Bahwa, Penggugat selaku PNS memperoleh surat izin berceraiberdasarkan surat keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor800/604/KPTS/INSPT/2016 bulan Agustus 2016 sebagaimana terlampir;Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 0717/Pdt.G/2016/PA.LLG8.

persidangan;Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugatagar berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun,dan kemudian untuk upaya damai tersebut telah pula dilaksanakan mediasioleh Mediator SRI ROSLINDA, S.Ag, MH, pada tanggal 29 September 2016,namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat KeputusanBupati Musi Rawas Utara Nomor : 800/604/KPTS/INSPT

Put.No. 0717/Pdt.G/2016/PA.LLGIndonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil, maka pemeriksaanterhadap perkara ini harus dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 800/604/KPTS/INSPT/2016,bulan Agustus 12016, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun

Asli Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Cerai yangdikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas Utara Nomor800/003/KPTS/INSPT/2017 tanggal 17 Oktober 2017, diberi tanggal,diparaf dan diberi kode P.2B. Saksi:1.

mengikat serta menjadi syarat mutlak(conditio sine quanon) yang menunjukkan antara Penggugat denganTergugat sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagaialat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (legal standing);Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan bukti P.2 berupa Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan olehdikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 800/003/KPTS/INSPT

Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;DUDUK PERMOHONANPenggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 Maret 2021 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padatanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 18/G/2021/PTUN.PLG,yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan TataUsaha Negara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten MusiRawas Utara Nomor 700/018/LHP/Inspt/2020 tanggal 23 Oktober 2020 DesaLubuk Kumbung

Bahwa, Pemohon selaku PNS memperoleh surat izin bercerai berdasarkansurat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor800/387/KPTS/INSPT/2016 tanggal Februari 2016 sebagaimana terlampir;8. Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenanmenerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

RATNAWATI dan berdasarkanLaporan Hasil Mediasi tanggal 01 Februari 2017 mediasi telah dilaksanakannamun tidak berhasil;Bahwa, Pemohon selaku PNS memperoleh surat izin berceraiberdasarkan surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor800/387/KPTS/INSPT/2016 tanggal Februari 2016;Bahwa, setelah dibacakan permohonan Pemohon pada intinya Pemohontetap pada permohonannya yaitu ia tetap ingin bercerai dengan Termohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis

RATNAWATI dan berdasarkan laporan darimediator tersebut ternyata Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan damai, oleh karena itu kehendak Pasal 154 R.bg dan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Pemberian lIzin Perceraian Nomor : 800/3887/KPTS/INSPT/2016yang dikeluarkan oleh Bupati

permohonan pencairan dana yang diajukan olehPPTK adalah dalam rangka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)yang telah disahkan, sehingga dana yang dicairkan oleh setiap SKPD termasukoleh Kecamatan Tanjungsari adalah diperuntukan untuk membiayai kegiatankegiatan yang telah ditentukan dalam DPA tersebut.Menimbang, bahwa dana APBD telah dicairkan oleh Terdakwa SUHERMANdengan rincian sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Inspektorat Kabupaten Sumedang No. 700/702/Riksus/INSPT

2017 setelah dipotong pajak diterima sejumlah Rp.149.032.000, (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh dua riburupiah).7) Bulan Juli 2017 setelah dipotong pajak diterima sejumlah Rp. 72.578.017,(tujuah puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh belasrupiah).Menimbang, bahwa dana APBD yang telah dicairkan tersebut telahdipergunakan oleh Terdakwa SUHERMAN dengan rincian sesuai dengan LaporanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten SumedangNo. 700/702/Riksus/INSPT

dalam rangka melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) yang telah disahkan, sehingga dana yang dicairkan oleh setiap SKPDHalaman 34 dari 59Putusan No. 45/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtermasuk oleh Kecamatan Tanjungsari adalah diperuntukan untuk membiayaikegiatankegiatan yang telah ditentukan dalam DPA tersebut.Menimbang, bahwa dana APBD telah dicairkan oleh Terdakwa SUHERMANdengan rincian sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Inspektorat Kabupaten Sumedang No. 700/702/Riksus/INSPT

