B. 39 Lantai I,Sekayu beserta assetasetnya berupa : (satu) unit Oven Chonghu; 1 (satu) unit Oven Daici; 1 (satu) mixer ; (satu) mesin pemotong roti; (satu) unit pembagi roti; (satu) unit improrer; (satu) unit cash register; (satu) unit papan nama; (satu) unit peralatan dapur (aquapment); Etalase; (satu) unit meja produksi.f.

B. 39 Lantai I, Sekayubeserta assetasetnya berupa : (satu) unit Oven Chonghu 1 (satu) unit Oven Daici (satu) mixer (satu) mesin pemotong roti (satu) unit pembagi roti (satu) unit improrer (satu) unit cash register (satu) unit papan nama (satu) unit peralatan dapur (aquapment) Etalase (satu) unit meja produksi.b.

Hal ini guna menjadi parameterbagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalampenggunaan wewenangnya sebab jika tidak maka akan terjadi cacatyuridis yang dilakukan secara improrer illegal maka Tergugat yangberwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum;bahwa mencermati penerbitan objek sengketa a quo terungkapmotivasi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah untukhalaman 16 dari 23 halaman.

B.39 Lantai I, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, berupa :- 1 (satu) unit Oven Chonghu;- 1 (satu) unit Oven Daici, kondisi rusak;- 1 (satu) mesin pemotong roti;- 1 (satu) unit pembagi roti;- 1 (satu) unit improrer;- 1 (satu) unit cash register;- 1 (satu) unit papan nama;- 1 (satu) unit peralatan dapur (aquapment);- Etalase;- 1 (satu) unit meja produksi;5.9.

B.39 Lantai I, Sekayu,dengan assetasetnya berupa : (satu) unit Oven Chonghu 1 (satu) unit Oven Daici (satu) mixer (satu) mesin pemotong roti (satu) unit pembagi roti (satu) unit improrer (satu) unit cash register (satu) unit papan nama (satu) unit peralatan dapur (aquapment) (satu) unit Kulkas merek Toshiba Freezer (satu) unit kulkas dua pintu merek Toshiba Etalase (satu) unit meja produksiAssetaset tersebut diatas apabila dinilai dengan uang adalah sebesarRp.100.000.000,(seratus juta rupiah );o

B.39 LantaiI, Sekayu, berupa :1 (satu) unit Oven Chonghu;1 (satu) unit Oven Daici, kondisi rusak;1 (satu) mesin pemotong roti;1 (satu) unit pembagi roti;1 (satu) unit improrer;1 (satu) unit cash register;1 (satu) unit papan nama;1 (satu) unit peralatan dapur (aquapment);Etalase;1 (satu) unit meja produksi;d Asetaset pada toko Foto Studio dengan merek MODERN PHOTOyang beralamat di Jalan Letnan Munandar, No.397, RT.03, RW.01, LK.I,Kel.

Dua) unit motor masingmasing (satu) unit motor merekHonda Vario, BG.2860 BO, Tahun 2010, dan (satu) unit motormerek Yamaha Mio BG 5623 BN, Tahun 2004;8 Asetaset pada Toko Roti Fren Bakery yang terletak di KomplekPertokoan Kota Sekayu Ex Bioskop Gedung Perjuangan No.B.39 Lantai I, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu,Kabupaten Musi Banyuasin, berupa :e 1 (satu) unit Oven Chonghu;1 (satu) unit Oven Daici, kondisi rusak;e 1 (satu) mesin pemotong roti;e 1 (satu) unit pembagi roti;e 1 (satu) unit improrer

Halini sSangat penting, guna menjadi parameter bagi Termohon selaku badan ataupejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika tidakmaka akan terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara improrer illegal makaTermohon yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secarahukum;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum terkait pengujianaspek prosedur untuk di pertimbangkan adalah apakah permohonanpeningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT.TAMBANG NIKEL

Hal ini akan menjadi pedoman bagibadan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Tergugat dalampenggunaan wewenangnya itu sebab apabila terjadi penggunaan wewenangyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan /improrer illegal maka Tergugat harus mempertanggung jawabkannya dankesalahan itu secara hukum tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepadaseseorang atau badan hukum perdata.Menimbang, bahwa secara teoritis dengan mengutip pendapat Prof vander pot yang mengungkapkan

Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting,guna menjadi parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usahanegara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika terjadi cacat yuridis yangdilakukan secara improrer illegal maka Tergugat yang berwenang harusmempertanggung jawabkannya secara hukum;Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatuKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), aspek prosedur maupun aspekmateril / substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraian singkat dan

