tanggaldua bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribuSembilan atau setidaktidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu Sembilan di MarkasBatalyan 461 Wing I Paskhas Jakarta Timur, setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk wewenang hukumPengadilan Militer I08 Jakarta, telah melakuklan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo.Ayat

tanggal dua bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal empat belas bulanJanuari tahun dua ribu Sembilan atau setidaktidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengantahun dua ribu Sembilan di Markas Batalyan 461 Wing Paskhas Jakarta Timur, setidaktidaknya ditempattempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer IlO08 Jakarta, telah melakuklantindak pidana :Desersi dalam waktu damai.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo.Ayat

Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/113/K/AD/II08/VII/2021 tanggal29 Juli2021didepan sidang yang dijadikan dasarpemeriksaan perkara ini.Keterangan para Saksidibawah sumpah yangdibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yangdiajukan kepada Majelis Hakim yang padapokoknya Oditur Militer berpoendapat bahwa terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana:Desersi dalam waktu damai.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat

/VIII/2021MenimbangMenimbangBahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikanpendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidanadalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer sebagaimana yangdidakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukanTindak Pidana meninggalkan dinas tanpaizinKomandan Satuan sejak tanggal 28 April 2021 sampaidengan tanggal 15 Juni 2021hingga perkara Terdakwadilaporkan oleh Kesatuannya ke SubDenpom III/

Majelis Hakim berpendapat dakwaanOditur Militer telah terbukti secara sah danmenyakinkan.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yangmerupakan faktafakta yang diperoleh dalampersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup buktiyang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalahtelah melakukan tindak pidana :"Militer yang dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama daritiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat

Terdakwa Prada StenleyHerodion NRP 31180407930696 Ta Yonif312/KH.Menimbang : Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebutmerupakankelengkapan berkas perkara yangberhubungan langsung dengan tindak pidana yangdilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalamberkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, makaoleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat (2) Jo.Pasal 26 KitabUndangUndang Hukum Pidana MiliterJo.Pasal 143

Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yangmengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo.ayat (4) UU Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Kesatu, dan , b.

melakukanTindak Pidana Disersi yang perkaranya telah disidang dan diputus olehPengadilan Militer I02 Medan dengan Nomor : Put /142K/PMI02/AD/X1/2014 tanggal 10 Desember 2014 dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai dijalani namun belumlewat 5 (lima) tahun Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2015 kembali melakukanketidakhadiran tanpa ijin Dansat.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 jo.Ayat

Pasall9 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975116 huruf (f) Kom pilasi Hukum Is lam dan dengan mem perhatikanketentuan dalam Pasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.ayat (2) Kom pilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugatpatut dikabulkan;Menim bang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo.

pihak Tergugat) ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangandiatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwaPengadilan Negeri Denpasar tidak kelirumenyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo sebelum Tergugat mengajukanjawaban/tanggapan dan/atau eksepsi dalam perkaraaquo, dan sekaligus Pengadilan Tinggi menyatakanbahwa alasan memori banding Penggugat/Pembanding yang menyatakan sebaliknya adalahkeliru) sehingga pengadilan Tinggi menolaknya; Menimbang, bahwa karena Pasal 76 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

No. 342/Pdt.G/2019/PA.JS.Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yangharus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi positagugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak rukun dan tidak harmonis karena

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

M.Alimun) menjadi panitiatanpa ijin/persetujuan Ketua BPD dan patut disangka Tergugat IV(berpendidikan dibawah peserta ujian tersebut yakni disangka kuat tidaklulus Sekolah Dasar), menurut asas kepatutan hukum kwalitas panitiapeneliti dan penguji masih perlu dipertanyakan/diragukan dapat bekerjadengan baik secara maksimal, sehingga pelaksanaan ujian tersebutmelanggar prinsipprinsip peraturan perundangan, sikap kejujuran, adil,tidak memihak pada salah satu seorang calon peserta, Pasal 3 ayat (2) jo.Ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

hasilpenjualan pupuk Urea bersubsidi Pemerintah sebanyak Rp. 270.000,00 ( duaratus tujuh puluh ribu rupiah );Bahwa Terdakwa termasuk pihak lain selain Produsen, Distributor danpengecer yang dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, Terdakwa telahmenjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaunsur tindak pidana ekonomi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 sub 3ejo.pasal 6 ayat (1) huruf d jo.ayat

memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampenyaluran pupuk bersubsidi;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya; Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1 sub 3e jo.pasal 6 ayat (1) huruf d jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

istri,dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukangugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat

sedangdipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) dalam keadaan damai.Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama(Desersi) pada tahun 2011 dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 3(tiga) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 102 MedanNomor : PUT/08K/PM I02/AD/II/2012 pidananya sudah selesai dijalani.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke2 Jo.Ayat

No. 990/Pdt.G/2019/PA.JS.2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yangharus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan

standing) untuk mengajukangugatan a quo;Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 0633/Pdt.G/2016/PA.MnaMenimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo.ayat