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001, dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bahwahukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapatdibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyataseberapa besar jumlah uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yangdilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dari Inspektorat Kabupaten Sumedang No. 700/702/Riksus/INSPT

sembilan puluh delapan rupiah).Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara tersebut merupakan akibatlangsung dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersamasama dengansaksi TRI ANITA, SE dan oleh karena itu, Majelis sependapat dengan PenuntutUmum yang memandang kerugian keuangan Negara tersebut menjaditanggungjawab Terdakwa dan saksi TRI ANITA, SE.Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dalam LaporanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten SumedangNo. 700/702/Riksus/INSPT

2016;Asli Laporan Kemajuan Fisik tertanggal 23 Desember 2016yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas untuk progresspekerjaan sebesar 75,04%;Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK tertanggal 29 April2017;Asli Hasil Audit BPK RI Perwakilan Sumsel Nomor38/LHP/XVIII.PLG/05/2017 tanggal 30 Mei 2017;Asli Hasil Audit BPK RI Perwakilan Sumsel Nomor37.c/LHP/XVIII.PLG/06/2017 tanggal 16 Juni 2016;Asli Surat Bupati Muratara kepada Kepala Dinas Pendidikanuntuk menindaklanjuti hasil temuan BPK Nomor800.008/Inspt

/2017 tanggal Juni 2017;Asli Surat Bupati Muratara kepada Kepala Dinas Pendidikanuntuk menindaklanjuti hasil temuan BPK Nomor800/99/Inspt/2016 tanggal 20 Juni 2016;Asli 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendikan dan KebudayaanKabupaten Muratara Tahun Anggaran 2016;Asli Berita Acara penentuan Titik Nol;Copy SK Pejabat Pengguna (PA) Anggaran Nomor91/KPTS/DPPKAD/MRU/2016;.

membinarumah tangga dengan rukun sehingga perceraian tidak terjadi dan telah diperintahkan upayaperdamaian melalui cara mediasi akan tetapi Pemohon prisipal tidak pernah hadir padawaktu yang telah ditentukan maka mediaisi dinyatakan gagal, kemudian dibacakanpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa yang dipersamakan denganPegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari BupatiMusi Rawas Utara Nomor 800/178/KPTS/INSPT

Copy 1 (satu) bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor800/209/Inspt/2014 tanggal 8 Juni 2015;3. Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Musi Rawas Utara NomorHalaman 30 dari 48 hal.

PUT. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG800/293/Inspt/2014 tanggal 26 Agustus 2015 perihal tindak Lanjut HasilPemeriksaan;Barang Bukti No.1 s/d 3 : tetap terlampir dalam berkas perkara;Copy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor :128/KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 2014 tentang Perubahan atasKeputusan Bupati Nomor : 15/KPTS/DPPKAD/2014 tentang PenunjukanPengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaandan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan PemerintahKabupaten Musi Rawas Utara

Memerintahkan agar barang bukti berupa :1) Copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KabupatenMusi Rawas Utara Nomor : 700/05/REG/INSP/2015 tanggal 30 Maret 2015pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Musi Rawas Utara;2) Copy 1 (satu) bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor800/209/Inspt/2014 tanggal 8 Juni 2015;3) Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Musi Rawas Utara Nomor800/293/Inspt/2014 tanggal 26 Agustus 2015 perihal tindak Lanjut HasilPemeriksaan

/2019 tanggal 30Oktober 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten KarawangNomor: 700/816/Inspt/2019, tanggal 31 Oktober 2019,Perihal: panggilan yang ditujukan kepada Camat Pedes(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten KarawangNomor: 700/817/Inspt/2019, tanggal 31 Oktober 2019Perihal: panggilan yang ditujukan kepada Camat Cibuaya(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten KarawangNomor

: 700/818/Inspt/2019, tanggal 31 Oktober 2019Perihal panggilan yang ditujukan kepada Sekretaris DPRDKab.

Bahwa atas bukti T17, Inspektur Kabupaten Karawang membuatSurat Perintah Nomor : 700/11/C.X/Inspt/2019 tanggal 30 Oktober 2019 (videbukti T20). Bahwa bukti T20 tersebut melaksanakan penanganan kasuspengaduan terkait adanya dugaan keabsahan ijazah terhadap Pegawai Negeri20.

