PERSERO JIEP
Terbanding/Penggugat : PT. TARUMA INDAH

JIEP), berkedudukan di Jakarta,berkantor di Jalan Pulo Gadung Nomor 1Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur,yang yang diwakili oleh RAHMADI NUGROHO,Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasakepada EDI MARTONO,S.H., Ir. H. BOEDIONODJAJOESMAN, S.H., LISA AGUSTIANA, S.H.,WINARSO, S.H., IWAN HENDRAWAN,. S.H.,ROCKY P. PASAENO, S.H., FERDI M. PRIATNA,S.H., EDWARD D.

Sebidang Tanah berikut Bangunan diatasnya beserta segalaisinya yang terletak di Jalan Pulogadung Nomor 1, Kawasan IndustriPulo Gadung, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai Alamat Kantor PT.PERSERO JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULO GADUNG (PT.PERSERO JIEP).

JIEP

JIEP), pada tanggal 26 Juli 1973 dibentuklah PT. Persero JakartaIndustrial Estate Pulogadung (PT.JIEP), dimana penyertaan modal NegaraR.. pada PT. JIEP, ditetapkan melaiui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun1973 dan Surat Gubernur Propinsi KDKI Jakarta No. D.Va. 3/2/36/73.Sampai saat ini komposisi pemegang saham PT. JIEP adalah 50 % NegaraRI dan 50 % Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan telah beberapakaiimengalami perubahan anggaran Dasar.6.

JIEP atau Terlawan Il bersama dengan aparat keamanan terkaitdapat melakukan teguran dan memindahkan kendaraan ke tempat yangdisediakan.10.

Persero Jakarta Industrialtte Pulogadung (PT.JIEP), dimana penyertaan modal Negara R.I. padaWy JIEP, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1973 danrofirat Gubernur Propinsi KDKI Jakarta No. D.Va. 3/2/36/73. Sampai saat inikami mendapat berita bahwa komposisi pemegang saham PT. JIEP adalah50 % Negara RI dan 50 % Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan telahbeberapakali mengalami perubahan anggaran Dasar.22.

Persero Jiep Pulogadung bekerja samadengan Dinas Pertanian dan Kehufanan Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta serta Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan KotamadyaJakarta Timur A, Bahwa TERLAWAN 2 menolak dengan tegas dalil gugatan PELAWAN padaangka 7 halaman ketiga yang menyatakan PT. JIEP HARUS menyediakandan mengatur Lingkungan. Pabrik dan TEMPAT PARKIR, dan angka 8halaman'ketiga yang menyatakan PT.

JIEP tidak memperbolehkan untukmemberikan jin bagi siapapun untuk parkir kendaraan dijalan lingkungankawasan meskipun berada dihalaman depan lahan yang dipergunakan,kecuali tempattempat yang disediakan oleh JIEP dengan alasan sebagaiberikut :a. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Jakarta Industrial EstatePulogadung No. 066 tahun 2015 tentang ketentuanketentuan kawasan(Estate Regulation) di PT.

Jakarta Industrial Estate Pulogadung atau disingkat PT JIEP (Persero)2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta

JIEP, denganmengirimkan 2 orang stafnya1.000.000 Juli 2013Konfirmasi ke PT. Persero JIEP dank eDinas Pertanian dan Kehutanan ProvinsiDKI Jakarta3.000.000 Oktober 2013Investigasi ke hutan kota dan konfirmasi kePT.

JIEP No : 097/AMPUH/ SM/I/2015tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda P7 ;8 Foto copy Surat Kepada Direktur Utama PT. JIEP No : 097/AMPUH/ SM/I/2015tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda P8 ;9 Foto copy surat dari PT. JIEP Nomor : 508 tanggal 05 Februari 2015 dari PT.

JIEP Nomor 4813 tertanggal 15 Oktober 2014, diberi tandaT.I16;Foto copy Surat Perintah PT. JIEP No. 5018 perihal Pengosongan Bangunan LapakBlk Bank Mandiri diatas tanah milik PT. JIEP, diberi tanda T.I7 ;Foto copy Surat PT. JIEP No. 5440 perihal Pemantauan Lingkungan KIP tertanggal18 November 2014, diberi tanda T.I8 ;Foto copy Surat PT. JIEP Nomor 5758 perihal Pengembalian Fungsi Hutan Kotatertanggal 4 Desember 2014, diberi tanda T.I9 ;Foto copy Tanda terima surat PT.

