No. 1793 K/Pid.Sus/2010Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 dilakukan pembahasan KUA(Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon AnggaranSementara) tahun anggaran 2007 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerahdengan Panitia Anggaran DPRD Pandeglang bertempat di Hotel ImperialKarawaci di mana seluruh fasilitas Pimpinan dan Anggota Panitia AnggaranDPRD Pandeglang ditanggung oleh BPKD Kabupaten Pandeglang ;Bahwa untuk merealisasikan niat dan rencana Terdakwa H.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) dan (2)huruf a ditentukan :Hal. 9 dari81 hal. Put.

Pasal91 menentukan :(1) "Kebijakan yang ditetaokan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD danKeputusan Pimpinan DPRD ;(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandalam Rapat Paripurna dan ditandatangani oleh Ketua atau WakilKetua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga ; Bahwa sebagai akibat telah diterimanya uang dari Terdakwa H. ACHMADDIMYAT NATAKUSUMAH melalui Drs.

No. 1793 K/Pid.Sus/2010seolaholah hanya dikorbankan sementara anggota Dewan lainyang juga tidak menerima uang tidak diproses hukum, Saksi jugamenyesalkan sikap tindakan Terdakwa yang selama inimengabaikannya padahal Saksi adalah salah seorang pendukungdan pengusung kebijakan Terdakwa. Terdapat perlakuan yangtidak adil yang dialami Saksi sehingga kesaksiannya tidak lagisama atau seirama dengan perkaraperkara terdahulu yangberkaitan dengan perkara ini.

No.310/Pid.B/2009/PN.Pdg, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebijakandapat dinilai oleh Majelis Hakim manakala : Kebijakan itu menjadi pintu masuk melakukan tindak pidana. Adanya moral hazard atau itikad tidak baik.

No.17/B/PK/PJK/2004.Bahwa Kantor Wilayah VII Jawa Barat merespon permohonan keberatanPemohon Banding dengan surat No.S285/WPJ.07/BD.0302/2001 tertanggal 22Oktober 2001 yang isinya mengenai permintaan kelengkapan data keberatandan pemeriksaan sudah memasuki materi permasalahan ;Bahwa dikarenakan adanya perubahan kebijakan (reorganisasi) diDirektorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan Pemohon Bandingdialinkan/diserahkan ke Kantor Wilayah VIII Serang pada bulan Pebruari tahun2002, Kepala Seksi Pajak Penghasilan

Peraturan kebijakan (beleidsregel) tidak dapat diuji oleh hakim.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, DKK

KEPALA PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO, BADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK ~~ INDONESIA, bertempatkedudukan di Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lantai 8 JalanDr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberikuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Hana S.J.Kartika, S.H., LL.M., Siska Indirawati, S.E., M.A., BudiSetiabudi, S.H., S.Sos., M.E., Tatyo Meirianto, S.H.,M.Hum., Pangihutan Siagian, S.H., M. Gauss Sitompul, S.H.,M.H., M.

, Kepala Pusat KebijakanEkonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia sebagai Tergugat Il/Terlawan II dan KepalaPusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti (PUSBINDIKLAT)Peneliti Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIP!) Sebagai TurutTergugat /Turut Terlawan mengenai Pemberhentian Pelawan/Penggugatdi Lingkungan Kementerian Keuangan Unit Kerja Badan KebijakanFiskal Kementerian Keuangan yang amar putusannya adalah sebagaiberikut :1.

., DKK (TIM ADVOKASI KEBIJAKAN KEHUTANAN) vs PRESIDEN RI

;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danPengacara pada Team Advokasi Kebijakan Kehutanan, beralamat diJalan Dempo Il Nomor 21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 November 2002;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:Halaman 6 dari30 halaman.

Berbagai hasil studi tentangkonflik Kehutanan, menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik di bidangkehutanan di antaranya disebabkan oleh kebijakan dan pengaturan bidangkehutanan yang tidak aspiratif, tidak memberi kepastian hukum bagi pengelolatermasuk hakhak masyarakat hukum adat, serta tidak adanya jaminan hukumbagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan untukmemperoleh manfaat dari sumberdaya hutan;Menyadari hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidangtahunannya

Nuansa kebijakan seperti itu mengingatkan kita padaPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH,dimana kondisi hutan alam waktu itu masih melimpah. Dalam PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tidak ada ketetapan yang bernadakehatihatian atau membatasi keluarnya izin.

