Ditemukan 13 data
Liu Tsu Njang
53 — 22
;Fotocopy Petikan Surat Keputuran Presiden Republik Indonesia Nomor311/PWI TAHUN 1983 Tanggal 4 Oktober 1983, an. Liu Tsu Njang, yang telahdibubuhi meterai Secukupnya dan diberi tanda P.6.
51 — 21
Bahwa aturan yang mengatur tentang pembentukan LembagaPengelola Kawasan (LPK) adalah Keputuran Presiden Nomor 23Tahun 1988 tentang status dan pengelolaan keraton KasunananSurakarta pasal 4 ayat (1) yang menyatakan untuk pengelolaan seharihari apabila dipandang perlu Direktur Jenderal Pariwisata dapatmembentuk badan pengelola yang keanggotaannya terdiri dari unsurDirjen Pariwisata, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta,Kasunanan dan tokoh masyarakat serta apabila perlu dapatbekerjasama
28 — 6
Bdw bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kuranglebih 1 tahun namun apa penyebabnya para saksi tidak tahu; bahwa selama ini Termohon memang tinggal di rumah orang tuanya karenadalam rangka untuk melahirkan, namun setelah Termohon kembali ke rumahorang tua Pemohon dengan diantar oleh orang tua Termohon malah dimakimaki oleh keluarga Pemohon ; bahwa para saksi telah mengupayakan perdamai namun tidak berhasil danmenyerahkann sepenuhnya kepada keputuran Termohon;Menimbang, bahwa
CINDY MAHARANI INDIRA BANGSAWAN, S.H
Terdakwa:
DENI STADI MAULANA Bin DEDEN SUTISNA SUBARKAH
8 — 0
SURYA MAULANA MOBILINDO dengan PT OTO ARTHA MOBILINDO;
- Fotocopy Keputuran Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SURYA MAULANA MOBILINDO;
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3210377955 atas nama TACHTA ISLAMI dengan periode bulan April 2021 s/d September 2021;
- 1 (satu) bundle Daftar Pembayaran ke PT OTO ARTHA MOBILINDO dari PT SURYA MAULANA MOBILINDO;
- 43 (empat puluh tiga) Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan
Rifka Jaksanti Putri, S.H., M.kn
Terdakwa:
SUYONO Als MAN KENTES Bin SUGITO
85 — 34
jenis tuak, dan semua yang Ahli berikan tanpa paksaan daripihak manapun, keterangan yang Ahli berikan benar, Ahli baca terlebihdahulu dan kemudian Ahli tanda tangani;Bahwa Saat ini Ahli menjabat sebagai Fungsional Pengawas Farmasidan makanan ahli muda di Balai POM Bengkulu, dan mulai bertugas diBPOM Bengkulu dari tahun 2018 yang sebelumnya Ahli bertugas diHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/ Pid.Sus/ 2021/ PN MkmBPOM Pangkal Pinang dengan jabatan yang sama, dan Abhli juga telahmendapatkan surat keputuran
68 — 220
Selain itu situasi dankondisi Kepemimpinan Keraton Surakarta setelah wafatnya Sri Susuhunan PakuBuwono XII terjadi dualisme kepemimpinan juga membuat komunikasi antaraPenggugat dan Pihak Keraton Surakarta Hadiningrat kurang terjalin denganBahwa aturan yang mengatur tentang pembentukan Lembaga PengelolaKawasan (LPK) adalah Keputuran Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang statusdan pengelolaan keraton Kasunanan Surakarta pasal 4 ayat (1) yang menyatakanuntuk pengelolaan sehari hari apabila dipandang
31 — 14
Kelapas dan sekitarnya seluar 11.975 ha;e Surat Keputuran Nomor : 88/HGU/BPN/99 tertanggal 05 Oktober 1999tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di KabupatenKampar, Provinsi Riau seluas 12.270,50 ha dikeluarkan oleh MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional;e Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : 92/MentanhutVII/2000tertanggal 09 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh DepartemenKehutanan dan Perkebunan;.
PT. BANK OCBC NISP, Tbk
Termohon:
1.PT. PUTRA TANJUNG PURA
2.Tuan HENDARTO
3.PT. KALIMANTAN PRIMA NUSANTARA
1674 — 2547
Bukti KL13 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputuran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan( Perseroan) PT.Bank Mandiri atau disingkat PT.BankHalaman 13 Putusan Nomor : 4/Pdt.SusPKPU/2020/PNNIAGA SBY.Mandiri (Persero) Tok. No.48 tanggal 25 Juni 2008 yangdibuat dihadapan Dr.A.Partomuan Pohan,SH.
DIAN FITRINSYAH, SH
Terdakwa:
OTTO MARATUR HASIBUAN
54 — 22
Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara,berdasarkan Keputuran Nomor Kep/54/IX/2016 tanggal 19 September 2016 untukmelakukan Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulaitanggal 15 September 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016.3.
114 — 59
PKB dan Surat Keputuran Pemberhentian dari KeanggotaanPARTAI PKB adalah 2 (dua) hal yang sangat berbeda, baik formatnyamaupun substansi kegunaan/manfaatnya.
113 — 33
Pendidikan Ka*upaten Sumenep pernahmengirimkan surat kepada BPKKD untuk mdngeluarkan / mencabut ke17 orajgpegawal yang terkena perampingan jabatan dengan adanya Perda No. 2 Tahun 2006,akan tetapi BPKKD menolak untuk mencabut / mengeluarkan ke16 orang pegawaitersebut, dikarenakan tidak ada bukti fisik berupa Surat Keputusan (SK) pencabqtantunjangan jabatan tersebut ;Bahwa benar menurut keterangan saksi NOERMUHAMAD, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KabupatenSumenep, pernah menerbitkan Surat Keputuran
625 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
Copy 1 (satu) lembar Keputuran Menkum dan Ham Rl,No.AHU90966.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 27 November 2008,tentang Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Tannata CempakaSaputra;187. Copy 1 (satu) bendel salinan Akte Notaris Lindasari Bachroem,SH. No.25, tanggal 28 Agustus 2009, tentang Pernyataan KeputusanRapat. (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TannataCempaka Saputra);188.
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
AHMAD VICKRY Als AHMAD VICKRY ALKAFF
151 — 28
- Foto Copy Keputuran Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057329.AH.01.01.TAHUN 2019.
- Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120115100546, tanggal 04 Nopember 2019.
- Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (NIB) Nomor 9120115100546, tanggal 04 Nopember 2019.
- Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-1320KT / WPJ.04 / KP.0403 / 2019, tanggal 04 Nopember 2019.