., Nip.19601231 198603 1 187, Jabatan Irbanwil IVInspektorat Provinsi Sulawesi4 Ir.

Boejasin Pelaihari TahunAnggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021,yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dr.

Tanah Laut sebesar Rp208.800.000, (dua ratusdelapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian darikerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyarseratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilanribu) Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari TahunAnggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL

Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJMdelapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian darikerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyarseratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribuRupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DanaPengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No.700/30LHP IRBANWIL

Tanah Laut sebesar Rp208.800.000, (dua ratusdelapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian darikerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyarseratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribuRupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DanaPengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No.700/30LHP IRBANWIL

Boejasin PelaihariTahun Anggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021,dengan caracara sebagai berikut: Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telahmendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji BoejasinPelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehinggaberpengaruh

Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No.700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo.

sembilan ribu Rupiah), yangmerupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00(dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilanribu Rupiah) atau setidaktidak sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantumdalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 2018 yang dibuat PemerintahKabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL

ribu Rupiah) yang merupakan bagian darikerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyarseratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilanribu) Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari TahunAnggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautHalaman 40 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJMInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL

Boejasin Pelaihari TahunAnggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021,atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uangatau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, ataumembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perobuatan tersebut dilakukanoleh Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH bersamasama dengan saksi dr.

Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Nomor:700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021, dengan caracara sebagai berikut:Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telahmendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji BoejasinPelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehinggaberpengarun

Pemda Tanah Laut sebesar Rp2.142.789.000,00(dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluhsembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari TahunAnggaran 2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah LautInspektorat No. 700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari2021;Perbuatan Terdakwa dr.

Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran2014 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Nomor:700/30LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021, atau suratberharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau suratberharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantudalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO bersamasama dengan saksiASDAH SETIANI Binti H.

Barito Selatan;Bahwa saksi saat kejadian menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I(Irbanwil I);Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan pengadaan bibit karet okulasi,namun atas permintaan Polres Barito Selatan dan ada surat tugasnya yaitu dariBupati Barito Selatan No. 700/166/Va/IK/2013 tanggal 22 November 2013untuk melakukan pemeriksaan lapaangan pengadaan bibit karet okulasi di DesaPalu Rejo TA. 2011;Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua tim dengan anggota Ir.

Barito Selatan ;Bahwa saksi saat kejadian menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I(Irbanwil I);Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan pengadaan bibit karet okulasi,namun atas permintaan Polres Barito Selatan dan ada surat tugasnya yaitu dariBupati Barito Selatan No. 700/166/Va/IK/2013 tanggal 22 November 2013untuk melakukan pemeriksaan lapaangan pengadaan bibit karet okulasi di DesaPalu Rejo TA. 2011;Bahwa saksi diangkat anggota dengan Ketua tim LIHARFIN, SIP., MSi dananggota lainnya

Barito Selatan ;Bahwa saksi saat kejadian menjabat sebagai Kasi Waspem Bidang Pembangunanpada Irbanwil IV;Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan pengadaan bibit karet okulasi,namun atas permintaan Polres Barito Selatan dan ada surat tugasnya yaitu dariBupati Barito Selatan No. 700/166/Va/IK/2013 tanggal 22 November 2013untuk melakukan pemeriksaan lapaangan pengadaan bibit karet okulasi di DesaPalu Rejo TA. 2011;Bahwa saksi diangkat anggota dengan Ketua tim LIHARFIN, SIP., MSi dananggota

Kemasyarakatan Irbanwil IKantor Inspektorat Kab.

Kemasyarakatan Irbanwil I, SAMSUL BAHRI (KasiePembinaan Hutan pada Dishut Kab.

Pasal 2 (1)dakwaan primair penuntut umum; sehingga mutatis mutandis keberatandalam memori banding yang bersifat analogi dalam interpertasi unsurharuslah dikesampingkan;Bahwasanya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa senilaiRp.282.270.810 (Duaratus Delapan puluh dua juta,Dua ratus tujuh puluhribu, Delapan ratrus rupiah) sebagai hasil korupsi yang dinikmati secarainkronkito tidak terobukti Karena berdasarkan hasil pemeriksaan inspektoratPemkab Kabupaten Bulungan No.700/10/IRBANWIL II/REG/

Erna Dewita, SE, AKT a.n INSPEKTUR PROVINSISUMATERA BARAT IRBANWIL IV (bukti P3) oneBahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat propinsi terhadap Penggugatberdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan dari tanggal 13 s.d 16September 2011 tentang Dugaan Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 an.

Barito Selatan ;Bahwa saksi saat kejadian menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I (Irbanwil J) ;Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan pengadaan bibit karet okulasi, namunatas permintaan Polres Barito Selatan dan ada surat tugasnya yaitu dari Bupati BaritoSelatan No. 700/166/Va/IK/2013 tanggal 22 November 2013 untuk melakukanpemeriksaan lapaangan pengadaan bibit karet okulasi di Desa Palu Rejo TA. 2011 ;Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua tim dengan anggota Ir.

Barito Selatan ;Bahwa saksi saat kejadian menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I (Irbanwil J) ;Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan pengadaan bibit karet okulasi, namunatas permintaan Polres Barito Selatan dan ada surat tugasnya yaitu dari Bupati BaritoSelatan No. 700/166/Va/IK/2013 tanggal 22 November 2013 untuk melakukanpemeriksaan lapaangan pengadaan bibit karet okulasi di Desa Palu Rejo TA. 2011 ;Bahwa saksi diangkat anggota dengan Ketua tim LIHARFIN, SIP., MSi dan anggotalainnya

Kemasyarakatan Irbanwil I KantorInspektorat Kab.

Barsel), RUSDIANSYAH (Kasie Was Pem Bid.Kemasyarakatan Irbanwil I, SAMSUL BAHRI (Kasie Pembinaan Hutan pada DishutKab.

., Nip. 19601231 198603 1 187, Jabatan Irbanwil IVInspektorat Provinsi Sulawesi Selatan; 4 Ir.

Kabupaten Cirebon.Bahwa menurut Terdakwa pengeluaran uang tersebut untuk membangunkios dan operasional Pemerintahan Desa tidak ada bukti pengeluarannyadan tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Weru Lor.Bahwa menurut Terdakwa dalam pelaksanaan sewa tanah dan sewa kiostidak melalui pelaksanaan lelang terbuka untuk umum.Bahwa Terdakwa menyewakan tanah dan kios milik asset Daerah DesaWeru Lor tidak ada ijin dari atasan Terdakwa yaitu Camat atau Bupati.Bahwa Terdakwa membenarkan Laporan Nomor 700/LHP.189/IrbanWil

Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;

7) Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);

8) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor : 700/184/LHP-Irbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November 2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

9) 1 (satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara

RikoFebrianto, SH yang saat itu menjabat sebagai Irbanwil II InspektoratProvinsi Jambi.

Januari 2020, 03 Februari 2020, 17 Februari 2020, 25 Februari 2020 (Asli);

Bendahara Kampung Negara Harja;

Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;

7) Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (Perkerasan Jalan Tani RT.13, RT.12, RT.06, dan RT.05);

8) Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nomor : 700/184/LHP-Irbanwil IV/INSP/2018 tanggal 30 November 2018 pada Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

9) 1 (satu) bundel SK terdiri dari SK Bendahara

Saksi Drs I KETUT ARIMBAWABahwariwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut : pada tahun2001 sampai 2002 sebagai Kasi TTG pada kantor PMD KabupatenJembrana; pada tahun 2003 sampai 2006 sebagai Kasi pemberdayaanmasyarakat pada Disperindagkop, pada tahun 2007 sampai 2009sebagai Kasi pemerintahan dan aparatur pada bawasda, pada tahun 2010sebagai Irbanwil I pada Inspektorat, pada tahun 2011 sampai sekarangsebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten.

Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;

Keterangan Saksi RIKO FEBRIANTO, SH Bin HUDOYOselaku Irbanwil Il Inspektorat Provinsi Jambi dalampersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :Bahwa uang yang ada di Kwarda itu tidak masuk dalamobjek kewenangan saksi selaku Inspektorat untukmengauditnya, karena diluar kewenangan Inspektorat.(Vide Put. No. 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI hal. 75 garis datarKe 6)Bahwa tetap saksi lakukan pemeriksaan, saksi sudah berisaran pada Kepala Inspektorat Provinsi Jambi bapak Drs.H.

Verry Anggriyandi tentang kesanggupan untuk mengembalikan kerugian Negara;

Bin HUDOYO :Bahwa Tupoksi saksi di Inspektorat Propinsi Jambi, selaku Irbanwil IIInspektorat Provinsi Jambi adalah :a Membantu Inspektorat Provinsi dalam melakukan pengawasan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prov.

(SP2D) PemerintahKabupatenKolaka Timur Nomor : 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018;