KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;

Kelapa Gading, Jakarta Utara, selaku KetuaUmum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI);Dalam hal ini ini diwakili oleh kuasa: Rusdianto Matulatuwa, S.H.Advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta beralamat di RuangM.

Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Pemohon1.Bahwa Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI)berdasarkan Akte Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien CuciDarah Indonesia (KPCDI) tanggal 22 Mei 2017, Nomor 18dihadapan Notaris Emmy Yatmini, S.H., sebagai Ketua UmumTonyRichard Samosir;Bahwa sebagai wadah atau organisasi Komunitas Pasien CuciDarah Indonesia (KPCDI) dan seusai dengan visi dan misi KPCDIdidirikan sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan KomunitasPasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI

) Nomor 18 tanggal 22 Mei2017, Pasal 6 menyatakan:KPCDI bertujuan mewujudkan komunitas yang mampu membangunpersaudaraan dan solidaritas diantara sesama pasien cuciHalaman 8 dari 178 halaman.

Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak ujimateriil dari Pemohon Komunitas Pasien Cuci DarahIndonesia (KPCDI) tersebut;2.

Putusan Nomor 39 P/HUM/2020Bahwa Pemohon adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia(KPCDI) berdasarkan Akte Pendirian Perkumpulan Komunitas PasienCuci Darah Indonesia (KPCDI) tanggal 22 Mei 2017, Nomor: 18dihadapan Notaris EMMY YATMINI, S.H., sebagai Ketua Umum TONYRICHARD SAMOSIR;Bahwa sebagai wadah atau organisasi Komunitas Pasien Cuci DarahIndonesia (KPCDI) dan seusai dengan visi dan misi KPCDI didirikansebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci DarahIndonesia (KPCDI) Nomor

KOMUNITAS KONSUMEN INDONESIA vs MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI;

,M.H dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Komunitas Konsumen Indonesia, beralamat diJakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Oktober 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;LawanMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diGedung Pusdata Lt.1, Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Putranta Setyanugraha,jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, dankawankawan, berdasarkan Surat

Putusan Nomor 12 P/HUM/2019Kepmen PUPR = 710/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR710/KPTS/M/2018 beserta lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Surat Keputusan tersebut harus dinyatakanbertentangan dengan Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dankarenanya tidak sah dan tidak berlaku umum.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohonmohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonandan memutuskan:1.Mengabulkan Permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :Komunitas

(Bukti P13);Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0000047.AH.01.08.Tahun 2018 Tentang Persetujuan PerubahanBadan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Komunitas KonsumenIndonesia tanggal 19 Januari 2018. (Bukti P14);Fotokopi UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen. (Bukti P15);Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor510/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2013.

Fotokopi Surat Komunitas Konsumen Indonesia tanggal 29 Juni 2018Perihal Keberatan Atas Penetapan Tarif Integrasi Jalan Tol JakartaOuter Ring Road (JORR).

Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundangundangan dibawah undangundang dari Pemohon KOMUNITAS KONSUMENINDONESIA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon membayar' biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

TONY RICHARD SAMOSIR (KETUA UMUM KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI)) VS PRESIDEN RI;

Bahwa Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI)berdasarkan Akte Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien CuciHalaman 4 dari 69 halaman.

., sebagai Ketua UmumTONY RICHARD SAMOSIR.Bahwa sebagai wadah atau organisasi Komunitas Pasien CuciDarah Indonesia (KPCDI) dan seusai dengan visi dan misi KPCDIdidirikan sebagaimana Akta Pendirian Perkumpulan KomunitasPasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Nomor 18 Tanggal 22 Mei2017, Pasal 6 menyatakan :KPCDI bertujuan mewujudkan komunitas yang mampumembangun persaudaraan dan solidaritas diantara sesama pasiencuci darah/hemodialisa, pasien PD/CAPD, pasien transplantasiginal, tenaga medis, dan anggota

Putusan Nomor. 7 P/HUM/2020Fotokopi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Bukti P2);Fotokopi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan SosialNasional (Bukti P3);Fotokopi Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 22 Mei 2017Bukti ini menerangkan dan membuktikan bahwa:Telah berdiri Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia(KPCDI) pada tanggal 22 Mei 2017 di hadapan Notaris EMMY YATMINI,S.H.

