Contoh, A menggugat KTUN yang berbentuk bundel beschikking dimana A namanya ada dalam salah satu KTUN yang berbentuk bundel beschikking tersebut bersama-sama dengan B, C, dan D. Akan tetap B, C dan D tidak ikut menggugat. Dalam hal ini yang dibatalkan oleh hakim hanya terhadap KTUN yang menyangkut A (yang digugat A).

Apabila keseluruhan KTUN dalam bundel beschikking yang dibatalkan, maka hakim telah bertindak secara ultra petita dalam putusannya, hal ini dapat merugikan kepentingan B, C dan D yang tidak ikut menggugat.

background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">

Hal yang demikian tidak terikat dengan asas erga omnes, karena KTUN-KTUN

lainnya dalam bundel beschikking tersebut (ic. atas nama B, C dan D) yang tidak dipersoalkan bukan derivate dari KTUN yang dibatalkan.

yang menyangkut sebidang tanah, ternyata sebagian adalah hak Penggugat maka dalam amar putusan harus membatalkan dan mencabut KTUN sengketa serta mewajibkan Tergugat menerbitkan KTUN baru sebagai penggantinya dengan mengeluarkan tanah yang menjadi hak Penggugat.

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078

Mewajibkan TERGUGAT MENCABUT Surat Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas namaHalaman 17 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDGALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ;4.

BuktiP15 : Fotokopi Surat tanggal 9 Oktober 2020 Hal: SuratKeberatan Atas Terbitnya Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN) Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009, tanggal 4November 2009 Perihal Akta Kelahiran atas AlsyaQueenna Fauzia lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008 ditunjukan kepada Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (fotokopi sesuaidengan asli);16. BuktiP16 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Surat tanggal 9 Oktober2020 (fotokopi sesuai dengan asli);17.

Bahwa ParaPenggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidaksah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atasnama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008 (vide bukti T1= bukti T II Intv2) selanjutnya disebut sebagai objeksengketa.

karena surat Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas namaALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008(vide bukti T1= bukti T Il Intv2) telah dinyatakan batal, maka mempedomaniketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat diperintahkan mencabut objeksengketa berupa surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa AktaKelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas

Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa AktaKelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNAFAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008;Halaman 60 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas namaALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008;4.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi-eksepsi Terguat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atas nama YANI

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jember Nomor :188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atasnama YANI ROMIYATUN;3.

Bupati padatanggal 23 Oktober 2019;Bahwa, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019in casu obyek gugatan, berlaku pada saat pelantikan kepala desa, yaitutanggal 23 Oktober 2019.

Menyatakan sah Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang PemberhentianKepala Desa Subo Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jember Nomor188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atasnama YANI ROMYATUN.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati JemberNomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala DesaSubo, Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaSubo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019,atas nama YANI ROMYATUN.4.

Mengadili:

Eksepsi:

• Menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan KTUN yang termasuk ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

TertulisBerdasarkan penjelasan dari Pasal 1 UU PTUN, yang dimaksuddengan penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukanbentuk dari KTUN itu sendiri.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidakabstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;b. Bersifat individual artinya KTUN tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yangdituju itu lebin dari seorang, tiaptiap nama orang yang terkenakeputusan itu disebutkan; danc. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

PENGGUGAT DIRUGIKAN OLEH OBJEK GUGATAN TUN PADA BAGIANKEDUA MENGENAI PENCABUTAN BA 2293A YANG DITERBITKANOLEH TERGUGAT28.29.30.31.Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN,dapat mengajukan gugatan kepada PTUN agar KTUN dimaksud,dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;Vide Pasal 53 ayat (1) UU PTUNOrang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan

OBJEK SENGKETA BUKAN KTUN YANG TERMASUK DALAM RUANGLINGKUP KOMPETENSI MENGADILI DARI PERADILAN TATA USAHANEGARA1.Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 menyatakan bahwa :Adapun yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangdisengketakan (Objek Gugatan) adalah sebagai berikut:KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIANomor/Tahun:Tanggal:Tentang:286/201918 April 2019PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 371 TAHUN 2016 TENTANGKEKURANGAN

