Menyatakan Terdakwa Ir.SUYATNO, MM bin WIRYO SUMARTO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan ke dua;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke satu dan dakwaan ke dua ;3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota ;5. Memerintahkan Barang Bukti berupa : a.

,MM, serta menghindari timbulnya kesewenangwenangan yang menjauhkan proses persidangan dalam perkara ini darikebenaran hakiki, yang menuju pada gerbang kesesatan.Berpijak dari halhal yang telah kami sampaikan tersebut di atas,selanjutnya penting bagi kami team Penasehat Hukum Terdakwa untukmenyampaikan cacatcacat yuridis yang terdapat dalam Surat Dakwaan dalamperkara ini atas nama terdakwa Ir.SUYATNO,MM, beserta basic argumentasihukumnya yang telah mengakibatkan Dakwaan menjadi tidak cermat, kabur

Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa KPK dalam perkara a quo tidak menemukandan tidak menetapkan atau menemukan tersangka lain, (selain HENDYBOEDORO dan WARSO SUSILO) dan sudah menganggap perkara tersebuttelah selesai (berkekuatan hukum tetap).Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap duaperkara a quo, dan tidak diketemukannya indikasi serta dugaanpelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa Ir.SUYATNO,MM terkaitpokok perkaranya yang sama, sebagai konsekuensi yuridis dari haltersebut

Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan melakukanpenyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian dan Kejaksaantidak berwewenang lagi melakukan penyidikan,Ayat (4)Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau22.Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan olehKepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.Berpijak pada ketentuan pasalpasal tersebut di atas dan Mengingatbahwa pokok perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Ir.SUYATNO

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepanpersidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa pegawai negeridalam unsur pasal ini bukanlah subjek hukum tindak pidananya melainkankedudukannya adalah sebagai subjek hukum yang dituju oleh pelaku tindakpidana yakni subjek hukum yang dituju oleh Terdakwa Ir.SUYATNO, MM binWIRYO SUMARTO in casu adalah KASDA

Menyatakan Terdakwa Ir.SUYATNO, MM bin WIRYO SUMARTOtersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan ke dua;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke satu dandakwaan ke dua ;3. Memulinkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota ;5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :89a. Kontrak Pemborongan No.

pertanyaanya adalah apakahIBU IrSUYATNO memiliki kaitan hubungan Hukum secara langsung ataumenjadi Pihak dalam perkara ini.Apakah IBU IrSUYATNO juga pernah menandatangani secara langsung atausetidaktidaknya mengetahui adaya Surat perjanjian Kerjasama SPK Nomor :019 /SPK/TA/VI1/27/2012 tertanggal 27 juli 2012 dikarenakan berdasarkanketerangan seta bukti bukti yang dimiliki TERGUGAT, MEMANG BENARTERGUGAT PERNAH MENANDATANGANI PERJANJIAN akan tetapiTERGUGAT TIDAK PERNAH MENGENAL dengan orang bernama IBU Ir.SUYATNO

. sehngga oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut kami menilaiPenggugat telah keliru menarik atau melibatkan IBU IR.SUYATNO sebagaiPIHAK TURUT TERGUGAT dalam perkara ini KARENA IBUIrSUYATNOTIDAK PERNAH ADA, TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DOMISILI HUKUMHal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2017/PT.Bdghukum di alamat yang tidak lengkap sebagaimana Gugatan Penggugatserta TIDAK TAHU MENAHU ATAU MENJADI PIHAK DALAM SURATPERJANJIAN KERJA Nomor : 019 /SPK/TA/VII/27/2012 tertanggal 27 juli2012.Bahwa patut

SUYANTO TIDAKPERNAH MENGENAL IBU Ir.SUYATNO dan hanya mengenal serta memilikiseorang isteri sah bernama NY.HJ.ROSWITA ISMAIL,SH. dan TIDAK ADAORANG LAIN SELAIN NAMA TERSEBUT.Bahwa berdasarkan alasan tersebut TERGUGAT dalam perkara ini menilaiGugatan tersebut telah salah/Keliru menarik PIHAK dengan melibatkan IBUIR.SUYATNO yang alamatnya pun yang tidak lengkap pula sehingga ParaTergugat menilai subyek Gugatan Penggugat khususnya Pihak TurutTERGUGAT yang berbeda ejaan ketikan/penulisanya dengan TERGUGATjuga

Gugatan Penggugat tidak cermat ( obscuur libel ) dan Error inPersona (salah /keliru orang ).Dengan alasan Penggugat telah menarik subyek hukum bernama Ibu IR.Suyatno tanpa memberikan penjelasan siapa orang tersebut danseterusnya.....Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat terlbin dahulu telahmengadakan perubahan gugatan dengan mengeluarkan' pihak turutTergugat tersebut , dan dalam Replik juga telah dijelaskan bahwa TurutTergugat tersebut maksudnya adalah isteri dari Tergugat IR Suyanto.Hal

PENETAPANNomor: 0064/Pdt.P/2017/PA Pika aotvecY~%NDEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:Radiansyah bin Saibatul Hamdi, Tempat Tanggal Lahir, Barabai, 31 Desember1975 Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir truk,Tempat Tinggal di Jalan, Tjilik Riwut KM. 9, Gang Ir.Suyatno, RT. 003

Suyatno,MM bin Wiryo Sumarto selaku Terdakwa dalam Perkara Nomor73/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg jo Nomor 540 K/Pid.Sus/2013 atas nama Ir.Suyatno, MM;Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 226 K/Pid.Sus/2008 atasnama Latif Bina tidak ada kaitannya dengan perkara atas nama HendyBoedoro,SH,MSi/ mantan Bupati Kendal dalam Putusannya Nomor06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo.

sedangkan dalam perkara yang ada kaitannya perkara a quo yakniperkara atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi / mantan Bupati Kendaldalam putusan Nomor 06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST Jo putusanNomor 575 K/Pid.Sus/2008 dinyatakan terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris dalam putusannyanomor 540 K/Pid.Sus/2013 membangun konstruksi hukum dimana Ir.Suyatno

;bahwa saksi adalah ahli di bidang perpetaan kehutanan dan ditunjuk sebagai ahiberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.212/IV10/BTK1/2009, tertanggal 25 Mei2009, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Ir.SUYATNO SUKANDAR, M.Sc., NIP. 19580801 199304 1 001;bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil dari alat GPS (Global Positioning System)yang diterima saksi, lokasi penebangan ada pada 3 (tiga) tempat, yaitu :1) Lokasi pertama berada pada koordinat 47M 0790600UTM

WINASTUTI, MM selaku Ketua PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PPHP), telah menandatangani BeritaAcara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan beserta lampiran progres 100%masingmasing kegiatan yang pemeriksaan pekerjaannya tidakdilakukan secara benar, disetujui oleh AFIEF ABDUL FATAH, STselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui olen Kepala DinasCipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara Ir.SUYATNO selaku Pengguna Anggaran seolaholah ketiga pekerjaantersebut telah dilakukan pemeriksaan secara benar

kemudian menjadi kaya atau yangsebelumnya sudah kaya kemudian menjadi bertambah kaya;Menimbang,bahwa selama proses persidangan tidak diperolehfakta bagaimana mana tingkat ekonomi Suyatno dan Ir.WibawaHandaka sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang pupuk ataupemasok pupuk dan tingkat ekonomi setelah Suyatno dan Ir.WibawaHandaka selesai menyediakan pupuk pada Dinas PertanianKebumen,apakah mereka berfambah kaya atau tidak;Menimbang,bahwa sebagai pengusaha atau pedagang tentusudah sewajarnya saksi Ir.Suyatno