PasienCuci Darah Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengandiberlakukannya Perpres Nomor 75 Tahun 2019, mendalilkan alasanalasanyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pemohon adalah wadah atau organisasi Komunitas PasienCuci Darah Indonesia yang berbadan hukum, dibentuk berdasarkanAkta Pendirian Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia(KPCDI) tanggal 22 Mei 2017, Nomor: 18 di hadapan Notaris EMMYYATMINI, S.H.

Mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dariPemohon Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tersebut;2.

KOMUNITAS PEMILIK PAJERO INDONESIA diwakili Oleh : Joko Triyanto, SH VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PERKUMPULAN POC INDONESIA diwakili Oleh : H. Leonard Faried Galistan;

,jabatan Ketua Umum Perkumpulan Komunitas PemilikPajero Indonesia, dan kawan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Masrin Tarihoran,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorKonsultan Hukum Tarihoran Law Firm, beralamat di JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni2019;Pemohon Kasasi;Lawanl.

KOMUNITAS CILIWUNG CONDET (KCC);GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Ciliwung Condet, yang mengelola lahan milikKetua Komunitas Ciliwung Condet (ahli waris) luas + 7000 m?

),seperti Salak, Duku, Pucung dan lainnya yang saat ini hampir6 Bahwa selain itu, untuk penguatan dimasyarakat, Penggugat telah melakukankerjasama dengan kelompok/komunitas masyarakat yang ada dibantaran SungaiCiliwung, akedimisi, para ahli, Pengusaha, relawanrelawan, serta lembagalembagadan atau dengan instansi Pemerintahan terkait, dalam rangka/upaya mencapai maksuddan tujuan dari Penggugat (Komunitas CiliwungHalaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor : 114/G/2014/PTUNJKTPAGE 710Bahwa Penggugat pula

(fotokopi dari fotokopi) ;Salinan Akta Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 11, tanggal29 Januari 2010, dibuat dihadapan H. Fedris, S.H., Notaris diKabupaten Bogor. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Perjanjian Kerja Sama antara Indonesia Leadership Program 93(LP 93) dengan Komunitas Ciliwung Condet (KCC), tertanggal4 Juni 2010.

(fotokopi darifotokopi) ;Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 27/KCC/ ADV/IH/2012, tertanggal 27 Maret 2012 Perihal : Mohon PenghentianPembangunan Perumahan Taman Anyelir 3 Tahap II(penyegelan) Khusus Wilayah yang Bersentuhan Langsungdengan DAS Ciliwung.(fotokopi dari fotokopi) ;Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 01/KCC/Adv/1/2013, tertanggal 14 Januari 2013 Hal : Laporan dan MohonTindakan.

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 011/ KCC/11/2013,tertanggal 25 Nopember 2013 Perihal : Ucapan Terima Kasih,Pemberitahuan dan Usulan. (fotokopi darifotokop1) ;Surat Komunitas Ciliwung Condet Nomor : 0102/ KCC/III/2014,tertanggal 19 Februari 2014 Hal : Permohonan Tindakan12.13.14.15.16.17.Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Perlindungan dan Pengamanan.

MEDIA KOMUNITAS SERPONG

KOMUNITAS KONSUMEN INDONESIA vs MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

Penggugat:
DWI APRILIYANI
Tergugat:
PT.Mediator Komunitas Indonesia

KOMUNITAS CILIWUNG CONDET (KCC).;GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;

MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan / Pemohon Informasi Publik untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara- Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik / Termohon Keberatan : Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi ;- Menghukum Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat pemeriksaan keberatan ini dianggar sebesar Rp. 661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah

Manajer Area PT PLN Persero Area ManadomelawanLembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK

KOMUNITAS KONSUMEN INDONESIA VS MENTERI KOMUNIKASI dan INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA DK

Penggugat:
PT IDE KOMUNITAS INDONESIA
Tergugat:
RICHARD NAPITUPULU

PUTUSANNomor 165/Pdt.G/2020/PN Jkt.TimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:PT Ide Komunitas Indonesia, tempat kedudukan Jl. Pondok PinangRaya (ex. Jl.

