Federasi Konstruksi, Umum dan Informal vs PT Anugerah Sumber Makmur

., masingmasing sebagai Pengurus pada Dewan PengurusCabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia Kabupaten Siak (DPC FKUI KSBSI Kab. Siak)berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2016, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;LAWANPT. ANUGERAH SUMBER MAKMUR MRC (PT. ASMMRC) dan PT.ANEKA SAWIT LESTARI PMU (PT. ASL PMU) Minamas Groupberkedudukan di The Plaza Lantai 36 JI. MH.

Bahwa PENGGUGAT merupakan karyawan atau pekerja/oburuh yang bekerjapada TERGUGAT dan terdaftar sebagai anggota Serikat Buruh padaKomisariat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Konfederasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia PT. Aneka Inti PersadaMinamas Group (PK FKUIKSBSI PT. AIP/ASM/5.

Bahwa mendasarkan hal tersebut, maka surat kuasa khusus PenggugatNo.017/PKAIP/FKUIKSBSI/II/2016 tertanggal 17 Februari 2016 cacathukum karena surat kuasa khusus tersebut hanya ditandatangani oleh duaorang pengurus komisariat Federasi Konstruksi dan Informal KonfederasiSerikat buruh Sejahtera Indonesia PT AIP/ASM/ASLMinamas Grouppadahal penerima kuasa mewakili selurunh anggotanya, oleh karenanyagugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur

DIRJEND PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN >< SUHARNO CS

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara :Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Non Formal dan InformalKementrian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di KompleksKemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta 10270,berdasarkanSurat Kuasa Khusus PLT Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal

Melaluisurat balasan nomor 339/E1/LK/2010 tanggal 24 Februari 2010, PENGGUGAT c.qSekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, menolakpermohonan tersebut, sekaligus meminta agar TERGUGAT IV menyerahkan RumahNegara kepada PENGGUGAT( Bukti P 4 ).5.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT.ELANG PERDANA PRIMA NIAGA INDUSTRI DENGAN FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA PT.EPPNI berbunyi sebagai berikut :I .PENGERTIAN DAN ISTILAH No.20Keluarga adalah :Istri dengan maksimal 2(dua) orang anak yang sah yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari seorang Pekerja/Buruh laki-laki.

ELANGPERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI; LAWAN; FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI;

., adalah Advokat pada Tim Konsultasi danBantuan Hukum, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor(TKBH APINDO Kabupaten Bogor) yang beralamat di JI.KSRDadi Kusmayadi No.14 CibinongBogor berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Juni 2011 selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;LAWAN:FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUHSEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSD KOMISARIATPT.ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI,beralamat di Jl.Elang, Desa Sukahati, Citeureup dalam hal inimenguasakan kepada MARIHOT

NAINGGOLAN danARMANSYAH LUBIS Pengurus pada Dewan Pengurus CabangFederasi Konstruksi Umum danb Informal Serikat Buruh SejahteraIndonesia DepokBogor beralamat Jl raya Bogor KM.40Cilangkap Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 15 September 2011 selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada PENGADILAN NEGERIKlas I A BANDUNG tersebut ;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara yangbersangkutan ;Setelah mendengar pihakpihak dan saksisaksi

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT PT.ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI tersebut ;

FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT PT.ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI vs PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI

DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL Cabang MANADO, DKK.

Matahari Inti Perkasa bentukan Tergugat I,beralamat di Kelurahan Paal Dua Depan Swalayan Borobudur;RINI HARTONO, SUSYE HERAWATI, YUSTANTI DALANGO,WENNYGUNDE, NOVIE SONDAKH, KLEY KOMEDIEN,HENDRY MONINGKA, ELLISA MARKUS, MICAELTANGNOWIT, VENTJE MAWOINTANA, ARIL TAKA, HANNIPINONTOAN, EVAN MAMESAH, WAHYUDIN, JEIN LANGELO,NUR AFNI, masingmasing selaku Anggota Federasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia Kontruksi Umum dan Informal Komisariat PT.Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 599 K/Pdt/2014Matahari

Matahari Inti Perkasabertindak juga guna kepentingan diri sendiri;Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pekerja bagi Penggugat pada PT.Matahari Inti Perkasa;Bahwa sementara Tergugat II dan III bekerja pada Penggugat secara diamdiamtanpa setahu Penggugat selaku majikan Tergugat HT dan III, Tergugat Imendirikan Organisasi Pederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KonstruksiUmum dan Informal Komisariat PT.

