., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sinjaiselaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di JalanJenderal Sudirman No.1, Kelurahan Biringere,Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 045.2/03.712/itda/2020,tanggal 08 Oktober 2020, dalam hal ini member kuasaSubstitusi kepada :1. Nama : ST.

, apakah benar dilakukanoleh Inpektorat Daerah sendiri atau hanya menjadi stempelpengesahan dari Hasil perhitungan atau pemeriksaan OrganisasiMasyarakat yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia, sehinggatetap LAYAK disebut Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah SinjaiNomor : 700/0315/Itda/2020, tanggal 9 Juli 2020. ???

AuditInspektorat Daerah Sinjai Nomor : 700/0315/Itda/2020,tanggal 09 Juli 2020, sedangkan yang benar adalahLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi DugaanPenyalahgunaan Dana Pembangunan Trotoar JalanPersatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten SinjaiTahun Anggaran 2018 bernomor : 700/03115/Itda/2020,tanggal 09 Juli 2020; Bahwa terhadap dalil pelawan terkait Laporan Hasil AuditInspektorat Daerah Sinjai tersebut lantas digolongkanberada di lingkup

BuktiT6 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Inspektorat DaerahKabupaten Sinjai, Nomor: 700/03.115/Itda/2020,tanggal 9 Juli 2020, perihal: Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Penyalagunaan DanaPembangunan' Trotoar Jalan Persatuan RayaKecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai TahunAnggaran 2018, yang ditujukan kepada KepalaKejaksaan Negeri Sinjai ;6.

Sudirman No.1 Kelurahan Biringere Kecamatan SinjaiUtara Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Nomor045,2/03.712/itda/2020 tanggal 08 Oktober 2020 dan memberikan kuasakepada :1, Nama : ST. Nurdaliah, SH.Jabatan : Jaksa Pengacara NegaraAlamat : JI, Jend. Sudirman No. 1 Kel. Biringere Kec. Sinjai UtaraKab, Sinjai2. Nama : Erfah Basmar, $.Kom, SH. MH.Jabatan : Jaksa Pengacara Negara1fyAlamat : Jl. Jend. Sudirman No. I Kel. Biringere Kec. Sinjai UtaraKab.

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat DaerahKabupaten Batang Hari Noor: 700/023/ITDA Tanggal 04 Maret2020 Tentang Pengaduan Masyarakat Desa Padang KelapoKecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Barang Hari yangmerekomendasikan Kepada Bupati Batang Hari untukmemberhentikan Sementara Kepala Desa Padang KelapoKecamatan Maro Sebo Ulu Karena tidak melaksanakansebagian kewajibannya dan telah melanggar Larangan KepalaDesa dan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang HariNomor 700/0184/ITDA tanggal 7 April 2020

Adapun Dasar Teguran tersebut yakni: Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KabupatenBatang Hari Nomor 700/021/ITDA tanggal 30 SeptemberHalaman 19 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.JBI.2019 tentang Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Desa(DD) Desa Padang Kelapo Tahun Anggaran 2018; Hasil Monitorng dan Evaluasi terhadap pelaksanaanPengelolaan Keuangan Desa dan Kegiatan PembangunanFisik Tahun 2019 yang tidak sesuai atau memenuhi target;d.

Bahwa Camat menyampaikan Surat teguran Nomor140/825/ Pem Tanggal 11 Desember 2019 perihal TeguranTertulis;Surat teguran ini merupakan tindaklanjut Laporan hasilpemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Batang Hari Nomor700/083/ITDA Tanggal 29 November 2019 tentang EvaluasiDana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dalamKecamatan Maro Sebo Ulu, dan Kepala Desa Padang Kelapo(Tergugat) telah lalai dalam pengelolaan Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD);f.

Bahwa berdasarkan dengan Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor700/023/ITDA Tanggal 4 Maret 2020 tentang PengaduanMasyarakat Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulupada BAB IV SARAN kepada Tergugat disarankan halhalsebagai berikut: Memerintahkan Kepala Desa bersamasama KaurKeuangan Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Uluuntuk menyetorkan Kembali Kerekening desa sebesar Rp.261.778.475,50; Memberhentikan Sementar Sdr.

, tanggal 04 Maret 2020 (vide Bukti P10 = Bukti T28) dan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 700/0184/ITDA,tanggal 07 April 2020 hal Tindak Lanjut LHP (vide Bukti T29);Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor: 700/023/ITDA (vide Bukti P10 =Bukti T28), diperoleh fakta mengenai Penggugat bersama dengan Doni Patrius,Depi Putriani, Injil Yusuf, Misbun, dan Saharudin telah diperiksa oleh InspektoratDaerah Kabupaten Batang

Bahwa pada tahun 2016, Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP),melakukan prosedur Audit terhadap paket Proyek/Pekerjaan yang melibatkanPemohon pada pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga DesaTimpaus untuk Tahun Anggaran 2015, yang dimuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September2016; 6.

Bahwa salah satu Rekomendasi yang dimuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selakuAPIP, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, memerintahkansecara tertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA), PejabatHalaman 6 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLPembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Unit Layanan Pengadaan untukmempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 83.144.277,(

Bahwa pada pokoknya yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya terdapatpada alasan Pemohon 2, 3, 4, 5, 6 dan 7; Bahwa berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selakuAparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016tanggal 15 September 2016.

Bukti T2 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut atas PemeriksaanLanjutan Pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganTahun Anggaran 2015 Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016, tanggal 15 September 2016;3. Bukti T3 : Bukti setoran dari PT. Zonasi Konsultan ke No.Rekening: 4020103000043 an.

Zonasi Konsultan (vide Bukti Surat P1=T1);Menimbang, bahwa Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Lauttelah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Lanjutan Pekerjaan StudiKelayakan Pembangunan Dermaga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganTahun Anggaran 2015, Nomor R.708/45/LHP/ITDA/2016, (vide Bukti P9=T2) tanggal15 September 2016, yang mana merekomendasikan kepada Bupati Banggai Lautagar: 1.

Bahwa pada tahun 2016, Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), sesuai dengankewenangannya melakukan prosedur Audit terhadap paket Proyek/Pekerjaan yangmelibatkan Pemohon pada pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan DermagaDesa Sonit untuk tahun Anggaran 2015, yang dimuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016;6.

PLR.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, memerintahkan secaratertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat PembuatKomitmen (PPK), dan Pokja Unit Layanan Pengadaan untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 420.460.363, dengan melakukanpenyetoran ke Rekening kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut;Te Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon telah menyetor uangsebesar Rp. 84.792.000, (delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh

Bahwa pada tahun 2016, Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), sesuaidengan kewenangannya melakukan prosedur Audit terhadap paketProyek/Pekerjaan yang melibatkan Pemohon pada pekerjaan Studi KelayakanPembangunan Dermaga Desa Sonit untuk tahun Anggaran 2015, yang dimuatdalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal15 September2016;4.

PLPemerintah Kabupaten Banggai Laut yang ada pada Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah, dengan Nomor Rekning: 4020103000043, untuk memenuhiRekomendasi APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut, sebagaimana yang dimuat dalam Rekomendasinya Nomor:R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, yaitu membayarsejumlah uang tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran atau kerugian keuanganDaerah di Kabupaten Banggai Laut;6.

Bahwa dengan adanya Pembayaran Pemohon sebesar Rp. 84.792.000, (delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) keRekening Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut tersebut, sesuai dengan Rekomendasi APIP Nomor:R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, maka tidak ada lagikerugian keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten BanggaiLaut;7.

Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/201814.15.16.h. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor 700.027/259/ITDA/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015 dari atas nama InspekturDaerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul Patri Dinar, S.P.kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Utara beserta BeritaAcara Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kabupaten KonaweUtara tanggal 29 Juli 2015;i.

Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/201820.21.f. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor522.2/010/2015, tanggal 16 November 2015;g. 1 (satu) asli rangkap Surat Rekomendasi Nomor 700.027/368/ITDA/X1/2015, tanggal 18 November 2015 dari atas nama InspekturDaerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul Patri Dinar, S.P.kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Utara beserta denganBerita Acara Pemeriksaan Fisik/ Verifikasi Fisik dari InspektoratDaerah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 18 November

Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/201822.e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor522/022/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesarRp4.947.250,00;f. 1 (satu) lembar fotocopi Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor 522/021/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015;g. 1 (satu) lembar fotocopi surat Rekomendasi Nomor 700.690/415/ITDA/X1I/2015, tanggal 28 Desember 2015 dari atas namaInspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul PatriDinar, S.P. kepada Kepala BPKAD Kabupaten

Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor522/021/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesarRp93.997.750,00;f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor522/021/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015;g. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor 700.690/415/ITDA/X1I/2015, tanggal 28 Desember 2015 dari atas namaInspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul PatriDinar, S.P. kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe

KelayakanPembangunan Dermaga Desa Timpaus dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.96.850.000 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa pada tahun 2016, Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP),melakukan prosedur Audit terhadap paket Proyek/Pekerjaan yang melibatkanPemohon pada pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga DesaTimpaus untuk Tahun Anggaran 2015, yang dimuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA

/2016 tanggal 15 September 2016:;Bahwa salah satu Rekomendasi yang dimuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Lautselaku APIP, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, memerintahkan secaratertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat PembuatHalaman 6Komitmen (PPK), dan Pokja Unit Layanan Pengadaan untukmempertanggung jawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 84.523.637,(Delapan puluh

tanggal 06 Oktober 2016, Pemohon telah menyetor uangsebesar Rp. 84.523.637,(Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh tigaribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ke Rekening Kas Daerah melaluiBendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang adapada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, dengan Nomor Rekning:4020103000043, untuk memenuhi Rekomendasi APIP dalam hal iniInspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana yangdimuat dalam Rekomendasinya Nomor: R.708/45/LHP/ITDA

membayar segala biaya yang timbulakibat Permohonan ini.00000"Menimbang bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut olehTermohon juga telah mengajukan tanggapan tertanggal 14 Februari 2017yang pada pokoknya menyatakan bahwa;Bahwa pada pokoknya yang didaliikan Pemohon dalampermohonannya terdapat pada alasan Pemohon 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ; Bahwaberdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah PemerintahKabupaten Banggai Laut selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP) Nomor : R.708/45/LHP/ITDA

AHU40490.AH.01.02.Tahun 2009Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan ( Fotokopi Sesuai asll);Fotokopi sesuai Perjanjian untuk Melaksanakan PaketPekerjaan Jasa Konsultasi Studi KelayakanPembangunan Dermaga Desa Timpaus553/02/SP/PERENCDAU/PUP/2015 tanggal 6 MelFotokopi surat Laporan Hasil Pemeriksaan atasPemeriksaan Lanjutan Pekerjaan Studi KelayakanPembangunan Dermaga pada Dinas Pekerjaan Umumdan Perhubungan Tahun Anggaran 2015 NomorR.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016Fotokopi

Warkuk Ranau Selatan Kab.OKU Selatan tahun anggaran 2014 ( Laporan Nomor700/83/ITDA/2016, tanggal 22 Februari 2016 ), ahli menerangkan AhiHASWAN EFENDISE bin A.WAHAB termasuk dalam team atauanggota team sesuai dengan Surat Tugas Wakil Bupati Nomor :700/007/ST/K/TDA/2015, tanggal 18 Maret 2015.Bahwa Ahli HASWAN EFENDISE bin A.WAHAB menjelaskan bahwadasar dilakukannya pemeriksaan terhadap Desa Way Wangi SeminungKec. Warkuk Ranau Selatan Kab.

OKUSelatan tahun anggaran 2014 ( Laporan Nomor :700/83/ITDA/2016, tanggal 22 Februari 2016 ), ahli menerangkan bahwamenemukan penyimpangan sebagai berikut :Kegiatan TP PKK Desa dengan dana Rp. 8.000.000, ( delapanjuta rupiah ) yang direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000, ( limajuta rupiah ) dan yang tidak direalisasikan sebesar Rp.3.000.000. ( tiga juta rupiah ).

SusTPK/2017/PN.Plig700/83/ITDA/2016, tanggal 22 Februari 2016 ), ahli menerangkan AhiHASWAN EFENDISE bin A.WAHAB termasuk dalam team atauanggota team sesuai dengan Surat Tugas Wakil Bupati Nomor :700/007/ST/K/ITDA/2015, tanggal 18 Maret 2015.Bahwa Ahli HASWAN EFENDISE bin A.WAHAB menijelaskan bahwadasar dilakukannya pemeriksaan terhadap Desa Way Wangi SeminungKec. Warkuk Ranau Selatan Kab.