Nomor KX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan PengelolaanSumber Daya Alam menyatakan:"Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yangberdasarkan prinsipprinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4Ketetapan ini;b.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupaPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan WHutan danPenggunaan Kawasan Hutan secara hirarki merupakan peraturan perundangundangan di bawah undangundang, sehingga Mahkamah Agung berwenanguntuk mengujinya;Menimbang, bahwa para Pemohon adalah kelompok masyarakat yangtergabung dalam Tim Advokasi Kebijakan

KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) ; KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN (KKSK) ; HAP SENG LIMITED

., selaku Kelompok Kerja Tim Pemberesan BadanPenyehatan Perbankan Nasional, berkantor di SudirmanSquare Tower B Lantai 5, Jalan Sudirman Kavling 45 46Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR :SKU264/MK.1/2004 tanggal 25 Agustus 2004 ;KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN (KKSk),berkedudukan di Wisma Danamon Aetna Lt. 33, Jalan Jend.Sudirman Kav. 45 46 Setiabudi, Jakarta Selatan, yangdalam hal ini diwakili oleh kuasaa hukumnya : 1. Hartono, SH.,2. Adnan Hamid, SH., 3.

Memerintahkan kepada Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional(Tergugat ) dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Tergugat Il)agar menunda pelaksanaan lebih lanjut : Keputusan Tergugat tentang Pengumuman kepada investor tentangprogram penjualan portopolio asset kredit (P3AK) melalui lelang secarapaket sebagai revisi atas jadwal dan beberapa kesatuan P3AK ;Hal. 5 dari 15 hal. Put.

No. 435 K/TUN/2004 Keputusan Tergugat Il tentang Surat keputusan KKSK No.01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang kebijakan PenyehatanPerbankan dan Restrukturisasi Hutang Perusahaan berdasarkan hasilrapat KKSK ;Sebatas yang menyangkut nama obligor, hasil goup yaitu :1. Hasil Kesatauan PT ;2. Singamas Jaya Perdana PT, dan ;3. Tri Sanggaguna PT ;Dengan tidak melakukan lelang atas obyek sengketa tersebut serta tidakmelakukan tindakan administratif lain yang merugikan Penggugat ;3.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Para Tergugat dimaksud yaituKeputusan Tergugat yang didasarkan kepada Keputusan Tergugat II No.01/K/KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan PenyehatanPerbankan dan Restrukturisasi Hutang Perusahaan Berdasarkan HasilRapat KKSK yaitu Pengumuman Kepada Investor tentang ProhramPenjualan Portofolio Aset Kredit (P8AK) Melalui Lelang Secara Paketsebagai revisi atas jadwal dan beberapa ketentuan P3AK tertanggal 5 dan14 Oktober 2002 yang di dalam daftar

Menyatakan batal Surat Keputusan Para Tergugat yaitu Keputusan Tergugat yang didasarkan kepada Keputusan Tergugat Il Nomor01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan PenyehatanPerbankan dan Restrukturisasi Hutang Perusahaan Berdasarkan HasilRapat KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) yaitu PengumumanKepada Investor tentang Program Penjualan Potofolio Aset Kredit (P3AK)Melalui Lelang Secara Paket sebagai revisi atas jadwal dan beberapaketentuan P3AK tanggal 5 dan 14 Oktober 2002 yang

ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);

Pelaku Usaha yang beritikad baik yang dirugikan akibat daridiberlakukannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing.B.

Bahwa, apabila Pemerintah tetap akan memberlakukan PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan EPurchasing,maka akan mengakibatkan preseden bagi pembuat kebijakan untukmenyusun dan mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yangtidak sesuai dengan tujuan pembentukkannya sebagaimanadiamanatkan oleh Undangundang.9.

Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016 (Bukti P2);3.

lembaga pemerintah yang mempunyai tugasmengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaanbarang/jasa Pemerintah.Halaman 33 dari 54 halaman.

Fotokopi Pasal 42 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing (Bukti T6);7.

Romulus Manurung, M.SC;1.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Presiden RI ,2.Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia ,DKK

KEPALA PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO BADAN KEBIJAKANFISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA CQ MENTERI MKEUANGAN' REPUBLIKINDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ;berkedudukan di Gedung RM Notohamiprodjo,Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat,selanjutnya disebutSebagai ..... ee eebeeen eee eee TERGUGAT II ;3.

KEPALA PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN(PUSBINDIKLAT) PENELITI LEMBAGA ~ILMUPENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) ; berkedudukandi Jalan Raya Bogor KM 46 Kompeks CibinongScience Center 16916, selanjutnya disebutSebagal ........ 2. eeMenimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan yaituKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 258/KMK.01/UP.11/2010tertanggal 18 Juni 2010 tentang Pemberhentian ROMULUSMANURUNG, M.SC dari Jabatan Fungsional Peneliti di LingkunganKementerian Keuangan Unit Kerja Badan Kebijakan FiskalKementerian

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (DPP JPKP) Nomor : 0235/SK/DPP-JPKP/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua DPD JPKP Kab.

., untuk Masa Bakti 2016 - 2021 adalah sah menurut hukum;

Penggugat:
ROMULUS TINDAON, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan di Bekasi Timur Jawa Barat
2.Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan
3.Erwin TP Panjaitan

Dewan Pengurus WilayahSumatera Utara Jaringan Pendamping Kebijakan danPembangunan yang beralamat di Jalan Darussalam Simp.Mencirim No. 87 Kota Medan (dulunya) dan sekarangberalamat di Complek Astoria No. 177 Selayang, JalanHarmonika Titi Rantai, Medan Baru, Kota Medan,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakan danPembangunan, yang beralamat di Perumahan PratamaResidence Blok A No. 21 Duren Jaya, Bekasi Timur, JawaBarat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Dewan Pengurus DaerahKabupaten Batu) Bara Jaringan Pendamping Kebijakan danPembangunan masa Bakti 20162021 atas Rekomendasi Tergugat dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatJaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan No. 0235 /SK/DPP JPKP/XII/2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10Desember 2016 oleh Tergugat Il (Ketua Umum Maret SamuelSueken).2.

Dewan Pengurus WilayahSumatera Utara Jaringan Pendamping Kebijakan danPembangunan sebagai TERGUGAT;2. Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendamping Kebijakandan Pembangunan sebagai TERGUGATII;3. Nama: Erwin TP Panjaitan TURUT TERGUGAT; Bahwa Penyebutan identitas Dewan Pimpinan Pusat JaringanPendamping Kebijakan dan Pembangunan Cq.

Bahwa benat Para Tergugat telah mengeluarkan Surat Pencabutansekaligus Pembekuan Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatJaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nomor0235/SK/DPPJPKP/VII/2016 yang di tetapkan di Jakarta tanggalHalaman 12 dari 50. Putusa Nomor 56/Pdt.G/2017/PN Kis10 Desember 2016 Tentang Pengangkatan dan Penetapan KetuaDewan Pengurus Daerah Kabupaten Batu bara JaringanPendamping Kebijakan Pembangunan;7.

Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara JaringanPendamping Kebijakan dan Pembangunan yang beralamat di JalanDarussalam Simp.

JAYA ARNIKON;1.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (LKPP),2. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH(LKPP) ; berkedudukan di Gedung SME Tower Lt. 7,8, 9, 17 Jalan GatotSubroto, Kav. 94, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Ir. Dharma Nursani, M.Sc., Ph.D. ;2. Setya Budi Arijanta, S.H,. K.N. :3. R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM ;4. Raden Ari Widianto, S.H., M.E;5. Eko Rinaldo Octavianus, S.E., ME. ;7. Rinaldi Morintoh, S.H., K.N. ;8. Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H., :9. Ade Rizky Emirsyah, S.T. ;10.Gatot Pambudi Poetranto, S.

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR melawan LSM LPKP (LEMBAGA PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK)

Penyusunan Program Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 893.3/1153/112/2013, tanggal, 23September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagaione PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN ;LSM LPKP (LEMBAGA PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK) ; Alamat : Jalan Bromo Nomor: 57 Kel. Mlajah Bangkalan Madura.

bersih renovasi gedungbakorwil Madiun; Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dariproyek penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dusun Cemper desaBotolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Komisi Informasitentang rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga ( RKAK/L) serta daftar isianpelaksanaan anggaran (DIPA) adalah informasi yang tersedia setiap saat karenamerupakan suatu keputusan atau kebijakan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II : KEPALAKANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATtersebut;

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINTOPERATION

PUTUSANNomor 205 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:IIKEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di GedungSME Tower Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94, Jakarta Selatan12780;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:DHARMA NURSANT, Jabatan Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas;SETYA

tugas dan fungsiOrganisasi LKPP secara keseluruhan atau secara umum, dimana tugas danfungsi secara umum tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telahdidelegasikan kepada Deputi sebagai unsur pelaksana tugas LKPP yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada kepala;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkankhusus untuk

LKPP NomorB688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk MengenaiPenyesuaian Harga;Bahwa Pasal 7, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telahmengatur kewenangan yang bersifat delegasi.