WAHYUDIN dalam putusan 8 bulan kerja yang benar 5 bulan kerja;JEIN LANGELO dalam putusan 2 tahun 7 bulan kerja yang benar 2 tahun 6bulan kerja;NUR AFNI dalam putusan 7 bulan kerja yang benar 6 bulan kerja;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan menjadi hukum tidak sah pembentukan Federasi Serikat Buruh3Sejahtera Indonesia Konstruksi Umum dan Informal

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI KONSTRUKSI, UMUM DAN INFORMAL KONFENDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (PK FKUI KSBSI) PT. IVO MAS TUNGGAL tersebut;

PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI KONSTRUKSI, UMUM DAN INFORMAL KONFENDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (PK FKUI KSBSI) PT. IVO MAS TUNGGAL VS PT. IVO MAS TUNGGAL KANDIS

PUTUSANNomor 129 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihnan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI KONSTRUKSI, UMUMDAN INFORMAL KONFENDERASI SERIKAT BURUHSEJAHTERA INDONESIA (PK FKUI KSBSI) PT.

Putusan Nomor 129 K/Pdt.SusPHI/2016Masingmasing Advokat Lembaga Bantuan Hukum KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI), beralamat diJalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, JakartaTimur, Jakarta dan Pengurus Dewan Pengurus CabangFederasi Konstruksi, Umum dan Informal Konfederasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI KSBSI) Kabupaten Siak,beralamat di Jalan Raya MinasPerawang Km. 6 KecamatanTualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 022/

Putusan Nomor 129 K/Pdt.SusPHI/2016Adapun yang menjadi dasar gugatan dan alasan (Posita) gugatan kamiadalah sebagai berikut:deBahwa Tergugat adalah Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi, Umumdan Informal (PK FKUI KSBSI) sebagai organisasi serikat pekerja/serikatburuh yang berada di lingkungan perusahaan Penggugat, sebagaimanatanda bukti pencatatan dengan Nomor 568/DSTK/II/2010/03;Bahwa Penggugat sebagai suatu perusahaan menjalankan sistempengupahan, yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku

Tidak membedakan apakahikut mogok atau tidak ikut mogok kerja;Bahwa pada saat itu (tahun 2013) di perusahaan Termohon Kasasi(semula Penggugat) ada dua serikat kerja Yakni serikat BuruhFederasi Konstruksi, Umum dan Informal Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (FKUI KSBSI) dan Federasi Serikat PekerjaPertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(FSPPPSPSI).

/2006 perihal pelaksanaan RAT tahun buku2005;Pada tanggal 1 Juni 2006 Kadis Koperasi Sektor Informal Surabaya melaluiUndangan Nomor 005/151/436.4.13/2004 mengundang Terdakwa dan saksiH.

BungurasihSidoarjo;Juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabayabeserta Staf serta anggota dan pemilik Taksi, sedangkan pengurus lamatidak ada yang hadir;Bahwa hasil yang dicapai dalam rapat tersebut adalah :1. Mengangkat pengurus baru dengan susunan pengurus Ketua H.DASLAWI, Wakil Ketua TINDA, Sekretaris DICKY RICHARD GIMON,SH.

DASLAWI masih belum terdaftar dalam bukukeanggotaan pada Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya;Bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang dipimpin oleh Terdakwa jugadihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabayabeserta staf dan 31 orang yang mengaku telah menjadi anggota KoperasiTaksi Surabaya Baru, ternyata hanya 3 (tiga) orang yang terdaftar dalambuku keanggotaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Sektor Informal KotaSurabaya;Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan

DASLAWI masih belum terdaftar dalam bukukeanggotaan pada Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

No. 426 K/Pid/2010Bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang dipimpin oleh Terdakwa jugadihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabayabeserta staf dan 31 orang yang mengaku telah menjadi anggota KoperasiTaksi Surabaya Baru, ternyata hanya 3 (tiga) orang yang terdaftar dalambuku keanggotaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Sektor Informal KotaSurabaya;Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapununtuk dan atas nama Koperasi Taksi Surabaya Baru yang telah