Objek sengketa bukan KTUN yang termasuk ruang lingkup kompetensimengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat, ternyataeksspsi poin ke2 menyangkut kompetensi absolut pengadilan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 77/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 September 2018 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :Dalam Penundaan :- Menolak permohonan penundaan obyak sengketa ; -------------------Dalam Eksepsi :- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat tentang obyek sengketa tidak memenuhi kualifikasi KTUN ; ------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :

. tanggal 300ktober 2018 yang dimohonkanbanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,suratsurat bukti, saksisaksi dari para pihak, maka Majelis HakimBandingdalam musyawarah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding / Penggugat,pihak Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat Il Intervensi telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi tentang Obyek gugatan tidak memenuhi kualifikasi KTUN

; Obyek gugatan Prematur ; Hal 10 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY Gugatan Penggugaterror in persona ; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor :07/BA HP/KTRS/ULP BPWS/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P5 =Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan eksepsi tentang apakah obyek sengketa ( Bukti P5 = T 12) aquo telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN ;Menimbang, bahwa objek

selain pertimobangan hukum tersebut diatassetelah memperhatikan bagian penutup dari obyek sengketa aquo ( buktiP 5= T 12) telah nyata nyata dijelaskan bahwa obyek sengketa aquo untukdipergunakan dalam penetapan pemenang sebagaimana mestinya. ; Hal 13 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbanganhukum tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapatdan berkesimpulanmenurut hukum bahwa obyek sengketa aquo ( Bukti P 5 =T 12 ) tidakmemenuhi kualifikasi KTUN

SBY tanggal 30Hal 14 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBYSeptember 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Bandingakan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawahiniMenimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo tidakmemenuhi kualifikasi sebagai KTUN maka, terhadap permohonan penundaantidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonanpenundaan obyek sengketa tersebut haruslah di tolak ; Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan TataUsaha

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :77/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 September 2018 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI :Dalam Penundaan :Hal 15 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY Menolak permohonan penundaan obyak sengketa ; Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat tentang obyeksengketa tidak memenuhi kualifikasi KTUN ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ;2.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menerima Eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa bukan KTUN;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. MenghukumPenggugat untuk mambayar biaya perkara sebesar Rp 474.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

quo dimanaPenggugat mendalilkan yakni agar suasana kondusif justru setelahTergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut suasana di DesaMrandung menjadi tidak kondusif dengan merugikan seluruh warga,khususnya Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, KabupatenBangkalan yang berpartisipasi pada pemilihan panitia pemilihan kepaladesa Mrandung dan/atau secara mutatis mutandis merugikan diriPenggugat dengan merusak tim yang telah dibentuk pada BadanPermusyawaratan Desa ; Bahwa ketentuan mengenai pencabutan KTUN

diatur dalam Pasal 64ayat (1) Undang Undang 30 Tahun 2014, dimana KTUN dapatdicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atausubstansi dimana yang dimaksud cacat substansi salah satunyaadalah keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentinganumum dan Keputusan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuanyang tercantum dalam isi keputusan ;Bahwa apabila dihubungkan pada fakta hukum alasan gugatan makanyata Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19Februari 2021 telah

Sby.Bahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat finalsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena objeksengketa masih memerlukan tindakan lain dan atau persetujuan dariBPD untuk melaksanakan isi dari surat perintah tersebut sehinggabelum ada kerugian atau akibat hukum apapun dengan adanya suratperintah tersebut sehingga unsur final yang dimaksudkan dalam pasal aquo tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (c) undang undang no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas

Bahwa objek sengketa bukan KTUN karena belum memenuhi syaratkonkrit, individual, final, adanya akibat hukum berdasarkan ketentuanpasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena objeksengketa tersebut ditujukan kepada BPD Mrandung secarakelembagaan bukan untuk ditujukan kepada individu Penggugat.3. Bahwa gugatan Penggugat obscurr libel.4.

disyaratkan pada ketentuanpasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yang dapat digugatdi peradilan tata usaha negara dan oleh karena itu cukup beralasan hukumeksepsi Tergugat untuk dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait obyeksengketa bukan KTUN dinyatakan diterima, maka mengenai eksepsiselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