OKUSelatan tahun anggaran 2014 ( Laporan Nomor : 700/83/ITDA/2016,tanggal 22 Februari 2016 ), ahli menerangkan bahwa menemukanpenyimpangan sebagai berikut : Kegiatan TP PKK Desa dengan dana Rp. 8.000.000, ( delapanjuta rupiah ) yang direalisasikan sebesar Rp. 5.000.000, ( limajuta rupiah ) dan yang tidak direalisasikan sebesar Rp.3.000.000. ( tiga juta rupiah ).

(Hakim pada Pengadilan Agama Parigi),sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat DaerahKabupetan Parigi Moutong telah mengajukan di muka persidangan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 780/450/ITDA/V/2014, yangdikeluarkan Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 16 Mei2014;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatdalam persidangan yang tertutup untuk umum

Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah mengajukan di muka persidanganSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 780/450/ITDA/V/2014, yangdikeluarkan Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 16 Mei2014 dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksanaanperkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkanrumah tangganya tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus karena Tergugat sudah

dan (4), PeraturanBupati Tojo UnaUna Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KeuanganDesa di Kabupaten Tojo UnaUna Pasal 24 Ayat (2), melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri yakni Terdakwa RAMLI PEO atau orang lain atau suatukorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negarasebesar Rp. 319.219.164,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilanbelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana hasil audit TimInspektorat Daerah Kabupaten Tojo UnaUna Nomor : 708/03/RHS/ITDA

Ulubongka Kab.Tojo UnaUna nomor 708/03/RHS/ITDA tanggal 01 Maret 2021, terdapattemuan SILPA tahun anggaran 2018 (berakhir oktober 2018) sebesar Rp.58.155.102,00. Yang mana uang tersebut dipergunakan untuk keperluanpribadi dan keluarga Terdakwa RAMLI PEO karena uang tersebut disimpanbersamaan dengan uang pribadi milik Terdakwa.Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus InspektoratDaerah Kabupaten Tojo Una Una di Desa Kasiala Kec.

Pemerintah Desa Kasiala sebesar Rp. 319.219.164,00 (tigaratus sembilan belas juta dua ratus Sembilan belas ribu seratus enampuluh empat rupiah) sebagaimana hasil audit Tim Inspektorat DaerahKabupaten Tojo UnaUna Nomor : 708/03/RHS/ITDA/2021 tanggal 01Maret 2021.Bahwa dari total Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten TojoUna Una Cq.

Nomor 714 K/Pid.Sus/2017 didukung buktibukti pengeluaran/ pembelanjaan yang lengkap dan sah sebesarRp61.470.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), haltersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat DaerahKabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA/LHPK/32/X1/2015 tanggal 20 Nopember2015;Bahwa pada akhir Tahun 2014 Terdakwa ZAINAB G.

bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesarRp41.398.935,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribusembilan ratus tiga puluh lima rupiah);Bahwa kerugian keuangan Negara/ daerah pada pelaksanaan APBDesa tahun2014 Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato sebesarRp93.338.209,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu duaratus sembilan rupiah), hal ini sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan KhususInspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA

IKO mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus perhitungankerugian keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pohuwato ataspelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDesa) Desa Marisa KecamatanPohuwato TA 2013 dan 2014 sebagai berikut :Popayato Timur Kabupaten No LHPK Inspektorat (No & Tgl) Kerugian Keuangan Negara (Rp)700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 93.338.209,tgl 13 April 2015(perhitungan TA 2014)700/ITDA/LHPK/32/X1/2015 61.470.000,tgl

IKO mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus perhitungankerugian keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pohuwato ataspelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato TA 2013 dan2014 sebagai berikut : No LHPK Inspektorat (No & Tgl) Kerugian Keuangan Negara (Rp)700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 93.338.209,tgl 13 April 2015(perhitungan TA 2014)700/ITDA/LHPK/32/X1/2015 61.470.000,tgl

/LHPK/03/IV/2015 tanggal 13 April 2015 juncto LHPK Nomor700/ITDA/LHPK/32/XI/2015 tanggal 20 November 2015;Bahwa terlepas dari pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusanJudex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiGorontalo yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo perlu diperbaikimengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara uangpengganti dengan pertimbangan bahwa sesuai UndangUndang Nomor 20Hal. 48