Setelah itu proposal tersebut oleh Pusat PengembanganPendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional I Jayagiri Bandung disetujuidengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Pusat Pengembangan PendidikanNonformal dan Informal (P2PNFI) Regional I Jayagiri Bandung dengan Kepala UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka.Sedangkan proposal yang diajukan terdakwa Surmadi, S.Ag Bin Isro kepada DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

selanjutnya jugadisetujui dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan danKebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka.Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional IJayagiri Bandung mengeluarkan bantuan dana kegiatan untuk Pendidikan Nonformaldan Informal kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar(SKB) Kabupaten Bangka yaitu sebesar Rp

Setelah itu proposal tersebut oleh Pusat Pengembangan PendidikanNonformal dan Informal (P2PNFI) Regional I Jayagiri Bandung disetujui dengandibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformaldan Informal (P2PNFI) Regional I Jayagiri Bandung dengan Kepala Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka.Sedangkan proposal yang diajukan terdakwa Surmadi, S.Ag Bin Isro kepada DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

selanjutnya jugadisetujui dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan20Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka.Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional IJayagiri Bandung mengeluarkan bantuan dana kegiatan untuk Pendidikan Nonformaldan Informal kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar(SKB) Kabupaten Bangka yaitu sebesar

Menyatakan Terdakwa : MARSANI Bin MAYAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan perbuatan pendirian perusahaan industry baru maupun perluasannya tidak memiliki Izin Usaha Industri dan perusahaan industry tidak menyampaikan informal industry secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah ;

dalam bulan September 2012 bertempat dirumah TerdakwaMarsani bin Mayar di desa Dustm Kolomayan Rt 04 Rw IV DesaKolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atau setidak2tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitardengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) "pendirianperusahaan industri baru) maupun setiap perluasannya wajibmemperoleh Izin Usaha Industri" dan 14 ayat (1) perusahaan industriwajib menyampaikan informal

Juli 2008 yangberlaku selama 2 (dua) tahun, Terdakwa Marsani bin Mayar dengansengaja tidak memperpanjang masa berlaku surat ijin usaha industritersebut, kemudian Terdakwa Marsani tetap mempmduksikanpembuatan perakitan senapan angin berkaliber 45 mm tetsebut yangterbuat dan pipa kuningan, kamer, per, sil, penti, popor dari kayusono, yang biaya bahan bakunya sebesar Rp.500.000,(lima rams riburupiah), ongkos kerja sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh niburupiah) dan tidak menyampaikan / melaporkan informal

selama suratsurat gin usaha pembuatan senapanangin sudah tidak berlaku lagi,Terdakwa tetap memproduksikan pembuatan perakitan senapanangin berkaliber 4,5 mm tersebut.Bahwa benar senapan angin terbuat dari pipa kuningan, kamer,per, sil, pentil, popor dan kayu sono.Bahwa benar biaya bahan bakunya sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah), ongkos keija sebesar Rp.150.000, (seratusJima puluh ribu rupiah).Bahwa benar hasil produksi pembuatan senapan angin terdakwatidak pernah menyampaikan /melaporkan informal

suratsurat gin usaha pembuatan senapanangin sudah tidak berlaku lagi,e Terdakwa tetap memproduksikan pembuatan perakitan senapanangin berkaliber 4,5 mm tersebut.e Bahwa benar senapan angin terbuat dari pipa kuningan, kamer,per, sil, pentil, popor dan kayu sono.e Bahwa benar biaya bahan bakunya sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu rupiah), ongkos keija sebesar Rp.150.000, (seratusJima puluh ribu rupiah).e Bahwa benar hasil produksi pembuatan senapan angin terdakwatidak pernah menyampaikan /melaporkan informal

uraian pembuktian tersebut diatas,kami bmpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapatbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan perbuatanpendirian perusahaan industry baru maupun perluasannya tidakmemiliki Izin Usaha Industri dan perusahaan industry tidakmenyampaikan informal

Dirjen PendidikanNonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Biaya lainlain yang menunjang kegiatan.Dengan adanya pemotongan terhadap kegiatan pendidikan nonformaldan informal yang diketuai oleh saksi Hj.

