Ditemukan 9 data
445 — 246
Menyatakan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KORUPSI SECARA BERSAMASAMA ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3.
Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si
Kemudian BerdasarkanSurat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 603/MU/X/2007 tanggal 1 September2007, terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagaipemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, laluterdakwa Ir.IKRAM A.
(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enampuluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Chandra Kipu maupunterdakwa Ir.IKRAM A.
Kemudian BerdasarkanSurat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 603/MU/IX/2007 tanggal 1 September2007, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagaipemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, laluterdakwa IrIKRAM A.
(enam ratus tiga puluhenam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si,selaku Penanggungjawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;Pada waktu dilakukan rapat evaluasi semua proyek yang menggunakan DCUdiakhir bulan Desember 2007 yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Ir.IKRAM A.WAHAB, M.Si, Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa PenggunaAnggaran, dan Ak.
Ikram Abdul Wahab,M.Si. sendiri selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;Menimbang, bahwa maksud Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang telah menyetujui laporan selesai 100 % atas laporanChandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV.
96 — 57
Membebaskan Terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, dari seluruhDakwaan (Vrijpraak) dan Tuntutan Penuntut Umum ;3. Memulihkan segala hak Terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si,dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat danmartabatnya ;4.
Untuk pencairan tahap Isebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A.
Selaku PPK, terdakwa Ir.IKRAM A.
WAHAB,M.Si, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A.
174 — 54
Ir.Ikram A wahab mengatakan bahwa daftarrincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai denganKerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK yang telahdibahas di Pusat.
KemudianBerdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenNo.162/SPPBJ/DCU.INP 603/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007,Ir.Ikram A. Wahab, M.Si,pemenang lelang.
Ir.Ikram A. Wahab, M.Si, sebagai Pejabat PenanggungjawabKegiatan/Pembuat Komitmen ;2.A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujiandan Perintah Pembayaran ;3.
KemudianBerdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/ SPPBJ/DCU.INP 603/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, Ir.Ikram A.
111 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rusmin Latara, Ir.Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, S.H., Gamaria Iskandar Alam,Imran S. Djumadil, S.H., Saiful Anmad, S.E. M.Si., M. RahmiHusein, S.Sos., dan Yusman Arifin, S.H. Bahwa ke 9 orangtersebut tidak melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dantidak menerima uang perjalanan dinasnya masingmasingsebesar Rp5.700.000,00 sehingga jumlah keseluruhanRp51.300.000,00;5.
Hendra Karianga, S.H., M.H., Ir.Ikram Haris, AR, dan Ir. Rusmin Latara yang telah dibuatkankuitansinya masingmasing sebesar Rp16.200.000,00 sehinggajumlah keseluruhan Rp48.600.000,00 tidak pernah melaksanakanperjalanan dinas luar daerah ke Makassar dan tidak pernahmenerima uang perjalanannya.Hal. 20 dari 126 hal. Put. No. 193 PK/Pid.Sus/20162. Sebesar Rp12.200.000,00 dipergunakan untuk pembayaranbiaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Drs.
Uang sebesar Rp120.000.000,00 diterima oleh Ir.Ikram Haris AR di kantor sedangkan sebesar Rp40.000.000,00,diterima di rumah Ishak Nasher, S.E.;Uang tersebut sebagai honorarium Komisi Ill dalam rangkapenyusunan naskah usulan dan hasil kajian perundangundangan 2 (dua) buah Ranpeda sebesar Rp20.000.000,00,naskah penjelasan Ranperda sebanyak 2 (dua) buah sebesarRp100.000.000,00, dan pembahasan 2 (dua) buah Ranperdasebesar Rp40.000.000,00;9.
Rusmin Latara, Ir.Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, S.H., Gamaria Iskandar Alam,Imran S. Djumadil, S.H., Saiful Anmad, S.E., M.Si., M. RahmiHusein, S.Sos., dan Yusman Arifin, S.H.
Hendra Karianga, S.H., M.H., Ir.Ikram Haris, AR, dan Ir. Rusmin Latara yang telah dibuatkankuitansinya masingmasing sebesar Rp16.200.000,00 sehinggajumlah keseluruhan Rp48.600.000,00 tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke Makassar dan tidak pernahmenerima uang perjalanannya;Sebesar Rp12.200.000,00 dipergunakan untuk pembayaranbiaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Drs.
