bersikeras melanjutkan permohonnnya;Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras mengajukan permohonnya diPengadilan Agama Pasuruan, namun kenyataanya Termohon bertempat kediaman didaerah wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan bukan berada di wilayahhukum Pengadilan Agama Pasuruan dan Termohon tidak pernah sengaja meninggalkantempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, oleh karena itu Pengadilan AgamaPasuruan tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena bukan wilayah yurisdiksiatau relatif konpentensi

Fotocopy pencapaian Konpentensi Peserta Didik atas nama ZidanSaffar Rachman, selanjutnya diberi tanda bukti P8;Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P1 sampai denganP8 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuaidengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, olehkarena itu Suratsurat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan dalam perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut,Para Pemohon juga mengajukan

perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P4 berupa SuratKeterangan Kelahiran Nomor : 000219... tanggal 06 April 2005, atasnama : Zidan Saffar Rachman dan P5 berupa Kutipan Akta KelahiranNomor 5201LT140920170357, tanggal 7 Agustus 2019, atas nama ZidanZaffar Rachman, menerangkan adalah Akta Kelahiran atas Anak ParaPemohon;Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P7 berupajazah Sekolah dasar Tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Zidan SaffarRachman dan P8 berupa pencapaian Konpentensi

bagian tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikah secaraIslam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, maka berdasarkan Pasal49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan konpentensi

Ada alasan memberatkan pada diri Terdakwa yang belumdipertimbangkan judex facti Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa mengambiluang brankas untuk keperluan pribadi, tapi tidak dicatat dalam pembukuanBuku Kas Persada Nias ; Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkankarena menjatuhkan berat ringan pidana merupakan konpentensi judexfacti, bukan konpentensi judex juris, dan bukan alasan formal kasasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan judex

bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikahsecara Islam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, makaberdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka berdasarkan konpentensi

., dengandemikian menurut para Tergugat terhadap gugatan dari Pernggugat harusdikesampingkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet OntvankelijkeVerklaard);Menimbang, bahwa dengan mengadopsi uraian pertimbanganpertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaEksepsi dari Para Tergugat ( Tergugat dan Tergugat Il), yangmempersoalkan tentang Kewenangan / Konpentensi Absolute, yaitubahwa penyelesaian dalam perkara ini merupakan Kewenangan /Konpentensi/ Yurisprudensi Pengadilan Hubungan

Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama daslam pertimbangannyamengenai alasnnya tentang Kewenangan / Konpentensi Absolute) hanyamengutip katakata/ kalimat/ ceritacerita dari Terbandingl/ Tergugat danTerbanding II/ Tergugat II tanpa memberikan alasan hukum apapun jugauntuk memperkuat alasan dikabulkannya Eksepsi Terbanding I/ Tergugat dan Terbandibng II/ Tergugat II;4.

Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo tentang Kewenangan / Konpentensi Absolute) , yang disampaikanmelalui Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan,Nomor:330/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tertanggal 24 April 2015, yang diterimaoleh Pembanding yang amar putusannya adalah sebagai berikut :Mengadili :Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II;Menyatakan Pengadilan Negeri Medan, tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menyatakan gugatan

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikah secaraIslam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, maka berdasarkanPasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Putusan Cerai Gugat, nomor: 1628/Pdt.G/2015/PA.TA = lfalaman 3 dari 6 dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan konpentensi

permohonannya dibacakan, Pemohonmenjelaskan bahwa Pemohon dan termohon sejak perkawinan dilangsungkansampai sekarang tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga diKupang, Termohon saat ini tinggal di Mojokerto dan selama Termohon diMojokerto, Pemohon pernah datang mengunjungi Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Than 1989 yang telah diubah denganUndangUndang 3 Tahun 2006 perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterimakarena diluar konpentensi

jawaban Termohon yang menyatakanbahwa Termohon bertempat kediaman di daerah wilayah hukum Pengadilan AgamaKabupaten Malang (Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) dan bukanberada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri dan Termohon tidak pernahmeninggalkan tempat kediaman bersama, Tetapi justeru Pemohonlah yangmeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Termohon, oleh karena ituPengadilan Agama Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena bukanwilayah yurisdiksi atau relatif konpentensi

berdasarkan Eksepsi tertulisTermohon yang menyatakan bahwa Termohon bertempatkediaman di daerah wilayah hukum Pengadilan AgamaPurwokerto (Kecamatan Baturaden, Purwokerto) dan bukanberada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri danTermohon tidak pernah meninggalkan tempat kediamanbersama, Tetapi justeru Pemohonlah yang meninggalkantempat kediaman bersama tanpa seijin Termohon, olehkarena itu Pengadilan Agama Kediri tidak berwenangmengadili perkara ini karena bukan wilayah yurisdiksiatau relatif konpentensi

