Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2017, Nomor : 700/133/LHP/REG/IX/INSPK/2018, tanggal 10 September 2018;

LasalimuSelatan Tahun Anggaran 2017, Nomor700/133/LHP/REG/IX/INSPK/2018, tanggal 10 September 2018;3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 60/SPPLS/PPKD Tahun 2017, tanggal 19Juli 2019;Halaman3dari62 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PNKdi8. 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Dana Desa Tahap (60%)SeKabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;9. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)Nomor SPM : 60/SPMLS/PPKD, tanggal 19 Juli 2019;10. 1 (satu

kerugianKeuangan Negara sebesar Rp.471.660.000, (Empat ratus tujuhpuluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai LaporanHasil Auditdari Auditor Badan PengawasanKeuangan Pembangunan(BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa MopaanoKecamatanLasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017 Nomor:Halaman9dari62 Putusan Perkara Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PNKdi700/133/LHPREG/IX/INSPK

ribu rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negarasebesar Rp.471.660.000, (Empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratusenam puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Auditdari Auditor BadanPengawasanKeuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi TenggaraDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Di DesaMopaanoKecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran2017 Nomor: 700/133/LHPREG/IX/INSPK

Buton Nomor: 700/133/LHPREG/ IX/INSPK/2018 tanggal 3September 2018.Bahwa ahli menjelaskanbahwa jumlah Kerugian Keuangan Negaraadalah sebesar Rp471.660.000,00, dengan rincian perhitungan sebagaiberikut: dengan rincian sebagai berikut : NoUraian Jumlah (Rp) a.Jumlah dana/uang Dana Desa (DD) DesaMopaano tahap (60%) sebesar 471.660.000,00Rp468.660.000,00 + saldo awal rekeningTabungan Bank Mandiri a.n Desa Mopaano pertanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp3.000.000,00yang ditarik/dikeluarkan Sdr.

Lasalimu Selatan Tahun Anggaran2017, Nomor :700/133/LHP/REG/IX/INSPK/2018, tanggal 10September 2018;3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD, Nomor : 60/SPPLS/PPKD Tahun 2017, tanggal 19Juli 2019;1 (satu) lembar Daftar Permintaan Dana Desa Tahap (60%) SeKabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM :60/SPMLS/PPKD, tanggal 19 Juli 2019;1 (satu) buah buku rekening Desa Bank Mandiri atas nama DesaMopaano dengan

., dan laporan Inspektorat Kabupaten Belitung No.700/237/K/INSPK/2019 tanggal 18 Desember 2019, kerugian keuangan Negara dalamperkara aquo adalah sejumlah Rp2.716.280.200,00,(dua miliar tujuh ratus enambelas juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagaibahwa berdasarkan keterangan Ahli Ester Tetty Yoyanti berikut:NUraian TA. 2015 (Rp) TA. 2016 (Rp) TA. 2017 (Rp) TA. 2018 (Rp)oO1. Penerimaan/Pendapatan Desa TotalAik KetekokmelaluiRekening Desa.g.

sehingga dapat dipergunakansebagai dasar perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, makauntuk memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan hukum dankemanfaatan hukum, Majelis Hakim menilai dan menghitung sendiri kerugiankeuangan Negara yang nyata dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yangdiperoleh dalam pemeriksaan perkara aquo sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ester Tetty YoyantiOmpusunggu, S.T., laporan Inspektorat Kabupaten Belitung No.700/237/K/INSPK

ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yangdipergunakan untuk belanja kegiatan penyelenggaraan Desa Aik Ketekok olehTerdakawa selaku Bendahara Desa Aik Ketekok bersamasama dengan SaksiHARYADI Bin MAHARIF yang sesuai dengan Peraturan Desa Aik Ketekok daritahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang diakui kebenarannya dan dilengkapioleh alat bukti yang sah berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yangdihitung oleh Inspektorat Kabupaten Belitung yang dituangkan dalam laporanNo.700/237/K/INSPK

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Saksi Haryadi BinMaharif;Menimbang, bahwa adanya penyimpangan dalam pengelolaan KeuanganDesa Aik Ketekok yang dilakukan oleh Terdakwa bersamasama dengan SaksiHaryadi Bin Maharif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapatpenyimpangan pengelolaan keuangan Desa Aik Ketekok KecamatanTanjungpandan Kabupaten Belitung dari tahun 2015 sampai dengan 2018 menurutperhitugan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung yang dituangkan dalam laporanNo.700/237/K/INSPK

TPK / 2020 / PT BBL 1. 21/01/2016 Kuitansi 45.000.0002. 22/01/2016 Kuitansi 25.000.0003. 01/02/2016 Kuitansi 90.000.0004. 14/03/2016 Kuitansi 20.000.0005. 29/04/2016 Kuitansi 9.000.000JUMLAH 189.000.000 Menimbang, bahwa menurut perhitungan kerugian keuangan negaraoleh Inspektorat Kabupaten Belitung yang dituangkan dalam laporan Nomor700/237/K/INSPK/2019 tanggal 18 Desember 2019 uang Desa Aik Ketekok yangtidak dipergunakan sesuai aturan yang berlaku~= adalah sejumlahRp2.716.280.200,00 (dua miliar

T3 Surat Inspktorat Wilayah Kabupaten Mukomuko tentangLaporan Hasil Pemeriksaan Dana PADD/K TA 2011 DesaPenarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Nomor :57/LHP/INSPK/2012, tanggal 09 Maret 2012; 4. T4 Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 185 Tahun 2012tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Penarikdan Penunjukan Penjabat Sementara Kepala Desa PenarikKecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, tanggal 30 Maret DO ecco eee eseeeeneneeeeeeenneneeeemeeeneD.

(vide bukti T.15) ; 10.Bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mukomuko menerbitkan SuratNomor : 57/LHP/INSPK/2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan PADD/KTahun Anggaran 2011, tertanggal 9 Maret 2012. (vide bukti T.3) ; 11. Bahwa tanggal 30 Maret 2012 Bupati Mukomuko menerbitkan Surat Keputusan56Bupati Mukomuko Nomor : 185 Tahun 2012, tentang PengesahanPemberhentian Kepala Desa Penarik Dan Penunjukkan Penjabat SementaraKepala Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

MOHTAR mengakibatkan terjadinyakerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.337. 453. 404, (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) sesuai Laporan hasilAudit Inspektorat Kabupaten Buton Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiAnggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Pada KegiatanPembuatan Tambatan Perahu Di Desa Mega Bahari KecamatanLasalimu Selatan Kabupaten Buton, Nomor: 042.2/195/IX/INSPK

perahu di Desa Mega Bahari Kecamatan LasalimuSelatan Kabupaten Buton, dasarnya yakni:Surat KepalaKejaksaan Negeri Buton Nomor : B1174/P.3.18/Fd.1/08/2019, Tanggal 23 Agustus 2019, PerihalPermintaan Audit Investigasi Penghitungan KerugianKeuangan Negaraperkara Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) TahunAnggaran 2018 pada Pekerjaan Pembangunan TambatanPerahu di Desa Mega Bahari Kecamatan Lasalimu SelatanKabupaten Buton.Surat Tugas Inspektur Kabupaten ButonNomor : 090/171/VIII/INSPK