No. 26 K/Pid.Sus/2012Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI)Regional Jayagiri Bandung mengeluarkan bantuan dana kegiatan untukPendidikan Nonformal dan Informal kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka yaitu sebesarRp.801.107.000, (delapan ratus satu juta seratus tujuh ribu rupiah),sebagaimana yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Satuan Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal(P2PNFl)

Asli Buku) Pedoman Pelaksanaan Program PendidikanNonformal dan Informal Tahun 2009 ;4.

Lebih jauh, sekalipun Penggugat, baik di tingkat pusat maupuncabang di Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak ada kaitannya sama sekalidengan TKI sektor informal ilegal yang tertangkap di Selangor, Malaysia,namun Penggugat harus menutup usahanya dan memenuhi tuntutanpesangon dari seluruh karyawan yang telah pernah bekerja diperusahaan Penggugat, berikut cabangcabangnya dibeberapa kota diIndonesia.

Putusan Nomor 393 K/TUN/201410.11.12.13.2004, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17Tahun 2012;Bahwa objek sengketa mana terbit terkait dengan 95 (sembilan puluhlima) orang TKI sektor informal ilegal berasal dari Nusa Tenggara Timur(NTT), yang tertangkap di Selangor, Malaysia, pada bulan Desember2012, yang mana diberitakan bahwa penempatan 4 (empat) orangdiantaranya dilaksanakan oleh Penggugat dan ditangani oleh petugaslapangan yang bernama Sdr.

NURAINIINDAH PERKASA Cabang NTT);Bahwa pada faktanya, Penggugat, baik di tingkat pusat maupun cabangdi NTT, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penempatan keempatTKI sektor informal ilegal tersebut, halmana Penggugat hanyamelaksanakan penempatan TKI sektor formal di Malaysia Timur sesuaidengan SIPPTKI yang diberikan, dan sama sekali tidak pernahmelaksanakan penempatan TKI sektor informal, serta tidak memilikipetugas lapangan yang bernama Sadr.

Boby Seran dengan tegas menyatakanbahwa keempat TKI sektor informal ilegal tersebut diproses dandiberangkatkan bukan oleh Penggugat (pada saatnya akan Penggugatbuktikan);Bahwa lebih jauh, ketidakterkaitan Penggugat tersebut telah dinyatakansecara tegas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKupang; Badan Nasional Penempatan dan Perindungan Tenaga KerjaIndonesia (BNP2TKI) cq. Balai Pelayanan Penempatan danHalaman 7 dari 15 halaman.

ilegal dimaksud tidak terdata diBP3TKI Kupang (pada saatnya akan Penggugat buktikan);Bahwa penerbitan paspor keempat TKI informal ilegal tersebut bukandidasarkan permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Penggugat,melainkan oleh PT.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (dahulu DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIS DINI NON FORMAL DAN INFORMAL) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2. Ir. I GEDE PANCA, MPD. dll

IV/b,Jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, SatuanOrganisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia DiniNon Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Masyarakat (dahulu Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini Non Formal dan Informal) Kementerian Pendidikan danKebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung ELantai 3, Senayan, Jakarta Selatan (Tergugat

IV/b, jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran,satuan organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak UsiaDini Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Masyarakat (dahulu Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini Non Formal dan Informal) Kementerian Pendidikan danKebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai3, Senayan, Jakarta Selatan (Tergugat

IV/b,jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, satuanorganisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia DiniNon Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Masyarakat (dahulu Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini Non Formal dan Informal) Kementerian Pendidikan danKebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung ELantai 3, Senayan, Jakarta Selatan (Tergugat

IV/b,jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, satuanorganisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia DiniNon Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak UsiaDini dan Pendidikan Masyarakat (dahulu Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia Dini Non Formal dan Informal) Kementerian Pendidikan danKebudayaan dengan pertimbangan yang tidak benar, karenabertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat

Gede Panca, M.Pd, tanggal2 Juni 2014 ; (Foto kopi) ;9.BuktiP9 : Undangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak UsiaDini, Nonformal dan Informal kepada Dra. Lisbeth Napitupulu, M.Pd.,Nomor : 296/B1.3/KP/2015 tanggal 9 April 2015 ; (Foto kopi) ;10.Bukti P 10: Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal kepada Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor : 593/B1.3/KP/RHS/2015 tanggal 7 April 2015 ; (Foto kopi) ;11.Bukti P 11: Foto Dr. Ir.

