ASIKIN HASAN (Penggugat);PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, pekerjaansebagai Ketua dan Penanggung Jawab Koperasi Mitra Lestari (Komita)dalam Akta Pendirian Koperasi Mitra Lestari (KOMITA) pada tanggal 17September 1999 dan terdaftar di Departemen Koperasi dan PembinaanPengusaha Kecil didaftarkan dalam daftar umum pada tanggal 27September 1999 dengan Nomor: 1373/BH/KWK.9/IX/1999 besertaHal. 2 dari 28 hal.

POSITA (FUNDAMENT UM PETEND)I)1.Bahwa pada awalnya Penggugat dan rekanrekan usaha mendirikanbadan usaha yaitu KOPERASI didalam rapat anggota dibentuklahPengurus Koperasi, dan Penggugat adalah Ketua dan PenanggungJawab Koperasi Mitra Lestari (Komita) dalam Akta Pendirian KoperasiMitra Lestari (KOMITA) pada tanggal 17 September 1999 dan terdaftar diDepartemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil didaftarkandalam dalam daftar umum pada tanggal 27 September 1999 denganNomor: 1373/BH/KWK.9/IX/1999 beserta

KUSNADI) terhadap Penggugat (KOKOM KOMITA BINTI RAYIM);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Komita binti Sukarlan);

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IItelah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1orang anak bernama Komita Sari, Lahir tanggal 16 Februari 2014;5, Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak memilki hubungansemenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan aktanikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor UrusanAgama (KUA) Kec.

Oleh karena itu, dalil dalil Penggugat di dalam posita butir 36 40 Surat Gugatan wajib ditolak untuk seluruhnya ;TANGGAPAN TERHADAP ALASAN GUGATAN : PELANGGARANTERHADAP SUBYEK HUKUM PSSI SEBAGAI BADAN HUKUM 1Bahwa di dalam posita butir 41 51 Surat Gugatan, Penggugatmenyampaikan dalil dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwaPenggugat adalah adalah suatu badan hukum yang mandiri, menjadianggota FIFA, anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI) dan anggota Komita Olahraga Indonesia ( KOI ) serta

DIKTUMKETIGA berisi anjuran kepada pemangku kepentingan termasukpemerintah, pemerintah daerah dan kepolisian, dan DIKTUMKEEMPAT huruf a, berupa perintah pembentukan Tim Transisi danhuruf b serta c merupakan perintah untuk tetap melakukan aktifitasdengan diserta syarat berupa supervisi Komite Olahraga NasionalIndonesia ( KONI ), Komita Olahraga Indonesia ( KOI ), Asprov danklub setempat ;5 Bahwa khusus untuk memahami antara diktum pertama berupasanksi terhadap PSSI tidak diakui pemerintah dan kaitannya

denganDiktum Keempat huruf c berupa keputusan agar kompetisi tetapberjalan dengan supervise Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI ) dan Komita Olahraga Indonesia ( KOI ) bersamaAsprov Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) dan klubsesungguhnya tidak dapat dimaknai kontradiksi tetapi merupakankejelasan adresaat atau sasaran penormaan bahwa pengenaansanksinya nyata nyata secara jelas ditujukan kepada PersatuanSepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ).

berlaku untuk menerbitkan keputusan objek sengketakhususnya Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem KeolahragaanNasional dan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan olahraga ;Menimbang, bahwa dalam diktum keempat huruf b keputusan objeksengketa disebutkan bahwa demi kepentingan nasional, maka persiapan TimNasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi Sea Games 2015 harus terusberjalan, dalam hal ini Pemerintah bersama Komite Olahraga NasionalIndonesia ( KONI ) dan Komita

Olahraga Indonesia ( KOI ) sepakat bahwaKomite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) dan Komita OlahragaIndonesia ( KOI ) bersama program Indonesia Emas ( PRIMA ) akanmenjalankan persiapan Tim Nasional , dengan demikian meskipun Tergugatmenerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi administratif kepada Penggugatselaku Induk Cabang Olahraga Sepakbola akan tetapi secara selektif, aspiratif danakomodatif juga tetap menjalankan persiapan Tim Sepakbola Nasional untukmenghadapi Sea Games 2015 oleh karena

seingat saksi yang menerima BSM pada akhir tahun 2013bulan Desember sejumlah 19 orang siswa ;Bahwa benarke19 siswa tersebut dananya cair dari Kantor Pos ;Bahwa benar pada saat pencairang tidak ada kendala apapun di kantorPos ;Bahwa benar setahu saksi ketentuannya jika sudah ada surat kuasaotomatis yang ke kantor Pos dan mengambil adalah Kepala Sekolah ;Bahwa benar ke 19 siswa tersebut tidak ada yang complain ke KepalaSekolah atas pencairan dana BSM tersebut ;Bahwa benar setahu saksi sebagai Ketua Komita

awal adalah Rachman yangmerupakan orang tua dari Sri Antono dan sertifikat tersebut sekarangatas nama Sri Antono ;Bahwa pada waktu itu saksi menjelaskan bahwa karena sertifikat iniadalas atas nama Sri Antono maka harus ada persetujuan dari istri SriAntono namun pada waktu itu Sri Antono menjelaskan bahwa sertifikattersebut bukan harta bersama dengan istrinya tetapi harta bawaanyang diberikan oleh Orang tua Sri Antono ;Bahwa selanjutnya saksi melakukan proses untuk memintapersetujuan pimpinan / komita

Pimpinan Cabang BPD Kaltim ;4) Surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan No.264/SP4/UUS/SMD/VI/2010, tanggal 22 Juni 2010 ;5) Keputusan komita pembiayaan yang disetujui oleh Hj.

