Penggugat:
PT Kencana Wilsa
Tergugat:
Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral qq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pembanding/Tergugat : Kementeriaan Energi dan Sumber Daya Mineral qq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Terbanding/Penggugat : PT Kencana Wilsa

KEMENTERIAAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG melawan LUKMAN HAKIM.

KEMENTERIAAN DALAMNEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT I PROVINSI BANTEN Cq. BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATENTANGERANG, berkedudukan di kantor PemerintahDaerah Kabupaten Tangerang, Jalan H. SomawinataNo. 1, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, ProvinsiBanten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TineSumarwati, SH., dkk, Para Jaksa Pengacara Negarapada Kejaksaan Negeri Tigaraksa, beralamat di JalanM.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 PesawatAngkat dan Angkut atas nama INDRA SURYANA yang diterbitkan olehKementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 25 Juli 2020. 1 (Satu) lembar Sertifikat Teknik Keselamatan dan Kesehatan KerjaBidang Pesawat Angkat dan Angkut yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatandan Kesehatan Kerja Kementeriaan Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Juli2020. 1 (Satu)

buah Buku Operator yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja Kementeriaan Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Juli2020. 1 (Satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru berikut simcard Tri. 1 (Satu) buah map coklat yang dilekatkan resi JNE dengan nomorConnote : 171470001816820 atas nama pengirim PUTRA PRATAMAdengan no HP 085777349349 berisi 1 (Satu) lembar sertifikat Izin Operator(SIO) Forklift atas nama SUROSO yang diterbitkan

INDRA SURYANA dan Buku Kerja Operator a.n.INDRA SURYANA adalah yang dibawa terdakwa untuk diserahkankepada pemesan; Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di gudang Dlibli.comdan sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai lembaga pelatihanatau bekerjasama dengan lembaga pelatinan untuk operator forklift yangditunjuk oleh Kementeriaan Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;2.

maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Ijin Operator(SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut atas nama INDRASURYANA yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal25 Juli 2020, 1 (Satu) lembar Sertifikat Teknik Keselamatan dan KesehatanKerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja Kementeriaan

Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Juli2020. 1 (Satu) buah Buku Operator yang diterbitkan oleh Direktorat JenderalPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja Kementeriaan Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Juli2020. 1 (Satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru berikut simcard Tri. 1 (Satu) buah map coklat yang dilekatkan resi JNE dengan nomorConnote : 171470001816820 atas nama pengirim PUTRA PRATAMAdengan no HP 085777349349 berisi 1 (Satu) lembar sertifikat Izin Operator

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANGtersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BANTEN cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGGKAT II KABUPATEN TANGERANG VS LUKMAN HAKIM

oleh Penggugat tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Judex FactiPengadilan Negeri Tangerang dengan mengabulkan gugatan PenggugatKonvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekovensi, telah tepat dan benarserta tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq KEMENTERIAAN

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAAN DALAM NEGERI cqGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI BANTEN cq BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN TANGERANG tersebut;2.

SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO selakuBendahara KUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukanproposal dengan Surat Nomor 197/028/KUDDB/07/2011 tanggal 8Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pasar Tradisional keDinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan lampiran sebagaiberikut :Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;Foto Lokasi Pasar;Foto copy tanda wajib pajak;Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan PasarTradisional ke Kementeriaan

Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan JaringanUsaha Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentangPenetapan Koperasi peserta Program bantuan Revitalisasi PasarTradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dalam hal ini KUDDharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah PamenangKabupaten Merangin selaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasartradisional melalui koperasi TA. 2011 sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus

KUD Dharma Bhakti yang beralamatdi Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Meranginditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar TradisionalTA.2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ; Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaaan BantuanSosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalahsebagai berikut : SK Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI AsistenDeputi Urusan Sarana dan Prasarana PemasaranNo.211/

KUD Dharma Bhakti yang beralamatdi Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Meranginditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar TradisionalTA.2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaaan BantuanSosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalahsebagai berikut : SK Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI AsistenDeputi Urusan Sarana dan Prasarana PemasaranNo.211/Dep

KUD Dharma Bhakti yang beralamatdi Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Meranginditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar TradisionalTA.2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaaan BantuanSosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalahsebagai berikut : SK Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI AsistenDeputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/

lima dari pasangan suami istr) HADRAN SAMIUN dan PAHILA,dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSambas tertanggal 26 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotokopi Ijazah SD, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, tanggal lahir tanggallahir 14 Juli 1999, dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P4;Fotokopi Ijazan SMP, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, , tanggal lahirtanggal lahir 14 Juli 1999, dikeluarkan oleh Kementeriaan

Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberitanda P5;Fotokopi ljazah MA, atas nama SOPIA, lahir di Sajad, , tanggal lahir tanggallahir 14 Juli 1999, dikeluarkan oleh Kementeriaan Agama RepublikIndonesia tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan KTP dan KK, atas nama SOPIA, lahirdi Sajad, tanggal lahir tanggal lahir 14 Juli 1999, yang dikeluarkan olehKepala Desa Jirak bernama IJMAL tertanggal 03 Juni 2020, selanjutnyadiberi

Fotokopi Ijazah SMP, atas nama Robby Pahri, lahir di Sajad, tanggal lahirtanggal lahir 08091992, dikeluarkan oleh Kementeriaan PendidikanNasional Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberitanda P5;6. Fotokopi ljazah SMA, atas nama Robby Pahri, lahir di Sajad, tanggal lahirtanggal lahir 08091992, dikeluarkan oleh Kementeriaan Dan KebudayaanRepublik Indonesia tertanggal 24 Mei 2013 diberi tanda P6;7.

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RumahNegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentangPengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.22/MEN/X1II/2005 tentang jin Penghunian Rumah Dinas diLingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Keputusan Sekretaris Jenderal Kementeriaan

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementeriaan Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor KEP. 1154/SJ/V1I/2013 tentang PengosonganRumah Dinas di Lingkungan Balai Besar Latihan Kerja IndustriSurakarta tertanggal 21 Mei 2013 untuk 9 (sembilan) orangpenghuni;h. Sertipikat Hak Pakai Nomor 68 tanggal 13 April 2017 dengan nomorregister 11.02.01.99.4.0068 yang terletak di Desa/ KelurahanKerten, Kecamatan Laweyang, Kota Surakarta.5.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi tersebut di atas, maka para Penggugat tidakHalaman 13 dari 24, Putusan Nomor 378/Pat/2018/PT SMGberhak menghuni rumah dinas, dan bahkan dipertegas denganKeputusan Sekretaris Jenderal Kementeriaan Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor KEP. 997/SJ/V/2013 tentang PencabutanSurat Ijin Penghunian Rumah Dinas (SIPRD) di Lingkungan BalaiBesar Latihan Kerja Industri Surakarta tertanggal 21 Mei 2013 untuk7 (tujuh) orang penghuni dan Keputusan Sekretaris

/BLK SKA/IX/2017tertanggal 14 September 2017 padahal telah diketahui masa severumah tersebut belum habis.Terhadap pernyataan para Penggugat tersebut izin Tergugatmenanggapi sebagai berikut, bahwa Tergugat justru taat hukum denganmenjalankan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor PER.22/MEN/XII/2005 tentang jin PenghunianHalaman 16 dari 24, Putusan Nomor 378/Padt/2018/PT SMG11.Rumah Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementeriaan

TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 997/SJ/V/2013 tentangPencabutan Surat jin Penghunian Rumah Dinas (SIPRD) diLingkungan Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta tertanggal 21Mei 2013 untuk 7 (tujuh) orang penghuni dan Keputusan SekretarisJenderal Kementeriaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.1154/SJ/VII/2013 tentang Pengosongan Rumah Dinas di LingkunganBalai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta tertanggal 21 Mei 2013yang sempat tertunda namun pada kenyataan Surat Peringatan tersebuttidak

dilingkup pemerintahan yangdipimpinnya untuk memperkerjakan kembali dan memfungsikan dalamjabatan negeri kendatipun atas perbuatan yang dituduhkan dinyatakanterbukti bersalah , akan tetapi tergugat telah benar melaksanakan otoritasdan kewenangannya dalam prinsip otonomi daerah , tetapi kemudiantergugat justru berbalik arah menuruti Surat dari Badan KepegawaianNegara ( BKN ) No.F.IV.2630.1488/53 tanggal,27 Nopember 2017sebagai tanggapan atas data yang disampaikan Direktorat JendralPemasyarakatan Kementeriaan

Hukum dan Hak Azasi Manusia kepadaBadan Kepegawaian Negara perihal rekomendasi Pemberhentiansebagai PNS kepada Bupati Barito Selatan yang ranahnya bukankewenangan Dirjen Pemasyarakatan Kementeriaan Hukum dan HAMtetapi otoritas kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian di DaerahHalaman 5 dari 48 hal.

cenderung ketidak konsistenanTergugat dalam mengeluarkan Keputusan sebagai produk hukumnyaTergugat sendiri karena hanya untuk menyikapi Surat dari Badankepegawaian Negara ( BAKN ) No.F.IV.2630.1488/53 tanggal,27 Nopember2017 sebagai tanggapan atas data yang disampaikan Direktorat JendralPemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia kepada BadanKepegawaian Negara perihal rekomendasi Pemberhentian sebagai PNSkepada Bupati Barito Selatan yang ranahnya bukan kewenangan DirjenPemasyarakatan Kementeriaan