No. 334 K/TUN/2012Bahwa yang dimaksud dengan bersifat Individual adalah KTUN itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yaitu kepada PT Alam Sutera,sebagaimana tercantum pada KTUN Obyek Sengketa yaitu Surat KeputusanBupati Gunung Mas Nomor: 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.Alam Sutera;Final:Bahwa yang dimaksud dengan bersifat Final adalah akibat hukum yangditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan KTUN itu

tidak mau mengubahKTUN maka KTUN tersebut barulah bersifat final, yaitu berlakunya Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi atas nama PT Alam Sutera, sebagaimanaDiktum ke8 KTUN Obyek Sengketa yang menyatakan : Keputusan BupatiGunung Mas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketatermasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUNyang dimaksud dalam Pasal angka 9 UU Peratun;Penggugat adalah Badan Hukum Perdata

Bagian V angka 3 SEMANo. 2 Tahun 1991) terhitung sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingannyadirugikan oleh KTUN Obyek Sengketa.

Dengan demikian, apabila KTUN Obyek Sengketa tetapdilaksanakan, dimana wilayah pertambangan berdasarkan KTUN ObyekSengketa tersebut berada dalam dan merupakan sebagian koordinat wilayah yangsemula telah diberikan Terguat kepada Penggugat berdasarkan KuasaPertambangan Eksplorasi, maka Penggugat akan menderita kerugian secara terusmenerus, karena kandungan emas dan mineral pengikutnya pada wilayahpertambangan berdasarkan KTUN Obyek Sengketa, akan semakin berkurangakibat pelaksnaaan kegiatan operasi

Kahias Kedaton karena KTUN Obyek2534sengketa terbit pada tanggal 29 Desember 2009, artinya KTUN obyek Sengketalebih dahulu terbit dari Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/IW/VIN/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan eksplorasi kepada PT.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan menerimaeksepsi Tergugat tentang tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan;

DALAM POKOK SENGKETA:

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp379.000,00(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Seperti termaktubHalaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.ae.30.dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017, Pasal 266 ayat (1), (2)dan (3) yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidakdidasari pada peraturan perundangundangan yang mengatur tentangproses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang benarsehingga berdampak pada tindakan hukum yang salah dan berakibathukum bagi seseorang.c.

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN YANG DIKECUALIKAN.a. Ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenentukan sebagai berikut :Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.Pasal 2:Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut Undangundang ini :a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b.

Dengan demikian alasan Penggugat dalammengajukan gugatan dikarenakan KTUN bertentangan dengn AUPB tidaklahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana diubah terakhir dnegan UU Nomor 51 tahun 2009.Asas Kepastian Hukum Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 angka 28 terkait Asas KepastianHukum yang menyebutkan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpapertimbangan hukum yang baik, merupakan dalil yang tidak benar dan tidakberdasar.Halaman 47 dari 76 halaman

Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.Asas KecermatanBahwa dalil Penggugat pada halaman 16 angka 28 terkait Asas Kecermatanyang menyebutkan obyek sengketa tidak didasari pada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang proses KTUN

;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok perkara, MajelisHakim akan menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyaikewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini halHalaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.mana terkait pula dengan salah satu eksepsi Tergugat yaitu obyek sengketamerupakan KTUN yang dikecualikan.

TENGGANG WAKTUBahwa KTUN objek sengketa dikeluarkan TERGUGAT tanggal 12 DesemberBahwa KTUN objek sengketa tersebut diketahui dan diterima olehPENGGUGAT pada tanggal 12 Desember 2019, dari teman sesama korbanDrop Out dari satpam kampus5Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 6 Tahun 2018, penggugat telah mengajukan upaya administrasiberupa KEBERATAN pada tanggal 21 Desember 2019.

Mks.C.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARABahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhiketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndang No. 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:a) KTUN objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tatasaha Negara yang berdasarkan peraturan

tidak menyebutkan secara rinci jenispelanggaran, sanksi pelanggaran dan mekanisme penyelesaian perkaraserta yang berhak mengeluarkan Sengketa Objek KTUN A quo secara rincidan Getdil~ nnn ne nnn nnn nen nonce ne nnnnancnnnnnnennnsncserennnenansBahwa regulasi yang yang dijadikan dasar hukum penetapan SengketaObjek KTUN tidak jelas ;Bahwa sejak proses hingga dikeluarkannya KTUN, PENGGUGAT tidakdiberikan hak bicara sehingga kesimpulan yang diambil hanya sepihak.Sehingga objek sengketa KTUN bertentangan

serta dasar hukumyang jelas yang menjadi rujukan dikeluarkannya ObjekSengketa KTUN:27 27222) paksaan (Wang) j ono nnn nnn nnn n nn ne nnn nnnkarena di dalam Objek Sengketa KTUN yang dikeluarkanTERGUGAT tidak dijelaskan secara rinci jenis pelanggaran,pasal yang disangkakan, mekanisme yang peradilan komdisyang dilalui serta upaya pembelaan Penggugat serta dasarhukum yang jelas yang menjadi rujukan dikeluarkannya ObjekSengketa KTUN 77 22 nn nnn3) suap (OMkKOPpINg) ; enone nen nen nen eee ee enn4) kesesatan

Sengketa KTUN;d) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggarperaturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harussesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya;Objek Sengketa KTUN dikeluarkan oleh TERGUGAT telah banyakmelanggar peraturan yang ada sebagai mana telah dijelaskan2.

Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013dikeluarkannya KTUN tersebut terbukti adalah bukanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap.Kedua: KTUN a quo yang menyatakan kembali berlakuSK No. 267/2007 telah menyebabkan adanya tumpangtindin wilayah pertambangan karena wilayahpertambangan seluas 2.000 hektar yang diberikankepada PT.

Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbukti KTUNTergugat telah dikeluarkan secara menyimpang dari apayang dinyatakan dalam putusan pengadilan yang dijadikansebagai dasar hukum untuk dikeluarkan KTUN tersebut, danbahkan KTUN Tergugat juga terbukti telah mengesahkanizin pertambangan yang berdasarkan Undangundang tidaklagi berlaku, apalagi izin pertambangan yang diberikankepada PT. DPIM berdasarkan KTUN Tergugat ternyatatumpang tindih dengan IUP Penggugat yang diakui sahsecara hukum.

DIPM) saat inisudah kadaluwarsa.Bahwa dengan demikian, dikarenakan KTUN Tergugat saatini justru memberlakukan kembali SK No. 267/2007 tersebut,maka terbukti KTUN Tergugat adalah tidak sah, dan untukitu KTUN Tergugat harus dibatalkan.Alasan Ketiga: Ktun Tergugat Yang SeolahOlah MelaksanakanPutusan Pengadilan Dengan Memberlakukan Sk No. 267/2007Untuk Memberikan Kuasa Pertambangan (Kp) Eksplorasi KepadaPt.

Untuk itu,KTUN Tergugat demi hukum harus dibatalkan dandinyatakan tidak sah.Alasan Kelima: Ktun Tergugat Dikeluarkan Secara BertentanganDengan Tujuan Yang Hendak Dicapai Pemerintah R.

Untuk itu, sama sekalitidak ada alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yangterhormat untuk tidak membatalkan KTUN yang dikeluarkanoleh Tergugat.Permohonan Penundaan5.1,Bahwa penundaan atas keberlakuan KTUN sangat diperlukan danmendesak bagi Penggugat agar Penggugat tidak mengalamikerugian yang lebih besar lagi, sebab KTUN a quo telahmengesahkan dan memberlakukan kembali SK No. 267/2007 yangtelah kadaluwarsa, dan yang secara hukum substansi izinnyasudah tidak lagi diakui mengingat SK No. 267/2007

Untuk selanjutnya disebut KTUN Objek Sengketa:. TENTANG TENGGANG WAKTUBahwa Penggugat mengetahui KTUN Objek Sengketa pada tanggal 05Januari 2015, dengan demikian gugatan Penggugat adalah sah untukdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karenamasih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUNObjek Sengketa diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun1986;Ill.

ALASAN DAN DASAR GUGATAN1.Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor :51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret,Individual dan Final ; Konkret:Objek yang diatur dalam KTUN Objek Sengketa adalah tertentu dan ataudapat ditentukan yaitu Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatanstruktural sebagai Kepala Seksi Pendidikan

Islam Kantor KementerianAgama Kabupaten Alor dan diangkat dalam jabatan fungsional sebagaiGuru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi; Individual:KTUN Objek Sengketa ditujukan dan berlaku knusus kepada Penggugat; Final:KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidaklagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, karena KTUN Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN

jabatanfungsional maka KTUN Objek Sengketa a quo menjadi tidak sah danharuslah dibatalkan;Bahwa begitu pula dengan dasar/landasan hukum mengenai pengangkatanpegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sebagaimana yang telahdiatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tidak pula dicantumkan dalamKTUN Objek sengketa maka KTUN Objek Sengketa a quo menjadi tidaksah dan haruslah dibatalkan;Bahwa selain itu KTUN Objek sengketa yang isinya

Bahwa menurut Penggugat KTUN Objek Sengketa tersebut telahbertentangan pula dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yaituasas kepastian dan kecermatan: Asas Kepastian HukumBahwa KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat,bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tidak memberikankepastian mengenai dasar hukum pemberhentian Penggugat dari jabatanfungsional; Asas Kecermatan ;Bahwa asas kecermatan artinya suatu keputusan harus dipersiapkan dandiambil secara cermat.

Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat,merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuaiketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa tata usaha negara inl; IV.

pada tanggal 03 Juli 2017sehingga berdasarkan UndangUndang tersebut KTUN objek sengketabaru memiliki daya mengikat terhadap Penggugat sejak tanggal 03 JuliBahwa disisi lain Penggugat juga menerima Keppres tentang Pensiunyang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017 dengan ketentuan TerhitungMulai Tanggal (TMT) 01 Juli 2017 sehingga dengan demikian dapatHim. 9 dari 49 hlm.

peraturanperundangudangan,; 222020 n nn non nn enna nnn nnnsBahwa KTUN objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 57UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yang menentukan bahwa Keputusan berlaku pada tanggalditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan.

/No.50/G/201 7/PTUNPLG23.24.Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugianyang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat; Bahwa jika Tergugat beralasan bahwa pemberlakuan surut KTUN objeksengketa a quo adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar,maka seharusnya Tergugat mengeluarkan KTUN objek sengketa a quosejak dibacakannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsiterhadap Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap danmenyampaikan KTUN objek sengketa

Bahwa KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas kepastianhukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidakmengikuti aturan serta ketentuan UndangUndang AdministrasiPemerintahan sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanyakepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yangmenjadi objek sengketa a quo, karena menyebabkan ketidakpastianhukum antara Keputusan Presiden dengan Keputusan Bupati dikarenkanketerlambatan penyampaian keputusan yang diamanatkan oleh UndangUndang

Ratione Temporis (kKewenangan ditinjau dari waktu)Dalam hal ini, seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN,pada waktu KTUN tersebut diterbitkan memang masih dalam masa/periodejabatannya. Sebagai contoh, A menjabat sebagai Gubernur DKI Jakartasejak bulan Oktober 2012 s/d September 2017. A menerbitkan danmenandatangani suatu KTUN pada bulan Agustus 2017, maka KTUN tersebutsah secara temporis (waktu).

Philipus Hadjon, S.H.dalam persidangan menerangkan akibat hukum apabila suatu KTUN tidakmemenuhi masingmasing aspek di atas. Apabila suatu KTUN cacat secararationemateriae, maka KTUN tersebut berakibat batal demi hukum (vanrechtUJJege nietig).

dituju oleh KTUN Wahlwta Depoktersebut dapat mengabaikannya.6.

,M.Si. menerangkan bahwa untuk menilai cacat atau tidaknya suatu KTUN,dilihat dari 3 aspek, yaitu ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.Sepanjang 3 aspek tersebut terpenuhi, maka suatu KTUN sah danmengikat, serta asas Presumptio ustae Causa dan Contrario .Actus dapatditerapbkan. Namun, apabila salah satu dari 3 aspek tersebut tidak terpenuhi,maka KTUN tersebut cacat dan tidak mempunyai kekuatan dan akibathukum.

KTUN Objek Sengketa hanya mendatangkankemanfaatan secara sepihak bagi kepentingan Terbanding II Intervensi dh.Tergugat Il Intervensi, namun tidak bagi Pembanding dh.

Bahwa KTUN Obyek Sengketa di atas, adalah KTUN yang dikeluarkanoleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana KTUN ObyekSengketa tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan

Konkret:Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu danatau dapat ditentukan. yaitu: memberikan persetujuan perpanjanganIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara kepada PT SentikaMitra Persada di atas lahan seluas 1.389 Hektar yang terletak diKelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dimaksuddalam Diktum Kesatu KTUN Obyek Sengketa.b.

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang kepentingannya dirugikanakibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa (in casu Pihak Ketiga YangDirugikan), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)UU Peratun;Walaupun pihak yang dituju langsung oleh KTUN Obyek Sengketaadalah PT Sentika Mitra Persada, namun Penggugat adalah pihak yangkepentingannya terkena langsung (terimbas) oleh akibat hukum daridikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa a quo, yakni area atau lokasi atauwilayah Hak Eksplorasi yang diberikan

lokasiatau area yang disebutkan dalam KTUN Obyek SengKeta, atau setidaktidaknya terganggu dan/atau tidak bisa diusahakan akibat persoalanHalaman 5 dari 41 halaman.

Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun.Penggugat mengetahui secara pasti adanya KTUN Objek Sengketadimaksud setelah memperoleh fotokopi KTUN Obyek Sengketa tersebutpada Tanggal 31 Juli 2012, atau setidaktidaknya Penggugat mengetahuiteiah diketuarkannya KTUN Obyek Sengketa a guo adalah pada Tanggal25 Juni 2012 dan/atau 16 Juli 2012 dimana pada Tanggal tersebutdiadakan rapat penyelesaian persoalan tumpangtindih IUP yang dipimpinoleh Sekretaris

: 188.45/20/KTUN/1.12/2021,tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari,Kabupaten Jember atas nama REA ANAS MARTIN, AP. tanggal 07 Mei2021.

Surat KeputusanBupati Jember Nomor : 188.45/20/KTUN/1.12/2021, tentangPengangkatan Penjabat Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari,Kabupaten Jember atas nama REA ANAS MARTIN, AP. tanggal 07 Mei2021.

berupa fotokopi salinanSurat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/20/KTUN/1.12/2021,tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Subo, KecamatanPakusari, Kabupaten Jember atas nama REA ANAS MARTIN, AP.tanggal 07 Mei 2021.

Bahwa Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/20/KTUN/1.12/2021in casu obyek gugatan diterbitkan tanggal 7 Mei 2021 dan telahdiundangkan dalam register pengundangan Keputusan Bupati padatanggal 7 Mei 2021;Bahwa, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/20/KTUN/1.12/2021in casu obyek gugatan, berlaku pada saat diundangkannya, yaitu 7 Mei2021.

Bahwa selanjutnya Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan BupatiJember Nomor : 188.45/8/KTUN/1.12/2021 tentang Pemberhentian KepalaDesa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tanggal 19 April 2021(vide Bukti P16 = T5);3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor :188.45/20/KTUN/1.12/2021, tentang Pengangkatan Penjabat Kepala DesaSubo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember atas nama REA ANASMARTIN, AP.

Bahwa KTUN Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 2 April2019;b. Bahwa KTUN Objek Sengketa disampaikan kepada PENGGUGAT padatanggal 2 Juli 2019;c.

KTUN objek sengketaHal. 26 dari 116 Hal.

Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPRatau PENGGUGAT tidak mau datang memenuhi panggilan untuk serahterima KTUN objek sengketa, barulan TERGUGAT melakukan tindakanpenyampaian KTUN objek sengketa menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1)UU No. 30 tahun 2014 KTUN objek sengketa disampaikan melalui melaluipos tercatat, kurir, atau Sarana elektronis;Tindakan sewenangwenang dan melampau kewenangan TERGUGATlainnya yakni penyampaian KTUN objek sengketa telah melewati bataspaling lama penyampaian KTUN objek sengketa,

Tahapan ini puntidak dilaksanakan maka pantas KTUN objek sengketa memilikikekeliruhan dan kesalahan menyebabkan substansi KTUN ObjekSengketa salah dan keliruh sehingga KTUN objek sengketa cacatsubstansi dan patut melalui pengadilan ini KTUN objek sengketadinyatakan batal dan tidak sah;Kesalahan Penggunaan Huruf Bahwa penulisan KTUN objek sengketatidak menggunakan huruf Bookman Old Style dengan huruf 12 tetapiKTUN Objek Sengketa menggunakan huruf Times New Roman.

