DN05 DI 0230551tertanggal 20 Juni 2009 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PendidikanKesetaraan Paket C Nomor :DN05 PC 0084267 tertanggal 04 Agustus 2012:e Bahwa ketidak samaan bulan dan tahun Kelahiran dikarenakankesalahan orang tua Pemohon waktu Pebdaftaran di Sekolah Dasarsehingga berlanjut sampai dengan Pendidikan Kesetaran Paket C ;Bahwa Pemohon sekaran memerlukan Akte Kelahiran namun untukpencatatan kelahiran atas Pemohon terseut mengalami keterlambatanselama lebih dari satu tahun sejak

keterangan saksisaksidan buktibukti yang diajukan Pemohon, Pemohon telah dapat membuktikanbahwa pemohon telah lahir di Sampang pada tanggal 05 Pebruari 1992 dariorang tua bernama GUNJAG dan NAIBAH ;none n nanan nn Menimbang, bahwa ketidaksamaan Bulan dan Tahun Kelahiran padasemua lIjazah Pemohon dengan Katu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk da Suratketeranga Kepala Desa Pamola'an adalah kesalahan dari orang tua Pemohonpada saat pendaftaran Pemohon di Sekolah Dasar sehingga berlanjut hinggaPendidikan Kesetaran

Rp.460.000.000,00TotalRp.1.453.350.000,00 Bahwa salah satu kegiatan pada program pendidikan luar sekolah Kejarpaket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/PaketCadalah untuk kegiatan Ujian Kesetaran yang mana Terdakwa SimsonManupapami sebagai bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian KesetaraanKejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan SetaraSMA/Paket C; Bahwa Terdakwa Simson Manupapami sebagai Bendahara Kegiatanpelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, SetaraSMP

Rp.460.000.000,TotalRp.1.453.350.000 Bahwa salah satu kegiatan pada program pendidikan luar sekolah Kejarpaket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan Setara SMA/PaketCadalah untuk kegiatan Ujian Kesetaran yang mana Terdakwa SimsonManupapami sebagai bendahara Kegiatan pelaksanaan ujian KesetaraanKejar paket setara SD/Paket A, Setara SMP/Paket B dan SetaraSMA/Paket C; Bahwa Terdakwa Simson Manupapami sebagai Bendahara Kegiatanpelaksanaan ujian Kesetaraan Kejar paket setara SD/Paket A, SetaraSMP/

masingmasingprincipal dari kedua belah Pihak, wajib menyatakan secara tertulis persetujuannya atasisi, maksud dan tujuan, serta tandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian ini; Berdasarkan halhal tersebut diatas, Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakanKesepakatan Perdamaian atas Perkara Perdata dengan Register Nomor: 40/PDT.G/2014/PN Bgr, yang selanjutnya diatur dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:Pasal Prinsip KesepakatanKesepakatan ini didasari oleh prinsipprinsip Good and Clean Government (Kesetaran

Penetapan No. 0282/Pdt.P/2020/PA.KrMenimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.5, yang merupakan FotokopiKartu Keluarga para Pemohon dan Fotokopi kutipan akta kelahiran atas namaanak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Nama Anak ParaPemohon adalah anak kandung para Pemohon, dan dia masih berusia 18Tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;Menimbang, bahwa alat bukti P.6, yang merupakan Fotokopi jazahPendidikan Kesetaran Program Paket B atas nama Nama Anak Para Pemohon,yang memberi bukti bahwa anak

para Pemohon telah melalui jenjangPendidikan Kesetaran Program Paket B;Menimbang, bahwa alat bukti P.7, yang merupakan Kartu TandaPenduduk atas nama Nama calon suami anak Para Pemohon (calon suamianak para Pemohon), yang memberi bukti bahwa calon suami anak paraPemohon sudah berusia 21 tahun.Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang merupakanFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratno, Fotokopi Kartu keluargaatas nama kepala keluarga Ratno, Fotokopi kutipan akta nikah atas nama