Putusan Nomor 205 K/TUN/20133 Keputusan tersebut digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Maka telah jelas kiranya, bahwa sebagaimana tersebut padaunsur kedua diatas,berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 PerpresNomor 106Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah telah diberikan kewenangan untukmemberikan saran, pendapat, atau rekomendasi.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalahsatusatunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan danmerumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimanadmaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penggugat:
Paniha Hutahayan
Tergugat:
1.Giri Giralbadi
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.Kuasa Pengguna Anggaran
Turut Tergugat:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);

SETYA BUDI ARIJANTA, Direktur Pengembangan Strategidan Kebijakan Pengadaan Umum;3. R.

PENDAHULUAN:Bahwa pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasapemerintah oleh suatu instansi atau institusi yang dibiayai dengan AnggaranPendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBN/APBD) dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, selanjutnya disebut LKPP.

Demikianpula menurut Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 106/2007, yang menentukanhal yang samayaitu LKPP mempunyai tugas melaksanakanpengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasaPemerintah. Pemohon berpendapat bahwa tugas merumuskan inibertentangan dengan tugas Termohon/LKPP yang dinyatakan dalamHalaman 12 dari 33 halaman.

Putusan Nomor 71 P/HUM/2013peraturan yang dibuatnya sendiri berupa pelaksanaan Template KontrakPayung, karena pelaksanaan kontrak payung sama sekali bukanmerupakan perumusan kebijakan. Melaksanakan kontrak adalah tugasyang bersifat konkrit dan khusus, sehingga berada pada tataranpelaksanan.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 35 Tahun 2011 dan sejak 31 Juli 2012 peraturan initelah diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor70 Tahun 2012;Menyatakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang EPurchasing,tidak berlaku untuk umum:Memerintahkan kepada Termohon/LKPP untuk segera mencabut PeraturanKepala Lembaga Kebijakan

PT DIRGANTARA YUDHA ARTHAlawanPT MEDIBEST INDONESIAdan1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI

,M.Kes untuk pembayaran aministrasi CPNS kebijakan a.n TIKA PRATIWI;

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : B/1581/BKN-V/2016, tanggal 16 Mei 2016 perihal penyampaian tentang penerimaan Petikan SK CPNS Jalur Kebijakan Kementerian PAN-RB TA. 2015-2016 dan Lampiran daftar nama penerima SK CPNS Jalur Kebijakan Kementerian PAN-RB;

NUR ABAR yang berisi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : B/1562/BKN-V/2016, tanggal 16 Mei 2016 perihal penyampaian tentang penerimaan Petikan SK CPNS Jalur Kebijakan Kementerian PAN-RB TA. 2015-2016 dan Lampiran daftar nama penerima SK CPNS Jalur Kebijakan Kementerian PAN-RB;

,M.Kes untuk Administarisi CPNS kebijakan;

,M.Kes untuk Pelunasan Administarisi CPNS kebijakan;

Drjen Moneter Dalam Negeri yang sekarang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan FiskalPERUM PERURI

Drjen Moneter DalamNegeri yang sekarang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, beralamat di Jalan Dr.Wahidin no.1 Jakarta Pusat.