Tahapan ini pun tidakdilaksanakan maka pantas KTUN objek sengketa memilikikekeliruhan dan kesalahan menyebabkan substansi KTUN ObjekSengketa salah dan keliruh sehingga KTUN objek sengketa cacatsubstansi dan patut melalui pengadilan ini KTUN objek sengketadinyatakan batal dan tidak sah;Kesalahan Penggunaan Huruf Bahwa penulisan KTUN objeksengketa tidak menggunakan huruf Bookman Old Style denganHal. 45 dari 116 Hal.

Paramitra Alfa Sekuritas , yangditandatangani oleh Kepala Biro Perundang undangandan Bantuan Hukum atas nama Tergugat (KTUN Obyek4Sengketa ) ; danSurat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga KeuanganNomor : S11662/BL/2010 tertanggal 29 Desember 2010perihal Perintah Melakukan Tindakan Tertentu, yangditandatangani oleh Kepala Biro PengelolaanInvestasi atas nama Tergugat (KTUN Obyek Sengketa11) ;(KTUN Obyek Sengketa dan KTUN Obyek Sengketa IIsecara bersamasama selanjutnya disebut KTUN ObyekSengketa)

Obyek yang diaturdalam KTUN' obyek ~ sengketa adalah tidakabstrak melainkan suatu hal tertentu dan /atau dapat ditentukan berdasarkan isi yangtermuat dalam KTUN ObyekSengketa dan KTUN Obyek Sengketa Il ;Bahwa pada pokoknya berdasarkan KTUN ObyekSengketa I, Tergugat memberikan sanksiperintah melakukan tindakan tertentu kepadaPenggugat yaitu untuk menyelesaikanpermasalahan dengan PT. Asuransi PurnaArthanugraha (PT. Aspan) dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan sejak tanggalKTUN Obyek Sengketa .

Dengandemikian KTUN Obyek Sengketa telah memilikisifat Individual secara jelas dan takterbantahkan ; Final :Bahwa yang dimaksud dengan Final adalah akibathukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan KTUN itu) harus benar sudahmerupakan akibat hukum yang definitif .

Sudah selayaknyasebuah KTUN tidak menimbulkan kerugian yang48berlebihan bagi yang berkepentingan (Prof.Philipus M.

Obyek Sengketa yang mengandungkecacatan hukum tersebut haruslah dibatalkandan dinyatakan tidak sah ;KTUN OBYEK SENGKETA DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGANDENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(PASAL 53 AYAT 2 UU PTUN).Bahwa selain bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku sebagaimana telahHalaman 49 dari 153 halaman, Putusan Nomor 14/G/2011/PTUN JKT50kami sebutkan sebelumnya di atas, KTUN ObyekSengketa (KTUN Obyek Sengketa dan KTUN ObyekSengketa II) juga bertentangan dengan

PT Berkala Internasional tertanggal 25Oktober 2011 (Surat KTUN).A. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATANSelanjutnya, alasan dan dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:. Surat KTUN Adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang BersifatKonkret, Individual Dan Final1.

sendiri tidakmembuka diri kepada Penggugat mengenai alasanalasan dikeluarkannyaSurat KTUN.13.Lebih lanjut, tidak dilakukannya klarifikasi sebelum dicabutnya IUP OperasiProduksi Penggugat dengan Surat KTUN, juga menunjukkan telahdilanggarnya Asas Akuntabilitas dalam penerbitan Surat KTUN, dimanaSurat KTUN yang dikeluarkan tidak memiliki dasar yang jelas untuk dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat.14.Dengan demikian Surat KTUN tersebut mengandung cacat hukum karenamelanggar Asas Kecermatan

danAsas Profesionalitas sebagaimana kami uraikan diatas oleh karena itusudah sepatutnya Surat KTUN dibatalkan.f.

