KEMENTRIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq KANTOR WILAYAH VIIJAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA V, VSYONGKI INGKIRI, DK

Keuangan,Kepala Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum Kementrian Keuangan,Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V, ParaPelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan ParaPelaksana KPKNL Jakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 Februari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/TerlawanI/Pembanding;LawanYONGKI INGKIRI

Nomor 565 PK/Pdt/2016nyata tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam mengadiliperkara a quo;Bahwa Judex Facti tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangdalam mengadili perkara a quo berdasarkan faktafakta hukum sebagaiberikut:a)Bahwa perlawanan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pelawan)pada pokoknya adalah terkait dengan Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang NegaraAtas Nama Yongki Ingkiri yang

a quo (Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PUPN149/PUPNC10.05/2009tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Yongki Ingkiri)menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,yaitu. menimbulkan kewajiban hukum bagi Yongki Ingkiri (TermohonPeninjauan Kembali semula Pelawan) untuk melunasi/menyelesaikanjumlah utangnya kepada Negara sebesar Ro1.295.578.621,70 (satu miliardua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribuenam ratus

dua puluh satu 70/100 rupiah);Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, telah jelas bahwa objeksengketa dalam perkara a quo (Keputusan Panitia Urusan PiutangNegara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN149/PUPNC10.05/2009tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Yongki Ingkiri)Halaman 18 dari 27 hal.

tersebutjelasjelas telah melampaui batas wewenang mengadili dari Judex Facti,karena Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI JakartaNomor PJPN149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah PiutangNegara atas nama Yongki Ingkiri tersebut merupakan Keputusan TataUsaha Negara;Bahwa berdasarkan faktafakta dan ketentuan hukum tersebut di atas,telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Judex Facti tidakberwenang dan/atau telah melampaui batas wewenang dalam mengadiliperkara a quo.

YONGKI INGKIRI >< KEMENTRIAN KEUANGAN Rl Cq DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN Cq KANTOR WILAYAH VII JAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LEUANG JAKARTA V (KPKNL JAKARTA V), Dkk

PUTUSANNomor: 483/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negbri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiii perkara Perdata dalam Peradilantingkat pertama, telah menjatiffokan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :DeYONGKI INGKIRI, beralamat di Jalan Jelambar Baru Blok A IX Nomor 223 Rt.006/Rw.09, KelurahanJelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada Bobby Worotitjan, B.Ac, SH.

Yongki Ingkiri, perinal Jawaban suratsaudara tanggal 8 Mei 2004 tertanggal 22 Juni 2004; Fotocopy Media Suara Pembaruan edisi 9 Oktober 2004;Fotocopy Surat nomor :PG56/WKN.07/KP. 05/2009 ditujukan kepada sdr. Yongki Ingkiri JI.

AC.III.1070tertanggal 20 Mei 2009;Fotocopy Surat dari Direktorat Kekayaan Negara Lain lain Nomor S433/KN.4/2009, hal PermohonanPeninjauan Kembali sisa Kewajiban ex Debitur SEAB a.n.Yongki Ingkiri Ac.IIl. 1070 tertanggal 04 Juni2009; Fotocopy surat ditujukan kepada Menteri Keuangan Ri, perihal Permohonan Kebijakan dan Keadilan dalamPenyelsesaian Sisa Hutang saya a.n Yongki Ingkiri AC.III.1070 (Ex Debitur Bank Seab) tertanggal 15 Juni2009; Fotocopy Surat ditujukan kepada Dr.Sri Mulyani Indrawati menteri

Keuangan RI, Perihal PermohonanPeninjauan Kembali Ssisa Kewajiban ex Debitur SEAB a.n Yongki Ingkiri Ac.IIIl.1070 tertanggal 09 Januari2010;Fotocopy Surat dari Direktorat kekayaan Lainlain Nomor: S256/KN.4/2010 perihal.

SEAB (DL) a.n Yongki Ingkiri Ac.IIl.1070tertanggal 01 Maret 2010;Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Yonggi Ingkiri kepada Bobby Worotitjan,Bac,SH.MH tertanggal 30ST a OaHal 22 dari 39 hai.Put.No:483/PDT.G/2010/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah diperlihatkan kepada pihakpihak, sehinggadengan demikian surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara

KEMENTRIAN KEUANGAN CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN CQ KANTOR WILAYAH VII JKT CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V >< YONGKI INGKIRI

YONGKI INGKIRI,Beralamat di JIn. Jelambar Baru Blok A IX No. 223 RT.006 RW.009,Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalamhal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya : BOBBY WOROTITJAN, B.Ac.SH.MH. dan BACHTIAR SIMATUPANG, SH. Advokat dan konsultanHukum, berkantor di Wisma Nugraha Santana Lt. 14 R.1410 Jin. JenderalSudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09Pebruari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai, Terbanding I semulaPelawan ; 2.

YONGKI INGKIRI

WahidinNomor Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Desember 2012;Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;melawanYONGKI INGKIRI, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Baru Blok AIX Nomor 223 RT 006 RW 009, Kelurahan Jelambar, KecamatanGrogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaBobby Worotitja, B.Ac, S.H.

Nomor 629 tanggal 28 Agustus 2007, secarategas dinyatakan bahwa Hak Tagih atas jumlah utang tertunggak atas namadebitur Yongki Ingkiri (in casu Terbanding/ Pelawan) senilaiRp1.177.798.747,00 beralih menjadi hak tagih negara yang pengurusannyadidasarkan UndangUndang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara.4.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 poin 3.2 Akta Pengalihan Hak AtasTagih (cessie) di atas maka Pembanding/Terbanding I menyerahkanpenyelesaian piutang negara atas nama debitur Yongki Ingkiri (in casuTerbanding/Pelawan) senilai Rp1.177.798.747,00 kepada PUPN Cabang DKIJakarta melalui surat Direktur Kekayaan Negara LainLain, DJKN, KementerianKeuangan Nomor S233/KN/2008 tanggal 15 Januari 2008.5.

Menetapkan pengalihan hak tagih atas nama Yongki Ingkiri (in casuTerbanding/Pelawan) kepada Kementerian Keuangan dengan nilai sebesarRp1.367.784.819,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratusdelapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).Bahwa Tim Likuidasi PT SEAB BANK (DL) yang bertugas untuk melaksanakanproses likuidasi, berdasarkan ketentuan PP 25 Tahun 1999 dibentuk danbertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham, adalahmemiliki kedudukan yang berbeda

Nomor 629 Tanggal 28 Agustus 2007 yang telah menyerahkanHak Tagih terhadap utang atas nama debitor Yongki Ingkiri (in casu TermohonKasasi/Terbanding/Pelawan) senilai Rp 1.177.798.747, kepada Pemerintah cq.Hal. 23 dari 26 Hal. Put. Nomor 2990 K/Pdt/201324Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai salah satu langkah pemenuhankewajiban PT.