Deni Abdul Kholik S.Pdi. yang ajuanberdasarkan Anggaran Belanja dari Dinas Kebudayaan dan PendidikanKabupaten Cianjur Tahun 2017;Bahwa karena CV.IKHTIAR BAROKAH merupakan usaha dalampengadaan distributor dan pengadaan buku, maka atas Surat Perjanjiandan Kesepakatan bersama Pengadaan Buku Modul Kesetaran SMP danSMA dengan No:001/CVIB/IV/2017 dibuatlah Surat Perjanjian dimanajabatan Koordinator Forum PKBM Kabupaten Cianjur yang ditanda tanganioleh Sdr.

Deni Abdul Kholik,S.Pdi. dan telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya dari PKBMPKBM yang ada di Kabupaten Cianjur, dengan dibiayai oleh DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur sebesar Rp.910.000.000, (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dari Anggaran Tahun 2017 dariBelanja Langsung ;Bahwa dengan selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh CV.IKHTIARBAROKAH mengenai Pengadaan Buku Modul kesetaran SMP dan SMA,Halaman 5 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pat.G/2018/PN Cjr.12.13.14.15

Cjr.Menyatakan Tergugat s/d Tergugat V telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum kepada Penggugat;Menyatakan Tergugat s/d Tergugat Ill telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan diharuskan membayar kekurangan sebesar Rp.775.577.500, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuhribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat untuk dititipkan kepadaPengadilan Negeri Cianjur, dari Koordinator Forum PKBM KabupatenCianjur berdasarkan Surat Perjanjian dan Kesepakatan BersamaPengadaan Buku Modul Kesetaran

Ikhtiar Barokah bergerak dalam usaha sebagai distributor danpengadaan buku, alat peraga, kebutuhan sekolah dan alatalat tulis;2) Bahwapada Tahun 2017 CV. lkhtiar Barokah membuat Surat Perjanjian danKesepakatan bersama Pengadaan Buku Modul Kesetaran SMP dan SMANo:001/CVIB/IV/2017 dengan Koordinator Forum PKBM Kabupaten Cianjurdan selaku Koordinatornya adalah Deni Abdul Kholik S.Pdi. untuk menerimapemesanan buku dari Forum PKBM Kabupaten Cianjur sebagaimana Pasal2 pada Perjanjian tersebut sebanyak

IkhtiarBarokah mengenai Pengadaan Buku Modul kesetaran SMP dan SMA,pekerjaan tersebut telah dibayarkan oleh Koordinator Forum PKBMKabupaten Cianjur sebesar Rp134.422.500,00 (seratus tiga puluh empatjutaempat ratus dua puluh duaribu lima ratus rupiah) kepada Direktur CV. IkhtiarBarokah;Bahwa Direktur CV.

Pasal 2: Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASNBerdasarkan pada asas ; huruf:j. non diskriminatif 5. keadilan dan kesetaran; dan kesejahteraan;Penggugat mendapatkan tindakan Diskriminatif.

Keadilan dan kesetaran; dan kesejahteraan ; Tergugat juga tidak memperhatikan pemerataan kesejahteraanPegawai. Sebagai Contoh : Penggugat ditunjuk sebagai Akademis padaDiklat PIM. TK. IV Tahun 2015 dan diwajibkan melaksanakan Piket padamalam hari (diluar Jam kerja) dengan ketentuan satu malam Piketdibayar Honor Rp.100.000,( Seratus ribu rupiah). Penggugat mendapattugas Piket sebanyak 9 ( Sembilan malam), sampai saat ini tidakdibayar dan Penggugat telah menanyakan kepada Ka.Sub.Bag.

.- 1 (satu) lembar SKHU surat keterangan hasil ujian nasional pendidikan kesetaran paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat / tgl lahir sigli 26 maret 1966, nomor peserta C - 12 06 - 14 - 013 063 2, penyelenggara ujian PKBM TAMIANG SETIE, dengan nomor DN 06 PC 0103628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012.

Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012, 1 (satu) lembar SKHUsurat keterangan hasil ujian nasional pendidikan kesetaran paket C program studiilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat / tg lahir sigli 26maret 1966, nomor peserta C 12 06 14 013 063 2, penyelenggara ujianPKBM TAMIANG SETIE, dengan nomor DN 06 PC 0103628 yang dikeluarkanoleh Dinas Pendidikan Kab.

Aceh Tamiangtertanggal; 4 Agustus 2012 dan SKHU surat keterangan hasil ujian nasionalpendidikan kesetaran paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahunHalaman 43 dari 64 halamanPutusan442012 an. AMIRULLAH, tempat / tg lahir sigli 26 maret 1966, nomor pesertaC 12 06 14 013 063 2, penyelenggara ujian PKRBM TAMIANGSETIE, dengan nomor DN 06 PC 0103628 yang dikeluarkan oleh DinasPendidikan Kab.

Aceh Tamiang tertanggal 4Agustus 2012. 1 (satu) lembar SKHU surat keterangan hasil ujian nasionalpendidikan kesetaran paket C program studi ilmu pengetahuansosial tahun 2012 an.

tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugatsebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 4 cukupberalasan untuk dikabulkan sebagian dengan amar: Menetapkansebagai hukum, bahwa Penggugat sebagai pemegang hakasuh/hadlonah dan wali anaknya yang bernama yaitu ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 7 tahun, sampai anak tersebutmumayyis (12 tahun); Menimbang, bahwa anak adalah amanah dari Allah SWTyang perlu pengasuhan dan pendidikan dari kedua orangtuanya sehingga untuk keadilan dan kesetaran

Madrasah Tsanawiyah7yang setingkat SLTP, sedangkan kata "Islamiyah... adalah namasebuah yayasan Madrasah Islamiyah "Hidayatut Thullab yangmerupakan sebuah sekolah Islam yang notabene sederajat denganSLTP;Bahwa dalil Penggugat yang mempermasalahkan keabsahanpersyaratan ijazah Calon Kades atas nama Ahmad Kanan yangdianggap tidak disetarakan sesuai dengan Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.1I/65/2013 tentang PenetapanHalaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2015Status Kesetaran

desa dan tidak ada surat keterangankesetaraan yang dikeluarkan oleh kantor Kemenag setempat, makaljazah tersebut tidak bisa digunakan atau dapat dikatakan tidak diakui;Bahwa apabila terdakwa menggunakan ljazah Pondok Pesantren/dayah untuk mendaftar sebagai Kepala desa/ keuchik bisa saja tetapiharus ada surat keterangan kesetaraan dari kantor Kemenag setempat,apabila tidak surat keterangan kesetaraan maka ljazah tersebut tidakbisa digunakan, saksi jelaskan pula mengapa tidak adanya suratketerangan kesetaran

desa dan tidak ada surat keterangan kesetaraan yang dikeluarkanoleh kantor Kemenag setempat, maka ljazah tersebut tidak bisa digunakanatau dapat dikatakan tidak diakui;Bahwa apabila terdakwa menggunakan ljazah Pondok Pesantren/ dayahuntuk mendaftar sebagai Kepala desa/ keuchik bisa saja tetapi harus adasurat keterangan kesetaraan dari kantor Kemenag setempat, apabila tidaksurat keterangan kesetaraan maka ljazah tersebut tidak bisa digunakan,saksi jelaskan pula mengapa tidak adanya surat keterangan kesetaran

Sebagai konsekuensi dari Pasal tersebut, ada 3 (tiga) prinsipdasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasihukum, kesetaran dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan caracara yang tidak bertentangan dengan hukum;Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 3410 K/Padt/201212.13.14.Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Il telah menyebabkan tidak berjalannyakegiatan usaha dan Kantor Penggugat, fang pada nyatanya telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa sebagai akibat perbuatan wanprestasi (cidera janji) Tergugat,Penggugat telah menderita kerugian materiil dengan perincian sebagaiberikut: Pembelian material pengganti yang seharusnya merupakan tanggungjawab Tergugat sejumlah Rp39.715.100,00 (tiga puluh sembilan jutatujuh ratus lima belas ribu rupiah); Denda keterlambatan penyerahan rumah berdasarkan pertimbangankeadilan dan kesetaran kedudukan kedua belah pihak sebesar nominal3% dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat (commitment +

Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendakyang mengimplikasikan adanya kesetaran minimal antara Pihak Tergugat danPihak Penggugat sebagai petugas ritail di Indonesia tidak mempunyaikedudukan yang sama sebagai mitra kerja.Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas ritail di Indonesia, yang terjebakPengaturan Keputusan Direksi Pihak Tergugat, tentang manajemen ritailsupermarket berpotensi menimbulkan ketidakstabilan Politis dan Ekonomis, didalam Undangundang Ketenagakerjaan kerap menimbulkan

Pada asas kebebasan berkontrak, terdapatkebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaran minimalantara pengusaha dan petugas pembaca meter listrik tidak mempunyaikedudukan yang sama sebagai mitra kerja;Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik, yangterjebak Pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) danGeneral Manager PT.

Pada asaskebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yangmengimplikasikan adanya kesetaran minimal antara pengusaha danpetugas pembaca meter listrik tidak mempunyai kedudukan yang samasebagai mitra kerja;7. Bahwa norma konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik, yangterjebak Pengaturan Surat Keputusan Direksi PT.

Padaasas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yangmengimplikasikan adanya kesetaran minimal antara Pihak Tergugatdan Pihak Penggugat sebagai petugas ritail di Indonesia tidakmempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra kerja;5.11.Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas ritail di Indonesia, yangterjebak Pengaturan Keputusan Direksi Pihak Tergugat, tentangmanajemen ritail supermarket berpotensi menimbulkanketidakstabilan Politis dan Ekonomis, di dalam UndangundangKetenagakerjaan kerap menimbulkan

Membatalkan Penetapan Eksekusi No. 48/Pdt.P.Kons/2019/ PN.Ckr tanggal2 Juli 2019 dan /atau setidak tidaknya menunda Penyerahan lahan danPenawaran Pembayaran senilai Rp. 2.519.537.967, (24,8 % dari nilaltuntutan Pelawan yang wajar Rp. 1.750.000, per m2 sampai hargapenawaran 87,5% dari tuntutan Pelawan sama dengan gantirugi tanahbertetangga langsung tuntutannya dikabulkan 87% (Rp. 1.511.428, (satujuta lima ratus sebelas ribu empat ratus duapuluh delapan rupiah)) demitercapai keadilan dan kesetaran

., dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan :Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah denganjabatan fungsional umum sekretariat dan kepegawaian dan saksi menghadiripersidangan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan PropinsiKalimantan Tengah;Bahwa Riwayat pendidikan saksi SI bidang Ekonomi, S2 di bidang TekhnologiPendidikan dan S3 Penelitian Evaluasi Pendidikan dan saksi pernah mengikutipelatihan/diklat mengenai sistem pendidikan kesetaran;Bahwa

Untuk Diktitidak bisa dilihat daftar kelulusan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C;Bahwa di persidangan data dalam bentuk file dbf (database) yang bersumber dariAplikasi Bio UN dan ada nama Mulyar Samsi berikut alamat dan identitas Mulyar Sdan nama Mulyar S terdata sebagai peserta yang lulus ujian paket kesetaran paket C.Untuk paket B tahun 2009 saksi tidak bisa membuka file nya karena data sudah terlalulama sedangkan untuk daftar peserta ujian pendidikan kesetaraan paket A yangmelakukan pemindaian

Pada asas kebebasan berkontrak, terdapatkebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaran minimalantara pengusaha dan petugas pembaca meter listrik tidak mempunyaikedudukan yang sama sebagai mitra kerja.Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik, yangterjebak Pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) danGeneral Manager PT.