YAYAN ZAELANI, S.Sos Kepala SubagKepegawaian dan Keuangan pada Kecamatan Pedes Kabupaten KarawangNomor: 700/33/LHP/C.XII/Inspt tanggal 19 Desember 2019 yang diterbitkanoleh Inspektorat Kabupaten Karawang (vide bukti T10);22. Bahwa dalam bukti T10 memberikan kesimpulan pada intinya adalahSdr.

YAYANZAELANI, S.Sos Kepala Subag Kepegawaian dan Keuangan pada KecamatanPedes Kabupaten Karawang Nomor: 700/33/LHP/C.XII/Inspt tanggal 19 Desember2019 (vide bukti T10).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraPada Kegiatan Dana Desa Tahap tahun 2016 Desa Kertajaya KecamatanJayakerta Kabupaten Karawang tahun 2017 dari Inspektorat KabupatenKarawang No. 700/09/LHP/C.VII/Inspt tanggal 14 Juli 2017, menyatakanberdasarkan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara denganmenggunakan Nett Loss (kerugian bersih), diperoleh nilai sebesarRp.86.900.000, (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

2016 tentang Tata CaraPembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di KabupatenKarawang, menyebutkan, Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuaidengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahunanggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraPada Kegiatan Dana Desa Tahap tahun 2016 Desa Kertajaya KecamatanJayakerta Kabupaten Karawang tahun 2017 dari Inspektorat KabupatenKarawang No. 700/09/LHP/C.VII/Inspt

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraPada Kegiatan Dana Desa Tahap tahun 2016 Desa Kertajaya KecamatanJayakerta Kabupaten Karawang tahun 2017 dari Inspektorat KabupatenKarawang No. 700/09/LHP/C.VII/Inspt tanggal 14 Juli 2017, menyatakanHalaman 34 dari 88 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgberdasarkan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara denganmenggunakan Nett Loss (kerugian bersih), diperoleh nilai sebesarRp.86.900.000, (delapan puluh enam juta sembilan ratus

Dusun Jatiboros RT 09 RW 03 dengan ukuran :Panjang : 761,30 mLebaratas : 0,31mLebar bawah: 0,43mTinggi : 0,66m Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang sebagaimana laporannyaNomor : 700/09/LHP/C.VII/Inspt tanggal 14 Juli 2017, dalam kegiatanpembangunan turap saluran air di Desa Kertajaya yang menggunakan DanaDesa Tahap Tahun Anggaran 2016 terdapat kerugian keuangan negarasejumlah Rp 86.900.000, (delapan puluh enam juta sembilan

pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas,serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut di atas, di manaterdapat perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsurmelawan hukum di atas, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang,sebagaimana laporannya Nomor 700/09/LHP/C.VII/Inspt

namun keadaan tersebut tidak pernahmenjadi baik, dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumahtangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harusditempuh;8 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikianini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah danrahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahakan;9 Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh Surat Izin dariBupati Musi Rawas Utara No.800/370/KPTS/INSPT

., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubunganeS aBahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas pada InspektoratKabupaten Barito Kuala; Bahwa sesuai surat tugas Ahli Nomor: 094/115/Sev/INSPT tanggal 13Desember 2016, Ahli memberi keterangan dalam perkara tindak pidanakorupsi penyelewengan dana APBDes Desa Pindahan Baru Kab.

SuratTugas Inspektur KabupatenBaritoKualaNomor:094/110/SET/INSPT tanggal 15 Nopember 2016 perihal MelakukanAudit pada Desa Pindahan Baru Kabupaten Barito Kuala untuk DanaAPBDes Tahun 20195; 227 nn > no none n nnn Bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa PindahanBaru adalah: === === 22222 22 2220 ==e Jalan Pemukiman;e Jalan Persawahan;e Pembuatan Jembatan Baru RT. 03;e Rehab jembatan RT. 03 RT. 02;e Rehab jembatan RT. 06;e Pembangunan Pos Kamling;e Pembuatan Tabat;e Pembuatan Goronggorong

