Untuk menjalankantugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16Hat. 13 dari 39 hal Nomor 253/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia(KKAI).Menurut Pasal 32 ayat (4) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentukdalam waktu paling lambat dua tahun sejak undangundang tersebutdiundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapatmemenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undangundang.

Acara perkenalan PERADI, selaindihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat seIndonesia, juga diikuti olehKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung RepublikIndonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telahmenyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasiuntuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktifdi Indonesia.

Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudiandijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi OrganisasiAdvokat yang dapat diterima oleh semua pihak.Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan KomisiSertifikasi. Komisi ini mempersiapkan halhal menyangkut pengangkatanadvokat baru.

Komisi ini bertanggungjawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat sertapendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahanbahan dasar untukdigunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masayang akan datang.

UU Advokat itu memerintahkan PARA ADVOKATyang tergabung di dalam ORMAS seperti IKADIN, AAI, SPI, IPHI,HKHPM, dll sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (3), (**ada8 Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS), untukmembentuk ORGANISASI PROFESI berdasarkan UU ADVOKAT.Ke8 ORMAS Profesi Advokat itu dikenal dengan nama Komite KerjaAdvokat Indonesia atau disingkat KKAI.

Anggota Himpunan Advokat tin PengacaraIndonesia (HAPI) yang bernaung cbawah emt Kerja AdvokatY Indonesia (KKAI) sesuai UU No.18 Taher 2003 tentang Advokat,oS tempat tinggal di Jalan Tanah Tinoi XII No.110 D Jakarta Pusat,yy selanjutnya disebut sebagai SeNGGUGATPEMBANDING: oonoeewy SeLy OBED SAKTI ANDRE DOM LUITNAN, S.H., kewarganegaraan :Indonesia, sekeriitn : Advokat, berdasarkan pengangkatan dari &Organisas faokat (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) SKNo. 126(0PP.

Anogea HimpunanSava dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang aun dibawah& Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) ) seBua UU No.18 TahunSs 2003 tentang Advokat, tempat inggal Jalan Tanah Tinggi XIlye No.110 D Jakarta Pusat, cSselanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; San en ene~wyYSs dan memutus sengketa tata yatta Negara pada tingkat banding, telah >x bag Ss~ ~> >Se Melawan Pad& =1.)KET UA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, berkedudukan dirag Jalan MT. Haryono Kav 52 Jakarta Selatan.

8 dari 61 halaman Putusan Nomor: 259/G/2016/PTUNJKT.ketentuan kode etik advokat yang ditertapbkan pada tanggal 23 Mei2002, Pasal 22 ayat (3) menegaskan bahwa :Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasiorganisasi profesitersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan pernyataan bersamatertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesiadvokat dengan lembagalembaga negara dan pemenrintah,Ketentuan yang dimaksud menunjukan bahwa eksistensi organisasiprofesi advokat (dalam hal ini KKAI

ditetapkan oleh Ikatan advokat Indonesia (IKADIN), AsosiasiAdvokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPH),Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), SerikatPengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia(AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), padatanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secaramutatis mutandis menurut undangundang ini sampai ada ketentuanyang baru yang dibuat oleh organisasi advokat.Organisasi advokat (dalam hal ini KKAI

Atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerinta;Organisasi Advokat (dalam hal ini KKAI) diatur dalam UU No.18 Tahun2003, diberikan kewenangan atribusi untuk dapat menjalankanpekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai denganketentuan undangundang ini, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, dengan tujuan sebagaiman dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 untuk meningkatkankualitas profesi advokat, namun Tergugat membuat keputusan dalamPasal

Pasal 33 UU No. 18 Tahun 2003, antara lain IKADIN, AAI; IPHI;HAPI; SPI; AKHI; HKHPM dan APSI yang diwakili oleh KKAI (KomiteKerja Advokat Indonesia) sebagai induk organisasi profesi advokat,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) ketentuan kodeetik advokat Indonesia dimuat didalam Pasal 33 UU No. 18 Tahun 2003,tidak pernah didelegasikan kKewenangannya kepada Dewan PimpinanPusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) sebagaimana dimaksudHalaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor: 259/G/2016

(Fotokopi sesuai denganasli);Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesiadalam membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia(Disingkat KKAI), tanggal 11 Pebruari 2002. (Fotokopi darifotokopi);Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesiatanggal 23 Mei 2002. (Fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. :KMA/445/VV2003, tanggal 25 Juni 2003, PerihalPelaksanaan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003Tentang Advokat.