1.000.000,Jumlah kerugian Negara tahun 2013 61.470.000, " Bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah atas pelaksanaan pengelolaanAnggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2013 sebagaimanadalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaan yang tidakdidukung buktibukti pengeluaran/ pembelanjaan yang lengkap dan sahsebesar Rp.61.470.000, (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh riburupiah), hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan KhususInspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA

bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesarRp41.398.935,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapanribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);" Bahwa kerugian keuangan Negara/ daerah pada pelaksanaan APBDesatahun 2014 Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwatosebesar Rp93.338.209,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluhdelapan ribu dua ratus sembilan rupiah), hal ini sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten PohuwatoNomor700/ITDA

Nomor 712 K/Pid.Sus/2017mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah, sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan Khusus perhitungan kerugian keuangan daerah olehInspektorat Kabupaten Pohuwato atas pelaksanaan Pengelolaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa KecamatanPopayato Timur Kabupaten Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014 sebagaiberikut : No LHPK Inspektorat (No & Tgl) Kerugian Keuangan Negara (Rp)1, 700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 93.338.209,tgl 13 April 2015(perhitungan TA 2014)2 700

/ITDA/LHPK/32/X1/2015 61.470.000,tgl 20 Nopember 2015(perhitungan TA 2013)Jumlah kerugian 154.808.209,Pengembalian kerugian 8.620.000,Nilai riil kerugian 146.188.209, Bahwa Terdakwa SUWARDI DEHUHIYO dan saksi YUSRI A.

Nomor 712 K/Pid.Sus/2017Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Marisa KecamatanPopayato Timur Kabupaten Pohuwato TA. 2013 dan TA. 2014 sebagaiberikut : No LHPK Inspektorat (No & Tgl) Kerugian Keuangan Negara (Rp)1. 700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 93.338.209,tgl 13 April 2015(perhitungan TA 2014)2. 700/ITDA/LHPK/32/X1/2015 61.470.000,tgl 20 Nopember 2015(perhitungan TA 2013)Jumlah kerugian 154.808.209,Pengembalian kerugian 8.620.000,Nilai riil Kerugian 146.188.209, Bahwa Terdakwa SUWARDI DEHUHIYO dan

Bahwa pada tahun 2016, Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP),melakukan prosedur Audit terhadap paket Proyek/Pekerjaan yangmelibatkan Pemohon pada pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga Desa Timpaus untuk Tahun Anggaran 2015, yang dimuat dalamLaporan Hasil Pemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15September 2016;6.

Bahwa salah satu Rekomendasi yang dimuat dalam Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Lautselaku APIP, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, memerintahkansecara tertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Unit Layanan Pengadaanuntuk mempertanggung jawabkan kerugian daerah sebesar Rp.83.869.091,(Delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilanribu

pada tanggal 06 Oktober 2016, Pemohon telah menyetor uang Rp.83.869.091,(Delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilanribu sembilan puluh satu rupiah) ke Rekening Kas Daerah melaluiBendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang adapada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, dengan NomorRekening: 4020103000048, untuk memenuhi Rekomendasi APIP dalamhal ini Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut,sebagaimana yang dimuat dalam Rekomendasinya Nomor:R.708/45/LHP/ITDA

Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUN.PLLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah KabupatenBanggai Laut selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Nomor7R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dengan Nomor Surat356/16/LHP/ITDA tentang PDTT atas Laporan PengaduanMasyarakat terkait dugaan Indikasi Penyelewengan KeuanganDesa Tahun Anggaran 2018 serta penyalahngunaan wewenangsebagai Kepala Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolatotertanggal 30 September 2019 atas nama Penggugat (untukselanjutnya disebut LHP Inspektorat); danb.

Laporan hasil PDTTNomor 356.043/16/LHP/ITDA tanggal 30 September 2019, Bupati Nias(Tergugat dalam perkara a quo) telah menyurati Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias dan CamatHalaman 34.

Putusan Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.MDN10.11.Bawolato Kabupaten Nias sebagaimana surat Nomor356.043/366/PDTT/ITDA tanggal 11 Oktober 2019, Sifat Rahasia, HalTindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PDTT) atas laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan IndikasiPenyelewengan Keuangan Desa TA. 2018 serta Penyalahgunaanwewenang sebagai Kepala Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato,Kabupaten Nias A.n.

SOKHINAFAO NDRAHA Nomor :356.043/16/LHP/ITDA Tanggal 30 September 2019 Sifat : PentingLampiran : 1 (Satu) berkas, (Bukti P9);Surat Bupati Nias kepada Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa Kab. Nias dan Camat Bawolato Kab.