Pd selaku PejabatPembuat Komitmen Balai Pengembangan PendidikanNonformal dan Informal Regional I Tahun Anggaran 2010dan Drs.

REKA HASUGIAN, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai PengembanganPendidikan Nonformal dan Informal Regional I TahunAnggaran 2010 dan Drs.

SEKRETARIAT DIREKTORI JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (dahulu DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN., II. IR. I GEDE PANCA, MPD;

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKANANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT(dahulu DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIADIN NON FORMAL DAN INFORMAL) KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta10270, dalam hal ini diwakili oleh Ella Yulaelawati, M.A.,Ph.D., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia Dini, Nonformal dan Informal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

,NIP. 196512301990021001, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk.1.IV/b, Jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, SatuanOrganisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkanoleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanMasyarakat (dahulu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal dan Informal) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

IV/b, Jabatan Kepala BagianPerencanaan dan Penganggaran, Satuan Organisasi : Sekretariat DirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (dahulu DirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal) KementerianPendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,Gedung E Lantai 3, Senayan, Jakarta Selatan (Tergugat

Putusan Nomor 464 K/TUN/201611.Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan Masyarakat (dahulu Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini Non Formal dan Informal) Kementerian Pendidikan danKebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai3, Senayan, Jakarta Selatan (Tergugat), surat tersebut digunakan untukmenggugat cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Putusan Nomor 464 K/TUN/201612.13.organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia DiniNon Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak UsiaDini dan Pendidikan Masyarakat (dahulu Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia Dini Non Formal dan Informal) Kementerian Pendidikan danKebudayaan telah meninggalkan akibat hukum yang mana Penggugattelah diceraikan oleh suami Penggugat (Dr. Ir.

(UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembinatertanggal 31 Juli 2010 dan daftar penerima honorariun serta fotokopisurat setoran pajak (SSP) ;1 (satu) bendel SPJ LS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSID) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina danpelaksana kegiatan UMSI tertanggal dan daftar penerima honorariunbulan April s/d Juni 2010 serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ;1 (satu) bendel SPJ GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal(UMSI) berupa kwitansi

kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal(UMSI) berupa kwitansi pembelian ATK dari toko PROLIMANtertanggal 16 September 2010, 1 (satu) bendel surat perjalanan dinas luardaerah tertanggal 1 September 2010 sampai dengan 1 Oktober 2010 ;1 (satu) bendel SPJ UP kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal(UMSI) berupa kwitansi dan (satu) lembar nota pembelian ATK daritoko SUMBER REJEKI tertanggal 14 Desember 2010, kwitansi dan notapembelian ATK dari toko PROLIMAN tertanggal 2 Desember 2010,kwitansi dan nota pembelian

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel SPJTU bulan Desember 2010 kegiatan UsahaMandiri Sektor Informal (UMSI) Disnakertrans Kab. Madiun berupakwitansi dan berkas pengadaan barang CV.

(UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembinatertanggal 31 Juli 2010 dan daftar penerima honorariun serta fotokopisurat setoran pajak (SSP) ;1 (satu) bendel SPJLS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal(UMSID) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina danpelaksana kegiatan UMSI tertanggal dan daftar penerima honorariunbulan April s/d Juni 2010 serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ;1 (satu) bendel SPJGU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal(UMSI) berupa kwitansi dinas

usaha Mandiri Sektor Informal(UMSI) berupa kwitansi pembelian ATK dari toko PROLIMANtertanggal 16 September 2010, 1 (satu) bendel surat perjalanan dinasluar daerah tertanggal 1 September 2010 sampai dengan 1 Oktober2010;1 (satu) bendel SPJ UP kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian ATK daritoko SUMBER REJEKI tertanggal 14 Desember 2010, kwitansi dannota pembelian ATK dari toko PROLIMAN tertanggal 2 Desember2010, kwitansi dan nota pembelian

Menyatakan Terdakwa YUDI GUNAWAN OETIH BIN ABDI MULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PERINDUSTRIAN YANG KARENA KELALAIANNYA TIDAK MEMBUAT IJIN USAHA INDUSTRI DAN TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN INFORMAL INDUSTRI SECARA BERKALA KEPADA PEMERINTAH;4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YUDI GUNAWAN OETIH BIN ABDI MULYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 5.