190 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rusmin Latara, Ir.Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, S.H., Gamaria Iskandar Alam,Imran S. Djumadil, S.H., Saiful Anmad, S.E. M.Si., M. RahmiHusein, S.Sos., dan Yusman Arifin, S.H.
Hendra Karianga, S.H., M.H., Ir.Ikram Haris, AR, dan Ir. Rusmin Latara yang telah dibuatkankwitansinya masingmasing sebesar Rp16.200.000,00 sehinggajumlah keseluruhan Rp48.600.000,00 tidak pernah melaksanakanperjalanan dinas luar daerah ke Makassar dan tidak pernahmenerima uang perjalanannya.Sebesar Rp12.200.000,00 dipergunakan untuk pembayaranbiaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Drs.
Rusmin Latara, Ir.Ikram Haris, AR, Ahmad Djabid, S.H., Gamaria Iskandar Alam,Imran S. Djumadil, S.H., Saiful Ahmad, S.E., M.Si., M. RahmiHusein, S.Sos., dan Yusman Arifin, S.H.
43 — 18
Ir.IKRAM HARIS AR. ;. Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEGDPRD Prov Maluku Utara SofifiKab. Halmahera Timuruntuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 dan10.11.12.13.Perda No. 6 tahun 2005 tanggal 17 Juni 2011 An.YUSMAN ARIFIN, SH. ;Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEGDPRD Prov Maluku Utara SofifiKab. Halmahera baratuntuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 danPerda No. 6 tahun 2005 tanggal 19 Juni 2011 An.ISHAK NASER,SE.
Ir.IKRAM HARIS AR. ;Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEGDPRD Prov Maluku Utara SofifiKab. Halmahera Baratuntuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 danPerda No. 6 tahun 2005 tanggal 19 Juni 2011 An.YUSMAN ARIFIN, SH. ;14.Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas anggotaDPRD Prov. Maluku Utara SofifiJakarta untukmelakukan konsultasi dengan Ditjen Otda Kemendagritanggal September 2011 An. ALIMIN MUHAMMAD,S.Pd.l. ;15.Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas anggotaDPRD Prov.
57 — 117
Ir.IKRAM HARIS AR. ;. Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEGDPRD Prov Maluku Utara SofifiKab. Halmahera Timuruntuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 danPerda No. 6 tahun 2005 tanggal 17 Juni 2011 An.YUSMAN ARIFIN, SH. ;. Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEGDPRD Prov Maluku Utara SofifiKab. Halmahera barat10.11.12.13.14.untuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 danPerda No. 6 tahun 2005 tanggal 19 Juni 2011 An.ISHAK NASER,SE.
Ir.IKRAM HARIS AR. ;Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEGDPRD Prov Maluku Utara SofifiKab. Halmahera Baratuntuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 danPerda No. 6 tahun 2005 tanggal 19 Juni 2011 An.YUSMAN ARIFIN, SH. ;Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas anggotaDPRD Prov. Maluku Utara SofifiJakarta untukmelakukan konsultasi dengan Ditjen Otda Kemendagritanggal September 2011 An. ALIMIN MUHAMMAD,S.Pd.l. ;15.Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas anggotaDPRD Prov.
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggapenggunaan uang proyek sebesar Rp. 636.365.000,00 (enam ratus tigapuluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Chandra Kipu maupun Ir.Ikram A Wahab, M.Si. selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;maka dengan maksud untuk pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atauhangus, lalu DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si. selaku KPA memerintahkan saksiA.K.
84 — 48
Sangadji, S.Sos, Yusman Arifin, SH, Ir.Ikram Haris AR, Saiful Anmad,SE M.Si dan Ahmad Djabid, SH serta Drs EdiLangkara, telah dibuatkan kwitansi perjalanan dinasnya namun para anggotaDPRD tersebut tidak pernah menerima uang masingmasing sebesarRp.17.500.000,00 sehingga jumlah keseluruhan Rp.122.500,000 dan seolah Hal 59 dari 107 HalPts.N0.01/Pid.SusTPK/2015/PT TTE olah ke7 orang tersebut melaksanakan perjalanan dinas luar daerah keKementrian Informasi dan Komunikasi RI di Jakarta.9.