JIEP tanggal 22 September 2015, diberi tanda T.I27 ;Foto copy Nota Dinas PT. JIEP Nomor 514/EM/IX/2015 perihal Kegiatan PerapihanReFungsi RTH di KIP, tertanggal 25 September 2015, diberi tanda T.I28 ;Foto copy Surat PT. JIEP Nomor 6364 perihal Laporan Kegiatan Ruang TerbukaHijau (RTH), diberi tanda T.I29 ;Foto copy Surat PT. JIEP No. 6897 perihal Penertiban Ruang Terbuka Hijau (RTH)tertanggal 16 November 2105, diberi tanda T.I30 ;Foto copy Surat PT.

JIEP yaitu Ibu Wuri.

JIEP selaku pemegang SHPL;Perusahaan / investor yang akan melakukan perpanjanganharus melakukan kepastian bahwa pemanfaatan atas tanahkavling industri (TKI) tersebut adalah untuk kegiatan sesuaiperuntukan dan selanjutnya dilakukan pengkajian danpembahasan bersama antara PT JIEP dengan inverstor yangakan memanfaatkan / memperpanjang pemanfaatan TKItersebut;Membuat Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (SPPT1)antara PT JIEP dengan Investor baru / pemohon perpanjanganSHGB yang setidaknya memuat

Apabilaterdapat selisin waktu yang terjadi, maka harus dibayarkandengan nilai proporsional;Pembayaran ke Kas Negara dalam hal pengajuanperpanjangan SHGB sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010;Kewajiban melakukan pembayaran Maintenance Fee (MF);Kewajiban melaporkan kepada PT JIEP apabila TKI tersebutakan dialinkan dan membayar biaya peralihan sesuai denganketentuan PT JIEP;Biaya pemanfaatan lahan untuk perpanjangan SHGB yang beradadiatas SHPL milik PT JIEP, ditetapbkan dengan pertimbangan

Kewajiban melaporkan kepada PT JIEP apabila TKI tersebutakan dialihkan dan membayar biaya peralihan sesuai denganketentuan PT JIEP ;1.5.

Kewajiban melaporkan kepada PT JIEP apabila TKI tersebutakan dialihkan dan membayar biaya peralihan sesuai denganketentuan PT JIEP ;1.5. Biaya pemanfaatan lahan untuk perpanjangan SHGB yang beradadiatas SHPL milik PT JIEP, ditetapkan dengan pertimbangan nilaiyang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP) independenyang ditetapkan oleh PT JIEP sesuai dengan tata cara yangberlaku ;Halaman 79 dari 109 halaman. Putusan Nomor 127 K/TUN20171.5.

PT Morita TjokroGearindoSurat JIEP No. 954 tertanggal2 Maret 2015 perihal PraSurvey HGB diatas HPLTelah diajukan sebagaiBukti Pembanding 30 PT IkapharmindoPutramasSurat JIEP No. 4841 tertanggal16 Oktober 2014 perihalPemberitahuanTelah diajukan sebagaiBukti Pembanding 31 Surat JIEP No. 1489 tertanggal31.

JIEP KAV. OA8 20, JI. Pulo Sidik. Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.Sertipikat Hak Milik No. 692, tanggal 1 April 2004, KelurahanJatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atas nama SuhandiLukman;d. Apartemen Gading Nias Residences, Tower Crysan Lantai 16 Blok JNo J.G. Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Gading NiasResidences No 00000744 tanggal 24 April 2008 antara PT. TiaraMetropolitan Jaya dengan Suhandi Lukman;e.

JIEP KAV. OA8 20, JI. Pulo Sidik. Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.Sertipikat Hak Milik No. 692, tanggal 1 April 2004, KelurahanJatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atas nama SuhandiLukman;Hal 3 dari hal 13 Put No.319/PDT/2016/PT.DKIc. Apartemen Gading Nias Residences, Tower Crysan Lantai 16 Blok JNo J.G. Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Gading NiasResidences No 00000744 tanggal 24 April 2008 antara PT.

JIEP KAV.OA 8 20, JI. Pulo Sidik. Kawasan Industri Pulo Gadung, JakartaTimur. Sertipikat Hak Milik No. 692, tanggal 1 April 2004, KelurahanJatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atas nama SuhandiLukman;c. Apartemen Gading Nias Residences, Tower Crysan Lantai 16 BlokJ No J.G. Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Gading NiasResidences No 00000744 tanggal 24 April 2008 antara PT. TiaraMetropolitan Jaya dengan Suhandi Lukman;d.

