Bupati) kepada Penjabat Gubernur Papua(Karateker Gubernur Papua).

Atas dasar usulan ini, maka Penjabat GubernurPapua atau Karateker Gubernur Papua menerbitkan objek sengketa tersebut,bukan diusulkan oleh Bupati definitif dan yang menerbitkan objek sengketaHalaman 9 dari 13 halaman.

Oleh karenaPenjabat (Karateker) Bupati Kepulauan Yapen maupun PEMOHON KASASI(Gubernur Papua) mempunyai posisi hanya sebagai Penjabat Kepala Daerah danbukan sebagai Pejabat (Kepala Daerah) definitif yang harus terikat kepada PPNo. 9 Tahun 2003 tersebut di atas. Sebagai Penjabat (Karateker) BupatiKepulauan Yapen disamping mempersiapkan untuk Pemilukada Bupati definitifjuga bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.

Khusus di bidangkepegawaian dalam hal belum terpilihnya Bupati/Walikota maupun Gubernuryang definitif dalam Pemilukada di daerah, dan dijabat oleh Penjabat (Karateker)Bupati/Walikota maupun Gubernur terlihat adanya kekosongan hukum11(kevakuman hukum) di bidang kepegawaian bagi Penjabat (Karateker) Bupati/Walikota maupun Penjabat (Karateker) Gubernur.

Dengan demikian timbulpertanyaan, berwenangkah Penjabat/Karateker/ Bupati/Walikota maupunPenjabat (karateker) Gubernur mengangkat, memindahkan atau memberhentikanPNS dari dan ke dalam suatu jabatan struktural termasuk eselon II?

Asli Kwitansi tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 145.922.200.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 60.000.000.daribendahara Negeri Administratif

Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 215.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada pemilik penginapanAurifah.Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/

SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN Amb12.13.14.15.16.17.18.19.20.2,22.23.24.25.26.27.Asli Kwitansi tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 60.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada

karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 215.000.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp. 5.000.000. = daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada karateker SakurRumbaroa.Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.daribendahara Negeri Administratif Airnanang kepada pemilik penginapanAurifah.Asli Kwitansi tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 10.000.000. dariFarida

Tanggal Keperluan Nominal KeteranganBerdasarkanKeterangan28 September Penyerahan uang Rp.Terdakwa Sudah2018 kepada Karateker 65,675,000 Lupa untuk apaBerdasarkanKeteranganBendaharadiserahkan28 September Rp. 1,000,000 kepada Terdakwa2018serta berdasarkanketeranganterdakwa = sudahlupa untuk apaBerdasarkanPengembalian Sisa Keterangan pataa . saksi Perangkat05 Oktober Dana Subsidi dari Rp.Desa termasuk2018 Karateker kepada 38,160,000bendahara desaBendaharamenerangkanuntuk insentif02 Oktober Pembayaran

Tomagoba Kec.Tidore Kota Tidore Kepulauan ;Bahwa Saksi adalah Ketua HMI Terpilih pada saat hasilKonferensi Cabang (Konfercab) sedangkan Korban menjabatsebagai Karateker atau Pejabat Sementara akan tetapisebelumnya Korban sebagai Pengurus Besar HMI (PBHMI) diBahwa awalnya saksi menghadiri acara Pelantikan Ketua HMICab.

aula ;Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa V dan TerdakwaVil pada saat itu dan Terdakwa tidak melihat kejadian dipintu samping ;TerdakwaBahwa setelah Terdakwa memukul Korban, Terdakwa danKorban samasama mundur dan orangorang memisahkankami berdua, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi ;Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Korban,Terdakwa hanya menendang tiang microphone sampaiterjatuh ; Bahwa pemukulan tersebut dilakukan satu persatu ;Bahwa penyebab pemukulan tersebut dikarenakan Korbansebagai Karateker

Terdakwa menampar Korbanlalu Terdakwa mengatakan jangan pukul karena banyak orang,kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengamankanKorban ; 2nnonnnnnnnnnnnnnnneeeBahwa Terdakwa melihat Terdakwa Ill, Terdakwa V dan TerdakwaVIl pada saat kejadian pemukulan di pintu keluar di sampingBahwa sudah tidak ada lagi Terdakwa lain yang Terdakwa lihatselain ketiga Terdakwa tersebut ; Bahwa pemukulan terhadap Korban dilakukan tidak bersamaan ;Bahwa penyebab pemukulan tersebut dikarenakan Korbansebagai Karateker

; Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batasbatas tanah yangdisengketakan; Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dikuasai oleh Bapak Hajiyang memiliki kandang ayam dekat mushola; Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut sebelum darisaudara Muhammad Hasan; Bahwa saksi bukan warga Desa Wayamiga namun ketika itu saksiditunjuk oleh Bupati melalui Camat untuk menjabat sementara sebagaikarateker Kepala Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, KabupatenHalmahera Selatan; Bahwa tugas saksi sebagai karateker

Desa Wayamiga untukproses pemekaran Desa Wayamiga karena Desa Wayamiga awalnyamasih dusun dan anak Desa dari Desa Babang, Kecamatan Bacan TimurKabupaten Halmahera Selatan dan persiapan untuk pemilihan KepalaDesa definitif pada saat itu; Bahwa saksi menjabat sebagai karateker Kepala Desa Wayamigasejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 selama selama 1 (satu)tahun 8 (delapan) bulan pada saat itu; Bahwa selama saksi menjabat karateket kepala Desa Wayamigaada terjadi transaksi jual beli tanah objek

sengketa antara MAHMUD H.ARIF dengan Haji Ridwan dimana dalam surat jual beli tersebut ditandatangani oleh saksi ketika menjabat sebagai karateker kepala DesaWayamiga pada saat itu; Bahwa ketika terjadi transaksi jual beli tanah objek sengketa ataspermintaan MAHMUD H.

44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Lbh Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki sertifikat tanahtersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui MAHMUD HASAN memiliki suratukur tanah tersebut; Bahwa Wayamiga di mekarkan menjadi Desa pada tahun 2007pada saat itu; Bahwa saksi tanda tangan surat jual tanah antara Penggugatdengan MAHMUD HASAN pada tahun 2005 pada saat itu; Bahwa Desa Wayamiga memiliki kepada Desa definitif untukdilantik yaitu pada tahun 2008; Bahwa selain saksi menjadi karateker

Kainde karenaHalaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Lbhsaksi menayakan kepada teman saksi yang berdominsili di Desawayanga yang membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik saudaraTutu Kainde; Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saksi beli tanah tersebutdari saudara Tutu Kainde, namun yang pasti dibawah tahun 2000 (duaribu); Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari saudara Tutu Kainde,Desa Wayamiga masih anak Desa dari Desa Babang; Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada Karateker

Saksi Melkianus Arfayan ; memberikan keterangan dibawah sumpahsebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :Halaman 12 strep ke4 "Bahwa dasar KPU meminta pencairandananya karena dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD danlagi sudah ada kegiatan pentahapan yang dilakukan KPU "Halaman 12 strep ke16 "Bahwa karateker Bupati punya kewenanganuntuk memberikan memo pencairan dana yang telah dianggarkandalam APBD" Bahwa persesuaian saksi yang satu dengan saksi yang lain yaitu 6 orang saksitersebut huruf

Halaman 12 strep ke16 "Bahwa karateker Bupati punya kewenanganuntuk memberikan memo pencairan dana yang telah dianggarkan dalamAPBD"Alat bukti keterangan saksi JOYS KOGOYA, S.STP pada : Halaman 16 strep ke3 "Bahwa mengenai proses pencairan dana hibah,penerima dana hibah menyerahkan permohonan dan/atau proposal yangditujukan kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah memberikandisposisi kepada Kepala DPPKAD untuk pemrosesan lebih lanjut" Halaman 16 strep ke4 "Bahwa sepengetahuan saksi, Bupati memilikikewenangan

Saksi Melkianus Arfayan ; memberikan keterangan dibawah sumpahsebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada :e Halaman 12 strep ke4 "Bahwa dasar KPU meminta pencairandananya karena dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBDdan lagi sudah ada kegiatan pentahapan yang dilakukan KPU "e Halaman 12 strep ke16 "Bahwa karateker Bupati punyakewenangan untuk memberikan memo pencairan dana yang telahdianggarkan dalam APBD"Bahwa Alat Bukti Keterangan 6 orang saksi tersebut di atas bersesuaiandengan Alat Bukti

hanyapengadaan kertas HVS sebanyak 1 rim, 1 buah amplop plastik, 1 dospena dan 1 dos spidol;Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan dana desatahun anggaran 2015, tetapi saksi hanya dilibatkan bersamasamamasyarakat untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan setapakSaudara Kadir Rumateor dikerjaan selesai dengan baik ;Bahwa saksi tidak tahu habis anggaran untuk pekerjaan jalan setapak ituberapa banyak;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.1.500.000,00 selain itu Saksimenerima dari Karateker

seharga Rp.18.000.000, dan saksi tahu itudari agen di Bula; Benar saksi menerima honor atau dana lain dari dana desa TahunAnggaran 2015 sebesar Rp.1.000.000., ; Bahwa yang membuat Rancangan Anggaran Pendapat Belanja NegeriAdministratif Kilalir Kilean tahun anggaran 2015 adalah Karetekersendiri tanpa diadakan rapat dengan masyarakat maupun perangkatnegeri karena hanya satu kali rapat dan yang dibahas saat itupermintaan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan dana desatahun anggaran 2015, kemudian Karateker

tetapi saksi hanya dilibatkan bersamasamamasyarakat untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan setapak ; Bahwa yang ditugaskan mengawasi jalannya pekerjaan pembuatanjalan setapak tahun anggaran 2015 adalah Saudara Kadir Rumateordan pekerjaan Jalan Setapak selesai dengan baik ; Bahwa saksi tidak tahu habis anggaran untuk pekerjaan jalan setapakitu berapa banyak ;Hal 38 dari 86 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN.Amb Benar saksi menerima honor sebesar Rp. 1.500.000, selain itu Saksimenerima dari Karateker

desa karena disampaikan dalam rapat desanamun tidak tahu pencairan dana desa tahun anggaran 2015, yangsaksi tahu dana desa diterima sebayak 2 kali tahapan dan pencairanyaitu 60 % tahap sebesar Rp.340.911.600, Tahap II 40 % sebesarRp.227.274.400, ;Bahwa kareteker yang membuat sendiri pembangunan tanpa diadakanrapat dengan masyarakat maupun perangkat negeri ;Bahwa hanya satu kali rapat dan yang dibahas saat itu permintaanmasyarakat untuk mempertanggungjawabkan dana desa tahunanggaran 2015, kemudian Karateker

anggaran 2015, tetapi saksi hanya dilibatkan bersamasamamasyarakat untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan setapak ; Bahwa yang ditugaskan mengawasi jalannya pekerjaan pembuatanjalan setapak tahun anggaran 2015 Saudara Kadir Rumateor; Bahwa Pekerjaan Jalan Setapak selesai dengan baik dan Saksi tidaktahu pekerjaan setapak ada masalah serta tidak tahu habis anggaranuntuk pekerjaan jalan setapak itu berapa banyak; Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 1.500.000, selain itu Saksimenerima dari Karateker

No. 2482 K/Pid.Sus/2015e Halaman 13 strep ke5 "Bahwa dasar KPU memintapencairan dananya karena dana tersebut sudah dianggarkandalam APBD dan lagi sudah ada kegiatan pentahapan yangdilakukan KPU "e Halaman 13 strep ke6 "Bahwa yang menyerahkan uangsebesar Rp6.585.175.000,00 ke Bendahara KPU adalahBendahara hibah Pemerintah Daerah atas nama JoiceKogoya"e Halaman 14 strep ke2 "Bahwa karateker Bupati punyakewenangan untuk memberikan memo pencairan dana yangtelah dianggarkan dalam APBD"Bahwa persesuaian

