keluasan,penguggat haruslah menjelaskan maksud dari surat keluasan milikKISMAN LABONGKENG sehingga tidak menimbulkan kekaburan darigugatannya sendiri,namun senyatanya penggugat tidak menjelaskanmaksud dari surat kKeluasan tersebut;3.

keluasan,penguggat haruslah menjelaskan maksud dari surat keluasan milikHalaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2018/PN LwkKISMAN LABONGKENG sehingga tidak menimbulkan kekaburan darigugatannya sendiri;namun senyatanya penggugat tidak menjelaskanmaksud dari surat keluasan tersebut;3.

keluasan,penguggat haruslah menjelaskan maksud dari surat keluasan milikKISMAN LABONGKENG sehingga tidak menimbulkan kekaburan darigugatannya sendiri;namun senyatanya penggugat tidak menjelaskanmaksud dari surat keluasan tersebut;3.

Bahwa Surat Keluasan Nomor : 111/TB000/KB/84 tanggal 16 Maret 1984yang diberikan kepada Kisman Labongkeng bukanlah untuk menguasaitanan tersebut tetapi hanya untuk membuka usaha budi dayaikan(perikanan) dengan diketahui pula oleh Camat Bunta, maka jelas nyatannyadalil Gugatan yang bersandar pada Surat Keluasan Nomor : 111/TB000/KB/84 tanggal 16 Maret 1984 adalah tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, hal ini dikarenakan dalam penjelasan Surat Keluasan tersebut tidakHalaman 33 dari 49 Putusan Perdata

SHM No 1721 keluasan 42 m2Sebidang tanah SHM No 1722 keluasan 46 m2Hal. 3 Putusan No. 07/G.

Sebidang tanah yang diperoleh melalui hibah keluasan 97 m2 Sebidang tanah SHM keluasan 116 m26.

103 m2, Sebidang tanah SHM No 1291 keluasan103 m2, Sebidang tanah SHM No 1292 keluasan 103 m2, Sebidang tanah SHMNo 1293 keluasan 103 m2, Sebidang tanah SHM No 1294 keluasan 317 m2,Sebidang tanah SHM No 1285 keluasan 122 m2, Sebidang tanah SHM No 1721keluasan 42 m2, Sebidang tanah SHM No 1722 keluasan 46 m2, Sebidang tanahyang diperoleh melalui hibah keluasan 97 M2, Sebidang tanah SHM keluasan 116Hal. 6 Putusan No. 07/G.

Sebidang tanah SHM No 1291 keluasan 103 m2 Sebidang tanah SHM No 1292 keluasan 103 m2 Sebidang tanah SHM No 1293 keluasan 103 m2 Sebidang tanah SHM No 1294 keluasan 317 m2 Sebidang tanah SHM No 1285 keluasan 122 m2 Sebidang tanah SHM No 1721 keluasan 42 m2 Sebidang tanah SHM No 1722 keluasan 46 m2 Sebidang tanah yang diperoleh melalui hibah keluasan 97 M2 Sebidang tanah SHM keluasan 116 M2MenjadibagiandalamsitaumumdalamProsesKepailitan PT.GrahaAnggoro Jaya (dalam pailit)3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan obyekJualbelisebagaimana Pengikatan Jual Beli tanqgal 27082014 yakni berupa : Sebidang tanah SHM No 1290 keluasan 103 m2 Sebidang tanah SHM No 1291 keluasan 103 m2 Sebidang tanah SHM No 1292 keluasan 103 m2 Sebidang tanah SHM No 1293 keluasan 103 m2 Sebidang tanah SHM No 1294 keluasan 317 m2 Sebidang tanah SHM No 1285 keluasan 122 m2 Sebidang tanah SHM No 1721 keluasan 42 m2 Sebidang tanah SHM No 1722 keluasan 46 m2 Sebidang tanah yang diperoleh melalui

Dengan keluasan yang tersebut di atas berarti mulai dari sekarang iniPemerintah Daerah Maluku Tengah dapat memulai denganpengukuranpengukuran tanah proyek lou Kota tersebut;Bahwa SURAT KELUASAN tersebut ditanda tangani oleh Ketua BadanSaniri Negeri Haruru D.

isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeripada tanggal 3 dan tanggal 6 Maret 1957, telah mengambilpersetudjuan untuk :Memberi keluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah padamembangunkan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat jangbernama jang besarnja 600 (enam ratus) H.A terhitung tanah Negeridan Tanah perusahaan perseorangan.Dengan pendjelasan :a.

rujukan SURAT KELUASAN tanggal 7 MARET 1957sebelum KOTA MASOHI dibentuk karena sebelum KOTA MASOHIdibentuk belum ada bangunan tersebut sehingga pertimbangan MajelisHal 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT AMBHakim yang menghendaki Penggugat menarik pihakpihak yang disebutkanoleh Majelis Hakim sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo tidak adaurgensinya karena gugatan untuk ganti rugi atas obyek sengketa milikPenggugat berkaitan dengan SURAT KELUASAN tanggal 7 MARET 1957yang kini secara

nyata masuk dalam wilayah administrasi KOTA MASOHIsesuai SURAT KELUASAN tanggal 7 MARET 1957.15.

tanggal 7MARET 1957 adalah sebagai dasar gugatannya, sebagaimana diketahuiSURAT KELUASAN tanggal 7 MARET 1957 sudah dituangkan kedalamSurat Perjanjian tanggal 21 Agustus 1957 antara Ketua Dewan PemerintahDaerah Maluku Tengah A.

.+ 1.282 mY yang berada di Bagian Hutan Candiroto, Kesatuan PemangkuanHutan (KPH) Kedu Utara, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah,yang telah dimasukkan/dicaplok ke dalam keluasan Sertipikat Hak PakaiNomor : 32/Desa Candiroto, tanggal 15 September 2014, Surat Ukurtanggal 10 Juli 2014 Nomor : 00005/Candiroto/2014, luas 6.857 ny, atasnama Pemerintah Desa Candiroto, berkedudukan di Desa CandirotoKecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung yang diterbitkan olehTERGUGAT berdasarkan keputusan pemberian

Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan olehTERGUGAT dimaksud bertambah dari keluasan yang seharusnya;.

yang dikelola oleh PENGGUGAT tersebutsebenarnya lokasi/letaknya berhimpitan dan/atau berbatasan dengan tanahDesa yang secara umum dikenal sebagai Pasar Candiroto, namun saat ini padakeseluruhan lokasi tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai olehTERGUGAT, sehingga keluasan Tanah Perusahaan Nomor Register C3 BHCandiroto KPH Kedu Utara seluas + 1.282 nf?

sehingga terjadioverlaping, dan menjadikan keluasan Sertipikat Hak Pakai yangditerbitkan oleh TERGUGAT dimaksud bertambah dari keluasan yangseharusnya ; 9 = 9+ = 22= 2o= noe none on = =Bahwa pihak TERGUGAT dalam melaksanakan penyelidikan riwayatbidang tanah, pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penetapan batasbatastanah yang dimaksud faktanya tidak memperhatikan/meminta keteranganketerangan dari pihak yang berkepentingan, dan sama sekali tidak pernahmemberitahukan, melibatkan, ataupun meminta kesepakatan

kedalam keluasan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 32/DesaCandiroto, tanggal 15 September 2014, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2014Nomor : 00005/Candiroto/2014, luas 6.857 m2, atas nama PemerintahDesa Candiroto, berkedudukan di Desa Candiroto Kecamatan CandirotoKabupaten Temanggung, yang diterbikan berdasarkan keputusanpemberian hak melalui Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Temanggung Nomor : 19/HP/BPN.33.23/2014 tanggal 11September 2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama PemerintahDesa

menunjukkan antara Para Penggugat dengan Tergugat belum sepakatmengenai keluasan dari tanahnya namun Penggugat dan Tergugat telah sepakatuntuk melakukan jual beli sebuah RUKO GREEN PLAZA No.17A yangterletak di Jl.

(seluas kurang lebih 150 m7) karena pada saat kesepakatan danpada saat dilakukan pengikatan jual beli baik Para Penggugat dan Tergugatsamasama belum mengetahui keluasan yang sebenarnya tentang obyek jual beliyaitu RUKO GREEN PLAZA No.17A yang terletak di JI. Godean KM 4,Bantul, Yogyakarta yang merupakan bagian dari tanah dan bangunan dalamSHM No : 3448/Ngestiharjo, Gambar Situasi No : 8750 tertanggal 29 September1994 seluas 467 m/?.

Dengan demikian antara Para Penggugat denganTergugat "belum ada kata sepakat mengenai keluasan tanah yangsebenarnyaatau mengenai luas tanah yang diperjual belikan", sehingga apa yangtelah dituangkan dalam AKTA PENGIKATAN JUAL BELI nomor tertanggal14151611 Desember 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

(luas tanah kurang lebih 150 m2).Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah salah dalam menyebutkan keluasantanah sebagaimana tertuang dalam akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tertanggal11 Desember 2012 yaitu dengan memasukan ukuran keluasan 150 m?

bahwa keluasan tanah adalahseluas 467 m (Empat ratus enam puluh tuju meterpersegi) dan Tergugatmembeli 150 m?

Hutan Barumun Perkasa dengan jelas bahwa keluasan arealkonversinya sudah tidak diberikan lagi maupun luas penanaman jugadijelaskan dengan Keterangan tidak diberikan lagi, Demikian halnyaterkait dengan keluasankeluasan arealnya dinyatakan data tidakdiberikan. Demikian juga, atas realisasi penanamannya pada halaman60 tabel 4 dijelaskan data tidak diberikan. Berikut dalam Daftar datalampiran nomor urut 85 PT.

V/2014, tertanggal 24 Juni 2014 ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : S.640/PHPLKPHP/2015, tanggal 17 Desember 2015, Tentang Jawaban Penolakan danKesediaan Tergugat untuk Koordinasi Addendum / Pengurangan /Pengeluaran Keluasan Area Kerja PT. Hutan Barumun Perkasa pada Point4 (empat) yang menetapkan tidak dapatnya atau Menolak PelaksanaanAddendum Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian HTI PT. HutanBarumun Perkasa yang tetap mempertahankan keluasan Area Kerja IUPHHKHT PT.

Hutan Barumun Perkasa atas Areal Hutan seluas+ 11.845 Ha di Provinsi Sumatera Utara, untuk melakukan Pengurangan /Pengeluaran Keluasan Area Kerja IUPHHK HT PT. Hutan BarumunPerkasa atas lahan milik Penggugat / Masyarakat Sijabijabi yang telahHalaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor: 60/G/2016/PTUNJKT.berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 619 Ha, yang bukan lagimerupakan Kawasan Hutan;5.

Hutan Barumun Perkasa yang berasal darilahan penyerahan seluas 2.500 hektar yang berbatasan langsungdengan lahan masyarakat Aek Sijabijabi yang secara otomatis berkaitandengan jumlah keluasan ijin telah tidak sesuai dengan keluasan lahanyang diserahkan, sehingga terjadi penyerobotan lahan milik masyarakatAek Sijabijabi Kecamatan Halongonan Tapanuli Selatan, adalah dalilyang tidak berdasarkan hukum dengan alasan :a. berdasarkan penyerahan lahan dari masyarakat adat terhadapPemerintah dalam rangka

Bahwa, atas penyerahan lahan dari Masyarakat adat terhadapPemerintah dalam rangka Reboisasi dan Penghijauan, selanjutnyadi atas lahan tersebut oleh Dinas Kehutanan melakukanpenanaman;Halaman 6 butir 3 yang menyatakan :.... yang berbatasan langsung dengan lahan Masyarakat Aek Sijabijabiberdasarkan yang secara otomatis berkaitan dengan jumlah keluasan ijintersebut telah tidak sesuai dengan keluasan lahan yang diserahkan,sehingga terjadi penyerobotan lahan milik MasyarakatAek SijabijabiKecamatan Halongonan

Bahwa Para Penggugat menyampaikan pada Tergugat tentang rencanapenjualan Ruko Green Plaza Nomor 17A tersebut dan Tergugat sudahmemahaminya yang pada saat itu antara Para Penggugat dan Tergugatsamasama belum mengetahui keluasan tanah yang di atasnya berdiribangunan Ruko (Ruko Green Plaza Nomor 17A tersebut);.