JIEP Kav.O, Blok A8 No. 20, Jl. Pulo Sidik,Kel, Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Sertifikat Hak Milik No.692, tertanggal 1 April 2004, seluas 62 M2, atas nama SuhandiLukman (TERGUGAT).Senilai Rp.330.000.000, (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).c. Apartemen Gading Nias Residences, Tower Chrysant Lt. 16, Unit JGseluas 21 M2 , Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, JakartaUtara.

JIEP KAV.OA 8 20, Jalan Pulo Sidik Kawasan Industri Pulo Gadung JakartaTimur. Sertipikat Hak Milik Nomor 692, tanggal 1 April 2004,Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, atasnama Suhandi Lukman;d. Apartemen Gading Nias Residences, Tower Crysan Lantai 16 BlokJ Nomor J.G. Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, JakartaUtara atas nama Suhandi Lukman;e. Sebuah mobil Honda CRV tahun 2010 Nopol B 1543 UJB, BPKBNomor G 389374 G, atas nama Sugiharti Hendarta;f.

FARICHINKeseluruhannya adalah Pengurus dari Serikat Buruh Sayap Mas Utama, suatuserikat buruh yang tercatat dalam Surat Keputusan Pencatatan Nomor:898/IV/P/IV/2016 dari Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, KotaJakarta Timur, beralamat di Kawasan Perluasan Utara PT JIEP Jl. Tipar CakungKav, F 57, Jakarta 13910.Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :1. Nama : SUNANTOAlamat : Perum. Villa Gading Harapan Blok AJ 19 No.7.RT006/RW 010, Kel. Babelan Kota , Kec.

Sayap Mas Utamayang beralamat di Kawasan Perluasan Utara PT JIEP Jl. Tipar Cakung Kav, F 57,Jakarta 13910.dan menjadi Anggota Serikat Buruh Sayap Mas Utama (SBSMU) PT.Sayap Mas Utama yang berafiliasi pada Konfederasi Kongres Aliansi Serikat BuruhIndonesia (KASBI). Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGATMelawanNama : PT. Sayap Mas UtamaPerusahaanAlamat : Kawasan Perluasan Utara PT JIEP Jl. Tipar Cakung Kav, F 57,Jakarta13910Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Persero JIEP), diwakili oleh Rahmadi Nugroho Direktur Utama vs PT. TARUMAH INDAH, diwakili oleh direkturnya JAYA RAHMAN;

PUTUSANNomor 1948 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT PERSERO JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT Persero JIEP), berkedudukan di Jakarta, JalanPulo Gadung Nomor 1 Kawasan Industri Pulo Gadung, JakartaTimur, diwakili oleh Rahmadi Nugroho selaku Direktur Utama,dalam hal ini memberi kuasa kepada M.

Pulogadung Nomor 1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur, yang dikenal sebagai Alamat Kantor PT Persero JakartaIndustrial Estate Pulogadung (PT Persero Jiep);Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1948 K/Pdt/2017 Hartaharta lain yang ditentukan kemudian hari;15.

dibenarkan Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penutupanjalan yang menghalangi kelancaran pembangunan ekonomi di kawasan tersebutmerupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti /Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERSERO JAKARTAINDUSTRIAL ESTATE PULO GADUNG (PT Persero JIEP

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERSEROJAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULO GADUNG (PT Persero JIEP),tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

JIEP)., III. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS I. PT. NOBI PUTRA ANGKASA., II. PT. SINAR HIMALAYA., III. PT. DIAN RAKYAT DAN PT. TRAKTOR NUSANTARA, DKK;

JIEP),beralamat di Jalan Pulokambing Nomor 1, Kawasan IndustriPulogadung, Jakarta Timur 13920;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Usman Nuzuly, S.H., M.H.;2).Kintawar Miko, S.E., S.H.; 3). Ardiansyah, S.H., kesemuanyaAdvokat, berkantor di Graha Cempaka Mas, Blok B Nomor 27, JalanLetjend.

JIEP (Persero), Jl.Pulokambing No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapiFaktanya PT. Citra Raksa Inti Usaha sebagai penyelenggara parkirtidak pernah membebaskan lahan dan tidak membangun danmenyediakan taman/pelataran parkir, tetapi PT.