RW.001 Dsn Samapuin KelurahanBermotor dengan No.Seri EB211004232; 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan seriEB211004232; 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan pick up L 300 warna hitam Nopol.EA 8840 B; 1 (Satu) buah kartu ternak dengan nomor seri : 093193 dan No.Register7 / KB.12/17; 1 (Satu) buah kepala kerbau yang sudah dipotong; 1 (Satu) potong dging kerbau meliputi dua buah kaki belakang, pahabelakang, ekor dan potongan badan kerbau; 1 (Satu) potong daging kerbau meliputi kkai

RW.001 Dsn Samapuin KelurahanBermotor dengan No.Seri EB211004232; 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan seriEB211004232; 1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan pick up L 300 warna hitam Nopol.EA 8840 B; 1 (Satu) buah kartu ternak dengan nomor seri : 093193 dan No.Register7 /KB.12/17; 1 (Satu) buah kepala kerbau yang sudah dipotong; 1 (Satu) potong dging kerbau meliputi dua buah kaki belakang, pahabelakang, ekor dan potongan badan kerbau; 1 (Satu) potong daging kerbau meliputi kkai

RT.002 RW.001 Dsn Samapuin KelurahanBermotor dengan No.Seri EB211004232;1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan seriEB211004232;1 (Satu) buah kunci kontak kendaraan pick up L 300 warna hitam Nopol.EA 8840 B;1 (Satu) buah kartu ternak dengan nomor seri : 093193 dan No.Register7 / KB.12/17;1 (Satu) buah kepala kerbau yang sudah dipotong;1 (Satu) potong dging kerbau meliputi dua buah kaki belakang, pahabelakang, ekor dan potongan badan kerbau;1 (Satu) potong daging kerbau meliputi kkai

Tanda PengenalSementara Advokat (TPSA) sebagai pengganti sementara KTPA Kuasa Pemohon.Menimbang, bahwa sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 07/SEK/01/I/2007 perihal Sosialisasi KTPA Baru tertanggal 11Januari 2007 (SKMA 7/2007), dimana dalam SKMA 7/2007 tersebut dikatakanbahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Perhimpunan AdvokatIndonesia (PERADI) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADImenggantikan KTPA yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia(KKAI

AnggotaHimpunan Advokat dan Pengacara Indonesia(HAPI) yang bernaung dibawah Komite KerjaAdvokat Indonesia (KKAI) sesuai UU No.18Tahun 2003 tentang Advokat;Jalan Tanah Tinggi XIl No.110 D Jakarta Pusat;OBED SAKTI ANDRE DOMINIKALUITNAN., S.H.;Indonesia;Advokat, berdasarkan pengangkatan dariOrganisasi Advokat (HimpunanAdvokat/Pengacara Indonesia) SK No.126/DPPHAPVSK/X1/2013 tanggal 19 Desember 2013tentang Pengangkatan sebagai Advokat.Halaman 1 dari 80 halaman.

Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKTAnggota Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI) yang bernaung dibawahKomite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sesuaiUU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;Tempat tinggal : Jalan Tanah Tinggi XIl No.110 D Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Melawan1. KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, berkedudukan diJalan MT. Haryono Kav 52 Jakarta Selatan. Dalam perkara inimemberikan kuasa kepada :1. NamaKewarganegaraanJabatanBeralamat2.

Putusan Nomor : 178/G/2016/PTUN.JKTdari organisasi advokat Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI) sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yangberada di bawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)sesuai dengan Pasal 33 UU Advokat jo. Ketentuan Kode Etik Pasal22 ayat (3).

advokat utama, kewenangan Tergugatyang demikian sangatlah ambivalen atau rancu denganmenggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional SertifikasiProfesi; Ketentuan yang demikian sangatlah bertentangan denganPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 18 Tahun 2003, sebab yangmelaksanakan sertifikasi advokat adalah Organisasi Advokat dalamhal ini Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yangberada dibawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI

Bahwa berdasarkan surat gugatannya di halaman 4 huruf CPoin c, d, dan e yang menyatakan keberadaan InstitusiBadan Nasional Sertifikasi Profesi yang diterbitkan Tergugatsebagai lembaga yang memiliki Kewenangan memberikansertifikasi kepeda profesi pengacara Indonesia dapatmelemahkan Para Penggugat sebagai anggota organisasiadvokat dalam hal ini Himpunan Advokat dan PengacaraIndonesia (HAPI) yang berada di bawah naungan KomiteKerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagaimana Pasal 30 ayat(2) Undangundang Nomor

Kitab AlAnwar juz II halaman 55:4... kKAi #21$ J* 4hA ji jlj) ji jj*2* JJ*2 CkArtinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputusberdasarkan buktibukti (persaksian)."2. Manhaj alThullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:ANU ualill Ajlr.

dalam duduk perkara tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranya kepadaKUASA HUKUM Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantorhukum KUASA HUKUM dan REKAN berkedudukan dan berkantor diKabupaten Ponorogo di samping itu Surat Kuasa Khusus tersebut telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 27September 2016 Nomor 1252/ /KUASA/IX/2016 dan penerima kuasa telahmelampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi KartuTanda Anggota KKAI

pembelinyaHendra Kurniawan Tjipto, maka bukti T7 dan T9 mohon dikesampingkan;13.Terbukti para Tergugat , Il, Ill dengan akal cerdik benar melawan hukumsangat merugikan Pemohon Kasasi;14.Bahwa Imam Makhali, SH, mewakili kepentingan Tergugat , Il dan Illmelawan hukum menyalah gunakan wewenang benarbenar melawan hukumberdasarkan Peraturan Departemen Kehakiman RI, UU No.18 Tahun 2003tentang Komite Kerja Advokat Indonesia, terbukti Imam Makhali, SH, tidakmempunyai ijin Advokat dari Pengadilan Tinggi ataupun ijin KKAI

UU No.9 tahun 2004 dalam pasal 116 ayat (4) sanksi administrasi dengansita jaminan hak milik para Termohon Kasasi , Il, Il dan Imam Makhali,SH.Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentangKomite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).Bukti P9 Peraturan Depkeu RI Direktorat Jenderal Pajak dalam pasal 21tahun 1997 ayat (9.4) tentang BPHTB sanksi kurang bayar dengandikenakan denda sebesar 100% perbulan.Telah terbukti bahwa Tergugat Ill belum/kurang bayar kepada PemohonKasasi uang sebesar

profesinya disumpah terlebih dahulu ataudibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat;Menimbang, bahwa sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 07/SEK/01/I/2007 perihal Sosialisasi KTPA Baru tertanggal 11Januari 2007 (SKMA 7/2007), dimana dalam SKMA 7/2007 tersebutdikatakan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas namaPerhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diterbitkan oleh DewanPimpinan Nasional PERADI menggantikan KTPA yang dikeluarkan olehKomite Kerja Advokat Indonesia (KKAI

Kuasa hukum Pemohon sudah melampirkan foto copy ijin praktek atas SKKetua Pengadilan Tinggi Jatim dan kartu pendaftaran pengacara praktek dari PengadilanTinggi Agama Jatim dan kartu anggota IPHI dan kwitansi pembayaran registrasi anggotaIPHI dan pendaftaran Advokat KKAI (hingga sekarang ijin praktek tidak satupun yangsudah terbit) hal mana hanya sekedar membuktikan bahwa benar kuasa hukum adalahsebagai pengacara/advokat dan bukan gadungan untuk sementara ini hanya sekedar itukarena masih dalam transisi

tersebut dinyatakanditolak ;n Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon yang keempat Majelis Hakim memberikan pertimbangan, yakni dalam hal Surat Izin praktek Kuasa Hukum Pemohon sudahtidak berlaku sejak Maret 2003, oleh karenanya tidak berwenang untuk mewakili Pemohondalam perkara ini, dengan berlakunya Undangundang Nomor Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat yang mulai berlaku sejak bulan Mei 2003, maka peraturan yang mengatur tentangperizinan advokat mengalami masa transisi, oleh karena itu KKAI

selaku badan yangberwenang mengeluarkan ijin baik dalam bentuk surat maupun kartu sampai dengan bulanOktober 2003 yaitu ketika perkara diajukan, serta dengan adanya itikad Kuasa Pemohon yangtelah membayar registrasi anggota IPHI dan pendaftaran Advokat KKAI, maka sudahsepatutnya eksepsi Termohon tersebutditolak ;n Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menganggap patut untuk menolak seluruhnya eksepsi Termohon ;DALAMKONPENSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan

Tanda Pengenal Advokat;Menimbang, bahwa sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 07/SEK/01/I/2007 perihal Sosialisasi KTPA Baru tertanggal 11Januari 2007 (SKMA 7/2007), dimana dalam SKMA 7/2007 tersebutHalaman 11 dari 14 HalamanPenetapan Nomor 0044/Pdt.G/2016/MSSTRdikatakan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas namaPerhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diterbitkan oleh DewanPimpinan Nasional PERADI menggantikan KTPA yang dikeluarkan olehKomite Kerja Advokat Indonesia (KKAI

