INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

PUTUSANNomor 22/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan hukumsebagai berikut, dalam perkara antara :INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN(IMPARSIAL) suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentukperkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan

INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA., II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO;

Pembanding/Terbanding/Penggugat : INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL0. Diwakili oleh Poengky Indarti
Terbanding/Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1.KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS),2.PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARA,3.PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

oleh Haris Azhar, Warga Negara Indonesia,bertindak dalam jabatannya selaku Koordinator BadanPekerja, untuk selanjutnyadisebut PELAWAN I (Dahuludisebut PENGGUGAT I;PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARA,beralamat di Jalan Danau Gelinggang No. 62 BlokCIII Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh Hendardi, Warga Negara Indonesia,bertindak dalam jabatannya selaku Ketua BadanPengurus, untuk selanjutnya disebutmanne nena nn ne nnn ne nnn n= PELAWAN II (Dahulu disebutPENGGUGAT ID);PERKUMPULAN INISIATIF

PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI KEADILAN (IMPARSIAL), VS. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) Cq. KEPALA BADAN INTELIJEN STRATEGIS (BAIS) TNI

2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIFUNTUK TRANSISI KEADILAN (IMPARSIAL), beralamat di JalanDiponegoro No.9 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Denny Kailimang, SH.,MH., Harry Ponto, SH.,LL.M., BambangHartono, SH.,MH., Patricia Lestari, SH., Benny Ponto, SH.,MH.,S. Yanti Nurdin, SH.

bila Pengadilantidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : Perkumpulan Inisiatif

PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG (KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4. PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARA tersebut tidak dapat diterima;

Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana;PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKATPARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN(IMPARSIAL), sebuah perkumpulan yang dibentukberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yangberkedudukan di Jalan Tebet Utara Il C Nomor 25, Tebet,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh POENGKY INDARTI,kewarganegaraan Indonesia, yang bertindak dalamkedudukannya sebagai Direktur Eksekutif berdasarkanketentuan Pasal 12 butir 1 Anggaran Dasar

Di dalamPasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan iniadalah untuk: (1) Mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipiluntuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfirtransisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) Memajukanpemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnyaHalaman 16 dari 58 halaman.

Pemohon Keberatan Il juga memiliki inisiatif besardalam melakukan reformasi dibidang peradilan untuk membukaakses terhadap keadilan. Bahwa dengan adanya hambatan nyatauntuk mencari keadilan seperti terlihat dalam pengaturan diHalaman 18 dari 58 halaman.

anti hukuman mati dan penghormatan hak atashidup yang selama ini diupayakan oleh Pemohon Keberatan III.Pemohon Keberatan Ill selama ini sangat = aktifmengkampanyekan penghormatan Hak Asasi Manusia diIndonesia ke dunia internasional, dengan adanya SEMA Nomor 7Tahun 2014 tersebut maka kerjakerja Pemohon Keberatan Illterganggu atau setidaktidaknya berpotensi terganggu dalammelakukan kampanye dan kerjakerja memperjuangkan HakAsasi Manusia, khusunya dalam isu hukuman mati;Pemohon IV, telah mengambil inisiatif

PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG(KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4. PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARAtersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, oleh Dr. H.

Penggugat:
Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi GIBAS
Tergugat:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Subang
Intervensi:
PT. GLOBAL DAIRI ALAMI

PUTUSANNomor : 144/G/LH/2019/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan DiponegoroNomor: 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:GABUNGAN INISIATIF BARISAN ANAK SILIWANGI (GIBAS) RESORT SUBANG,yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi

Global Dairi Alami tersebut juga sebagai ketua Resort GIBAS Subang dimanaGIBAS juga mempunyai peran untuk mengupayakan penyeimbangan danpelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaranlingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (14) AngggaranDasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangl,sedangkan faktanya jelas usaha yang dilakukan oleh PT.

Bahwa Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) adalah badan hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor AHU0011907.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan GIBAS CINTA DAMAI tanggal 1Februari 2016 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 13 November 2007 dan AktaPerubahan No. 08 tanggal 13 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris Iwan YusufAnwari, S.H., yang berkedudukan di KotaBandunQ;2.

Bahwa sebagai organisasi yang terpusat di Kota Bandung, apakahkewenangan GIBAS Resort Subang yang diwakili oleh IWAN IRAWAN,S.SOS., selaku Ketua GIBAS Resort Subang berdasarkan Surat KeputusanPimpinan Pusat Gabungan Inisiatif Barisan Anak = Siliwangi No.007.DPPGIBAS/SK2/X/2019, Tentang Pengesahan Susunan PersonaliaCaretaker Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi(GIBAS) Kabupaten Subang Tahun 2019, mempunyai /egal standing untukmelakukan tindakan dan upaya hukuM?5.