Dalam Eksepsi Tentang Konpentensi Absolut :- Menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Terlawan II ;- Menyatakan Peradilan Umum c/q Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;B. Dalam Eksepsi Terhadap Perkara Aquo :- Menerima Eksepsi Terlawan Penyita / Pemohon Eksekusi pada angka 3 dan Eksepsi Terlawan II pada angka 5 tentang perlawanan para Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;II. DALAM POKOK PERKARA.

haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ont Van Kelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ont Van Kelijke Verklaard) maka sebagaimana ketentuan Pasal 181HIR, para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Mengingat dan memperhatikan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata(HIR) dan Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILII DALAM EKSEPSI.A Dalam Eksepsi Tentang Konpentensi

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menikah secara Islamdan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, maka berdasarkanPasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor3 Tahun 2006 danPutusan Cerai Gugat, Nomor 2175/Pdt.G/2015/PA.TA Halaman 5 dari 13perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaberdasarkan konpentensi

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikahsecara Islam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, makaberdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 TahunPenetapan Cabut, nomor: 2428/Pdt.G/2015/PA.TA Halaman 3 dari 62006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka sesuai konpentensi

Penggugat mencampur adukan antara perbuatan melawan Hukum dalamgugatan ini dengan proses penerbitan Sertipikat (Posita nomor 9 s/d 15)yang merupakan konpentensi Peradilan Tata Usaha Negara, terkaitpenerbitan Surat Ukur, Gambar Situasi, proses Konversi berdasarkanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah; demikianhalnya dalam Petitum butir 6 yang menyatakan tidak sah Sertipikat namundalam Petitum butir 7 memohon untuk

dibalik nama Sertipikat atas namaPenggugat, tentunya hal tersebut merupakan konpentensi Pengadilan TataUsaha Negara;3.

Kabupaten Malinau, sehingga perkara a quo harusdiadili oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, karena Kabupaten Malinaumerupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi dalam jawabansecara lisan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 2 R.Bg, maka MajelisHakim terlebin dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan Termohon;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukaneksepsi mengenai kompetensi relatif menyampaikan eksepsi secara lisantentang konpentensi

merupakan bagian yangtak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beragama Islam, menikahsecara Islam dan mengajukan gugatan agar diputuskan perkawinannya, makaberdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka sesuai konpentensi

adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakankewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 aquo dan pada tingkat banding menjadi kewenanganPengadilan Tinggi Agama Jambi , sesuai bunyi pasal 51 Undang Nomor 7 Tahun1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan surat surat cerai gugat kePengadilan Agama Bangko, menurut petunjuk pasal 73 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya proses penyelesaian perkara inidari segi Konpentensi

YUNUS ALL, tanah tersebutbelum pernah dibagi waris maupun dipindah tangankan dalam bentuk apapun, makaberdasarkan uraian gugatan sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugattersebut diatas dan pula sesuai dengan ketentuan hukum bahwa perkara a quo tidaktermasuk dan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) tetapi masuk dalamkewenangan Peradilan Agama yang merupakan masuk dalam konpentensi absolutePengadilan Agama Dompu, sehingga yang mengatur berapa bahagian yang menjadihak para Penggugat terhadap

YUNUS ALI, tanahtersebut belum pernah dibagi waris maupun dipindah tangankan dalambentuk apapun, maka berdasarkan uraian gugatan sebagaimana yangdiuraikan oleh para Penggugat tersebut diatas dan pula sesuai denganketentuan hukum bahwa perkara a quo tidak termasuk dan kewenanganperadilan umum (Pengadilan Negeri) tetapi masuk dalam kewenanganPeradilan Agama yang merupakan masuk dalam konpentensi absolutePengadilan Agama Dompu, sehingga yang mengatur berapa bahagianyang menjadi hak para Penggugat terhadap

jawaban ataspermohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sekaligusdiformulasikan dengan gugat balik yang dalam istilah hukum di sebutdengan gugatan rekonvensi dengan sendirinya istilah yang digunakansemula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi danPemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, TergugatRekonvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekonvensiPenggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi, bukanmengenai Konpentensi

Wsbadalah Pengadilan Agama setempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka5 Permenag Nomor 11 Tahun 2007, sehingga Pengadilan Agama Wonosobosecara konpentensi relatif berwenang untuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, danPemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Kartu TandaPenduduk Pemohon), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan