.; DIMAS BAYU JANARDHANA

., bertempat tinggal diJalan Anggrek No. 24, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;MELAWANDIMAS BAYU JANARDHANA, bertempat tinggal di DukuhPencil, Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon

Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 631 atas namaDimas Bayu Janardhana, dan tanah pekarangan serta rumah posita 1gugatan adalah hak milik Penggugat ;4. Menyatakan menurut hukum bahwa penghunian, penguasaan danpenempatan tanah pekarangan dan rumah posita 1 gugatan tanpa alas hakyang sah oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;5.

Sri Pudjijem Suryo Purnomo dan perjanjian tersebut tidak memenuhisyarat subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana syarat sahnya perjanjiansebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata ;Bahwa oleh karenanya tertulisnya nama Dimas Bayu Janardhana(Tergugat Rekonvensi ) dalam Sertifikat Hak Milik No. M 631/Bcr, Surat Ukurtanggal 28 Juli 1989 No. 2659, luas 253 m?

Sunarsih dengan DimasBayu Janardhana sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.100/1999 yangdibuat di hadapan Notaris/PPAT Soerjanto Partaningrat, SH., adalah bataldemi hukum dan atau mohon dapat dibatalkan dengan segalakonsekuensinya ;Menyatakan secara hukum bahwa tertulisnya nama Dimas Bayu Janardhana(Tergugat Rekonvensi) dalam Sertifikat Hak Milik No. M 631/Bcr, Surat Ukurtanggal 28 Juli 1989 No. 2659 luas 253 m?

Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 631 atas namaDimas Bayu Janardhana dan tanah pekarangan serta rumah posita 1gugatan adalah hak milik Penggugat ;Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 515 K/Pdt/20104. Menyatakan menurut hukum bahwa penghunian, penguasaan danpenempatan tanah pekarangan dan rumah posita 1 gugatan tanpa alas hakyang sah oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;5.

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan olehPemohon Suami Isteri tersebut terhadap anak laki laki padatanggal 19 Maret 2016 Pemohon suami isteri tersebut telahmenerima penyerahan seorang anak laki laki ABHI PRAYAGAHARU JANARDHANA lahir di Rumah Sakit MargonoPurwokerto pada tanggal 20 Juni 2015 anak kandung dariseorang perempuan yang bernama YANTI.c.

Skck.Yanmas / 01267/IV/ 2016 Atas nama: Anna Kartika Puji.P (Bukti P 2223 Foto copy sesuai aslinyaberupa Kartu Keluarga No.3302243008060035 atas nama: Keluarga Yohanes GatotHarnadi ( Bukti P 23 ).24 Foto copy sesuai aslinya berupa Kutipan aktakelahiran No. 3302 LT02102015 0072 atas nama:ABHI PRAYA GAHARU JANARDHANA ( Bukti P 24 ).Bahwa Surat bukti bertanda P9 dan P10 dan P11 berupaSurat aslinya, sedangkan surat bukti bertanda P 1 s/d P 8serta P12 s/d P 24 diserahkan berupa foto copy telahdicocokkan

Agoes Soebekti WS ternyataPemohon ( Yohanes Gatot Harnadi dan Anna Kartika PujiPrasetyojati ) adalah seorang Desen Perguruan Tinggi Swasta danBidan PNS yang mempunyai penghasilan cukup yang sangatmemadai untuk dapat memelihara, mendidik dan membiayai anakdan Pemohon juga merupakan keluarga mampu yang mempunyaicukup harta sehingga dapat untuk membiayai kepentingan hidupdan penghidupan anak angkatnya Abhi Praya Gaharu Janardhana ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P 21 dan P22Pemohon yaitu Yohanes

tersebut,Pemohon telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai calonorang tua angkat sebagaimana ketentuan pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang PelaksanaanPengangkatan Anak yaitu antara lain Akta Kelahiran ABHI PRAYAGAHARU JANARDHANA(bukti P24), serta 1 (satu) berkas SuratPengangkatan Anak dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyumas (bukti P15 ) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran MahkamahAgung No. 6 Tahun 1983 pada pokoknya menegaskan bahwa Penyerahan

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan olehPemohon Suami Isteri tersebut terhadap anak laki laki padatanggal 19 Maret 2016 Pemohon suami isteri tersebut telahmenerima penyerahan seorang anak laki laki ABHI PRAYAGAHARU JANARDHANA lahir di Rumah Sakit MargonoPurwokerto pada tanggal 20 Juni 2015 anak kandung dariseorang perempuan yang bernama YANTI.3.

Pembanding/Tergugat : I MADE JANARDHANA BIN I GEDE SUMERTHA WIGRAHA
Terbanding/Penggugat : REVA RAGAM SANTIKA, M.KOM BINTI DRS. ABAN SUBANDI

PUTUSANNomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JKLIEN zsalaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTADalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalampersidangan majelis, perkara Pemeliharaan Anak/Hadhanah antara: Made Janardhana bin Gede Sumertha Wigraha, tempat dan tanggal lahir,Jakarta, 11 September 1978, agama Islam, pekerjaankaryawan Swasta, tempat kediaman di Asrama PolriKemayoran RT. 006 RW. 009, Kelurahan Gunung SahariSelatan, Kecamatan Kemayoran

Bahwa Tergugat memiliki Akta Kelahiran Anakanak yang aslidengan kepala keluarga Made Janardhana yang teruji keaslian dankeabsahannya;3. Bahwa anakanak semenjak setelah lahir hingga sekolah saat initinggal di rumah Tergugat/Pembanding;4. Bahwa Penggugat/Terbanding yang sengaja pergi meninggalkan/menelantarkan anakanak dan suami;5. Bahwa Penggugat/Terbanding terbukti berselingkuh dengan prialain;Him. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.JK6.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang bernama Lintang Janardhana Abadi (laki-laki) lahir tanggal 24 Agustus 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (Wahyu Setyawan Abadi bin Tumiyo) dengan Pemohon II (Dian Purnamasari binti Slamet Purnomo);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00

Hasyim Asyari);

;

Gde Praditya Anindya bin Made Janardhana, lahirtanggal 19 Juli 2011, (2).

akibat hukumnya;

dengan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu di Bali, pada tanggal 4 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-29102014-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Oktober 2014, adalah sah dan putus karena perceraian ;