Asli Laporan Kemajuan Fisik tertanggal 23 Desember 2016 yangditandatangani oleh Konsultan Pengawas untuk progresspekerjaan sebesar 75,04 %.Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK tertanggal 29 April 2017.Asli Hasil Audit BPK RI Perwakilan Sumsel Nomor38/LHP/XVIII.PLG/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.Asli Hasil Audit BPK RI Perwakilan Sumsel Nomor37.c/LHP/XVIII.PLG/06/2017 tanggal 16 Juni 2016.Asli Surat Bupati Muratara kepada Kepala Dinas Pendidikan untukmenindaklanjuti hasil temuan BPK Nomor 800.008/Inspt

/2017tanggal Juni 2017.Asli Surat Bupati Muratara kepada Kepala Dinas Pendidikan untukmenindaklanjuti hasil temuan BPK Nomor 8:00/99/Inspt/2016tanggal 20 Juni 2016.Asli 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendikan dan KebudayaanKabupaten Muratara Tahun Anggaran 2016.Asli Berita Acara penentuan Titik Nol.Copy SK Pejabat Pengguna (PA) Anggaran Nomor91/KPTS/DPPKAD/MRU/2016.Halaman 52 dari 140 halaman putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2019/PT.PLGe Copy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor007/KPTS/DISDIKUD/2016.e

/2017 tanggal Juni 2017.Asli Surat Bupati Muratara kepada Kepala Dinas Pendidikanuntuk menindaklanjuti hasil temuan BPK Nomor800/99/Inspt/2016 tanggal 20 Juni 2016.Asli 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendikan dan KebudayaanKabupaten Muratara Tahun Anggaran 2016.Asli Berita Acara penentuan Titik Nol.Copy SK Pejabat Pengguna (PA) Anggaran Nomor91/KPTS/DPPKAD/MRU/2016.Copy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor007/KPTS/DISDIKUD/2016.Asli SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor :06/KPTS/DISDIKBUD

/2017 tanggal Juni 2017.e Asli Surat Bupati Muratara kepada Kepala Dinas Pendidikanuntuk menindaklanjuti hasil temuan BPK Nomor800/99/Inspt/2016 tanggal 20 Juni 2016.e Asli 1 (Satu) bundel DIPA Dinas Pendikan dan KebudayaanKabupaten Muratara Tahun Anggaran 2016.Asli Berita Acara penentuan Titik Nol.Copy SK Pejabat Pengguna (PA) Anggaran Nomor91/KPTS/DPPKAD/MRU/2016.e Copy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor007/KPTS/DISDIKUD/2016.VV Vv VVV V VVV V VW WV VV VWHalaman 109 dari 140 halaman putusan

/2017 tanggal Juni2017.e =6Asli Surat Bupati Muratara kepada Kepala DinasPendidikan untuk menindaklanjuti hasil temuanBPK Nomor 800/99/Inspt/2016 tanggal 20 Juni2016.e Asli 1 (Satu) bundel DIPA Dinas Pendikan danKebudayaan Kabupaten Muratara Tahun Anggaran2016.e = Asli Berita Acara penentuan Titik Nol.e Copy SK Pejabat Pengguna (PA) Anggaran Nomor91/KPTS/DPPKAD/MRU/2016.e Copy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Nomor : 007/KPTS/DISDIKUD/2016.e 6Asli SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Nomor

No.1427 K/Pid/2009Asmiran, yang mana surat tersebut menyatakan minta maaf atas kekeliruandan kealpaan telah mengscanner tanda tangan saksi Ir.Aspar Muchtar dan Ir.Asmiran;Benar berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat kabupaten Ogan lliryang dituangkan dalam surat No.700/24/STR/INSPT/2007 tanggal 25 April2007 tentang Hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa , pada poin 4dinyatakan bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV.

Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Tergugat, Turut Tergugat telahmelakukan Pembentukan Tim Investigasi melalui SK Sekretaris DaerahKabupaten Ogan Ilir Nomor 700/110/INSPT/2014 tanggal 4 April 2014yang mana telah melakukan Investigasi ke SDN Kertabayang/SDN 7Rantau Alai Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir ProvinsiSumatera Selatan;6.

Bahwa dalildalil gugatan Penggugat pada posita gugatan butir ke5, ke6,ke7 yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan pembentukan TimInvestigasi melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Ogan Ilir Nomor700//110/INSPT/2014 tanggal 4 April 2014 yang hasilnyamerekomendasikan kepada Tergugat untuk meninjau Kembali surat Nomor107/KR.VII/BKN/X/2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormatPenggugtat.

.> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Pada Kegiatan Dana Desa Tahap tahun 2016 Desa KertajayaKecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang tahun 2017 dari InspektoratKabupaten Karawang No. 700/09/LHP/C.VII/Inspt tanggal 14 Juli 2017,menyatakan berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negaradengan menggunakan Nett Loss (kerugian bersih), diperoleh nilai sebesarRp.86.900.000, (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).Nilai tersebut dihitung berdasarkan pengurangan

2016 tentang Tata CaraPembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di KabupatenKarawang, menyebutkan, Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuaidengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahunanggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Pada Kegiatan Dana Desa Tahap tahun 2016 Desa KertajayaKecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang tahun 2017 dari InspektoratKabupaten Karawang No. 700/09/LHP/C.VII/Inspt

;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Pada Kegiatan Dana Desa Tahap tahun 2016 Desa KertajayaKecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang tahun 2017 dari InspektoratKabupaten Karawang No. 700/09/LHP/C.VII/Inspt tanggal 14 Juli 2017,menyatakan berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negaradengan menggunakan Nett Loss (kerugian bersih), diperoleh nilai sebesarRp.86.900.000, (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).Nilai tersebut dihitung berdasarkan pengurangan

Alat Bukti Surat Laporan Hasil Audit T31Penghitungan KerugianKeuangan Negara InspektoratKabupaten Bolaang MongondowNomor:700/INSPT/LHP/RAH/PKKN/45/XI1/2019 Tanggal 02 Desember 2019; e.

Alat Bukti Surat Laporan Hasil Audit T31Penghitungan KerugianKeuangan Negara Inspektorat KabupatenBolaang Mongondow Nomor:7O0/INSPT/LHP/RAH/PKKN/45/X11/2019Tanggal 02 Desember 2019; e.

Alat Bukti Surat Laporan Hasil Audit T31Penghitungan KerugianKeuangan Negara Inspektorat KabupatenBolaang Mongondow Nomor:7O0/INSPT/LHP/RAH/PKKN/45/X11/2019Tanggal 02 Desember 2019; @.

Oktober 2019; 29.Alat Bukti Keterangan Saksi Atas Nama VINDY NERSON KALAY,S.TI. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada BPPKAD Kab.Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 14 November 2019;T29 30.Alat Bukti Keterangan Ahli Atas Nama RUDY MOKOAGOW, SPselaku Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal02 Desember 2019;T30 31.Alat Bukti Surat Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Inspektorat Kabupaten Bolaang MongondowNomor: 700/INSPT

HERMAWAN TYOPUTRO, STmengakibatkan kerugian keuangan negara atausetidaktidaknya dapat merugikan keuangan negara yangdalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu sebesarRp. 200.026.000,00 (Dua Ratus Juta Dua Puluh Enam RibuRupiah, berdasarkan Laporan Hasil Analisis Atas PerhitunganKerugian Negara Pada Kegiatan Pengadaan Jasa KonsultasiPekerjaan Penyusunan Detail Engineering Design (DED)Gedung DPRD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012dari Inspektorat Kabupaten Karawang Nomor : 700/25/LHP/C.VIII/Inspt

Ahli ADE IRAWAN, S.T.e Bahwa Ya dalam memberikan keterangan sebagai ahli ini saksitelah mendapat surat penunjukan dari Inspektorat KabupatenKarawang Nomor : 700/34/VIII/Inspt. Tanggal 11 Agustus 2015.e Bahwa pada saat ini saksi bertugas di Insepktorat KabupatenKarawang, dan bidang keahlian yang saksi kuasai adalahbidang Auditing.Halaman 99 dari 123 Putusan No. 156/Pid.Sus/TPK/20 15/PN.

Bdg1)2)3)4)5)6)e Bahwa Ya saksi pernah ditugaskan oleh inspektorat KabupatenKarawang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan PemeriksaanKhusus (RKsus) Perhitungan Kerugian Negara dalam perkaraTindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa KonsultasiPenyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatanRehabilitasi Gedung Sidang DPRD Kabupaten KarawangTahun Anggaran 2012, dengan Surat Tugas Nomor 700/24/CVI/Inspt perihal membantu melaksanakan pemeriksaan khususdan kedudukan saksi dalam penunjukan surat tersebut

(Ahli / Wakil Penanggung Jawab),dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa Ya dalam memberikan keterangan sebagai ahli ini saksitelah mendapat surat penunjukan dari Inspektorat KabupatenKarawang Nomor : 700/34/VIII/Inspt.

