Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kementrian kementerian ketentuan kementeruan kementrlan kementran ketentruan ketentauan kementrianã
Pengadilan PN MAROS Perdata Tanah
Putus : 24-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAROS Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Mrs
Tanggal 24 September 2014 — Kementruan Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ,cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros Tergugat 3 : Pemerintah Negara R.I. Cq Kementrian Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan , cq Pemerintah Kabupaten Maros cq. Kepala Wilayah Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tergugat 4 : Pemerintah Negara R.I. Cq Kementrian Dalam Negeri cq.
54 — 3
  • Kementruan Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ,cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros Tergugat 3 : Pemerintah Negara R.I. Cq Kementrian Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan , cq Pemerintah Kabupaten Maros cq. Kepala Wilayah Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tergugat 4 : Pemerintah Negara R.I. Cq Kementrian Dalam Negeri cq.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Bjm
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
Pendeta Waredayani, M.Th
Tergugat:
KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS, BPH MS GKE
144 — 48
  • Bahwa Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis.adadidaftarkan melalui kementruan Hukum dan HAM. Bahwa Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis.tidak adabadan hukumnya. Bahwa sumber keuangan Gereja Kalimantan Evangelis.di dapatdari setoran uang jamaat. Bahwa setoran uang dari jamaat digunakan untuk membayar gajipendeta. Bahwa untuk penggunaan uang dari jamaat ada dibuat laporannyauntuk satu tahun sekali.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PNSby
Tanggal 18 Juli 2017 — SUWANTO, S.E.; Batu Malang
62 — 21
  • Terakhir Pelaksanaan Biaya Non APBN Prona Tahun 2015 Dusun Kedung yang ditanda tangani Kasun / Koordinator Dusun Kedung atas nama AGUS NURYAKIN tanggal 28 September 2016;120) 1 (satu) lembar Laporan Terakhir Pelaksanaan Biaya Non APBN Prona Tahun 2015 Dusun Sumbersari yang ditanda tangani Kasun / Koordinator Dusun Sumbersari atas nama ISTIYAH dan MUS MULIADI tanggal 28 September 2016;121) 1 (satu) lembar Brosur Pensertifikan Hak Atas Tanah Melalui Prona Tahun Anggaran 2015 yang dikeluarkan oleh Kementruan