Putusan Nomor 1408 k/Pdt/20158.Bahwa pembayaran uang muka yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sebagaimana tersebut dalam poin 7 yang mencantumkanluasan tanah + 150 m* menunjukkan antara Para Penggugat denganTergugat belum sepakat mengenai keluasan dari tanahnya namunPenggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan jual beli sebuahRuko Green Plaza Nomor 17A yang terletak di Jalan Godean km. 4, Bantul,Yogyakarta dengan harga Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus limapuluh juta rupiah

Tergugat telah membayarsebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi; Tahap Il sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada saatPengikatan Jual Beli tanggal 11 Desember 2012; Tahap Ill atau pelunasan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) akan dibayarkan setelah proses pecah sertipikat selesai kuranglebih pada tanggal 30 April 2013;12.Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1., tertanggal 11 Desember2012, Turut Tergugat telah salah dalam mencantumkan keluasan

(seluas kurang lebih 150 m*) karena pada saatkesepakatan dan pada saat dilakukan pengikatan jual beli baik ParaPenggugat dan Tergugat samasama belum mengetahui keluasan yangsebenarnya tentang objek jual beli yaitu Ruko Green Plaza Nomor 17A yangHal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1408 k/Pdt/2015terletak di Jalan Godean km. 4, Bantul, Yogyakarta yang merupakan bagiandari tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 3448/Ngestiharjo., GambarSituasi Nomor 8750., tertanggal 29 September 1994, seluas 467 m?

Namun ternyata hal tersebut bertolak belakang dengan posita 12 SuratGugat Penggugat/Termohon Kasasi yang menyebutkan dengan jelas bahwa...Turut Tergugat telah salah dalam mencantumkan keluasan atas tanahyang menjadi objek jual beli yaitu ditulis seluas 150 m* yang seharusnyaadalah seluas + 150 m? (seluas kurang lebih 150 m)...;Bahwa Majelis Hakim telah kurang membuat pertimbangan hukum(onvoldoende gemotiveera) terkait objek perjanjian jual beli berupa keluasantanah seluas + 150 m*.

ADYANTO BIN DANIEL (berjanji), yang menerangkan pada pokoknyasebagai berikut: bahwa, Pemohon Adalah Nenek saya ; bahwa, Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) dan MARIANA DUMAanak Pertama punya anak 2 (dua) dan CHINGCHING RANDA anakkedua ; bahwa, pemohon mengajukan permohonan karena pemohonmemohon keluasan untuk cucunya mendapatkan perwalian bagicucunya yang hendak mendaftar menjadi Calon TNI Angkatan Darat diParePare Prov.SulSel; bahwa, Pemohon tidak bisa untuk mengurus anak Pemohon diParePare Prov.SulSel

MERIANA BANNE (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut: bahwa, Pemohon Adalah Nenek saya ; bahwa, Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) dan MARIANA DUMAanak Pertama punya anak 2 (dua) dan CHINGCHING RANDA anakkedua ; bahwa, pemohon mengajukan permohonan karena pemohonmemohon keluasan untuk cucunya mendapatkan perwalian bagicucunya yang hendak mendaftar menjadi Calon TNI Angkatan Darat diParePare Prov.SulSel; bahwa, Pemohon tidak bisa untuk mengurus anak Pemohon diParePare Prov.SulSel dalam

No. 408PK/Pdt/2010Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali selakuPembeliBukti T1 : (Surat Keterangan Keluasan yang dibuatoleh ACHMAD BIN KARAMA JAWIE) ; Pada tanggal 1 Desember 1969 ACHMAD BIN KARAMASJAWIE, pemilik persi (sekarang SHM No.615/Pinaesaan) memberi keluasan kepada Kho KengPek, pemilik persi (sekarang telah dileburmenjadi SHMNo. 917/Pinaesaan) untuk membangun; Bahwa surat keluasan' tersebut berlaku secarapermanen ;Bukti T2 : (lIzin Bangunan No. 123/DTK/WKDM/1975)tanggal 7 Juli 1975 ;

Justrupihak yang berbatasan atau pihak yang menguasaipersil tanah yang disertifikasi dengan SHM No.615/Pinaesaan tersebut TIDAK berkeberatan samasekali bahkan memberikan izin keluasan kepadaorang tua Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk membangun (bukti T1) ;g.