JIEP (Persero), JI. Pulokambing No. 1,Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, tetapi Faktanya PT.Citra Raksa Inti Usaha sebagai penyelenggara parkir tidak pernahmembebaskan lahan dan tidak membangun dan menyediakantaman/pelataran parkir, tetapi PT.

Balina Agung Perkasa adalah merupakan Badan HukumPerdata yang menyampaikan permohonan salinan terkait jinperparkiran EGate JIEP Kawasan Industri Pulogadung melalui SuratNomor 125/KJP/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 perihal Mohon turunansalinan terkait ijin perparkiran EGate JIEP Kawasan Industri Pulo Gadungbukan surat dari Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan aquo;. Bahwa PT.

JIEP dan PT.

JIEP No. 8b/JIEP/In/X1I/1973 tanggal07 Desember 1973 kepada Ir. Rul Ichi Sutami (PT. Kadera AR) berdasarkanAkta Notaris No. 78 tanggal 12 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan NotarisH. Muhammad Afdal Gazali, SH.Hal. 36 Putusan No. 165/Pdt.G/2009/PN.JkL. Tim.f3. Bahwa setelah transaksi dimaksud, PT.

JIEP No. 21.1/2001 tanggal18 Oktober 2001 dan dilanjutkan dengan pemberian surat Rekomendasi untukpengurusan balik nama di BPN Jakarta Timur.4.

Surat tertanggal 7 Desember 1973 tentang Izin (sementara) menggunakantanah Industri Nomor 104A/DU/JIEP/E/IMTS/1 2/1973, bukti P.3 ;9. Surat tertanggal 6 Juli 1973 No. 893/Pim.Plan/PIE/B/IMS/7/1973, bukti P.4a ;10.

Kadera AR IndonesiaHal. 51 Putusan No. 165/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.sudah sesuai hukum yang berlaku, karena semua dokumen sudah saksi cek,antara lain : Surat perjanjian penggunaan tanah industri No. 8B/JIEP/IN/XII/1973 antaraPT. Aryah Indoflex Ltd. dan PT. JIEP, saksi melihat sendiri surat aslinyayang ada di PT. JIEP ; Saksi juga melakukan konfirmasi kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaTimur bahwa terhadap Putusan PN No. 2/Pdt.P/Rups/2001/PN.

JIEP, sesuai perjanjian antara PT. Aryah Indofiex Ltd.Hal. 52 Putusan No. 165/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Tim.dengan PT. JIEP selaku pengelola kawasan dimana tanah itu berada ;e Bahwa saksi mengatakan persetujuan dari PT. JIEP wajib ada karena saksimembaca perjanjian antara PT. Aryah Indoflex Ltd.. dengan PT. JIEP, yaitupasal 6 surat perjanjian penggunaan tanah industri No. 8B/JIEP/IN/XII/1973,dimana dalam pasal tersebut dikatakan jika persetujuan dari PT.

JIEP di Jalan Raya Pulo Kambing Kelurahan JatinegaraKecamatan Cakung Kota Jakarta Timur pada Hari Selasa tanggal 21 Juli2020 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa II turun dari mobil truck dan langsungmencongkel tutup control dengan linggis hingga masuk ke dalam goronggorong dan memotong kabel yang berada di dalam goronggorong tersebutdengan gergaji.

JIEP yaitu saksi Berthy Albreth Djangu dan saksi TriNurabdi yang sedang patroli dan mengetahui kejadian tersebut langsungmengamankan terdakwa , terdakwa II dan Ariyanto beserta barang bukti kekantor Satpam PT.JIEP tersebut.

Hingga pihak dari JIEP melaporkan kejadiantersebut ke Polsek Cakung dan tidak lama kemudian petugas kepolisianHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1072/Pid.B/2020/PN Jkt.Timdatang membawa terdakwa dan terdakwa II beserta barang bukti ke PolsekCakung guna proses pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Ariyanto yangdiketahui sebagai Anggota TNI AL berhasil kabur pada saat akan dijemputoleh POM AL.