Dengan demikian Surat KTUN tersebut mengandung cacat hukum karenaTergugat telah menerbitkan Surat KTUN dengan melampauikewenangannya sehingga melanggar Asas Profesionalitas dan AsasProporsionalitas, oleh karenanya sudah seharusnya Surat KTUN dibatalkan.. Kesimpulan1.

Dengandemikian Surat KTUN tersebut mengandung cacat hukum, oleh karenanyasudah seharusnya Surat KTUN harus dibatalkan.B. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN. Selanjutnya, sebelum Penggugat memohon' putusan, Penggugatmengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmemberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan BupatiBarito Timur No. 348 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An.

namaSoetrisno Sendjaja berdasarkan Akte Jual BeliNo. 353/Grogol Petamburan/1993 tanggal 12Februari 1992 milik Penggugat II (Bukti P1) ;untuk selanjutnya disebut KTUN Obyek Sengketasecara bersamasama KTUN Obyek Sengketa 1 danKTUN Obyek Sengketa 2 akan disebut sebagai"KTUN Obyek Sengketa ;Adapun Gugatan Sengketa Tata Usaha Negaraadalah akibat KTUN Obyek Sengketa = sebagaiberikut : 1.

belum menerima secararesmi KTUN Obyek Sengketa 1 dari Tergugat !)

KTUN Obyek Sengketa 1 yang dijadikan dasar oleh Tergugat/! untuk mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa 2 adalah KTUN vang bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan padabagian(a) di atas ini, KTUN Obyek Sengketa1 adalahKTUN yang jelas jelas bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.

Mengingat KTUNObyek Sengketa 2 dikeluarkan dengan mendasarkanpada KTUN Obyek Sengketa 1, maka secara otomatisdemi hukum KTUN Obyek Sengketa 2 pun merupakanKTUN yang bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik juga.

Oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa (1 maupun 2)aquo haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf adan b UU Peraturan :Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN ObyekSengketa .Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa1. Bahwa berdasarkan uraian dalam seluruh dalil diatas, apabila KTUN Obyek Sengketa tetap dianggapberlaku dan bahkan~ dilaksanakan maka sudahbarang tentu.

Keputusan tersebut dapat berupaKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Setiap KTUN yangdikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara menggambarkan relasipemerintah dengan warganya.

Namun dengan disahkannyaUU AP yang mengatur konsepsi KTUN secara detail dankonprehensif, maka ketentuan terdapat konstruksi baru tentangelemenelemen yang terkandung dalam KTUN yang menjadi objekgugatan di PTUN. Tulisan ini akan membahas soal implikasi hukumpengaturan KTUN di UU AP dengan proses pengujian sengketa diPTUN.Review tentang Konsepsi KTUN di UU PTUN;UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUU.

Selanjutnya bagaimanamendudukkan makna menimbulkan akibat hukum akibat terbitnyasebuah KTUN sebagaimana diatur dalam UU No 5 2009 sementaradefinisi KTUN bersi UU AP tidak mensyaratkan adanya akibathukum?.

Kalimat dalam Pasal 87 memperluas sumberterbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di PTUN.Selama ini berdasarkan Pasal 2 huruf e UndangUndang PTUNNo 9 Tahun 2004 ada 1 sumber KTUN yang dikecualikansebagai KTUN, yakni KTUN mengenai Tata Usaha TentaraNasional Indonesia. Pada perkembangannya, Tata UsahaTentara Nasional Indonesia saat ini sepenuhnya berada dilingkungan eksekutif, baik yang dikoordinasikan melaluiDepartemen Pertahanan maupun Markas Besar TNI di bawahKomando Panglima TNI.

Yakni apabila adanya sebuah KTUN yang berpotensimerugikan, meskipun kerugian tersebut belum nyata dan tidakbersifat langsung, maka KTUN tersebut sudah dapat digugat diPTUN.Apabila ditelisik lebih jauh, klausul "berpotensi menimbulkanakibat hukum yang menjadi kriteria KTUN memiliki relevansidengan diaturnya Tindakan Faktual dalam hal ini dalam bentukDiskresi dalam UU AP ini.