Hal ini menurutMajelis Hakim sangat penting, guna menjadi parameter bagi Tergugat selaku badanatau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika terjadicacat yuridis yang dilakukan secara improrer illegal maka Tergugat yang berwenangharus mempertanggung jawabkannya secarahukum ; 225Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkanpengujian dari segi prosedur/mekanisme sekaligus pengujian dari aspek substansipenerbitan objek sengketa yakni surat keputusan Bupati

Hal ini dalam pandangan Majelis Hakim sangat penting untuk menjadiparameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negaradalam penggunaan kewenangnya sebab jika terjadi cacat yuridis yangdilakukan secara improrer illegal maka Tergugat yang berwenang harusmempertanggung jawabkannya secara hukum.

Hal ini sangatpenting, guna menjadi parameter bagi Termohon selaku badan atau pejabat tatausaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika tidak maka akanterjadi cacat yuridis yang dilakukan secara improrer illegal maka Termohon yangberwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum;Menimbang, bahwa salah satu falsafah dari diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahmeningkatkan kualitas pelayanan Badan atau Pejabat Pemerintahan untukmenciptakan

Hal inimenurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadi parameter bagiTergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalampenggunaan wewenangnya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukansecara improrer illegal maka Tergugat yang berwenang harusmempertanggung jawabkannya secara hukum;Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatuKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), aspek prosedur maupunaspek materil / substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraiansingkat dan

Hal ini akan menjadi pedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara yangdalam hal ini Tergugat dalam penggunaan wewenangnya itu sebab apabila terjadipenggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan / improrer illegal maka Tergugat harus mempertanggung jawabkannya dankesalahan itu secara hukum tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada seseorangatau badan hukum perdata.Menimbang, bahwa secara teoritis dengan mengutip pendapat Prof van der potyang mengungkapkan

Hal ini menurut Majelis Hakim sangatpenting sebab menjadi suatu parameter bagi Tergugat selaku badan ataupejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika terjadipenggunaan wewenang yang dilakukan secara improrer illegal maka Tergugatselaku pejabat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secarahukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan tata cara / prosedural sekaligus pengujian aspek substansipenerbitan objek sengketa a quo, apakah telah sesuai

Hal ini sangatpenting, guna menjadi parameter bagi Termohon selaku badan atau pejabat tatausaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika tidak maka akanterjadi cacat yuridis yang dilakukan secara improrer illegal maka Termohon yangberwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum;Menimbang, bahwa salah falsafah dari diundangkannya UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah meningkatkankualitas pelayanan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menciptakankepastian

Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadi parameter bagiTergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaanwewenangnya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara improrer illegalmaka Tergugat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpengujian dari segi prosedur sekaligus pengujian dari aspek substansi penerbitanKeputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.016/DESDM/III/2014

Hal ini akan menjadipedoman bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini Tergugat dalamHalaman 81penggunaan wewenangnya itu sebab apabila terjadi penggunaan wewenang yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan / improrer illegal makaTergugat harus mempertanggung jawabkannya dan kesalahan itu secara hukum tidakbisa dibebankan atau dilimpahkan kepada seseorang atau badan hukum perdata.Menimbang, bahwa secara teoritis dengan mengutip pendapat Prof van der potyang mengungkapkan

Hal ini akan menjadi pedoman bagi badan atau pejabattata usaha negara yang dalam hal ini Tergugat dalam penggunaan wewenangnya itusebab apabila terjadi penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan ketentuanHal 82 dari hal 94 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PLperaturan Perundang Undangan / improrer illegal maka Tergugat harusmempertanggung jawabkannya dan kesalahan itu secara hukum tidak bisadibebankan atau dilimpahkan kepada seseorang atau badan hukum perdata.Menimbang, bahwa secara teoritis dengan

Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadiparameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalampenggunaan wewenangnya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukansecara improrer illegal maka Tergugat dan Tergugat II yang berwenangharus mempertanggung jawabkannya secara hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan pengujian dari segi prosedur/mekanisme sekaliguspengujian dari aspek substansi penerbitan objek sengketa a quo ;Menimbang,

B.39 Lantai I, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, berupa :- 1 (satu) unit Oven Chonghu;- 1 (satu) unit Oven Daici, kondisi rusak;- 1 (satu) mesin pemotong roti;- 1 (satu) unit pembagi roti;- 1 (satu) unit improrer;- 1 (satu) unit cash register;- 1 (satu) unit papan nama;- 1 (satu) unit peralatan dapur (aquapment);- Etalase;- 1 (satu) unit meja produksi;5.9.