JHONY WAY,S.Hut tanggal 15 Desember 2010, isi memo "kepada:Kadis Keuangan dan Pendapatan segera dicairkan danahibah bantuan pemilukada kepada KPU sebesarRp6.585.175.000,00 (enam milyar lima ratus juta seratustujuh puluh lima ribu rupiah), demikian" serta ;Alat bukti keterangan saksi MELKIANUS ARFAYANHalaman 14 strep ke2 "Bahwa karateker Bupati punyakewenangan untuk memberikan memo pencairan danayang telah dianggarkan dalam APBD"Alat bukti keterangan saksi JOYS KOGOYA, S.STP pada: Halaman 16 strep

dengan membuat berita acara penyerahan"Saksi Melklanus Arfayan ; memberikan keterangan di bawahsumpah sebagaimana termuat dalam putusan tersebut pada:Halaman 13 strep ke5 "Bahwa dasar KPU memintapencairan dananya karena dana tersebut sudahdianggarkan dalam APBD dan lagi sudah ada kegiatanpentahapan yang dilakukan KPUHalaman 13 strep ke6 "Bahwa yang menyerahkan uangsebesar Rp6.585.175.000,00 ke Bendahara KPU adalahBendahara hibah Pemerintah Daerah atas nama JoiceKogoya"Halaman 14 strep ke2 "Bahwa karateker

AjiPangestu dengan Anak korban Al Fajar Mualim Shaleh dan menyebabkanAnak korban Al Fajar Mualim Shaleh meninggal Dunia, yang terjadi padahari Sabtu tanggal 13 April pukul 21.30 WIT, di Jalan Lintas SeramBula Ambon di Desa Jakarta Baru; Bahwa pada saat itu saksi dari rumah menuju pasar untuk mengontrol tempatjualan saksi, dan pada saat saksi kembali dari pasar saksi bertemu dengan pakkarateker lalu saksi diajak untuk menonton debat Pilpres dirumahnya bapakguru namun pada saat saksi bersama pak karateker

sampai di rumah pak gurusebelum masuk ke rumah, saksi yang sementara berdiri di depan rumah pakguru dan pak karateker sedang menelpon di halte, tibatiba saksi mendengarbunyi Suara 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggidari arah barat menuju arah timur lalu saksi berkata jahanam siapa yang bawamotor seperti itu, dan setelah itu saksi langsung mendengar bunyi benturansepeda motor tersebut dan saksi sampaikan kepada pak guru pak guru jangansampai pak kareteker kecelakaan karena

Kailola Tanoa Sepengetahuan MatarumahParenta LoppiesSeilana Pattinai dan Penolakan Hasil Pertemuan antara Staf AhliHukum Tata Pemerintahan Setkot Ambon Bersama Kepala KecamatanNusaniwe, Kapolsek Nusaniwe, Karateker, Sainiri Negeri LengkapNegeri Seilale dan Panitia Pencalonan dan Pelantikan Raja NegeriSeilale, tanggal 17 Januari 2013 ; : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta AhliWaris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri SeilaleKecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Kailola Tanpa Sepengetahuan MatarumahParentaLoppies Seilana Pattinai dan Penolakan Hasil Pertemuan antara StafAhli Hukum Tata Pemerintahan Setkot Ambon Bersama KepalaKecamatan Nusaniwe, Kapolsek Nusaniwe, Karateker, Saniri NegeriBukti P26Bukti P27Bukti P28Bukti P29Bukti P30Bukti P31Bukti P32Lengkap Negeri Seilale dan Panitia Pencalonan dan Pelantikan RajaNegeri Seilale, tanggal 17 Januari 2013 ; : Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris GarisKeturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai

kepadamasyarakat yang tidak berjalan dengan baik.d) Selain dari pengurusan dokumen yang berhubungan dengan pencairandana desa ,ada pinjaman pribadi untuk perjalanan dinas ke kabupatendalam mengurus kepentingan masyarakat yang mana letaknya kotakabupaten sangat jauh dari desa Tobo, sehingga biaya transportasi lautdan darat yang cukup beSar.e) Penggugat telah membuka rekening giro ( Rekening Desa ) denganmenggunakan uang pribadi, dan telah memiliki buktibukti kwitansi bankyang lengkap namun saat pergantian karateker

Ayunialias Ayu yang sekarang namanya telah dirubah menjadi bunga dahlia; Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan caramengirimkan komentar yang mengandung pencemaran nama baik dipostingan video siaran langsung melalui media sosial facebook milikterdakwa; Bahwa Terdakwa memposting video tentang aksi demo yangdilakukan oleh warga masyarakat Desa Marana yang bertujuan untukmenolak Saksi menjadi karateker atau pejabat sementara Kepala DesaMarana dan menuntut agar segera melantik Kepala Desa

Donggalasejak tanggal 08 Januari 2020; Bahwa Saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan terdakwa; Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukantindak pidana tersebut adalah karena terdakwa tidak suka Saksi menjabatsebagai karateker kepala desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala;Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dg!

BahwaPemohon dan Pemohon Il tidak sanggup untuk membayar biayaperkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai dengan SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor: 141.18/NA/Art/II/2021, yangdikeluarkan oleh Karateker Desa Administratif Artafella, Kecamatan KianDarat, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 22 Februari 2021, olehkarenaitu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cumacuma;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka Pemohon danPemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran

Timur;Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdaftardi Kantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapanIsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk mengurusbuku nikah dan Akta Kelahiran Anak:Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biayaperkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor: 141.22/NA/Art/II/2021, tanggal 22Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Karateker

Gubernur No. 421/SK.993/Huk/89 tanggal 22 April 1989tentang penunjukan Karateker/Pengurus sementara LPM dan YLPM yaitumenunjuk Letkol Infantri Drs. H. N. Suhendi Hendra Mulya, Kabintal Dam IIIHalaman 43 dari 103 Putusan Nomor 1441/Pid/B/2017/PN.BdgSiliwangi dan Letkol CHK.

., Kepala Hukum Kodam IIISiliwangi;Bahwa dasar SK karateker dibuat karena adanya perselisihan atausengketa antara LPM (Lembaga Pendidikan Muslimin) dengan YLPM(Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin);Bahwa sebelum SK dikeluarkan dari pihak YLPM yaitu KH. Nasyarudin dandari pihak LPM Drs. Sumedi lrawan menghadap Gubernur Jawa Barat danmeminta agar Gubernur dapat mengatasi kemelut antara YLPM dan LPM;Bahwa Tim Karateker yang dibentuk berdasarkan SK.

No. 421 tersebutsifatnya hanya memfasilitasi untuk menyelesaikan sengketa antara LPMdengan YLPM;Bahwa setelah dibentuk Tim Karateker yang anggotanya masingmasingdari pihak YLPM dan LPM, kemudian LPM mengadakan Muktamar Khususdan YLPM mengadakan Rapat Khusus, dimana mereka para Pembina danPengurus baik dari LPM maupun dari YLPM sepakat membubarkan diri dankemudian dilikwidasi kepada YPPM (Yayasan Pembangunan PendidikanMuslimin);Bahwa hasil Muktamar Khusus LPM dan Rapat Khusus YLPM dilaporkankepada

pembubaran YLPM dan LPM dituangkan dalam Surat Keputusanyang ditanda tangani oleh pihak dari YLPM dan LPM dan dalam MuktamarKhusus maupun Rapat Khusus telah memenuhi kuorum sesuai dengandokumen yang saksi terima;Halaman 44 dari 103 Putusan Nomor 1441/Pid/B/2017/PN.BdgBahwa saksi tidak mengerti mengapa YLPM dan LPM yang telahdinyatakan bubar oleh para Pembina dan pengurus melalui sidangMuktamar Khusus dan Rapat Khusus, kemudian dihidupkan kembali;Bahwa sesuai dengan laporan yang saksi terima dari Tim Karateker

Komar Suganda, SH, Kepala Hukum Kodam III Siliwangi;Untuk menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan LPM dan Yayasan LPMmenjadi satu kKepengurusan yang bulat dan utuh dalam satu organisasi;Bahwa benar Tim Karateker telah mengadakan Sidang Rapat GabunganAnggota Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dengan AnggotaYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin ;Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/MuksusLPM/1990tanggal 12 Juni 1990, Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dibubarkan danberdasarkan

pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdaftar diKantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan ItsatNikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapiadministrasi untuk mengurus buku nikah dan Akta Kelahiran Anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biayaperkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor: 141.26/NA/Art/II/2021, tanggal 22Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Karateker

dan Pemohon II tidak terdaftar diKantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan IsbatNikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk melengkapiadministrasi kependudukan yaitu Kutipan Akta Nikah dan Akta KelahiranAnak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biayaperkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor: 141.19/NA/Art/II/2021, tanggal 22Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Karateker

dan Pemohon II tidak terdaftar diKantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan IsbatNikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk melengkapiadministrasi kependudukan yaitu Kutipan Akta Nikah dan Akta KelahiranAnak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biayaperkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor: 141.25/NA/Art/II/2021, tanggal 22Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Karateker

Timur;Bahwa penyebab pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdaftar diKantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan IsbatNikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk mengurus bukunikah dan Akta Kelahiran Anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biayaperkara karena termasuk orang yang tidak mampu, sesuai SuratKeterangan Tidak Mampu Nomor: 141.28/NA/Art/II/2021, tanggal 22Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Karateker

Gubernur No. 421/SK.993/Huk/89 tanggal 22 April 1989tentang penunjukan Karateker/Pengurus sementara LPM dan YLPM yaitumenunjuk Letkol Infantri Drs. H. N. Suhendi Hendra Mulya, Kabintal Dam IIISiliwangi dan Letkol CHK. Komar Suganda, S.H., Kepala Hukum Kodam IIISiliwangi;Bahwa dasar SK karateker dibuat karena adanya perselisihan atau sengketaantara LPM (Lembaga Pendidikan Muslimin) dengan YLPM (YayasanLembaga Pendidikan Muslimin);Bahwa sebelum SK dikeluarkan dari pihak YLPM yaitu KH.

Sumedi Irawan menghadap Gubernur Jawa Barat danmeminta agar Gubernur dapat mengatasi kemelut antara YLPM dan LPM;Bahwa Tim Karateker yang dibentuk berdasarkan SK.

No. 421 tersebutsifatnya hanya memfasilitasi untuk menyelesaikan sengketa antara LPMdengan YLPM;Bahwa setelah dibentuk Tim Karateker yang anggotanya masingmasing daripihak YLPM dan LPM, kemudian LPM mengadakan Muktamar Khusus danYLPM mengadakan Rapat Khusus, dimana mereka para Pembina danPengurus baik dari LPM maupun dari YLPM sepakat membubarkan diri dankemudian dilikwidasi kepada YPPM (Yayasan Pembangunan PendidikanMuslimin);Bahwa hasil Muktamar Khusus LPM dan Rapat Khusus YLPM dilaporkankepada

bahkanTerdakwa sebagai Sekretaris Sidang YLPM;Bahwa pembubaran YLPM dan LPM dituangkan dalam Surat Keputusanyang ditanda tangani oleh pihak dari YLPM dan LPM dan dalam MuktamarKhusus maupun Rapat Khusus telah memenuhi kuorum sesuai dengandokumen yang saksi terima;Bahwa saksi tidak mengerti mengapa YLPM dan LPM yang telah dinyatakanbubar oleh para Pembina dan pengurus melalui sidang Muktamar Khususdan Rapat Khusus, kemudian dihidupkan kembali;Bahwa sesuai dengan laporan yang saksi terima dari Tim Karateker

Komar Suganda, SH, Kepala Hukum Kodam III Siliwangi;Untuk menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan LPM dan Yayasan LPMmenjadi satu kKepengurusan yang bulat dan utuh dalam satu organisasi;Bahwa benar Tim Karateker telah mengadakan Sidang Rapat GabunganAnggota Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dengan AnggotaYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin ;Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/MuksusLPM/1990tanggal 12 Juni 1990, Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dibubarkan, danberdasarkan

Bahwa sebelumnya ada pertemuan di AL JAMIYATUL WASHLIYAH tapi tidakada hasilnya karena PD sudah keluarkan caretakernya; Bahwa ada yang mewakili PD tapi saksi lupa, namanya, waktu muscab sudahdi laksanakan sesiau AD/ART karena calon waktu itu tunggal, terpilinlahkembali ketua lama Sutiono; Bahwa yang mengurus AL JAMIYATUL WASHLIYAH Cabang Belawan adalahPara Penggugat sementara PD yang mengangkat Karateker sehinggakepengurusan adaDualisme, tapi sekarang Karateker sudah tidak berfungsilagi Karena habis