Adapun+Motor adalah mencuri Sepeda Mater bahwa yang dimaksud Bahwa sepulang Perjalanan dari . a .Hotel Pink, Jorong Kiliran Jag Ng menujuSijunjung, Saksi HAIDIR P Xecamatan kKai Q! IDIR meidiparkir di Pekarangan Hote! oo Melihat ada 4 (satu) unit Sepeda MotorF : : ; Ta Terdakwa me ;sekitar Mobil sembari berjaga mengawasi kondisi sekitar nunggu dii... ... arcane mehesnokel dan membobol: unci T dan kunci L. Setelah ituMotor dicorong oleh Saksi HAIDIR Pgl IDIR pelanpelan ke tempat T tatmenunggu.

ayat (1)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan:Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yangtelah diangkat pada saat undangundang ini mulai berlaku dinyatakansebagai Advokat;Namun Abdul Rahman, SH. tidak serta merta lantas berpredikat sebagaiAdvokat sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat, melainkan yang bersangkutan harusmelalui proses verifikasi Advokat yang dilaksanakan oleh Komite KerjaAdvokat Indonesia (KKAI

Dengan demikian konstruksihukumnya adalah bahwa Abdul Rahman, SH. ketika menerima surat kuasamengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal 21 Februari 2011bukan sebagai Advokat sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Bahwa menyadari verifikasi Advokat yang diselenggarakan oleh KKAI(dahulu) sekarang PERADI, mutlak harus dilalui, kKemudian Abdul Rahman,SH. melaksanakan verifikasi Advokat dan pada tanggal 1 September 2012diterbitkan Tanda Pengenal Sementara Advokat oleh

. ;10.Bahwa sejak tahun 2003 yaitu dengan berlakunya UndangUndang No. 18Tahun 2003 seluruh pengacara yang berpraktek di Pengadilan harusberstatus sebagai advokat dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Advokatyang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sehinggaAbdul Wahab, SH yang disebut bertindak atas nama Penggugat /Terbanding sekarang Termohon Kasasi harus ditolak karena Abdul Wahab,SH bukan Advokat sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No. 18 Tahun2003, karena terbukti dalam

KKAI Nomor : D 83, 10104. berkantor di JalanThamrin Nomor 17 Ngawi, para Pemohon Kasasi dahulu paraPenggugat/para Pembanding ;melawan:1.RIBUT PRIHATINI,2.FEBRUARI ANATA DODIK PURNOMO,Hal. 1 dari 15 hal. Put.

Bahwa mengenai Ijin Beracara Praktek Kami sebagaiAdvokat yang dikeluarkan dari Kongres AdvokatIndonesia (KAI) dan bukan dari Komite Kerja AdvokatIndonesia (KKAI) yang dimaksud oleh Rekan AdvokatM.

,S udarman S ahri,S .H.1,dan Achmad J auhari,S .H berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.05/MWO/AS KKAI/2018 tanggal 5 Pebruari 2018;Pengadilan Tinggi tersebutS etelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 57/Pen.Pid./2018/PTPLG tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majel is Hakim; Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor :1789/P id.S us/2017/PN.Plg tanggal 27 Maret 2018 dan Berkas perkaraserta suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke

Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaan/KewargenegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: TOMMY ALIAS KANCOL BINELYAS: Pontianak: 25 tahun / 08 Mei 1993> Lakilaki: Indonesia: Jalan Bintara Rt. 002 Rw. 001kelurahan Mekar Jaya KapuasKiri Hilir Kecamatan Sintang Kotakabupaten Sintang atau jalan AdiSucipto Gg Bambu Kel ArahLimbung: Islam: Swasta: SMA (tamat):RIA RIANTO ALS OJECK BINABDUL HALIM: Sintang: 34 tahun / 21 September 1983> Lakilaki: Indonesia: Jalan Bintara Kkai

., Advokat dari Komite Kerja AdvokatIndonesia (KKAI) yang berkantor di Jalan Jedong No.35Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September2006. Selanjutnya disebut sebagal................... PENGGUGAT ;LAWAN1. LIANA, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, JL. Kapasan Dalam III/1A,JL. Kapasan No.143 dan Jl Kapasan Dalam V/46. Selanjutnyadisebut sebagal............. ccc cece cee ee eee eeceeeeeneee TERGUGAT I;2. Ir.