NiasNomor : 356.043/366/PDTT/ITDA tanggal 11 Oktober 2019 halTindak Lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KabupatenNias Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Laporan PengaduanMasyarakat terkait Dugaan Indikasi Penyelewengan KeuanganDesa TA. 2018 serta Penyalahgunaan Wewenangan sebagaiKepala Desa Sitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten NiasA.n.

kerugian Negara tahun 2013 61.470.000, " Bahwa kerugian keuangan Negara/ Daerah atas pelaksanaan pengelolaanAnggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaanyang tidak didukung buktibukti pengeluaran/ pembelanjaan yang lengkapdan sah sebesar Rp61.470.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuhpuluh ribu rupiah), hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor:700/ITDA

bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesarRp41.398.935,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapanribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);" Bahwa kerugian keuangan Negara/ daerah pada pelaksanaan APBDesatahun 2014 Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwatosebesar Rp93.338.209,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluhdelapan ribu dua ratus sembilan rupiah), hal ini sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor700/ITDA

/LHPK/03/IV/2015 93.338.209,tgl 13 April 2015(perhitungan TA 2014) 2 700/ITDA/LHPK/32/X1/2015 61.470.000.tgl 20 Nopember 2015(perhitungan TA 2013) Jumlah kerugian 154.808.209,Pengembalian kerugian 8.620.000,Nilai riil kerugian 146.188.209 " Bahwa telah dilakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah oleh TerdakwaYusri A Iko dan saksi Suwardi Dehuhiyo serta saksi Zainab G Hemutosebesar Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut :1.

kerugian Negara tahun 2013 61.470.000, " Bahwa kerugian keuangan Negara/ Daerah atas pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban terdapat pembelanjaanyang tidak didukung buktibukti pengeluaran/pembelanjaan yang lengkap dansah sebesar Rp61.470.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluhribu rupiah), hal tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan KhususInspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA

Ajiria, A;:Ma.PDdalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus perhitungan kerugian keuangandaerah oleh Inspektorat Kabupaten Pohuwato atas pelaksanaanPengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa MarisaKecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013Nomor 700/ITDA/LHPK/32/X1/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dan TahunAnggaran 2014 Nomor 700/ITDA/LHPK/03/IV/2015 tanggal 13 April 2015disebutkan bahwa Terdakwa sangat mendominasi dalam pengelolaankeuangan Anggaran Pendapatan Belanja

.59.317.820,00, (lima puluh Sembilan juta tiga ratustiga belas ribu rupiah delapan ratus dua puluh rupiah.e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp.246.213.317,00 (dua ratus empat puluh enamJuta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh belas Rupiah) sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TanjungPude Kecamatan Una Una Tahun Anggaran 2018 Nomor708/04/RHS/ITDA

rupiah delapan ratus dua puluh rupiah).e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 246.213.317,00 (dua ratus empat puluhenam Juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tujun belas Rupiah)sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianHalaman 21 dari 147 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN Pal.Keuangan Negara Atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa Tanjung Pude Kecamatan Una Una Tahun Anggaran 2018 Nomor :708/04/RHS/ITDA

Kekurangan Pengadaan Perahu sebesar Rp47.610.000,00.Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat DaerahKabupaten Tojo Una Una Nomor : 780/25/RHS/ITDA/2019 Tanggal 11September 2019 dan Berita acara pemeriksaan Saksi disebutkan adanyaPengadaan perahu Jarangka yang belum selesai dilaksanakan, dengannilai kekurangan pekerjaan senilai Rp47.610.000,00.

Penggunaan Pribadi Rp162.243.317,00.Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat DaerahKabupaten Tojo Una Una Nomor : 780/25/RHS/ITDA/2019 Tanggal 11September 2019 dan Berita acara pemeriksaan SaksiSaksi ditemukanpenggunaan pribadi sebesar Rp162.243.317,00 dengan rincian sebagaiberikut :a) Dana BUMDES sebesar Rp82.525.497,00.b) SiLpa Tahun anggaran 2018 sebesar Rp20.400.000,00.c) Dana pajak (PPN/PPh) sebesar Rp59.317.820,00.Keterangan Bendahara Desa sdr. JUMARDIN J.

Jasa Raharja Nomor seri: 12-00626945 s/d 12-00627000;

Tanggal 25 Maret 2014;