MENGADILI :

1. menyatakan terdakwa TRI ATMOKO HERY CAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan ringan" ;
2. menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan ;
3. menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalanai, kecualai dikemudian hari ada perintah lain dengan keptusan hakim oleh karena sebelum masa percobaan selam 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan

PERMANomor 1 Tahun 2008, karena perkara ini tidak layak dimediasi;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengancara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namuntidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai denganTergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yangdipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izinbercerai dari atasan Penggugat sebagaimana Keptusan

memeriksa perkara ini tanpahadirnya Terrgugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapatmenerapkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena perkara ini tidaklayak dimediasi;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusahna mendamaikandengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali,namun tidak berhasil, kerena Penggugat tetap berkeras hati mau berceraldengan Tegugat;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat izin bercerai dari atasan Penggugat sebagaimana Keptusan

yaknikepada Para Penggugat:Final >: yaitu. sudah definitif,karena dalam penerbitanKeputusan (Obyek Sengketa) tersebut Tergugat tidakperlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atauinstansi lainnyajBahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor. 51 Tahun2009 ,menyebutkan : 22 nn nnn nn nn none nn nn nn nn nn nn nc ncncneeGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keptusan

hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohonhadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkaraini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon mengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:e Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kediri Nomor : 596/114/1978 Tanggal 30 Nopember 1978,bermeterai cukup (P.1);e Foto copy ljazah atas nama PEMOHON , Keptusan

Bahwa Lsm Cakra Baskara Ultima disingkat CBU merupakanlembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan WHukumberdasarkan akta pendirian Nomor 06 Notaris Meity Prawestri,.S.H,.M.Kndan disahkan berdasarkan keptusan Kementerian Hukum dan Hamnomor: AHU0006108.AH.01.07 TAHUN 2020;Z.

Bahwa berdasarkan Nomor 06 Notaris Meity Prawestri,.S.H,.M.Kndan disahkan berdasarkan keptusan Kementerian Hukum dan Hamnomor : AHU0006108.AH.01.07 TAHUN 2020 telah memenuhi syaratuntuk untuk melakukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadapPT.

Undangundang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo, UndangundangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkanGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keptusan Badan atau PejabatTata. Usaha Negara $ nesses erate enema arrice niacin.

Telah membaca berkas perkara Nomor 22/G/2012/ PTUN.MTR ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatansengketa tata usaha negara tertanggal 25 Juli 2012 yang diterima dan didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Juli2012 dalam Register Perkara Nomor 22/G/2012/PTUNMTR ; surat gugatanmana pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 Agustus 2012 berisi dalildan dalih gugatan yang menggugat Surat Keptusan Tata Usaha Negara dariKepala

tangkap yang ditetapkan oleh Dirjen Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya pada tahun berjalan setelah satwa tersebutditetapbkan sebagai Satwa Buru oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananberdasarkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI ).Bahwa yang dimaksud dengan SATWA BURU menurut keputusan MenteriKehutanan dan Perkebunan No. 385 / KPTS Il / 99 tersebut adalah satwa liaryang dipebolehkan untuk diburu (ditangkap) .Bahwa Ikan Napoleon juga dilindungi berdasarkan Keptusan

yang dilindungi, tidak boleh untuk di miliki,dipelihara bahkan diniagakan kecuali mendapatkan ijin dari Direktur JenderalKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya setelah mendapatkanrekomendasi dari Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) dan untuk satwahasil dari penangkaran generasi ke 2 ( F2 ) dapat dimiliki, dipelinara dan ataudiniagakan dengan dilengkapi ijin penangkaran yang dikeluarkan oleh DirekturJenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan lEkosistemnya danberdasarkan Keptusan

hukumPengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau. menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 diterbitkan Surat Keptusan

Kepala UPTD Dinas pendapatanKabupaten Malinau (Eselon Ill/A) serta dibuat surat pernyataan pelantikan denganNomor : 812.2/III.17482/TUUA/BKD/2005 tertanggal 16 September 2005ditandatangani oleh Farida Widiawati selaku kepala badan Kepegawaian PropinsiKalimantan Timur.Pada tanggal 22 september 2009 diterbitkan Surat Keptusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 821.2/Ill.11707/TUUA/BKD/2009 yang memutuskan danmenetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Nixon Budiyarta, SE., M.Si NIP010177816 sebagai Kepala

tempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa danmengadilinya yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui ataupatut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran9orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 diterbitkan Surat Keptusan

Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Keptusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda P4;5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK2171020503649002, diberi tanda P5;6. Foto copy Builder Certifificate, diberi tanda P67. Foto copy Claimed Payment Receipt, diberi tanda P78. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.SARANA SIJORI PRATAMA tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 09, diberi tandaP8;9.

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keptusan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut ;Eksepsi dari Tergugat:3.4.Kompetensi Absolute.Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Mengajukan Gugatan/KapasitasMengajukan Gugatan.Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel).Gugatan Penggugat Kurang Pihak.Eksepsi Tergugat II Intervensi:Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena obyekgugatan adalah keptusan

Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk memberikan dokumenberupa Surat Ketetapan Dosen Tetap, Surat Perjanjian Kerja, SuratKeputusan Pegawai, Surat Keputusan kegiatan akedemik berupa SuratKeputusan Mengajar, Surat Keputusan mengikuti Kegiatan Wisuda danUJian, SK Bimbingan Akademik, Surat Keterangan Kerja, SuratBerkelakuan Baik, Surat Keptusan Kenaikan Pangkat, Surat KeputusanKenaikan Gaji;8.

