAnggaran 2013 yang dilakukan TERGUGAT dan TERGUGAT Iltersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak mengikat bagi ParaPenggugat;Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan rekomendasiperpanjangan HGB No. 528/Pasar Bara diatas HPL No. 5;Memerintahkan TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk menghentikansegala bentuk kegiatan atau tindak lanjut dari Surat TERGUGAT Nomor: 180/7049/Hukor

., Jabatan Pelaksanapada Bagian Hukum dan Organisasi SetdakotSibolga.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/2221/Hukor, tanggal 05 September 2017,Selanjutnya disebut sebagai.............

Foto copy Nota Dinas Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Nomor :179/HUKOR/2017 tanggal 2 Mei 2017 Hal Mohon persetujuandan tanda tangan konsep Keputusan Walikota tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin (terlampir), selanjutnya disebut.wee DUKE T556. Foto copy Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/139/TAHUN 2017tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya disebut.........0. ee. Bukti T6;7. Foto copy Surat Sdr.

Surat Pemberitahuan danPenyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Mahkamah AgungNomor 37/PERPSG/IV/37 P/HUM/2019 tanggal 9 April 2019 yangpada intinya menyatakan Termohon diberikan tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan permohonana quo;Adapun Termohon telah menerima Surat Pemberitahuan MARI danberkas turunan Permohonan Hak Uji Materiil a quo pada tanggal30 Juli 2019 yang telah diregister pula di Biro Hukum dan OrganisasiKemenristekdikti RI dengan Agenda Nomor 1958/HUKOR

No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.12 Bukti T 12 : Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 61/Hukor/2013tertanggal 06 Pebruari 2013 perihal Tanggapan Atas Banding AdministratifA.n. Sdri Lestin Sitorus, ( foto copy sesuai asli ) 313 Bukti T 13 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan KepegawaianNomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013, tentang PenguatanHukuman Disiplin A.n.

., Advokat, berkantor di Jalan KarangTengah Raya, Komplek Perumahan Vila Delima Blok A/1, LebakBulus, Jakarta Selatan 12440, berdasarkan surat kuasa khusus No.746/HUKOR/2011, tanggal 16 November 2011 ;3. Ir. MANGINDAR SIMBOLON, Warga Negara Indonesia, BupatiKabupaten Samosir, beralamat di Jalan Danau Toba No. 3,Pangururan, Samosir, dalam hal ini diwakili oleh DR.

RIFZIKA AFIFUDDIN, S.H.Kesemuanya Pegawai Universitas Gadjah Mada beralamat diKantor Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, GedungPusat Universitas Gadjah Mada Lantai 1 Sayap SelatanBulaksumur, Yogyakarta 55281.Berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 1 dari 54 halaman Putusan nomor 77/PDT/2020/PT YYKNomor: 5130/UN1.P/HUKOR/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slemantanggal 9 September 2020 Nomor 646 /HK/IX/SK.Pdt/2020/PNSmn selanjutnya disebut sebagai

., berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 800/7367/Hukor/2012 tertanggal 06 Juni 2012, danNURIONO, SH, MUSLIM MUIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Juni 2012, dan OLOPAN NAINGGOLAN, SH., M.Hum.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/9944/Hukor/2012 tertanggal 30Halaman 17 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn18Juli 2012 memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada : FITRIYANI, SH.

RIFZIKA AFIFUDDIN, S.H.Kesemuanya Pegawai Universitas Gadjah Mada beralamat diKantor Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, GedungPusat Universitas Gadjah Mada Lantai 1 Sayap SelatanBulaksumur, Yogyakarta 55281.Berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 1 dari 54 halaman Putusan nomor 77/PDT/2020/PT YYKNomor: 5130/UN1.P/HUKOR/HK/2020 tanggal 31 Agustus 2020yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slemantanggal 9 September 2020 Nomor 646 /HK/IX/SK.Pdt/2020/PNSmn selanjutnya disebut sebagai