Tanggal 11 Agustus 2015.e Bahwa di Inspektorat, sesuai Diklat Fungsional tersebut diatas.e Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh inspektorat KabupatenKarawang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan Audit dalamperkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa KonsultasiPenyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatanRehabilitasi Gedung Sidang DPRD Kabupaten KarawangTahun Anggaran 2012, dengan Surat Tugas Nomor : 700/34/Vill/Inspt.

EMBUN SAHARA;1 (satu) Lembar Asli Denda Keterlambatan dan Pemberian Sanksi DariBUPATI KARAWANG No: 700/3269/Inspt Tanggal 15 Juni 2015.1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Hasil Monitoring Pembangunan GedungPosyandu bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kab. Karawangtahun 2014 tanggal Oktober 2014;1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Karawang Provinsi Jawa BaratNo: 140/Kep. 440Huk/2014 tentang Desa/ Kelurahan PenerimaBantuan Sarana Dan Prasarana Posyandu Kab.

EDI, S.Pd.1 (satu) Bundel fotocopy Denda Keterlambatan dan Pemberian Sanksidari Bupati Karawang Nomor: 700/3269/Inspt tanggal 15 Juni 2015;1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor:954/Kep.226Huk/2015 tentang Bendahara Pengeluaran PembantuPada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahabn desa Kab.Karawang tanggal 20 Maret 2015;1 (satu) Bundel asli Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa Kab.

sebesar Rp.149.331.249,21 (Seratus Empat Puluh SembilanJuta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan RupiahDua Puluh Satu Sen) dan Perhitungan Inspektorat Kabupaten Karawang didapatresume analisis untuk 50 (lima puluh) Posyandu sebesar Rp.90.743.077,79(Sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh ribu rupiahkoma tujuh puluh Sembilan sen), berdasarkan hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara. oleh Inspektorat Kabupaten Karawang Nomor700/08/LHP/C.V/Inspt

LESTARI CIPTA UTAMI SPK027/13/SPK/BPMPD/VI/2014, Nilai kontrak Rp.158.323.000, SPK027/14/SPK/BPMPD/VIV2014, Nilai kontrak Rp.159.366.000,11.Bahwa benar sesuai dengan SPK pelaksanaan Kegiatan MeningkatkanFasilitas Sarana dan Prasarana Posyandu Sekabupaten Karawang TahunAnggaran 2014 adalah selama 170 (Seratus Tujun Puluh Hari) hari yaituterhitung sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember2014.12.Bahwa benar, berdasarkan Hasil Analisis Perhitungan Kerugian Negara No.700/567/Inspt

EDI, S.Pd.1 (satu) Bundel fotocopy Denda Keterlambatan dan Pemberian Sanksidari Bupati Karawang Nomor: 700/3269/Inspt tanggal 15 Juni 2015;1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor:954/Kep.226Huk/2015 tentang Bendahara Pengeluaran PembantuPada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaobn desaKab. Karawang tanggal 20 Maret 2015;1 (satu) Bundel asli Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa Kab.

Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan atas PenyelenggaraanPemerintahan Desa pada Desa Naggerang Kecamatan SukasariKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 Nomor700/70/Regdes/Inspt/2018 tanggal 23 April 2018;c. Mempelajari dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan TahunAnggaran 2017 dan 2018;d. Menganalisa buku catatan Bendahara Pengeluaran;e.

Mempelajari Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Desa NanggerangKecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017nomor 700/70/Regde/Inspt/2018 tanggal 23 April 2018;b.

Mempelajari dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas PenyelenggaraanPemerintahan Desa pada Desa Nanggerang Kecamatan SukasariKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 Nomor700/70/Regde/Inspt/2018 Tanggal 23 April 2018.b. Membandingkan bukti penyerahan uang dari Bendahara Desa Nanggerangkepada Kepala Desa dengan bukti pertanggungjawaban dan hasil analisarealisasi fisik kegiatan Tahun Anggaran 2018.c.