Asli dan fotokopi Kontrak Kerja antara PT Ide Komunitas Indonesiadengan Richard Napitupulu No. HC/O020/EC/2016/IKI tertanggal 24Nopember 2016 (Kontrak Kerja), selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P3;4.Asli dan fotokopi Surat Keputusan Manajemen No. 001/ICON!HC/I/2018perihal Penyesuaian Tunjangan Komunikasi Bagi Senior AccountHalaman 21 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Jkt.

TimExcecutive PT Ide Komunitas Indonesia tanggal 26 Januari 2018,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;5.Fotokopi dari print out Transkip email tanggal 29 Maret 2018, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5;6.Fotokopi dari print out Transkip email tanggal 2 April 2018, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;7.Fotokopi dari print out Transkip email tanggal 3 April 2018, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

Bahwa Para Pihak mengakui kalau Tergugat pernah bekerja pada PT.Ide Komunitas Indonesia;2. Bahwa Tergugat menanda tangai kontrak kerja Nomor:IC/020/EC/2016/IKI, tertanggal 24 November 2016;3. Bahwa Tergugat telah mengundurkan diri dari PT Ide KomunitasIndonesia tertanggal 14 Oktober 2019;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai ;Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Ide Komunitas Indonesia (Penggugat) telahbekerja pada CV.

Penggugat:
KOMUNITAS MADANI PURWAKARTA
Tergugat:
PJ. BUPATI PURWAKARTA

Penggugat:
MONICA RIANA PRIHANDANI
Tergugat:
PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA (CROWDO INDONESIA)

MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO VS LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), , DK

PLN (PERSERO) AREA LUBUK PAKAM VS DPP LSM KOMUNITAS PEMBURU KORUPSI RI;

hal ini diwakili oleh kuasa KrishartantoPurnomo Putro, jabatan Manajer Area Lubuk Pakam PT PLN(Persero) Wilayah Sumatera Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0022.SKU/SDM.00.03/W.SU/2018,tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya memberikan kuasa kepadaAbdul Rahman, kewarganegaraan Indonesia, DeputyManajer Hukum & Humas PT PLN Wilayah Sumatera Utara,dan kawankawan, beralamat di Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 001.SKU/HKM.02.01/PKM/2018,tanggal 20 Agustus 2018;Pemohon Kasasi;LawanDPP LSM KOMUNITAS

Pemohon:
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Termohon:
Perkumpulan Komunitas Jurnalis Kebangsaan

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK) tersebut;

LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), VS MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO

PUTUSANNomor 503 K/Pdt.SusKIP/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK),diwakili oleh Direktur Pengawas Teritorial Lembaga KomunitasPengawas Korupsi (KPK) Provinsi Sulawesi Utara danSekretaris Teritorial Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi(KPK)/Ketua LBH Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi(KPK) Provinsi Sulawesi

Penggugat:
PT AMOOREA INDO JAYA
Tergugat:
PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA

Alternatif Cibubur KM. 3,BekasiJawa Barat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 14 Mei 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai,PENGGUGAT;MELAWANPT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA (CROWDO), beralamat di MenaraTopas Lantai 15, Jin. M.H. Thamrin 9, Gondangdia, Menteng, JakartaPusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 316/Pdt.G/2020/PN.Jkt.PstPengadilan Negeri tersebut;Setelah Membaca :1.

Penggugat:
Komunitas Konsumen Indonesia
Tergugat:
Badan Pengawas Obat Dan Makanan