Menunjuk likuidator indepen yang tidak memiliki conflit of interest dalamperkara a quo, berkompeten dan profesianal untuk melaksanakanlikuidasi perseroan PT Garda Tri Tunggal;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori

Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III diwajibkan untukmenbayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp/50.000.000,00(tujunh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu nilai Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) adalah taksiran/penilaian indepen pada tahun 2012harga tanah dan bangunan milik Penggugat serta kerugian imateriilsenilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secaratanggung renteng tunai dan seketika walaupun ada upaya hukumbanding, perlawanan, kasasi dan upaya

Bahwa dengan demikian KPKNL Surakarta yang telah melaksanakanlelang pada tanggal 28 Nopember 2019 tanpa terlebin dahulu dilakukanApraisal Indepen untuk nilai limit di atas Rp.1.000.000.000, (Satu milyarrupiah) telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.6/2016,tentang: Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 45 butir b diatur bahwahanya Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yangBerkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) (Lelang

HasanudinNomor 1 Tulungagung yang telah dilegalisir:4. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akuntansi Indepen atauKepatuhan terhadap Prosedur Penjualan Aset tanggal 24 Oktober2003 atas nama Direksi PT. PWU Jatim yang telah dilegalisir;5. 1 (satu) bendel fotokopi Pemeriksaan dan Pendapat Hukumterhadap Axxet PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroan)yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung yang telah dilegalisir;6. 1 (satu) bendel fotokopi Resume Penilaian PT.

Sekepar Bilikon bukan perusahaan penilai indepen, tetapidilakukan Surat Perjanjian / Kontrak Appraisal Pengadaan SaranaOperasional No: 3511/1799 tanggal 11 September 2011 antara Ir. Hj. WahjuPudjiastuti, M.Si., Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan DinasKebersihan Prov. DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran Kajian FormulaPerhitungan Kenaikan Berkala Untuk Tipping Fee dan Swastanisasi denganBaharudin Nazir, SE selaku Direktur Utama PT.

Sekepar Bilikon bukan perusahaan penilai indepen, tetapidilakukan Surat Perjanjian / Kontrak Appraisal Pengadaan Ssarana OperasionalNo. : 3511/1799 tanggal 11 September 2011 antara Ir. Hj. Wahju Pudjiastuti,M.Si., Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan Dinas Kebersihan Prov.DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran Kajian Formula Perhitungan KenaikanBerkala Untuk Tipping Fee dan Swastanisasi dengan Baharudin Nazir, SEselaku Direktur Utama PT.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III diwajibkan untukmenbayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu nilai Rp.300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) adalah taksiran/penilaian indepen pada tahun 2012 hargatanah dan bangunan milik Penggugat serta kerugian imateriil senilaiRp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggungrenteng tunai dan seketika walaupun ada upaya hukum banding,perlawanan, kasasi dan upaya hukum

Putusan Nomor 1085 K/Pid.Sus/20184.10.11.12.13.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akuntansi Indepen atauKepatuhan terhadap Prosedur Penjualan Aset tanggal 24 Oktober2003 atas nama Direksi PT. PWU Jatim yang telah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Pemeriksaan dan Pendapat Hukumterhadap Axxet PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroan)yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung yang telah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Resume Penilaian PT.

LelangPembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan oleh pejabat lelang dalamhal...e. tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang;12.Bahwa selain itu terhadap proses lelang terebut telah nyata melanggarketentuan salah satunya adalah pihak Termohon II mengajukan lelang keTerlawan Ill dengan harga yang tidak rasional serta patut diduga tidakterlebin dahulu melalui proses penaksiran yang obyektif atau berdasarkanpenaksiran lembaga indepen

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalildalilPengggugat yang menyatakan atas objek perkara aquo, dijual dibawahharga pasaran, dikarenakan berdasarkan pasal 36 Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Penjual(Tergugat) dalam menetapkan nilai limit harus didasarkan pada nilaiyang dikeluarkan oleh Penilai indepen berdasarkan kompentsinya.or Bahwa nilai limit terhadap objek perkara aquo telah dilakukanpenilaian

Bahga perlu Terlawan II sampaikan bahwa Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) legal bukan kantor yang indepen$en ataqberdirl sendiri, tapi merupakan kantor pemerintah sehingga seHarusnyaperlawanan ditujukan kepada : Pemerintah Republik Indonesia eg.Kemefterian Keuajgan Republik Indonesia eg.Direktob*t JenderalKekavaan Negaraeg. Kan4or Vilavah IX Direktorat Jenderal KekavaanNegara Semarang eg.

Oleh karenannya, Tergugatmeminta agar indepen auditor yang kompeten untukmelakukanperhitungan kerugian tersebut;Bahwa BPKP adalah pengawas internal lembaga negara, dimanaTergugat tidak tunduk kepada yurisdiksi internal tersebut. BerdasarkanHal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 209/Padt.G/2015/PN.

UndangUndang Nomor : 21talmn 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan UU OJK JoPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXII/2014,untuk selanjutnya disebut UU OJK menyatakan:"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi,tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalamHal 33 Putusan No. 318/PDT/2018/PT.DKI.4)UndangUndang ini;"Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU OJK menyatakan :"OJK adalah lembaga yang indepen

Memberikan akses selurun data dan dokumen PT BCMG TaniBerkah yang diperlukan untuk melakukan audit keuangan pada PTBCMG Tani Berkah kepada para Penggugat, dan orangorang/personil yang ditunjukoleh para Penggugat untukmelaksanakan audit indepen terhadap PT BCMG Tani Berkah.d. Agar kepada PT BCMG Tani Berkah diijinkan mengadakan RapatUmum Pemegang Saham secara sah demi hukum.Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 636/PDT/2021/PT BDG19.

MML ketika buahnyamentah berwarna hijau dan saat masak berwarna orange;e Bahwa pada bulan Maret tersebut orang melakukan pemanenannya di blok F6 danF7;Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pbu halaman 5 91 AhliRUDISISWANTO;Bahwa ahli bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, dengan jabatansekarang sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang mediasi dengan sertifikat mediator indepen;Bahwa ahli pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan

Bahwa dengan mencermati rangkaian peristiwademi peristiwa dalam hubungan usulan pencalonan Tergugat I sebagai bakal calonBupati Pacitan jalur indepen dengan Penggugat (SUNADJI), mulai dari prosespenjaringan dukungan KTP warga sampai dengan munculnya perkara ini, adabanyak hal yang janggal dan patut dicurigai dari Penggugat (SUNADJI) sebagaipertanda adanya itikad buruk yang melekat pada setiap perbuatan Penggugat(SUNADJI), yang pada akhirnya dan suatu saat dapat dituntut secara hukumpidana;5 Bahwa

Perseroan dantidak bertanggungjawab pula atas kerugian Perseroan melebihisaham yang dimilikinya.Bahwa sewajibnya berdasarkan hukum perseroan pada saatPENGGUGAT menjadikan kendaraan dump truck tahun 2011 yangdiperoleh perusahaan PENGGUGAT pada tahun 2015 yang ditawarkanPENGGUGAT pada tahap penyampaian dokumen penawaran,seharusnya PENGGUGAT segera melakukan proses balik nama ataskendaraan dump truck dimaksud sehingga tercantum dalam BPKBkendaraan atas nama PT Harum Jaya. apalagi berdasarkan LaporanAudit Indepen

Indepen Dent GlassFabricator tanggal 7 Septemer 2020, diberi tanda bukti P 56 ;Foto Kopi Surat Nomor : 1075/B/P.I/IGP/DPW/ FSPMI LPG/VII/2020,Perihal : Langkah Penyelesaian Kasus PT. Independent Glass Fabricatordan PUK/ SPLFSPMI PT. Independent Glass Fabricator tanggal 6 Juli2020, diberi tanda bukti P57 ;Halaman 105 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.SusPHI/2021/PN Tjk58.

Selain itu, orang dewasa indepen den yang menghadiriwawancara anakanak di imigrasi tidak diberi tanggung jawab bertindak untukkepentingan yang terbaik bagi anakanak dan memberikan perlindunganterhadap semua keputusan yang menyangkut mereka.21.

LPLPD merupakan bagian pemerintah Daerah Bangli yang bertugasmengawasi LPD, sehingga LPLPD juga merupakan bagian dari negara,sehingga dengan demikian menurut Majelis ini juga bukan termasukkerugian negara karena LPLPD bagian dari negaraMenimbang, bahwa karena Dana Pembangunan dan Dana pembinaan bukanmerupakan kerugian negara, maka atas kerugian negara yang telah dilakukan auditoleh Auditor Indepen dari Kantor Akuntan Publik K GUNARSA, perludiperbaiki/dikoreksi atau dikurangi sehingga yang menjadi

LPLPD merupakan bagian pemerintah Daerah Bangli yang bertugasmengawasi LPD, sehingga LPLPD juga merupakan bagian dari negara,sehingga dengan demikian menurur Majelis ini juga bukan termasukkerugian negara karena LPLPD bagian dari negaraMenimbang, bahwa karena Dana Pembangunan dan Dana pembinaan bukanmerupakan kerugian negara, maka atas kerugian negara yang telah dilakukan auditoleh Auditor Indepen dari Kantor Akuntan Publik K GUNARSA, perludiperbaiki/dikoreksi atau dikurangi sehingga yang menjadi