., sejatinya telah ditolak denganbahasa Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan saudaraHalaman 18 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS28.20.30.belum dapat kami lakukan, karena belum adanya PeraturanPemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan PerjanjianLisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang UndangNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;Bahwa disamping itu, Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual,Kementeriaan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, juga bersurat padatanggal

mengikat dan tidak mempunyai akibat hukumterhadap pihak ketiga (dalam hal ini terhadap Para Penggugat);Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il tidakpernah membuat dan menandatangani perjanjian apapun dan tidakpernah melanggar hak subyektif Tergugat dan Tergugat Il, apalagiHalaman 20 dari 32 halaman Put.No.40/PDT/2017/PT.DPS33.34.35.Tergugat I dan Tergugat Il telah mengakui dan membenarkan dirinyatidak memiliki Perjanjian Lisensi yang dicatat dalam Daftar UmumPerjanjian Lisensi di Kementeriaan

Perintah Penghentian Penyidikan(SP3), sehingga somasi yang dikirim oleh Tergugat dan/atau Tergugat Ilkepada Para Penggugat yang isinya bahwa Para Penggugat telahmenayangkan siaran sepakbola piala dunia Brasil 2014 melalui antv dantvOne tanpa izin Tergugat dan/atau Tergugat Il, maka somasi tersebutadalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa meskipun Permohonan Pencatan Perjanjian Lisensi tersebut telahditolak karena tidak/belum bisa dicatat dalam Daftar Umum PerjanjianLisensi pada Kementeriaan

Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal05 Mei 2011 tidak pernah tercatat dalam Daftar Umum PerjanjianLisensi Hak Cipta pada Kementeriaan Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai akibat hukumterhadap Para Penggugat sebagai pihak ketiga;. Menyatakan hukum Pembaharuan Surat Penunjukan PT. Inter SportMarketing (Tergugat Il) Kepada PT. Nonbar (Tergugat 1!) Nomor:010/ISM/Srt.

., : Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jendral Beadan Cukai;Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1770/B/PK/PJK/2016Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di KantorPusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementeriaan KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Ahmad Yani ByPass Jakarta Timur13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU54/BC/2011 tanggal 14 September 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

SM selakuBendahara KUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposaldengan Surat Nomor.197/028/KUDDB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 PerihalPermohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas KoperindagKabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :e Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;e Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;e Foto Lokasi Pasar;e Foto copy tanda wajib pajak;e Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan PasarTradisional ke Kementeriaan Negara Koperasi

KUD DharmaBhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah PamenangKabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi PasarTradisional TA.2011 sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah).Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaaan Bantuan SosialRevitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :e SK Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI AsistenDeputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/Dep

SM selaku BendaharaKUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposal denganSurat Nomor.197/028/KUDDB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 PerihalPermohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas KoperindagKabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :e Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;e Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;e Foto Lokasi Pasar;e Foto copy tanda wajib pajak;e Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan PasarTradisional ke Kementeriaan Negara Koperasi

SM selaku BendaharaKUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposal denganSurat Nomor.197/028/KUDDB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 PerihalPermohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas KoperindagKabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :e Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti; Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;e Foto Lokasi Pasar;e Foto copy tanda wajib pajak;e Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan PasarTradisional ke Kementeriaan Negara Koperasi

KUD DharmaBhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah PamenangKabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi PasarTradisional TA.2011 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaaan Bantuan SosialRevitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :SK Kementeriaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI AsistenDeputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/

., umur 29 tahun, Agama Islam,pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru Kementeriaan Agama), tempatkediaman di RI.01 RW.07 Desa Pengadegan, KecamatanPengadegan, Kabupaten Purbalingga, semula Pemohon, sekarangTerlawan,2 222200 onnn nnn nnn cn nnn nnn ccc ccc e ncn nc ccce eePengadilan Agama tersebut 222222 222 202222222Telah memebaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pelawan sebagai dasar perlawanannya telahmengemukakan

adalah bertentangan dengan hukum atau Undang undang artinyahukum atau undang undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atauperbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukumnya sendiri, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah werderRechtelijheid ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang didapat dipersidangandiketahui bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita polisi dari Terdakwa IItersebut ternyata tidak dilindungi dengan surat izin baik dari Kementeriaan

Penggugat:
BUDI KURNIAWAN
Tergugat:
1.Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Gubernur Provinsi Jawa Timur Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
3.Bupati Sidoarjo Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo
4.Kepala Kantor BPN Sidoarjo

Injoko Surabaya, dan oleh Bpk Agung Teguh,diarahkan menanyakan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII DitjenBina Marga Kementeriaan PUPR di Surabaya, yang beralamat di JI.

Gubernur yang pada intinya mendelegasikan kepada BalaiBesar Pelaksanaan Jalan NasionalVIll Ditjen Bina Marga Kementeriaan PUdan PR di Surabaya, (Bukti : P11);9.

Menjatuhkan pidana terhadap diri anak tersebut diatas oleh karena itu denganpidana : Pembinaan di lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosialdibawah Kementeriaan Sosial R.I, yaitu. Panti Sosial Marsudi PutraANTASENA Magelang selama : 6 (enam ) bulan dalam pengawasanPenuntut Umum;3. Memerintahkan agar Anak tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 ( satu ) buah HP Samsung Galaxy Corewarna putih, dikembalikan kepada Fitrah Kemal alias Fitrah bin Zulkipli;5.

Menjatuhkan pidana terhadap diri anak tersebut diatas oleh karena itu denganpidana : Pembinaan di lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosialdibawah Kementeriaan Sosial R.l, yaitu. Panti Sosial Marsudi Putra*ANTASENA Magelang selama : 6 (enam ) bulan dalam pengawasan PenuntutUmum;3. Memerintahkan agar Anak tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 ( satu ) buah HP Samsung Galaxy Corewarna putih, dikembalikan kepada Fitrah Kemal alias Fitrah bin Zulkipli;5.

Wonogiri; Bahwa mekanisme penebangan pohon di kawasan hutan adalah: darikantor Perhutani tingkat KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengajukanjin tebangan/pemanenan ke kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan)Perhutani, lalu dari kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan) Perhutanimengajukan izin tersebut ke Kementeriaan Lingkungan Hidup danKehutanan, setelah izin tersebut disetujui oleh Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan selanjutnya izin tersebut disahkan kantor SPH(Seksi Perencanaan Hutan), kemudian setelah

(tujunh ratus delapan puluh dua ribudua ratus rupiah), sedangkan kerugian batang sebesar Rp.159.180,00(seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah); Bahwa menurut Ahli NUROHMAN bin (alm) MUHAMAD SAHLANmekanisme penebangan pohon di kawasan hutan adalah: dari kantorPerhutani tingkat KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengajukan izintebangan/pemanenan ke kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan) Perhutani,lalu dari kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan) Perhutani mengajukan izintersebut ke Kementeriaan

kerugian batangsebesar Rp.159.180,00 (Seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluhrupiah);Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN WngMenimbang, bahwa menurut Ahli NUROHMAN bin (alm) MUHAMADSAHLAN mekanisme penebangan pohon di kawasan hutan adalah: dari kantorPerhutani tingkat KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengajukan izintebangan/pemanenan ke kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan) Perhutani,lalu dari Kantor SPH (Seksi Perencanaan Hutan) Perhutani mengajukan izintersebut ke Kementeriaan

Kementeriaan Sosial RI (d/hDepartemen Sosial Rl) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusanpada putusan Majelis Hakim tingkat pertama, paragraph terakhirhalaman 109:Bahwa uang yang diperoleh dari komersialisasi tanah dan gedungCawang Kencana oleh YCHU tidak pernah diserahkan kepadaHal. 57 dari 115 hal. Put.

Bahwa khusus untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)yang berlaku pada Kementeriaan Sosial RI (d/h.

KEMENTERIAAN/DEPARTEMENSOSIAL, SEHINGGA UANG HASIL PENYEWAAN GEDUNGCAWANG KENCANA BUKAN MERUPAKAN PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK (PNBP);1.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama danMajelis Hakim tingkat banding dalam putusannya telahmenyimpulkan bahwa Gedung Cawang Kencana adalah assetatau barang milik Negara c.q. Kementeriaan/Departemen Sosial,sehingga uang hasil penyewaan Gedung Cawang Kencana adalahuang yang harus disetorkan kepada Negara c.q. KementeriaanSosial RI (d/h.

Kementeriaan Sosial RI (d/h.Departemen Sosial Rl) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkanperaturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya karena bertentangan dengan fakta yangsebenarnya bahwa Gedung Cawang Kencana bukanlah asset Negaracq.

No. 1504 K/Pid.Sus/2013sepenuhnya YCHU dan bukan menjadi Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) melalui Kementeriaan/Departemen Sosial RI;43.Bahwa oleh karena perobuatan Pemohon kasasi/ Terdakwa yangmengajukan permohonan balik nama serta menyerahkanpengelolaannya kepada PT.