BuktiP4 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatGabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Nomor007/DPP GIBAS/SK2/X/2019 Tanggal : 07 Oktober 2019Tentang Pengesahan Susunan Personalia CaretakerDewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan AnakSiliwangi Kabupaten Subang Tahun 2019 (foto copy sesuaidengan asli) :02ennone acne enone5. BuktiP5 : Foto copy Anggaran Dasar Anggaran Rumah TanggaGabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (foto copysesuai dengan foto Copy);""6.

Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp. 587.931.800;

, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;

study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 8.469.600,-;

rangka kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 628.985.000,-;

Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 506.838.400,-;

Untuk kegiatan Study Komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif danNon Raperda, yaitu :1.

KutaiKartanegara; Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang baik dari PPTKmaupun staf PPTK untuk kegiatan Studi Komparatif mengenai PansusPerda Inisiatif dan Non Inisiatif, Kegiatan Penyempurnaan danPenguatan Aplikasi Legal Drafting, Kegiatan Bimtek Penyusunan ProdukHukum dan Peraturan, Pada Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara T.A. 2013; Bahwa saksi mengetahui PPTK untuk kegiatan Studi Komparatifmengenai Pansus Perda Inisiatif dan Non Inisiatif, KegiatanPenyempurnaan dan Penguatan

,Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 628.985.000.

komparatif Pansus Peraturan Daerah,Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 706.828.000.

Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.628.985.000,;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000.

Pembanding/Penggugat : Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi GIBAS Diwakili Oleh : EDY SYAPRAN, SH
Terbanding/Tergugat : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Subang
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. GLOBAL DAIRI ALAMI

Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studibanding ke Propinsi Sumut, Sumbar dan Riau dalamrangka kajian raperda usul inisiatif Rp. 275.230.000.6. PT. Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studibanding dalam rangka kajian raperda usul inisiatif kePropinsi Sulsel Rp. 130.000.000.7. PT. Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studibanding dalam kajian raperda SOTK ke PropinsiJawa Timur Rp. 125.000.000,8.

Banten diterima oleh lwan Rosaditanggal 29 September 2004SSP PPN atas studi banding dalam rangkakajian Raperda usul inisiatif ke Prop.Hal. 13 dari 26 hal. Put.

Riau dalamrangka kajian Raperda usul inisiatif keProp. Sulawesi SelatanSSP PPH Pasal 22 atas studi bandingdalam rangka kajian Raperda SOTKPemerintah Prop.

BantenSSP PPH Pasal 22 atas bahan seminarkajian 4 Raperda usul inisiatif DewanSSP PPn atas bahan seminar kajian 4Raperda usul inisiatif DewanSSP PPH Pasal 22 atas pengadaan bahanseminar evaluasi kebijakan pemerintahSSP PPn atas pengadaan bahan seminarevaluasi kebijakan pemerintahSSP PPn atas akomodasi dan konsumsikegiatan seminar kajian evaluasi kebijakanpemerintahan Prop.

Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studi bandingKe Propinsi Sumut, Sumbar dan Riau dalam rangka kajianRaperda usul inisiatif. Rp.275.230.000,6. PT. Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studi bandingDalam rangka kajian Raperda usul inisiatif ke Propinsi SulselRp. 130.000.000,7. PT. Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studi bandingDalam kajian raperda SOTK ke Propinsi Jawa Timur.Rp. 125.000.000,8.

Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studi bandingke Propinsi Sumut, Sumbar dan Riau dalam rangka kajianRaperda usul inisiatif. Rp.275.230.000,6. PT. Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studibandingdalam rangka kajian Raperda usul inisiatif ke Propinsi SulselRp.130.000.000,7. PT. Pesona Muda Prima Tour & Travel untuk studi bandingdalam kajian raperda SOTK ke Propinsi Jawa Timur.Rp.125.000.000,8.

Fisip Universitas Padjajaran Bandung untuk kajianRaperdaSOTK usul inisiatif. Rp.280.000.000, Rp.1.375.130.000," Perbuatan ia terdakwa H.

atas studi banding dalam rangka kajian Raperdausul inisiatif ke Prop.