Iskandar Muda No. 97, Kebayoran Lama,Jakarta di untuk diantarkan ke Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jl.Rawa Gelam IV No. 14, Cakung, Jakarta Timur.Bahwa sebagaimana yang telah disepakati dalam Purchase Order (PO) No.075/ProHPPP/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016, mengenaiPemindahan/Pengangkutan Barang tesebut, Tergugat berkewajiban untukmenyediakan fasilitas dalam bentuk transportasi pengangkutan barangmelalui darat.Bahwa sesuai dengan asas umum dan kelaziman yang baik dalam bidangpenyelenggaraan

Rawa Gelam IV, No 14 Kawasan Industri Pulogadung(JIEP), Jakarta 13930, Indonesia, yang dihadiri oleh Sdr. ErwinHutagalung, Daniel Agus, dan Moh. Al Amin, dan telah mengetahuimengenai total kerugian Penggugat.b. Somasi (warning letter) No. 161/MSP/MD/IX/16, tertanggal 24November 2016 kepada Tergugat perihal pertanggungjawaban atasKerugian barangbarang milik Tergugat yang dikirimkan melaluiTergugat;c.

Iskandar Muda No. 97,Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menuju ke Kawasan IndustriPulogadung (JIEP) di Jl. Rawa Gelam IV No. 14, Cakung, Jakarta Timur(selanjutnya disebut Dari Iskandar Muda menuju JIEP).6.

Bahwa jelas dalam pelaksanaan prosespemindahan barangbarang milik Penggugat, TIDAK ADA SATUPUNperintah dari Perusahaan Tergugat untuk TIDAK mengirimkan barangbarangdari Iskandar Muda ke JIEP Pulogadung, JUSTRU sampai dengan saat iniselurun barangbarang yang tercantum dalam lampiran PO No. 075 telahditerima oleh Penggugat, dan karenanya JELAS bahwa PerusahaanTergugat TIDAK PERNAH melakukan perobuatan melawan hukum apapunkepada Penggugat atau melakukan ingkar janji kepada Penggugat.Bahwa dalil Penggugat

dalam pokok perkaraMenimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat harusdinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa padatanggal 17 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat setuju untuk membuat danmenandatangani Purchase Order (PO) No. 075/ProHPPP/V/2016, mengenaiPemindahan/Pengangkutan Barang dari gudang Penggugat yang berlokasi di Jl.Iskandar Muda No. 97, Kebayoran Lama, Jakarta untuk diantarkan ke KawasanIndustri Pulogadung (JIEP

SK Direksi No JIEP/IRD/18/30/SK,perihal kebijakan istirahat sitetepat waktu bagi pekerja penempatan job site.8.

SK Direksi No JIEP/IRD/18/30/SK,perihal kebijakan istirahat sitetepat waktu bagi pekerja penempatan job site.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya masingmasing;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar keduabelah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secaradamai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkandengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya

Bahwajika dihubungkan antara gugatan Penggugat dalam positadengan petitumnya terdapat suatau pengakuan sebagai pembenarandan tidak ada permasalahan sebagaimana posita angka 7 halaman 2yang menyatakan bahwa pelaksaan istirahat lapangan sudah diaturdalam memo tersebut dan petitum nomor 2 halaman 3 yangmenyatakan : Pengaturan terkait masalah pelaksanaanistirahatlapangan dikembalikan sesuai dengan Peranjian Kerja Bersama yangtertuang dalam SK .Direksi Nomor .JIEP/IRD/18/41/SK perihal Cutitahunan, cuti

Bahwa Tergugat melakukan pengaturan lebih lanjut terkait SuratKeputusan Direksi Nomor .JIEP/IRD/18/41/SK perihal Cuti tahunan,cutibesar dan istirahat Jobsite ; SK .Direksi Nomor .JIEP/IRD/18/30/SKperihal Kebijakan Istirahat Tepat Waktu bagi pekerja penempatan Jobsiteserta internal memo No : KPCS/OPR/2019/024/MM tentang pengaturanpelaksanaan istirahat lapangan dimana dalam pelaksanaanya Tergugatjuga tetap memberikan ruang/kesempatan kepada Tergugat untukmengajukan penyesuaian istirahat lapangan denan

JIEP/IRD/18/41/SK tentang Cuti Tahunan, Cuti Besar, danIstirahat Job Site;P3 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan No.JIEP/IRD/18/30/SKtentang kebijakan istirahat site tepat waktu bagi pekerjapenempatan job site;P4 : Fotocopy dari fotocopy Risalah Perundingan Perjanjian KerjaBersama Periode 20182020 PT Pamapersada Nusantara hadirke9 , pada tanggal 26 April 2018;P5 : Fotocopy dari fotocopy Salinan Mom Meeting antara SerikatPekerja dengan PIC Manpower terkait Optimus;P6 : Fotocopy dari fotocopy

