Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-03-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 03-K /PM.II -11/AD/ I /2015
Tanggal 30 Maret 2015 — HASAN KOLILY
2915
  • HASAN KOLILY
    XI /2014 tanggal 26 Nopember 2014.2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak71/ XII /2014 tanggal 1 Desember 2014.3 Surat Penetapan Kepala Pengadilan Nomor : Tap/03/PM II11/AD/ I /2015 tanggal 07Januari 2015, tentang penunjukan hakim.4 Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/03/PM II11/AD/ I /2015 tanggal 07 Januari2015, tentang penetapan hari sidang.5 Surat Keterangan dari Dan Yonif 403/Wp Nomor : B/251/ III /2015 tanggal 29 Maret 2015,perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n Praka Hasan Kolily
    secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : Desersi dalam waktu damai .Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke2jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi pidana :Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.Drs Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus2014 sampai dengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily
    Nomor : B/251/ II /2015 tanggal 29 Maret 2015 perihaltidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan terdakwa tidak berada diKesatuan/Desersi dan sesuai Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 telahmemenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkantanpa hadirnya Terdakwa.MenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepadaMajelis Hakim berupa surat: 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus2014 sampai dengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily
    sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktumini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara.Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus2014 sampai dengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily
    Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.3 Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi dari Yonif 403/Wp bulan Agustus 2014 sampaidengan Oktober 2014 atas nama Praka Hasan Kolily Nrp. 3103606240184 Jabatan TabakCuk 2 RU 1 Ton MO 81 Kibant Yonif 403/Wp.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000, (sepuluh belas ribu rupiah).5.
Register : 01-03-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 59/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 7 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : THERESIA MANGNGISENGI, B.Sc. alias THERESIA M. B.Sc Diwakili Oleh : F.X. ADE KAPOJOS,SH
Terbanding/Tergugat I : SYAMSU ALAM
Terbanding/Tergugat II : DR. WIWIN MALAWAT
Terbanding/Tergugat III : DRA. NURHAYATI ABDULLAH
Terbanding/Tergugat IV : RIDWAN IBRAHIM
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH R.I CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN CQ. WALIKOTA MAKASSAR CQ. CAMAT PANAKKUKANG
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH R.I CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN CQ. WALIKOTA MAKASSAR CQ. CAMAT PANAKKUKANG CQ. LURAH MASALE
Terbanding/Tergugat VII : PEMERINTAH R.I CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4114
  • Sirua RT 003 RW004, kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar keudianberubah menjadi jalan Boulevard, KO Sakura C/1A RW 4, KelurahanMasale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar sedangkan tanah objekyang menjadi objek pajak dari Syamsu Alam terletak di Jalan Boulevar KOLily, RW 04, Kelurahan Masale, Kecammatan Panakukkang Kota Makassar > Bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim telah mengambil kesimpulanpertimbangan sendiri terkait perbedaan letak objek sengketa yang mana baikTERGUGAT