Menyatakan tindakan Terbanding V semula Tergugat Konpensi V baik atas dasar inisiatif sendiri ataupun persetujuan dari Terbanding I s/d VII semula Tergugat Konpensi I s/d VII untuk mempersewakan tanah objek sengketa kepada Terbanding VIII s/d XIV semula Tergugat Konpensi VIII s/d Tergugat XIV adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 5.

Menyatakan tindakan Terbanding V semula Tergugat Konpensi V baik atas dasar inisiatif sendiri ataupun persetujuan dari Terbanding I s/d VII semula Tergugat Konpensi I s/d VII untuk membangun bangunan permanen diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 6.

TergugatXIV) atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat V baik atas dasar inisiatif sendiriataupun persetujuan dari Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat VI dan Tergugat VII, untuk mempersewakan tanah objek sengketakepada Tergugat Vill s.d.

Tergugat XIV, adalah merupakan serangkaianperbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat V baik atas dasar inisiatif sendiriataupun persetujuan dari Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat VI dan Tergugat VII, untuk membangun bangunan permanendiatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 25/PDT/2017/PT PAL7.10.11.12.13.Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dariTergugat s.d.

Menyatakan tindakan Terbanding V semula Tergugat Konpensi Vbaik atas dasar inisiatif sendiri ataupun persetujuan dari Terbanding s/d Vil semula Tergugat Konpensi s/d VII untuk mempersewakantanah objek sengketa kepada Terbanding VIll s/d XN semulaTergugat Konpensi VIIl s/d Tergugat XIV adalah merupakanperbuatan melawan hukum;5.

Menyatakan tindakan Terbanding V semula Tergugat Konpensi Vbaik atas dasar inisiatif sendiri ataupun persetujuan dari Terbanding s/d VIl semula Tergugat Konpensi s/d VII untuk membangunbangunan permanen diatas objek sengketa adalah merupakanperbuatan melawan hukum;6.

bermain judi adalah inisiatif sendin; Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang; Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah); Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masingmasing pemaindiberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebutnomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7(tujuh) namanya sudah mengeremi; Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permaianan sudah berjalan sudah 20 (dua puluh) kali putaran

bermain judi adalah inisiatif sendiri; Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang; Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Halaman 6 dari hal.16 Putusan Nomor : 22/Pid.B/2016/PN.Nga Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masingmasing pemaindiberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebutnomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi; Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian

bermain judi adalah inisiatif sendiri; Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang; Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah); Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masingmasing pemaindiberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebutnomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi; Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permaianan sudah berjalan sudah 20 (dua puluh) kali

bermain judi adalah inisiatif sendiri; Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang; Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masingmasing pemaindiberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebutnomornya telah berurutan dari nomor 1 (Satu) Sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi;Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian permaianan sudahberjalan sudah 20 (dua puluh) kali putaran

bermain judi adalah inisiatif para pemain judi itu sendiri; Bahwa para pemain judi tersebut tidak diundang; Bahwa sekali permainan uang taruhannya sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah); Bahwa cara permainan judi kartu remi adalah masingmasing pemaindiberi kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar, apabila kartu remi tersebutnomornya telah berurutan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) namanya sudah mengeremi;Bahwa terdakwa sudah menerima cuk sebesar Rp.60.000, (enampuluh ribu rupiah) dari

/PN SonKorban SUPRIHATIN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagaiberikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korbanmelintas di Jalan Pattimura Kabupaten Sorong, lalu saksi korban melihat adabeberapa kendaraan Mobil Truck yang diparkir oleh beberapa Sopir termasukterdakwa dibagian badan jalan, sehingga timbul inisiatif saksi korban untuk datangmenegur beberapa sopir dengan alasan jalan sempit dan sedang dipenuhi lumpursehingga akan mengganggu

Pid.B/2018/PN SonBahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa,Bahwa tindak pidada tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September2018 sekitar jam 20.30 wit, di Jalan Pattimura RT 02 RW. 04 KelurahanMakbusun Distrik Mayamuk Kabupaten SorongBahwa kronologis kejadian tersebut berawal saksi korban melintas di JalanPattimura Kabupaten Sorong, lalu saksi korban melihat ada beberapa kendaraanMobil Truck yang diparkir oleh beberapa Sopir termasuk terdakwa dibagianbadan Jalan, sehingga timbul inisiatif