CitraRaksa Inti Usaha;Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2012 Tentang BiayaParkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar BadanJalan DI Provinsi DKI Jakarta tidak ada ketentuan yang mewajibkanTergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa untuk melakukan sosialisasikepada Para Penggugat;Bahwa SK 92/2917 adalah terkait izin perparkiran dari kKawasan yangdikelola oleh PT Jakarta Industri Estate Pulogadung (JIEP), dimana PT CitraRaksa Inti Usaha dan PT JIEP telah mempunyai

perjanjian kerjasamadalam penyelenggaraan parkir;Bahwa oleh karena itu, dengan berdasarkan permohonan dari PT CitraRaksa Inti Usaha yang telah bekerjasama dengan PT JIEP, serta telan adaHalaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/P TUN.

JIEP kemudian kita membayar maintenance ke PT. JIEP dan termasukkita didalamnya membayar biaya untuk menggunakan jalan umum;Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/P TUN. JKT.bahwa setahu saksi PT. Pama Persada Nusantara pernah menyatakankeberatan kepada PT. JIEP, kenapa ditarik parkir sebelum kami mengajukangugatan perdata di PN dan kami sudah melakukan mediasi langsung denganPT.

JIEP mempertanyakan pungutan tersebut dan dalam mediasi itu seingatsaksi janjinya tidak melakukan pungutan;bahwa setahu saksi yang melakukan pungutan parkir itu PT. Citra Raksa IntiUsaha, tetapi tidak bisa menyebutkan secara pasti apa dasar legalisasi cumapada saat kami melakukan pertemuan dengan PT. Citra Raksa Inti Usaha terkaitdengan masalah parkir ini juga dan juga dengan PT. JIEP pada saat itu PT. CitraRaksa Inti Usaha menyampaikan mendapat ijin dari PT.

Traktor Nusantara sejak Januari 2014;bahwa saksi tahu dengan Para Penggugat dan mereka ada di lingkungan JIEP;bahwa saksi kurang tahu dengan PT.

JIEP tersebut pihakpihaknya tidak pernah hadir ke kantor Notaris, yang mengurus transaksi jualbeli tanah PT. JIEP adalah seseorang yang bernama Benari Simbolon, S.H.(konsultan hukum Ir. Yoyo Sulaeman).

JIEP) yang diwakili oleh Ir. Hendiyanto selakuDirektur Pemasaran dan pihak pembeli tanah diwakili oleh Ir. YoyoHal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 642 K/Pdt/20132020Sulaeman selaku Pimpro Pembangunan DDT. Kedua perwakilan tandatangan dalam kuitansi tersebut adalah pihak yang secara hukum memilikihak dan kewenangan dalam mewakili instansi masingmasing. Sehinggasecara formil dengan terbubuhinya tanda tangan kedua belah pihak, makakuitansi tersebut harus dinyatakan sah secara hukum.

JIEP;2. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 13 Pebruari 2004 senilaiRp269.020.440,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua puluhribu empat ratus empat puluh rupiah) serta Surat Setoran Pajak(SSP) tanggal 17 Pebruari 2004 senilai Rp135.856.120,00 (seratustiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus duapuluh rupiah), dimana telah dilegalisir oleh PT. BNI (Persero) KCPAbdul Muis.

JIEP senilai Rp8.097.531.200,00(delapan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh saturibu dua ratus rupiah);Merujuk pada Ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pihak manapundilarang melakukan penyitaan terhadap Barang Milik Negara, baik yangbergerak maupun tidak bergerak;21Merujuk pada Ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakanbahwa Pengelola

JIEP tersebut dengan menggunakanbiaya Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN), sehingga tanahtersebut telah menjadi aset Barang Milik Negara yang harus dilindungisecara hukum;IV. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi membeli tanah tersebutuntuk Kepentingan Umum sebagaimana faktafakta hukum yangdapat diuraikan sebagai berikut:1.

JIEP), keputusan ini ditetapkan melalui PeraturanPemerintah No. 28 tahun 1973 tentang Pernyataan Modal Negara RepublikIndonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero Dalam BidangIndustrial Estate dan Surat Guberbur Provinsi KDKI Jakarta No.