Tergugat tidak memberi keluasan kepada Penggugat untuk mengunjungi orang tuaPenggugat.c. Orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat danTergugat.d. Tergugat selalu melakukan kekerasan pisik kepada Penggugat.6. Bahwa akibat kekerasan tersebut, Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 Penggugatmengadukan Tergugat ke Polisi yang telah dilakukan KDRT (kekerasan dalam rumahtangga) yang hingga kini masih dalam proses pihak Polres Majene.7.

Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat metihat orang tuanya karena nantikalau tidak penting baru Tergugat tidak memberi keluasan pada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak tahu jika orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumahtangga sebab setiap Penggugat mengadu ke orang tua, justru Tergugat yang dimarahi. Bahwa Tergugat sering minumminuman keras, tapi tidak sampai mabuk.

membantah sebagiandalildalil gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara murni dalam jawaban Tergugatadalah Penggugat dan Tergugat suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugatdan terakhir tinggal di rumah bersama sampai dikaruniai 2 anak serta adanya laporanPenggugat ke Polisi atas tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat.Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara kwalifikasi dalam jawabanTergugat adalah Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugattidakmemberi keluasan

Apakah sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah, tidak memberi keluasan, sukaminumminuman keras, suka be~udi serta melakukan kekerasan fisik (KDRT) padaPenggugat menjadi penyebab te~adinya perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat dalam rumah tangga?2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga ?

Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut diatas serta Pihak Pertama akan memberi keluasan kepada Pihak Kedua untuk anak-anak di rumah Pihak Pertama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pertama perihal maksud untuk menjenguk anak-anaknya tersebut diatas;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

No.335/Pdt.G/2014/PA Clg.2 Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mencabut pengaduan atau laporan kepolisiandi Polres Cilegon sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor LP/311/V1I/2014/Banten/RES Cilegon tertanggal 13 Juni 2014;3 Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan perbuatan yangsama;4 Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anaktersebut diatas serta Pihak Pertama akan memberi keluasan kepada Pihak Keduauntuk anakanak di rumah Pihak Pertama dengan

yang merupakan Bapak Kandungnyasendiri, yaitu anakanak yang bernama:d ANAKI;e ANAK I;f ANAK Il;3 Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mencabut pengaduan atau laporankepolisian di Polres Cilegon sebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor LP/311/VI/2014/Banten/RES Cilegon tertanggal 13 Juni 2014;4 Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan perbuatan yangsama;5 Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketigaanak tersebut diatas serta Pihak Pertama akan memberi keluasan

ANAK III;Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mencabut pengaduanatau laporan kepolisian di Polres Cilegon sebagaimana SuratLaporan Polisi Nomor LP/311/VI/2014/Banten/RES Cilegontertanggal 13 Juni 2014;Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagidengan perbuatan yang sama;Bahwa Pihak Kedua boleh dan bebas mencurahkan kasihsayang kepada ketiga anak tersebut diatas serta Pihak Pertamaakan memberi keluasan kepada Pihak Kedua untuk anakanakHim. 11 dari 12 Put.

Undang dibidang Pertanahan Nasional;Bahwa mengenai Kedua Bidang tanah sengketa milik leluhur Para Penggugattersebut berdasarkan rencana induk pembangunan Kota Masohi pada TahunHalaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Msh11.12.1957 dengan kebutuhan lahan seluas 600 HA (enam ratus hektar), makaberdasarkan pembicaraan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengahdengan Saniri Negeri Haruru dan Saniri Negeri Amahai sehingga telah olehkedua saniri negeri tersebut telah membuat Surat Keluasan

Dengan keluasan yang tersebut di atas berarti mulai dari sekarang iniPemerintah Daerah Maluku Tengah dapat memulai dengan pengukuranpengukuran tanah proyek Ibu Kota tersebut;Bahwa SURAT KELUASAN tersebut ditanda tangani oleh Ketua Badan SaniriNegeri Haruru D.

Lessiputty (anggotasaniri) dan S.Wattimena ( anggota Saniri);Bahwa maksud SURAT KELUASAN tangga 6 Maret 1957 yang menyebutkantanahtanah perusahaan perseorangan tersebut terdiri dari :NEGERI AMAHAI :a. Dusun AELERUNO milik, oyang Korah Lokollob. Dusun milik Drs. Jhon Anakottac. Dusun milik Christian Wattimuryd. Dusun milik Buce SopacuaHalaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Msh13.14.15.16.17.e. Dusun milik Maruf Wattimenaf. Dusun Milik Petrus Wattimenag.