Bumi Pasir Putih milik Terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan berupajin Usaha Industri (IUD yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan industri yang telahmengalami perluasan usaha dan nilai investasinya diatas Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah);e Bahwa sejak beroperasi tahun 2009 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernahmemberikan laporan secara berkala mengenai informal ilndustri (perkembanganproduksi) CV.

Bumi Pasir Putih miliknya pada tahun 2009 hingga saat ini Terdakwa tidak pernahmemberikan laporan secara berkala mengenai informal ilndustri (perkembangan produksi) PT.Bumi Pasir Putih kepada Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuasin dikarenakan kesibukanTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan PT. Bumi Pasir Putihmilik Terdakwa belum memiliki jin Usaha Industri (UID, dan Terdakwa tidak megetahuikewajibannya selaku pemilik PT.

Bumi Pasir Putih miliknya tersebut yang hinggasaat ini telah diproses oleh Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat Terdakwa tidakmenyampaikan laporan secara berkala Informal Industri (perkembangan produksi), serta tidakmengurus dan memiliki Ijin Usaha Industri (IUD PT.

BumiPasir Putih milik Terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan berupa Ijin Usaha Industri (IUDtersebut, dan sejak beroperasi tahun 2009 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernahmemberikan laporan secara berkala mengenai informal ilndustri (perkembangan produksi) PT.Bumi Pasir Putih milik Terdakwa kepada Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuasindikarenakan kesibukan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa selakupemilik PT.

Menyatakan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bendel SPJ-TU bulan Desember 2010 kegiatan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) Disnakertrans Kab. Madiun berupa kwitansi dan berkas pengadaan barang CV.

kwitansi dinas untuk evalusai UMSI tahun 2010 beserta daftar penerima nya, kwitansi dinas untuk biaya monitoring kegiatan UMSI tahun 2010 beserta daftar penerima nya, kwitansi dinas untuk biaya perencanaan kegiatan UMSI tahun 2010 beserta daftar penerima nya, berikut Surat Setoran Pajak (SSP) masing masing SPJ; dan surat tanda setor ke Pemerintah kab.Madiun tertanggal 15 juni 2012 sebesar Rp.12.500.000,- ; 2. 1 (satu) bendel SPJ TU bulan September 2010 kegiatan Usaha Mandiri Sektor Informal

(UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina tertanggal 31 Juli 2010 dan daftar penerima honorariun serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ; 9. 1 (satu) bendel SPJ-LS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina dan pelaksana kegiatan UMSI tertanggal - dan daftar penerima honorariun bulan April s/d Juni 2010 serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ; 10. 1 (satu) bendel SPJ-GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI

dan surat perintah perjalanan dinas tertanggal 29 September 2010, 20 September 2010, 27 Oktober 2010 ; 11. 1 (satu) bendel SPJ-GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI) berupa 1 (satu) lembar kwitansi belanja makanan dan minuman dari catering KARTIKAWATI tertanggal 9 Agustus 2010 beserta satu bendel surat penyerahan barang, 15 (lima belas) lembar daftar hadir peserta UMSI tertanggal 27 Juli 2010, sampai dengan 9 Agutus 2010 beserta surat setoran pajaknya, 1 (satu) bendel bukti belanja

dengan 26 Januari 2010 ; 13. 1 (satu) bendel SPJ GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa kwitansi pembelian ATK dari toko PROLIMAN tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) bendel surat perjalanan dinas luar daerah tertanggal 1 September 2010 sampai dengan 1 Oktober 2010 ; 14. 1 (satu) bendel SPJ UP kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI) berupa kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian ATK dari toko SUMBER REJEKI tertanggal 14 Desember 2010, kwitansi

(UMSI) berupa kwitansi dinasuntuk honorarium pejabat pembina tertanggal 31 Juli 2010 dan daftar penerima honorariunserta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ;9 1 (satu) bendel SPJ LS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSD) berupa kwitansi dinas10untuk honorarium pejabat pembina dan pelaksana kegiatan UMSI tertanggal dan daftarpenerima honorariun bulan April s/d Juni 2010 serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ;1 (satu) bendel SPJ GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSD berupa kwitansidinas