JIEP ditentukan dengan mengacu danmempertimbangkan antara lain adalah hasil perhitungan/kajian pemanfaatantanah oleh konsultan independen; Membayar biaya pemanfaatan TKI kepada pemilik HPL; Pembayaran ke Kas Negara dalam hal pengajuan/perpanjangan SHGB sesuaidengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2010 dan/atau Peraturanyang berlaku; Kewajiban melakukan pembayaran Maintenance Fee (MF);12. Bahwa Keputusan Termohon berupa Keputusan Direksi PT.

JIEP, ditetapkan dengan mengacu atau mempertimbangkan nilai yangdibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen yang ditetapkan olehPT. JIEP sesuai dengan tata cara yang berlaku;2.

JIEP sebagai staf di Bagian Data Asset;Bahwa Saksi mengetahui adanya surat permohonan Pemohon tertanggal 15September, setelah di disposisi, tembusannya diserahkan ke divisi saksi;Bahwa Saksi menerangkan PT.

JIEP sebagai Customer Service (CS);e Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui adanya surat permohonan Pemohontanggal 15 September 2015, yang dilampiri Sertipikat Hak Guna Bangunan;e Bahwa Saksi menerangkan PT.

JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

JIEP) dengan objek gugatanberupa Surat Keputusan Tergugat IV Nomor 294/2015.

;Sesungguhnya, berdasarkan Keputusan Direksi PT Jakarta IndustrialEstate Pulogadung (in casu Tergugat Ill) No. 056 Tahun 2017 tentangKetentuan Penggunaan Secara Alih Sewa Atas Tanah Kaveling Industridan/atau Bangunan di Atasnya di dalam Kawasan JIEP ("KeputusanHalaman 72 dari 126 hal. Put.No.541/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tmr48.49.46.47.Direksi JIEP 056/2017"), terdapat peluang bagi pihak ketiga di luarPerusahaan Industri yang memiliki Perjanjian dengan Tergugat III untukmenggunakan kavling.

Put.No.541/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tmr72.73.74.di Kawasan Industri Pulogadung Kawasan Industri BerwawasanLingkungan tahun 2016 ("Estate Regulation PT JIEP").

Dalam Bab VI angka 2 Estate Regulation PT JIEP, dinyatakan bahwa:"Ketertiban di area luar kavling dan bangunan pengguna lahanmenjadi tanggungjawab PT JIEP yang meliputi ketertiban parkir,pedagang kaki lima, ketertiban jaringanjaringan utilitas, ketertiban lalulintas di dalam kawasan."Di mana "ketertiban parkir" dijabarkan mencakup:"1. Pengguna lahan dan bangunan/properti wajib menyediakanruang parkirsesuai dengan ketentuan yang diatur denganmenyesuaikan luas bangunan.2.

Berikut Tergugat Ill kutip bunyi dan Pasal 11 ayat (1) huruf dSP3T071:"Berhak untuk menetapkan dan memberlakukan ketentuanketentuanterkait pengelolaan Kawasan JIEP, termasuk tetapi tidak terbatas padaTata Tertib Kawasan JIEP/Estate Regulation, Property Regulation, danSurat Keputusan mengenai tarif biaya, dengan mendengar sertamenyerap aspirasi dari segenap tenant pengguna tanah di KawasanJIEP."Dengan demikian. dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar.

Rawa Gelam III JIEP Pulo Gadung Jakarta Timur sebesar Rp.725.000.000, (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dari proyek ini akanmendapatkan keuntungan sekitar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah).Atas tawaran dan omongan terdakwa tersebut karena terdakwa merupakan rekanbisnis saksi HARTUTI, saksi Hartuti percaya dan tertarik dengan perkataan atauomongan terdakwa sehingga saksi Hartuti mentransfer uang sebesar Rp.725.000.000, (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaktidaknya

Zidyamitra Kencana dengan terdakwa ; Bahwa benar proyek tersebut terletak di Kawasan Industri Pulogadung di Jl.Rawa Gelam III JIEP Pulo Gadung Jakarta Timur ; Bahwa benar HARTUTI K telah mentransfer uang ke terdakwa yang besarnyasaksi tidak tahu ; Bahwa benar kemudian proyek tersebut dibatalkan oleh terdakwa ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak membantah dan membenarkan.5. Saksi AMAT MUJARWANTO, (dibacakan sesuai dengan BAP yang telahdisumpah) ;Hal 11 dari 20 hal. Put.