Menetapkan Barang bukti berupa :- Foto copy petikan surat keputusan pengalihan menjadi PNS dari kementerian dalam negeri dan kementrian perhubungan; - Foto copy surat pemberitahuan penetapan nomor induk pegawai dari jalur kebijakan kementerian tahun anggaran 2013-2014, tertanggal 27 April 2015, nomor : K.29-44/IV.28.8/15; - Foto Copy surat pemberitahuan pengumuman jalur kebijakan kementrian tahun anggaran 2013-2014 dan tenaga honorer K-II, tertanggal 05 Juni 2015, nomor K.29-44/IV.28.8/15; -

Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara nomor : BKN-6269-R-X-2014 tertanggal jakarta 30 Oktober 2014 tentang mengisi formasi yang lowong di beberapa kementrian / lembaga dalam tahun anggaran 2013-2014 di pandang perlu mengangkat calon CPNS jaur kebijakan tahun 2014-2015;- Daftar nama-nama yang lulus jaur kebijakan tahun 2014-2015; Tetap terlampir dalam berkas perkara

kementerian tahun anggaran 20132014, tertanggal 27April 2015, nomor : K.2944/IV .28.8/15; Foto Copy surat pemberitahuan pengumuman jalur kebijakan kementrian tahun anggaran 20132014 dan tenaga honorer Kll, tertanggal 05 Juni2015, nomor K.2944/IV.28.8/15; Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara nomor : BKN6269RX2014 tertanggal jakarta 30 Oktober 2014 tentang mengisi formasi yang lowongdi beberapa kementrian / lembaga dalam tahun anggaran 20132014 dipandang perlu mengangkat calon CPNS jaur kebijakan tahun

(CPNS) untuk ditempatkan di kantor Badan Kepegawaian Negara dan KantorRegional Badan Kepegawaian Negara dan untuk Jalur Kebijakan sebagaimanayang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada dan pihak BKN tidakpernah mengeluarkan Pengumuman ke daerahdaerah mengenaiPengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil dan Tenaga Honorer K Il MelaluiJalur Kebijakan Khusus tahun 20132014.annnn Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hapni Harun mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000.00

Tibawa Kab.Gorontalo ingin mencari tahu jalur mengenai CPNS ;Bahwa saksi langsung ketemu dengan terdakwa dan menanyakanbagaimana caranya ada penerimaan CPNS, lalu terdakwa menjawab Yaada penerimaan CPNS dengan jalur kebijakan pemerintah tanpa tes,setelah mendengar pemberitahuan saya menanyakan apa ada buktisupaya dapat dipercaya penerimaan CPNS jalur kebijakan, lalu terdakwamengatakan ada surat dari BAKN Pusat, kalau begitu kami bertiga inginmasuk CPNS ;Bahwa Terdakwa mengatakan bisa, tapi awalnya

Gorontalo bukanmelalui jalur kebijakan yang diurus oleh terdakwa Farida Mohi, olehkarena itu saksi menyuruh istri saksi untuk menarik kembali uang sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwaFarida Mohi, namun karena saksi tidak bertemu dengan terdakwa FaridaMohi, dan atas saran dari sdri Rusni agar tidak menarik kembali uangyang diserahkan kepada terdakwa Farida Mohi tersebut namun saksidisuruh untuk menggantikan berkas CPNS melalui jalur kebijakan atasnama saksi saja

Gorontalosejak bulan Agustus 2010 sampai dengan saat ini; Bahwa sepengetahuan saksi SK menjadi CPNS di tanda tangani olehkepala daerah setempat karena pegawai di daerah tidak mengantongi SKdari kementerian, dan tidak pernah ada pemberitahuan nomor indukpegawai melalui jalur kebijakan, dan tidak pernah ada pengumumanCPNS melalui jalur kebijakan dan tenaga honorer K2 berdasarkan surattertanggal 5 Juni 2015 pada kantor BKD Diklat Kab.

DIRJEN MONETER DALAM NEGERI yang sekarang menjadiBADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGAKEUANGAN, BADAN KEBIJAKAN FISKAL DK

Dirjen Moneter yang sekarangmenjadi Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,Badan Kebijakan Fiskal beralamat di Jalan Dr.

Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dibidang kebijakan fiskal;b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidangkebijakan fiskal;c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dibidang kebijakan fiskal;d.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 35 K/Pdt/20154.4.4.5.4.6.h. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuaidengan ketentuan perundangundangan;i. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur dibidang lembaga keuangan;j. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembagakeuangan, dan;k.

Dirjen Moneteryang sekarang menjadi badan pengawasan pasar modal dan lembagakeuangan, badan kebijakan fiskal adalah keliru dan tidak tepat, karenasecara fakta Tergugat adalan dua unit yang berbeda antaraBapepeam LK dengan BKF.

Dirjen MoneterDalam Negeri yang sekarang menjadi Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, beralamatdi Jalan Dr.