adalah terdakwa,Bahwa tindak pidada tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September2018 sekitar jam 20.30 wit di Jalan Pattimura RT 02 RW 04 Kelurahan MakbusunDietrik Mayamuk Kabupaten Sorong,Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN SonBahwa kronologis kejadian tersebut berawal saksi korban melintas di JalanPattimura Kabupaten Sorong, lalu saksi korban melihat ada beberapa kendaraanMobil Truck yang diparkir oleh beberapa Sopir termasuk terdakwa dibagianbadan jalan, sehingga timbul inisiatif

saksi korban;Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;Bahwa tindak pidada tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 September2018 sekitar jam 20.30 wit, di Jalan Pattimura RT.02 RW. 04 KelurahanMakbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saksi korban melintas di JalanPattimura Kabupaten Sorong, lalu saksi korban melihat ada beberapa kendaraanMobil Truck yang diparkir oleh beberapa Sopir termasuk terdakwa dibagianbadan jalan, sehingga timbul inisiatif

berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 20.30 wit, diJalan Pattimura RT.02 RW. 04 Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk KabupatenSorong;Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saksi korban melintas di JalanPattimura Kabupaten Sorong, lalu saksi korban melihat ada beberapa kendaraanMobil Truck yang diparkir oleh beberapa Sopir termasuk terdakwa dibagianbadan jalan, sehingga timbul inisiatif

Babaris, KabupatenTapin;Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukunlagi sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setelah pernikahankarena terjadi pertengkaran;Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkardisebabkan karena keponakan Tergugat berinisiatif menyuruhPenggugat bekerja sebagai penyadap karet milik saudaraPenggugat, sedangkan Penggugat punya anak kecil darisuami Penggugat terdahulu, dan inisiatif

kKeponakan Tergugattersebut diamini / disetujui olen Tergugat, dan Penggugat tidakterima inisiatif dan suruhan keponakan Tergugat tersebut,hingga terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat danTergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisahtempat tinggal sejak bulan Juli 2015 ;Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat danTergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami

kKeponakan Tergugattersebut diamini / disetujui oleh Tergugat, dan Penggugat tidakterima inisiatif dan suruhan keponakan Tergugat tersebut,hingga terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat danTergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisahtempat tinggal sejak bulan Juli 2015 ;Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat danTergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami

keponakanHal 12 dari 19 Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.RtuTergugat tersebut diamini / disetujui oleh Tergugat, dan Penggugattidak terima inisiatif dan suruhan keponakan Tergugat tersebut, hinggaterjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalahdikategorikan keterangan testimonium de auditu (adalah keteranganyang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkanpenglinatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengardari orang lain yang disebut juga

keponakan Tergugat tersebut diamini / disetujuioleh Tergugat, dan Penggugat tidak terima inisiatif dan suruhankeponakan Tergugat tersebut, hingga terjadi pertengkaran Penggugatdengan Tergugat adalah menunjukkan antara Penggugat danTergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untukdisatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraiandipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankanrumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yanglebih besar dari

anaknya ; Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon nyang bernama Ahmad ; Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon yaitu tanggal 10 September 2012 ; Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikartuniai 1 (satu) orang anakperempuan yang bernama Az zahra ; Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 5 Mei 2013 ; Bahwa alasan namanya diganti karena anak tersebut sering rewel ; Bahwa namanya mau diganti dari Siti Fatimah Azzahra Iskandar menjadiSyaidah Az zahra Iskandar ; Bahwa penggantian nama tersebut atas ide dan inisiatif

anaknya ; Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama Ahmad ; Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon yaitu tanggal 10 September 2012 ; Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikartuniai 1 (satu) orang anakperempuan yang bernama Az zahra ; Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 5 Mei 2013 ; Bahwa alasan namanya diganti karena anak tersebut sering rewel ; Bahwa namanya mau diganti dari Siti Fatimah Azzahra Iskandar menjadiSyaidah Az zahra Iskandar ; Bahwa penggantian nama tersebut atas ide dan inisiatif

P3 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini karena anaknya sering rewel dan atas ide dan inisiatif dari keluarga untukmengganti nama anak tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonanini;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat

melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Akta kelahirannama anak pemohon tertulis SIT FATIMAH AZZAHRA ISKANDAR danberdasarkan keterangan pemohon dan para saksi karena anak tersebutsering rewel kemudian atas ide dan inisiatif dari keluarga nama anakpemohon diganti menjadi SYAIDAH AZ ZAHRA ISKANDAR ;Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila adahalhal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan namapemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin / persetujuan dari Dan Tim (Sertu Rudy Subekt), Proposalmeminta bantuan dana kepada Bupati Jayapura atas inisiatif Terdakwa sendin, dengan caramembuatsendiriseolah olah surat tersebut resmi (Legal) dengan tanda tangan Dan Tim maupun Pangdam XVII/Cendipalsukan.5. Bahwa Proposal yang diajukan / dikirimkan kepada Bupati Jayapura untuk meminta bantuan danaOperasional daerah Rawan tidak cair karena dana dikantor Bupati sedang Kosong.6.