Zidyamitra Kencana dengan terdakwa ; Bahwa benar proyek tersebut terletak di Kawasan Industri Pulogadung di Jl.Rawa Gelam III JIEP Pulo Gadung Jakarta Timur ; Bahwa benar HARTUTI K telah mentransfer uang ke terdakwa yang besarnyasaksi tidak tahu ; Bahwa benar kemudian proyek tersebut dibatalkan oleh terdakwa ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidakmengajukan saksi yang meringankan dirinya akan tetapi Terdakwa

Zidyamitra Kencana di Kawasan Industri Pulogadung di Jl.Rawa Gelam III JIEP Pulo Gadung Jakarta Timur sebesar Rp. 725.000.000, (tujuh ratusdua puluh lima juta rupiah) dan dari proyek ini akan mendapatkan keuntungan sekitarRp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah).

, yang terletak di RT010/RW 08, Kampung Rawadoyong, Kelurahan Jatinegara, KecamatanCakung, Jakarta Timur, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : dengan tanah PT JIEP; Sebelah Selatan : dengan tanah H. Siman:; Sebelah Barat : dengan tanah Sidup dan Sebelah Timur : dengan tanah PT JIEP;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berikut bangunannyaseluas + 7000 m?

, yang terletak di RT 0O10/RW O08, KampungRawadoyong, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timurdengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : dengan tanah PT JIEP; Sebelah Selatan : dengan tanah H.

JIEP;Menyatakan tuntutan pembatalan Penetapan Fatwa WarisPengadilan Agama Jakarta tanggal 15 Agustus 1985, Nomor922/C11985, serta tuntutan tentang ganti rugi tidak dapat diterima;Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalamtingkat Kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);2. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:Bahwa, seharusnya dengan diketemukan Novum P.1 sd.

JIEP);Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Abdul Rohman;Sebelah Timur : Kali (PT. JIEP):Sebelah Barat : Tanah H. Abdul Hamid;Menimbang, bahwa menurut produk T.14 tanah Persil Nomor 264Girik C atas nama Kusan bin Kesod yang terletak di Kampung SumurNomor 4 Kecamatan Pulogadung Jakarta Raya (Girikyang lama sebelumada, perubahan tanggal 18 November 1976 dan tanggal 20 Mei 1979,setidak tidaknya sebelum tahun 1973) luas tanah dalam Girik tersebut ;Blok 370 D. III luas 0,300 da;Blok 371 S.

JIEP, dimanapekerjaan ini dibantu oleh Pimpinan Proyeknya sendiri Sdr. R. O.Singgih sehingga sangat mudah mempengaruhi oknum Pejabatterkait, dengan membuat Salinan Girik palsu berkalikali diInspeksi luran Pembangunan Jakarta Utara/Timur, PejabatKelurahan, Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan lain sebagainya,karena adanya dana untuk menyuap, sehingga seolah2 karenaHalaman 43 dari 48 Hal.

persyaratan dan kewajibannya dari tanahyang terletak di dalam Daerah Khusus lbukota Jakarta Wilayah JakartaTimur, Kecamatan Pulogadung, sekarang Kecamatan Cakung,Kelurahan Pulogadung, sekarang Kelurahan Rawa Terate, setempatdikenal sebagai Proyek Industrial Estate Pulo Gadung, sekarangKawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Raya Bekasi, Kilometer 21,sekarang Jalan Rawa Bali Nomor 6, nomor kode kavling .B.lc dan.B.ld, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri tanggal7 Desember 1973 Nomor 8b/JIEP

persyaratan dan kewajibannya dari tanahyang terletak di dalam Daerah Khusus lbukota Jakarta Wilayah JakartaTimur, Kecamatan Pulogadung, sekarang Kecamatan Cakung,Kelurahan Pulogadung, sekarang Kelurahan Rawa Terate, setempatdikenal sebagai Proyek Industrial Estate Pulo Gadung, sekarangKawasan Industri Pulo Gadung, Jalan Raya Bekasi Kilometer 21,sekarang Jalan Rawa Bali , Nomor 6, nomor kode kavling .B.lc dan.B.ld, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri tanggal7 Desember 1973 Nomor 8b/JIEP