Bahwa Pemohon bermaksud menyamakan nama dalam Akta Nikahdengan dokumenlainnya untuk mempermudah pembuatan Akta Kelahiranbagi anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonanPemohon telah sesuai dengan ketentuan Keptusan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 joKeputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 dansejalanpula dengan pasal 50 dan pasal 51 Ayat (2) UU no.1 Tahun 1974 jopasal 33UU No.23 Tahun 2002 sejalan dengan pasal 107 KHI, dan karenan yapermohon antersebut patut diterima dan

tindakan Termohon yang memanggil Pemohon sebagai Tersangka, tanpa adanya surat penetapan tersangka, selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya pemanggilan dan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bank NegaraIndonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin, dengan upah per bulan Rp.13.426.747, (tiga belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empatpuluh tujuh Rupiah), sebelum dimutasi berdasarkan Surat Keptusan KantorWilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor KP/258/WBJ/7.2/R, tanggal 25 Mei 2012 tersebut jabatan Penggugat adalah sebagai WakilPimpinan Sentra Kredit Kecil pada PT.

Bank Negara Indonesia (Persero), TbkBalikpapan;Bahwa setelah Surat Keptusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank NegaraIndonesia (Persero), Tbk Nomor KP/258/WBJ/7.2/R, tanggal 25 Mei 2012sebagaimana tersebut pada angka (satu) diatas terbit, Tergugat kemudianmengeluarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT.

KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN KEPTUSAN TATA USAHANEGARA YANG DAPAT DIGUGAT PADA PENGADILAN TATA USAHANEGARIA senscensencneecseenenenicennnnnenesnennatnunenen stem enaeraenarnenenneess1. Bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Tergugat sebaga Badan atau Pejabat TUN yangberisi tindakan hokum TUN sebagaimana yang dimaksudkanPasal 1 amgka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;2.

Membatalkan Keptusan Pengadilan Hubungan Indusirial padaPengadilan Negeri Kias IA Jayapura Nomor 05/Pdt.SusPHI/2017/PNJap., tanggal 4 Desember 2017;Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.SusPHI/2018Mengadili sendiriDalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/PemohonKasasi;2.

PTloyal santosa energi.12) 2 (dua) lembar lampiran keptusan Menteri hukum dan HAM nomorAHU14432.40.10.2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang pengesahanpendirian badan hukum perseroan terbatas pt. Loyal sentosa energi.13) 1 (Satu) lembar surat jjin usaha perdagangan nomor510/05/404.6.2/2015 tanggal 13 pebruari 2015.14) 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan PT nomor TDP:13.17.1.46.05902.15) 1 (satu) buah buku akta pendirian PT.

PT loyalsantosa energi.2 (dua) lembar lampiran keptusan Menteri hukum dan HAM nomorAHU14432.40.10.2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang pengesahanpendirian badan hukum perseroan terbatas pt. Loyal sentosa energi.1 (satu) lembar surat jjin usaha perdagangan nomor510/05/404.6.2/2015 tanggal 13 pebruari 2015.1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan PT nomor TDP:13.17.1.46.05902.1 (satu) buah buku akta pendirian PT.

menjadi pegawai negeri sipil;Halaman 36 Putusan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2017/PT JAP17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: 800/223/BUP/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang tindaklanjut hasil pemeriksaan BPKRI1(satu) lembar foto copy surat keputusan Gubernur Kepala Daerahtingkat Irian Jaya nomor: SK.813.22296 tanggal 6 Agustus 1990tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil dan 1(satu)lembar foto copy daftar lampiran surat keptusan

Gubernur KepalaDaerah tingkat 1 Irian Jaya nomor: SK: 813.22296 tanggal 6 Agustus1990 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Gubernur Kepala Daerahtingkat Irian Jaya nomor: SK.821.1.2265 tanggal 29 Pebruari 1992tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil dan 1(satu)lembar foto copy daftar lampiran surat keptusan Gubernur KepalaDaerah tingkat 1 Irian Jaya nomor: SK: 821.1.2265 tanggal 29 Pebruari1992 tentang pengangkatan pegawai negeri

pegawai negeri sipil;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Bupati Kabupaten Sarminomor: 800/223/BUP/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang tindaklanjut hasil pemeriksaan BPKRIHalaman 44 Putusan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2017/PT JAP18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1(satu) Iembar foto copy surat keputusan Gubernur Kepala Daerahtingkat Irian Jaya nomor: SK.813.22296 tanggal 6 Agustus 1990tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil dan 1(satu)lembar foto copy daftar lampiran surat keptusan

Gubernur KepalaDaerah tingkat 1 Irian Jaya nomor: SK: 813.22296 tanggal 6 Agustus1990 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil;1(satu) lembar foto copy surat keputusan Gubernur Kepala Daerahtingkat Irian Jaya nomor: SK.821.1.2265 tanggal 29 Pebruari 1992tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil dan 1(satu)lembar foto copy daftar lampiran surat keptusan Gubernur KepalaDaerah tingkat 1 Irian Jaya nomor: SK: 821.1.2265 tanggal 29Pebruari 1992 tentang pengangkatan pegawai negeri