Dusun milik Johanis TupamahuBahwa berdasarkan SURAT KELUASAN tersebut maka Para Tergugat telahmelakukan kegiatan pembangunan diatas lahan tanah seluas 600 hektardengan melibatkan tanah milik leluhur Para Penggugat/obyek sengketasebagaimana tersebut diatas;Bahwa setelah kegiatan pembangunan Kota Masohi dengan menggunakantanahtanah Para Penggugat, ternyata pihak Para Tergugat tidak pernahmelakukan penyelesaian dengan pihak keluarga/orang tua Para Penggugatmeskipun secara berulang kali telah di lakukan

Bahwa tanah yang diberikan untuk pembangunan kota Masohisebagaimana perjanjian tertanggal 21 Agustus 1957 merupakan perjanjianlanjutan dari surat penyerahan (Keluasan) tanggal 7 Maret 1957 dan suratperjanjian pelepasan/pembebasan hakatas tanah kota Masohi tanggal 21Desember 1998 dan berita acara pembayaran sisa uang atas tanah dalamkota masohi tanggal 8 September 1999, adalah cumacuma sehinggaTergugat maupun Tergugat II tidak mempunyai kewajiban untuk membayarbiaya ganti rugi atas tanah tersebut

JUDEX FACTI KELIRU DALAM MEMAHAMI BATASBATAS TANAHKABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PALBahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya telah keliru danmengambil alih untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan denganmenabrak hukum acara tentang batas dan keluasan yang menjadi objekperkara hal mana dalil Pembanding pada sisi utara adalah berbatasandengan tanah/kebun Sdr. Wiliam Monggesang, Timur berbatasan denganSdr. H.

JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MENILAI BUKTI MILIK TERBANDING1.Bahwa tidak ada satupun BuktiBukti milikTerbanding yang menunjukan dimana letak dan posisi objek milikTerbanding, Bukti P.8 tidak menjelaskan tentang keluasan maupun batasbatas tanah milik Terbanding sehingga objek yang disengketakan menjadikabur dan tidak jelas, adanya bukti Terbanding Kode P.9 dari keteranganIpin Soden membenarkan Bukti tersebut belum dicap dipertegas pulamelalui keterangan saksi Samsul Saluki membenarkan tidak ada alaspendukung

telahdiregister dan tercatat pada adminstrasi Desa sehingga telah memenuhisyarat adminitrasi yang sah dan itu tidak terdapat pada surat SKPT milikTerbanding, dan dari bukti Pembanding inilan oleh Judex Facti tidakdipertimbangkan sementara bukti inilah menjadi dasar hak diperoleh daripemerintah Desa dan masih mengikat, suratsurat Bukti milik Terbandingselain tidak terdapat petunjuk objek yang jelas juga tidak ada dalam suratHalaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 73/PDT/2021/PT PALpenjualan tentang keluasan

Siti mengetahui objek sengketadikarenakan diperintah oleh Terbanding untuk membersihkan danmemperoleh upah dari Terbanding dan itupun hanya dilakukan beberapakali tanpa sepengetahuan dari Pembanding;Bahwa dari bukti P.6 dan P.7 adalah berupa catatanterpisah dan tidak tertuang tentang keluasan maupun tanda batas tanahKode Bukti P.4 dan P.5 yang tidak tercatat pada bukti tersebut.

LANDE sekaligus sebagai Ketua YPKTpada tahun 1972 telah MEMBERIKAN KELUASAN kepada J.BENDON(Y.,BENDON) untuk menempati sebuah rumah tinggal dalam KomplexTagari, yang dibangun sendiri oleh J.BENDON (alm) dan ditempatitinggal bersama istrinya dan anakanaknya;5.

BENDON disertaidengan adanya SURAT KETERANGAN yang menerangkan bahwaY.BENDON diberikan KELUASAN dan Kepadanya diberi keluasanHalaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Padt.G/2020/PN Makuntuk menempati sebuah rumah tinggal dalam Komplex Tagari sejaktahun 1972 dan dari padanya tidak dipungut sewa mengingat jasanyatidak kenal lelah membangun di Tagari sejak awal s/d tahun 1973,sehingga tanah dan bangunan rumah tersebut telah menjadi kepunyaanY.