Keanggotaan Komita Kredit di Kantor Cabang Wonsalam terdiri atas PimpinanCabang, seksi pemasaran dan seksi pelayanan.73b.

Keanggotaan Komita Kredit di Kantor Cabang Wonsalamterdiri atas Pimpinan Cabang, seksi pemasaran dan seksipelayanan.b.

kewenangan mulai dari Kanwil,Direksi dan Komisaris yang menyetujui adalah KomiteKredit Kantor Pusat :e PT Petrobas Indonesia Dengan Persetujuan Komite Kredit denganFPK No.258/BLC/PI/KPO/VI/08 tanggal 2 Juni 2008.e PT Citra Senantiasa Abadi dengan Persetujuan Komite Kreditdengan FPK No.236/RLC/CSA/KPO/VI/O8tanggal 14 april 2008.e PT Selalang Prima Internasional dengan Persetujuan KomiteKredit dengan FPK No.146/BL/C/SPI/KPO/X/07 tanggal 29Oktober 2007.e PT Sinar Sentral Sanmdang dengan Persetujuan Komita

batik juga adadibicarakan tapi tidak wajib sehingga kalau bagi yang tidak mampu pakaisaja yang lama;Bahwa tes psikologi untuk siswa baru dalam petunjuk ada hal ini untukmenentukan jurusan siswa tersebut, namun kalau di SMAN Tengkilingtidak ada tes psikologi karena keterbatasan;Bahwa dalam penerimaaan siswa baru di SMAN Tengkiling, juga ada 4jalur yakni jalur umum, prestasi, knusus dan jalur tidak mampu;Bahwa untuk biaya pelaksanaan PPDB dibebankan kepada dana BOS danada juga dari kelebinan anggaran Komita

.0677/B.3d/VII/2006, 56/IIml/VII/2006 tanggal 19 Juli2006.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dengan Nomor : 04/BPPDAM/IX/2006 tanggal 06 September 2006 Perihal : PertimbanganBadan Pengawas tentang Kerjasama PDAM dengan Pihak Ketigadari PDAM Kota Makassar Kepada Walikota Makassar.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dengan Nomor0906/B.2/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Perihal : PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakKetiga dari PDAM Kota Makassar Kepada Ketua Komita

.0677/B.3d/VII/2006, 56/Ilml/VII/2006 tanggal 19 Juli2006.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dengan Nomor : 04/BPPDAM/IX/2006 tanggal 06 September 2006 Perihal : PertimbanganBadan Pengawas tentang Kerjasama PDAM dengan Pihak Ketigadari PDAM Kota Makassar Kepada Walikota Makassar.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dengan Nomor0906/B.2/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Perihal : PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakKetiga dari PDAM Kota Makassar Kepada Ketua Komita

Surat dengan Nomor : 04/BPPDAM/IX/2006 tanggal 06 September 2006 Perihal : PertimbanganBadan Pengawas tentang Kerjasama PDAM dengan Pihak Ketiga dariPDAM Kota Makassar Kepada Walikota Makassar.Halaman 42 dari 1578 halaman Putusan Nomor 259 PK/PID.SUS/201727D.276.277.278.279.280.281.1 (satu) lembar fotokopi Jlegalisir Surat dengan Nomor0906/B.2/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Perihal : PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakKetiga dari PDAM Kota Makassar Kepada Ketua Komita

B.3d/VII/2006, 56/IImI/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dengan Nomor : 04/BPPDAM/IX/2006 tanggal 06 September 2006 Perihal : PertimbanganBadan Pengawas tentang Kerjasama PDAM dengan Pihak Ketiga dariPDAM Kota Makassar Kepada Walikota Makassar.1 (satu) lembar fotokopi Jlegalisir Surat dengan Nomor0906/B.2/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Perihal : PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakKetiga dari PDAM Kota Makassar Kepada Ketua Komita

Surat dengan Nomor : 04/BPPDAM/IX/2006 tanggal 06 September 2006 Perihal : PertimbanganBadan Pengawas tentang Kerjasama PDAM dengan Pihak Ketiga dariPDAM Kota Makassar Kepada Walikota Makassar.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dengan Nomor0906/B.2/IX/2006 tanggal 25 September 2006 Perihal : PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakHalaman 1089 dari 1578 halaman Putusan Nomor 259 PK/PID.SUS/2017276.277.278.279.280.281.282.Ketiga dari PDAM Kota Makassar Kepada Ketua Komita

Rest Area di KKJS Madura Kabupaten Bangkalan Tahap I di Desa Sukolilo Barat dan Desa Pangpong Kcamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur , KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;