Bahwa padatanggal 18 Mel 2011 sekira pukul 09.00 Wib atas inisiatif sendiri dan tanpa sepangetahuanatasan Terdakwa pergi ke salah satu wamet di Sentani kota untuk membuat Proposal permintaan bantuan danakepada Bupati Jayapura untuk Tim Paskhas BKO XVil/Cendrawasih dan didalam proposal tersebut terdapat tandatangan Dantim Paskhas dan Pangdam XVII/Cendrawasih yang dipalsukan Terdakwa, sehingga surat tersebutseolaholah dibuat oleh Dantim Paskhas TNI AU yang disetujui atau diketahuf oleh Pangdam XVII

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin / persetujuan dari Dan Tim (Sertu Rudy Subekti),Proposal meminta bantuan dana kepada Bupati Jayapura atas inisiatif Terdakwa sendiri, dengan caramembuat sendiri seolah olah surat tersebut resmi (Legal) dengan tanda tangan Dan Tim maupun PangdamXVIl/Cen dipalsukan.5. Bahwa benar Proposal yang diajukan / dikirimkan kepada Bupat Jayapura untuk meminta bantuandana operasional daerah Rawan tidak cair karena dana dikantor Bupati sedang Kosong.6.

Bahwa benar Terdakwa atas inisiatif sendiri dan tanpa sepangetahuan atasan Terdakwa pergi ke salahsatu wamet di Sentani kota untuk membuat Proposal permintaan bantuan dana kepada Bupati Jayapura untukTim Paskhas BKO XVII/Cendrawasih dan didalam proposal tersebut terdap at tanda tangan Dantim Paskhas danPangdam XVII/Cendrawasih yang dipalsukan Terdakwa, sehingga surat tersebut seolaholah dibuat oleh DantimPaskhas TNI AU yang disetujui atau diketahuf oleh Pangdam XVII/Cendrawasih.2.

Bahwa bena Terdawa tidak pernah meminta ijin / persetujuan dari Dan Tim (Sertu Rudy Subekt),Proposal meminta bantuan dana kepada Bupati Jayapura atas inisiatif Terdakwa sendin, dengan cara7membuat sendiri seolah olah surat tersebut resmi (Legal) dengan tanda tangan Dan Tim maupun PangdamXVII/Cen dipalsukan.3.

Pada tahun anggaran 2001 diterima dana sebesar Rp. 44.550.000,(empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telahdisalurkan kepada 4 kelompok penerima bantuan yaitu kelompok GelekatLewo, Kelompok Ojan Pole, Kelompok Kroko Puken dan Kelompok KlodeMege.Dan menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/lI/Bangdatanggal 21 Mei 2001 tentang Pentujuk Pelaksanaan dan Panduan TeknisOperasional Inisiatif Masyarakat Setempat Untuk Proyek NTAADP (8984INDO dan SAAD (4007JNA) menyebutkan

Pada tahun anggaran 2001 diterima dana sebesar Rp. 44.550.000,(empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telahdisalurkan kepada 4 kelompok penerima bantuan yaitu kelompok GelekatLewo, Kelompok Ojan Pole, Kelompok Kroko Puken dan Kelompok KlodeMege.Dan menurut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/984/ll/Bangdatanggal 21 Mei 2001 tentang Pentujuk Pelaksanaan dan Panduan TeknisOperasional Inisiatif Masyarakat Setempat Untuk Proyek NTAADP (8984INDO dan SAAD (4007JNA) menyebutkan

No. 1736 K/Pid/2007Nomor : 050/984/IVBANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjukpelaksanaan dan panduan teknis operasional Inisiatif Masyarakat Setempat(IMS) tentang Sasaran Penerimaan Bantuan yaitu :1. Kelompok penduduk atau petani miskin dan tidak cukup memiliki sumberpenghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup seharihari khususnyauntuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan, kesehatan sertakebutuhan sosial ekonomi lainnya.2.

Proposal Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS)NTAADP (IBRDLOAN 3984IND) Tahun 2000 Desa Nusa Nipa Kecamatan TanjungBunga Kabupaten Flores untuk 4 kelompok dengan jenis kegiatan UsahaEkonomi Produktif dan SUTA dengan anggaran sebesar Rp.74.000.000.

Bahwa dengan adanya Mikrolet yangdiadakan oleh para terdakwa bersama saksi Moses Merin Koten pada tanggal11 Nopember 2003 tanpa berpedoman pada keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 050/984/IVBANGDA tanggal 21 Mei 2001 perihal petunjukpelaksanaan dan panduan teknis operional Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS)maka jelas mereka terdakwa telah memperoleh keuntungan.

,S.H., dibuat atas inisiatif penghadap sendiri tanpa diketahui/memberitahukannya kepada Kolonel Cpm Erling Riyadi, S.lIp.

,S.H., dengan Susilowati, dilakukan atas inisiatif sendiri Saksi5dengan bantuan temannya bukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidan tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali, danPemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui adanya Kutipan AktaNikah saat di persidangan;Bahwa benar Kutipan Akta Nikah Nomor 929/169/II/ 2002 tanggal 27Februari 2002 An.

;Bahwa penghadap tidak pernah meminta kepada Kolonel Cpm ErlingRiyadi untuk dibuatkan Akta Kelahiran anak dari hasil adopsipenghadap sendiri, Akta Kelahiran Nomor 22309.C/2007 tanggal 29Agustus 2007 Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KeluargaBerencana Kabupaten Bogor, dibuat atas inisiatif penghadap sendiritanpa diketahui/memberitahukan kepada Kolonel Cpm Erling Riyadi,S.lp., S.H.

., dibuat atas inisiatif penghadap sendiri tanpadiketahui/memberitahukan kepada Kolonel Cpm Erling Riyadi, S.Ip.,S.H.;Bahwa penghadap tidak pernah disuruh oleh Kolonel Cpm ErlingRiyadi, S.lp., S.H., untuk membuat Kartu) Keluarga NomorHal. 26 dari 47 hal. Put.

No. 14 PK/MIL/20168)3201012005090088 dengan alamat di Bumi Sentosa Blok D6 RT.007 RW. 009 Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan CibinongKabupaten Bogor, di mana pada KK tersebut Erling Riyadi sebagaiKepala Keluarga dibuat atas inisiatif penghadap sendiri tanpadiketahui/memberitahukan kepada Kolonel Cpm Erling Riyadi, S.Ip.,S.H.

perangkat desa bukan inisiatif pribadidari TERDAKWA, selanjutnya JPU dalam Surat Dakwaannya jugamenyebutkan terdakwa menyewakan lahan tanah seluas 1,000 m2(seriou meter persegi) di Blok Kembang RT.03/04 Desa CidokomKecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan hargaRp.25.000.000,( dua puluh lima juta rupiah), uraian fakta JPU tersebutsangat tidak lengkap bahkan tidak berdasrkan fakta yang sebenarnya,pada faktanya tanah yang diklaim oleh milik PT.

perangkat desa bukan inisiatif pribadi terdakwa,dan dalam Surat Dakwaan JPU menyebutkan terdakwamenyewakan lahan tanah seluas 1.000m2 , dan pada faktanyatanah yang diklaim oleh milik PT.EVITIRA SEJAHTERA seluas125.300m2 dan usaha batako Sdr.

Uraian fakta JPU tersebut jelas tidak lengkap dikarenakan JPUtidak menyebutkan kedudukan TERDAKWA selaku Ketua BadanHalaman 14 dari 18 Putusan Sela Nomor: 475/Pid.B/2018/PN CbiForm01/SOP/15.4/201815Permusyawaratan Desa (BPD) Cidokom dan pemberian izin lahantersebut merupakan inisiatif perangkat desa bukan inisiatif pribadidari TERDAKWA, selanjutnya JPU dalam Surat Dakwaannya jugamenyebutkan terdakwa menyewakan lahan tanah seluas 1,000m2 (seriou meter persegi) di Blok Kembang RT.03/04 DesaCidokom

perangkat desa bukan inisiatif pribadidari terdakwa hal tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokokperkara;Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menyatakan dalampembelaan melalui Penasihat Hukumnya bahwa tanah yang disewakandalam perkara ini adalah ex atau bekas tanah Perkebunan XI bukan milikTerdakwa secara langsung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka terhadap dalil kesatu dan ketiga eksepsi ini Majelis Hakimberketetapan untuk menolak;Menimbang, bahwa mengenai dalil