Bahwa berdasarkan pemberian KELUASAN sebagaimana dimaksudSurat Keterangan tanggal 9 Januari 1973 tersebut diatas maka J.BENDON yang telah mendirikan bangunan pribadi milik J. BENDON di atastanah a quo sejak tahun 1972 dan karena telah diberikan hak untukmempunyai tanah dan bangunan tersebut maka J.

Y.BENDON diatas tanahobyek sengketa dan memiliki Tanah dan rumah obyek sengketa, karenaberdasarkan keluasan atau karena diberikan keluasan sesuai SURATKETERANGAN tanggal 9 Januari 1973 dan Piagam Penghargaan ataspartisipasi dan jasajasa Y.BENDON sejak tahun 19651973, sehinggatelah sangat jelas bahwa Y.BENDON, istrinya dan anakanaknya tidakHalaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Padt.G/2020/PN Makpernah melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi kepadaPara Penggugat, karena itu

BENDON in casu paraTergugat yang menguasai rumah orang tuanya dan tanah yang statusnyadiberikan KELUASAN kepada alm. Y.BENDON berdasarkan penghargaan /prestise Y.

Fotokopi Surat Keluasan yang dibuat oleh Bartholomeus Sidarthada Silva Mulawato tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda buktiP.8;Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokandengan aslinya kecuali bukti P.3 dan bukti P.4 dicocokkan tanpa aslinya dankesemua bukti Surat tersebut telah di beri materai secukupnya sehingga dapatdiajukan sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti surat, Penggugatdi persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi

sempat memukul Penggugat;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Efadriana W.Mauko yangintinya Saksi dengan Penggugat pernah tinggal satu lingkungan kos dan ketikaitu Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling pukuldi depan kos kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian untukmengamankan mereka;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi di atas disimpulkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan lagiterlebih di dukung dengan bukti surat P.8 berupa Surat Keluasan

yang isinyaTergugat memberikan keluasan kepada Penggugat untuk melaksanakanpernikahan dengan pilihannya sendiri di karenakan Tergugat sudah tidak adakecocokan dalam berumah tangga, yang dikarenakan Tergugat telahmengingkari janji dan telah menikahi wanita lain dan segela kebutuhan buahhati Tergugat ( 3 orang anak wanita yaitu bukti P. 5, bukti P.6, bukti P.7) masihmerupakan tanggung jawab Tergugat dan diasuh bersama;Menimbang, bahwa perselisihan perselisihan dan pertengkaranpertengkaran antara Penggugat

Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Orang Tua tanggal Oktober 2018,bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;7.

Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yangdiberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Adzmia, diserahkan kepada termohon;

Memberikan keluasan kepada pemohon untuk sewaktu waktumengambil, membawa anak tersebut menginap ditempat tinggal pemohon;Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa, oleh karena termohon berstatus sebagai Calon pegawai NegeriSipil, maka majelis hakim telah menjelaskan kepada termohon perlunyamengurus Surat Keterangan untuk melakukan perceraian meskipun berstatussebagai termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah

Memberikan keluasan kepada pemohon untuk sewaktu waktumengambil, membawa anak tersebut menginap ditempat tinggal pemohon;Berdasarkan permohonan pemohon dan termohon agar dituangkan di dalamamar putusan ini, maka majelis hakim dengan berdasarkan pertimbangan padaPasal 149 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, telah dapat menyatakanbahwa permohon lisan pemohon dengan termohon tersebut, dinyatakandikabulkan;Menimbang, bahwa khusus mengenai Nafkah selama masa Iddah danMutah, untuk menghindari terjadi

Memberikan keluasan kepada pemohon untuk sewaktu waktumengambil, membawa anak tersebut menginap ditempat tinggalpemohon;4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02Jumadil Awal 1443 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua, Drs. Arwendi dan Drs.

Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN), karena menurut dalil Penggugat, tanah sengketaasalusulnya diperoleh dari pemberian Gubernur Breslau pada tahun 1922,dalam hal ini tanah milik Pemerintah Hindia Belanda dan penerbitansertifikat atas tanah objek sengketa tersebut dilakukan oleh Turut TergugatI secara sah, prosedural, dan telah final sesuai dengan Surat Keluasan daripemerintah Kab.

pokoknya bahwa tanah objek sengketamerupakan pemberian dari Gubernur Breslau pada tahun 1922, dalm hal inimerupakan tanah milik Pemerintah Hindia Belanda, yang tentunya menurutUndangundang Pokok Agraria tanah tersebut haruslah dikonversi terlebihdahulu ke dalam tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga menuruthukum seharusnya Penggugat menggugat Negara Republik Indonesia,sehingga Negara RI haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat demikian pulaPemerintah Kabupaten Tana Toraja yang telah memberikan keluasan

Bahwa pada tanggal 18 Juni tahun 1952 INDO SAMPE mau merenovasirumahnya dan memohon izin (keluasan) kepada Pemerintah Kab. Tana17Toraja, yaitu Surat Keluasan Mendirikan Rumah (sekarang disebut IMB),sehingga pada tanggal 26 Juni 1952 keluarlah Surat Keluasan No.594/II/P.N tanggal 26 Juni 1952 (Bukti T.3A dan Bukti T.3B) ;10.

Bahwa Surat Keluasan (Bukti T.3B), telah diuraikan dengan jelas materiatau isi surat tersebut, yakni Dengan ini surat diberi keluasan pada :INDO SAMPE KARA, tinggal di Kota Makale, pekerjaan pedagang untukmengganti rumah tua dengan jang baru dimana pekarangan berbatas pada :e Utara) : rumah LA TOHA Kampung Kota Makale ;e Timur : dengan djalanan Raja ke rumah Pendjara Makale ;e Selatan : dengan rumahnya Tukang Emas ;e Barat : dengan rumahnya Njonja NOBLE ;Diberikan Surat Keluasan ini dengan menurut

Foto copy Surat yang ditujukan kepada INDO SAMPE KARA tertanggal 26Juni 1952 perihal Surat Keluasan Untuk Mendirikan Rumah. Foto copy manatelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup,selanjutnya diberi tanda T.3A ;414210.Foto copy Surat Keluasan No.594/III/P.N. tertanggal 25 Juni 1952.

telah ditetapbkan untukPemohon hadir sendiri:Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaansurat permohonan dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohonmenyatakan bertetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:1. 1 (satu) lembar ijasah Sekolah Menengah Pertama, telah dicocokkan sesuaidengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P 1;2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat ljin/ Keluasan

Orang Tua, telah dicocokkansesuai aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P2;3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berbadan Sehat, telah dicocokkan sesuaiaslinya diberi tanda meterai cukup dan diberi tanda bukti P3;halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.10.11.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PUTRIREGINA OCTAVINA MAILOOR, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meteraicukup diberi tanda bukti P4;1 (satu) lembar asli Surat Ijin / Keluasan Orang

Atas buktibukti tersebut Hakim berkeyakinan bahwa benar PUTRIhalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN.Arm.REGINA OKTAVINA MAILOOR saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belumberumur 19 (Sembilan belas) tahun;Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P2 Surat ljin/Keluasan Orang Tua dari PUTRI REGINA OKTAVINA MAILOOR (perkara aquoPemohon) yang bersepakat untuk memberikan jjin untuk melakukan perkawinan,bukti P5 dikaitkan dengan keterangan Saksi ROSALIN LANGI dan Saksi JUWITAPAMANGGEYAN

Mokoginta dan NadhiraZahra Mokoginta) dalam asuhan Penggugat, dengan memberi kesempatandan keluasan bagi Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut untukmemberikan kasih dan sayang;2.Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk biaya hidup dan pendidikan kedua orang anak tersebut, Ridhwan K. Mokoginta Bin KaharudinMokoginta (anak pertama) dan Nadhira Zahra Mokoginta Binti KaharudinMokoginta (anak kedua) minimal untuk setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Mokoginta dan Nadhira Zahra Mokoginta) beradapada Penggugat, dengan memberikan kesepatan dan keluasan bagi Tergugatuntuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kedua anak tersebut danTergugat diwajibkan memberikan nafkah untuk biaya hidup dan pendidikankepada kedua orang anak, masingmasing bernama anak pertama (Ridhwan K.Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 680/Pat.G/2018/PA.KtgMokoginta Bin Kaharudin Mokoginta) dan anak kedua bernama (Nadhira ZahraMokoginta Binti Kaharudin Mokoginta) untuk setiap bulannya