26 Januari 2010 ;1 (atu) bendel SPJ GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa kwitansipembelian ATK dari toko PROLIMAN tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) bendel suratperjalanan dinas luar daerah tertanggal 1 September 2010 sampai dengan 1 Oktober 2010 ;1 (satu) bendel SPJ UP kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSD) berupa kwitansi dan1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari toko SUMBER REJEKI tertanggal 14 Desember2010, kwitansi dan nota pembelian ATK dari toko PROLIMAN tertanggal

(UMSD , dengan alokasi dana sebesar Rp.229.800.000, ; 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa sesuai dengan RAK kegiatan peningkatan kesempatan kerja dengankegiatan pelatihan usaha mandiri sektor informal (UMSIDmeliputi : program kegiatan Pelatihan UsahaMandiri Sektor Informal (UMSID dengan kegiatan peningkatan kesempatan kerja dengan mengadakanpelatihan usaha mandiri sektor Informal gelombang I tanggal 27 Juli sampai dengan 9 Agustus 2010dengan

usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa kwitansidinas untuk honorarium panitia kegiatan UMSI tertanggal 9 Agustus 2010 dan daftar penerimahonorariun serta fotokopi surat setoran pajak (SSP), 1 (satu) bendel SPJ GU kegiatan usahaMandiri Sektor Informal ( UMSD berupa kwitansi dinas untuk honorarium isntruktur PNSkegiatan UMSI tertanggal 9 Agustus 2010 dan daftar penerima honorariun serta fotokopi suratsetoran pajak (SSP), kwitansi dan nota pembelian ATK tertanggal 9 Agustus 2010 dari CVSRIWIJAYA

26 Januari 2010 ;1 (satu) bendel SPJ GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa kwitansipembelian ATK dari toko PROLIMAN tertanggal 16 September 2010, 1 (satu) bendel suratperjalanan dinas luar daerah tertanggal 1 September 2010 sampai dengan 1 Oktober 2010 ;1 (satu) bendel SPJ UP kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSJ) berupa kwitansi dan1 (Satu) lembar nota pembelian ATK dari toko SUMBER REJEKI tertanggal 14 Desember2010, kwitansi dan nota pembelian ATK dari toko PROLIMAN tertanggal

Pasal 55 ayat (1) dari KUHPidana;

Ruang : Pembina Tk I, V/bJabatan : Kepala Bagian KeuanganUnit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan NonFormal dan Informal.2.2. Bahwa keputusan Tergugat aquo bersifat individual, karena ditujukanlangsung kepada Penggugat, yaitu Irwan Zaera, SE, MM.2.3.

Pemohon Kasasisebagai Pejabat Pembuat Komitmen, tahun 2007 dilingkungan Sekretaiat DirektoratJenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Jakarta.Dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pengugat, pada butir 18 halaman 8, jelastidak terbukti bahwa Penggugat telah lalai dalam mengawasi proses pelaksanaan lelang,Hal. 17 dari 27 hal. Put.

Haryanto NIP.132257699, jabatanPelaksana pada Subbag Tata Usaha Ditbinsus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas,jelas bahwa yang bersangkutan bukan pegawai/pejabat di lingkungan SekretariatDirektorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (T7b).Bukti T6a, merupakan Berita Acara Pemeriksaan sdr.Hari Purwanto, NIP. 131270718,jabatan Pembantu Pimpinan pada Subag Perlengkapan Bagian Umum Setditjen PLS Depdiknas. sdr.

Hari Purwanto merupakan Anggota Panitia Lelang dilingkunganSekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Jakarta.Dengan demikian sdr. Hari Purwanto, memiliki hubungan kerja dan memiliki tanggungjawab kerja secara tidak langsung kepada Penggugat yang berkaitan pelelanganpengadaan buku di lingkunagn Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformaldan Informal sehingga jelas bahwa sdr.

Djaya Putra S, MBA, MM, dalamPersidangan pada Tingkat Pertama, bahwa proses prosedur penyusunan HPS/OE untukpengadaan percetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan pengadaanbuku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,sudah berdasarkan pada ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003, bahkan sdr. Ir.

.;SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (dahulu DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.;1. Ir. I GEDE PANCA, MPD.;