Nafkah seorang anak, minimal sebesar Rp. 500.000, ( lima ratus ribu rupiah) tiapbulannya sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi Termohon tersebut, TergugatRekonpensi menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa kesetujuan Penggugat Rekonpensi atas pemberian Tergugatrekonpensi, maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikankepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kesetuan itu kesepakatan tersebut;Dalam Konpensi Dan RekonpensiMenimbang, bahwa

Oktari Hakimi,untuk mengurus paspor, karena nama M tidak bisa dibaca komputer ; Bahwa M Divo Oktari Hakimi sekolah Paud ; Bahwa Saksi kenal dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan ; Bahwa Saksi tahu pemohon menikah ;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkanketerangan saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa terhadap hal ikhwal yang telah tercatat dalam BeritaAcara Persidangan dan tidak diuraikan dalam penetapan ini adalah merupakanbagian satu kesetuan

kelahiran dan di Kartu Keluarga dandi Kartu Tanda pengenal ; Bahwa Pemohon sekarang masih ; Bahwa baru sekarang diperbaiki perobahan nama Pemohon tersebutkarena mau mengambil untuk persyaratan untuk melanjutkan sekolah ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakantidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap hal ikhwal yang telah tercatat dalam BeritaAcara Persidangan dan tidak diuraikan dalam penetapan ini adalah merupakanbagian satu kesetuan

Pemohon kepersidanganseperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan KutipanAkta Nikah adalah milik Pemohon yang pernah Saksi lihat ; Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan adanyaperubahan nama terhadap Pemohon ;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa terhadap hal ikhwal yang telah tercatat dalam BeritaAcara Persidangan dan tidak diuraikan dalam penetapan ini adalah merupakanbagian satu kesetuan

Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.BjmTerbanding Ke Tanjung, berdasarkan ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan pasal 15 ayat (1) Penduduk Warga Negara Indonesiayang pindah dalam wilayah Negara kesetuan Republik Indonesia wajibmelapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkansurat keterangan Pindah, yang hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang RINomor 23 tahun 2006 tentang

sevara langsung maupuntidak langsung dari proses yudisial, maka pada dasarnya pertimbangan tersebutjustru telah bertebntangan dengan original intent yang terdaoat dalam PenjelasanUmum daru UU grasi, oleh karena UU grasi telah tegas menyatakan bahwa grasibukan merupakan tindakan yudisial, lebih lanjut apabila benar bahwa grasimerupakan tindakan yudisial, maka hal tersebut telah bertentangandengan prinsip independensi peradilan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 24ayat (1) Undangundang Dasar Negara Kesetuan

Perlu. dipahami ketentuan mengenai pemberian grasi oleh Presidentelah mengalami perkembangan sebelum dan sesudah amandemenUndangundang Dasar Negara Kesetuan Republik Indonesia Tahun 1945,Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 40/PLW/2015/PTUNJKT.sebelum amandemen, pengaturan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14, yaituPresiden memberikan grasi, amnesti dan rehabilitasi, berdasarkan ketentuantersebut, maka Presiden tidak memerlukan pertimbangan dari pihak manapundalam memberikan atau. menolak

permohonan grasi, namun setelahamandemen, saat ini Presiden mempertimbangkan pendapat Mahkamah AgungRepublik Indonesia, selanjutnya ketentuan dalam Undangundang DasarNegara Kesetuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatur lebih lanjut(dilekukan pembatasan) di dalam ketentuan UU grasi ; .

Anonim Putusan Nomor :123/Pdt.G/2018/MS.TtnBahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannyaserta tidak ada lagi buktibukti yang hendak diajukan di persidangan danPenggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap padagugatannya serta mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acarasidang perkara ini yang merupakan satu kesetuan yang tak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana

;Bahwa sebabnya nama Saksi tidak ada didalam sertifikat,karena pada waktusertifikat balik nama Saksi masih kecil (kelas 5 S.D) ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidakHalaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.P/2018/PNPmnkeberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap hal ikhwal yang telah tercatat dalam BeritaAcara Persidangan dan tidak diuraikan dalam penetapan ini adalah merupakanbagian satu kesetuan yang tak terpisahkan dari Penetapan

pada petitum jawaban point 4menyatakan pada pokoknya bahwa Menyatakan sah Sertifikat JaminanFidusia Nomor W28.00018150.AH.05.01 Tahun 2018 yang diterbitkan olehKantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Maluku;Halaman 21 dari 25 Putusa Nomor 172/Pdt.G/2020/PN AmbMenimbang, bahwa dalil petitum gugatan Penggugat point 2, point 3 danpoin 4 merupakan satu kesatuan pokok permasalahan yang diajukan olehPenggugat, begitu juga dengan sangkalan Tergugat point 2, point 3 dan point 4merupakan katu kesetuan

pemberhentian suatu Jabatan tanpa melakukan upayaKonsultasi atau Persetujuan ke Pimpinan DPR Aceh atau teguran peringatan16.17.18.kepada Penggugat baik secara lisan maupun tulisan atas kesalahan Penggugatsesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku misalnya Pasal 10Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan danPemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Pasal 7 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;Bahwa sebagai Warga Negara Kesetuan

Pembanding/Tergugat : HABSAH BEWA Diwakili Oleh : HABSAH BEWA
Pembanding/Tergugat : SYAHRIR BAGE Diwakili Oleh : HABSAH BEWA
Pembanding/Tergugat : MERRO BAGE Diwakili Oleh : HABSAH BEWA
Pembanding/Tergugat : SABON BAGE Diwakili Oleh : HABSAH BEWA
Pembanding/Tergugat : SIMAD HUSEN/SIMAD BAGE Diwakili Oleh : HABSAH BEWA
Pembanding/Tergugat : NEGARA KESETUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq.