Contoh, A menggugat KTUN yang berbentuk bundel beschikking dimana A namanya ada dalam salah satu KTUN yang berbentuk bundel beschikking tersebut bersama-sama dengan B, C, dan D. Akan tetap B, C dan D tidak ikut menggugat. Dalam hal ini yang dibatalkan oleh hakim hanya terhadap KTUN yang menyangkut A (yang digugat A).

Apabila keseluruhan KTUN dalam bundel beschikking yang dibatalkan, maka hakim telah bertindak secara ultra petita dalam putusannya, hal ini dapat merugikan kepentingan B, C dan D yang tidak ikut menggugat.

background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">

Hal yang demikian tidak terikat dengan asas erga omnes, karena KTUN-KTUN

lainnya dalam bundel beschikking tersebut (ic. atas nama B, C dan D) yang tidak dipersoalkan bukan derivate dari KTUN yang dibatalkan.

yang menyangkut sebidang tanah, ternyata sebagian adalah hak Penggugat maka dalam amar putusan harus membatalkan dan mencabut KTUN sengketa serta mewajibkan Tergugat menerbitkan KTUN baru sebagai penggantinya dengan mengeluarkan tanah yang menjadi hak Penggugat.

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078

Mewajibkan TERGUGAT MENCABUT Surat Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas namaHalaman 17 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDGALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ;4.

BuktiP15 : Fotokopi Surat tanggal 9 Oktober 2020 Hal: SuratKeberatan Atas Terbitnya Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN) Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009, tanggal 4November 2009 Perihal Akta Kelahiran atas AlsyaQueenna Fauzia lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008 ditunjukan kepada Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (fotokopi sesuaidengan asli);16. BuktiP16 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Surat tanggal 9 Oktober2020 (fotokopi sesuai dengan asli);17.

Bahwa ParaPenggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidaksah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atasnama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008 (vide bukti T1= bukti T II Intv2) selanjutnya disebut sebagai objeksengketa.

karena surat Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas namaALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008(vide bukti T1= bukti T Il Intv2) telah dinyatakan batal, maka mempedomaniketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat diperintahkan mencabut objeksengketa berupa surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa AktaKelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas

Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa AktaKelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNAFAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008;Halaman 60 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas namaALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12082008;4.

Mengadili:

Eksepsi:

• Menerima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan KTUN yang termasuk ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

TertulisBerdasarkan penjelasan dari Pasal 1 UU PTUN, yang dimaksuddengan penetapan tertulis terutama merujuk kepada isi dan bukanbentuk dari KTUN itu sendiri.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidakabstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;b. Bersifat individual artinya KTUN tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yangdituju itu lebin dari seorang, tiaptiap nama orang yang terkenakeputusan itu disebutkan; danc. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

PENGGUGAT DIRUGIKAN OLEH OBJEK GUGATAN TUN PADA BAGIANKEDUA MENGENAI PENCABUTAN BA 2293A YANG DITERBITKANOLEH TERGUGAT28.29.30.31.Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN,dapat mengajukan gugatan kepada PTUN agar KTUN dimaksud,dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;Vide Pasal 53 ayat (1) UU PTUNOrang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan

OBJEK SENGKETA BUKAN KTUN YANG TERMASUK DALAM RUANGLINGKUP KOMPETENSI MENGADILI DARI PERADILAN TATA USAHANEGARA1.Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 menyatakan bahwa :Adapun yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangdisengketakan (Objek Gugatan) adalah sebagai berikut:KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIANomor/Tahun:Tanggal:Tentang:286/201918 April 2019PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 371 TAHUN 2016 TENTANGKEKURANGAN

Objek sengketa bukan KTUN yang termasuk ruang lingkup kompetensimengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat, ternyataeksspsi poin ke2 menyangkut kompetensi absolut pengadilan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi-eksepsi Terguat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atas nama YANI

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Jember Nomor :188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atasnama YANI ROMIYATUN;3.

Bupati padatanggal 23 Oktober 2019;Bahwa, Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019in casu obyek gugatan, berlaku pada saat pelantikan kepala desa, yaitutanggal 23 Oktober 2019.

Menyatakan sah Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang PemberhentianKepala Desa Subo Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jember Nomor188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subo,Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019, atasnama YANI ROMYATUN.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati JemberNomor : 188.45/302/KTUN/1.12/2019 Tentang Pemberhentian Kepala DesaSubo, Kecamatan Pakusari dan Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaSubo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, tanggal 23 Oktober 2019,atas nama YANI ROMYATUN.4.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan menerimaeksepsi Tergugat tentang tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan;

DALAM POKOK SENGKETA:

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp379.000,00(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Seperti termaktubHalaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.ae.30.dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017, Pasal 266 ayat (1), (2)dan (3) yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidakdidasari pada peraturan perundangundangan yang mengatur tentangproses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang benarsehingga berdampak pada tindakan hukum yang salah dan berakibathukum bagi seseorang.c.

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN YANG DIKECUALIKAN.a. Ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenentukan sebagai berikut :Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.Pasal 2:Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut Undangundang ini :a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b.

Dengan demikian alasan Penggugat dalammengajukan gugatan dikarenakan KTUN bertentangan dengn AUPB tidaklahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana diubah terakhir dnegan UU Nomor 51 tahun 2009.Asas Kepastian Hukum Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 angka 28 terkait Asas KepastianHukum yang menyebutkan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpapertimbangan hukum yang baik, merupakan dalil yang tidak benar dan tidakberdasar.Halaman 47 dari 76 halaman

Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.Asas KecermatanBahwa dalil Penggugat pada halaman 16 angka 28 terkait Asas Kecermatanyang menyebutkan obyek sengketa tidak didasari pada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang proses KTUN

;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok perkara, MajelisHakim akan menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyaikewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini halHalaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 100/G/2020/PTUN.Sby.mana terkait pula dengan salah satu eksepsi Tergugat yaitu obyek sengketamerupakan KTUN yang dikecualikan.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menerima Eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa bukan KTUN;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. MenghukumPenggugat untuk mambayar biaya perkara sebesar Rp 474.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

quo dimanaPenggugat mendalilkan yakni agar suasana kondusif justru setelahTergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut suasana di DesaMrandung menjadi tidak kondusif dengan merugikan seluruh warga,khususnya Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, KabupatenBangkalan yang berpartisipasi pada pemilihan panitia pemilihan kepaladesa Mrandung dan/atau secara mutatis mutandis merugikan diriPenggugat dengan merusak tim yang telah dibentuk pada BadanPermusyawaratan Desa ; Bahwa ketentuan mengenai pencabutan KTUN

diatur dalam Pasal 64ayat (1) Undang Undang 30 Tahun 2014, dimana KTUN dapatdicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atausubstansi dimana yang dimaksud cacat substansi salah satunyaadalah keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentinganumum dan Keputusan tersebut tidak digunakan sesuai dengan tujuanyang tercantum dalam isi keputusan ;Bahwa apabila dihubungkan pada fakta hukum alasan gugatan makanyata Surat Keputusan Nomor : 141/302/433.110/2021, tertanggal 19Februari 2021 telah

Sby.Bahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat finalsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena objeksengketa masih memerlukan tindakan lain dan atau persetujuan dariBPD untuk melaksanakan isi dari surat perintah tersebut sehinggabelum ada kerugian atau akibat hukum apapun dengan adanya suratperintah tersebut sehingga unsur final yang dimaksudkan dalam pasal aquo tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (c) undang undang no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas

Bahwa objek sengketa bukan KTUN karena belum memenuhi syaratkonkrit, individual, final, adanya akibat hukum berdasarkan ketentuanpasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena objeksengketa tersebut ditujukan kepada BPD Mrandung secarakelembagaan bukan untuk ditujukan kepada individu Penggugat.3. Bahwa gugatan Penggugat obscurr libel.4.

disyaratkan pada ketentuanpasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yang dapat digugatdi peradilan tata usaha negara dan oleh karena itu cukup beralasan hukumeksepsi Tergugat untuk dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait obyeksengketa bukan KTUN dinyatakan diterima, maka mengenai eksepsiselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 77/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 September 2018 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :Dalam Penundaan :- Menolak permohonan penundaan obyak sengketa ; -------------------Dalam Eksepsi :- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat tentang obyek sengketa tidak memenuhi kualifikasi KTUN ; ------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :

. tanggal 300ktober 2018 yang dimohonkanbanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,suratsurat bukti, saksisaksi dari para pihak, maka Majelis HakimBandingdalam musyawarah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding / Penggugat,pihak Pembanding / Tergugat dan Pembanding / Tergugat Il Intervensi telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi tentang Obyek gugatan tidak memenuhi kualifikasi KTUN

; Obyek gugatan Prematur ; Hal 10 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY Gugatan Penggugaterror in persona ; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor :07/BA HP/KTRS/ULP BPWS/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P5 =Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan eksepsi tentang apakah obyek sengketa ( Bukti P5 = T 12) aquo telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN ;Menimbang, bahwa objek

selain pertimobangan hukum tersebut diatassetelah memperhatikan bagian penutup dari obyek sengketa aquo ( buktiP 5= T 12) telah nyata nyata dijelaskan bahwa obyek sengketa aquo untukdipergunakan dalam penetapan pemenang sebagaimana mestinya. ; Hal 13 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbanganhukum tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapatdan berkesimpulanmenurut hukum bahwa obyek sengketa aquo ( Bukti P 5 =T 12 ) tidakmemenuhi kualifikasi KTUN

SBY tanggal 30Hal 14 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBYSeptember 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Bandingakan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawahiniMenimbang, bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo tidakmemenuhi kualifikasi sebagai KTUN maka, terhadap permohonan penundaantidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonanpenundaan obyek sengketa tersebut haruslah di tolak ; Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan TataUsaha

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :77/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 September 2018 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI :Dalam Penundaan :Hal 15 Putusan No. 34/B/2019/PT.TUN.SBY Menolak permohonan penundaan obyak sengketa ; Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat tentang obyeksengketa tidak memenuhi kualifikasi KTUN ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ;2.

AlasanAlasan KTUN Objek Gugatan dan KTUN ObjekGugatan Il.1Bahwa kedua KTUN Objek Gugatan cacatsecaraproseduraldalam konsideran, pada dasar pertimbangan poin 1 dari keduaKTUN Objek Gugatan menempatkan Pasal 8 Ayat (3) Undang Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Dimana pasal tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitandengan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua KTUN Objek Gugatantelah menyalahqunakan kewenangannya, dengan alasan sebagaiDGPIKUT:2 nn nnn nnn rennin tenn nn nnn ome nnnnnnnnnenenanonnananansnnsBel22.Bahwa PT. Yasmin Bumi Asri yang telah melakukan aktivitasreklamasi di sebelah barat dari garis Pantai Losari ke arah lautlepas sesuai KTUN Objek Gugatan dan KTUN ObjekGugatan II a quo. Dan luas kawasan reklamasi seluas 157, 23Ha.

Sehinggasecara mutatis mutandis kedua KTUN Objek Gugatan a quocacat secara hukum)020222020003.

Alasan Masing Masing KTUN Objek Gugatan1.

Dikeluarkannya kedua KTUN objek gugatan sama sekalitidak melanggar asas Keterbukaan oleh karena jauhsebelum dikeluarkannya KTUN objek gugatan Tergugat telahsecara terbuka menyampaikan kepada masyarakat umumtentang Program Pembangunan CPI;lll.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN aquo yang seolaholah melaksanakan isi putusan Pengadilanagar dapat memberikan izin pertambangan dalam bentukKuasa Pertambangan (KP) kepada PT. DIPM (vide diktumKedua KTUN Tergugat) juga terbukti tidak sah dari sisi objekKTUN itu sendiri sebab SK No. 267/2007 yang dinyatakan sahdan berlaku kembali berdasarkan KTUN Tergugat ternyataterbukti SUDAH KADALUWARSA sejak tahun lalu, yaitu sejaktanggal 29 September 2010.4.2.2.

Bahwa dengan demikian, dikarenakan KTUN Tergugat saat inijustru) memberlakukan kembali SK No. 267/2007 tersebut,maka terbukti KTUN Tergugat adalah tidak sah, dan untuk ituKTUN Tergugat harus dibatalkan.ALASAN KETIGA: KTUN TERGUGAT YANG SEOLAHOLAHMELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN DENGANMEMBERLAKUKAN SK NO. 267/2007 UNTUK MEMBERIKANKUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI KEPADA PT.

KTUN Tergugat, faktanya telah dikeluarkan untukmengesahkan surat SK No. 267/2007 yang isinya memberikanizin dalam bentuk Kuasa Pertambangan atau KP kepadaPT. DIPM (vide diktum Kedua KTUN Tergugat), padahal SKtersebut saat sudah tidak lagi berlaku atau sudah kadaluwarsa,sehingga terbukti KTUN Tergugat adalan TIDAK SAH danCACAT HUKUM sebab:a. Terhadap....4.3.4.4.3.5.4.3.6.= 19 a.

Untuk itu, sama sekali tidak ada alasan menuruthukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk tidakmembatalkan KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat.PERMOHONAN PENUNDAAN5.1.Bahwa....BulaBie5.3.5.4. 25 Bahwa penundaan atas keberlakuan KTUN sangat diperlukan danmendesak bagi Penggugat agar Penggugat tidak mengalami kerugianyang lebin besar lagi, sebab KTUN aquo telah mengesahkan danmemberlakukan kembali SK No. 267/2007 yang telah kadaluwarsa,dan yang secara hukum substansi izinnya sudah tidak lagi diakuimengingat

putusan pengadilan yang dirujuk dalam KTUN Tergugat samasekali tidak pernah memerintahkan tergugat untuk memberlakukan SK.

tanggal 28 April 2011 yangmengemukakan alasan alasan sebagai berikut: Tentang ObyekGUQALAN je s+ = ese ese shee eee see SHR See Sone Bee eee eeBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang UndangNomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UUPTUN), yang dimaksud dengan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN

Internet Pratama Indonesia (Penggugat)yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bukti P1), yang dapatdikatagorikan sebagai KTUN karena telah memenuhiunsur unsur sebagaiD@rikltt 2 ese 5 eH+ 5 shes sees see SENS BRS See See S Sele Se eeeBahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat' tersebutberbentuk tertulis sehingga tidak perlu dibuktikanlagi karena telah terbukti secara umum (notoirfiet) karakterTeTTUlISGNYa fH = 46+ 2 see seems eee se seeb.

Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangWCAG, p= mm en we eee ee Se = we ee =Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat' tersebutmerupakan tindakan hukum TUN sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU PTUN, karenatindakan Tergugat tersebut merupakan ~~ tindakanadministrasi negara yang melaksanakan fungsi untukmenyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah =;Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebutbersifat konkret (tidak abstrak, berwujud =

Internet PratamaIndonesia(Penggugat); + +2550 errr reer errr reeeBahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat' tersebutbersifat individual karena ditujukan bagi PenggugatBahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat' tersebutbersifat final karena keputusan tersebut bersifatdefinitif dan dapat langsung' dilaksanakan atautidak memerlukan proses/persetujuan lebih lanjut ;Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat' tersebutmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karenadengan dikeluarkannya KTUN tersebut maka

InternetPratama Indonesia (Penggugat) yang dikeluarkanoleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukumdan prematur ;Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas dapatlahdisimpulkan bahwa KTUN yang dikeluarkan olehTergugat tersebut telah terbukti bertentangandengan peraturan perundang undangan dan olehkarenanya sangat beralasan hukum apabila PengadilanTata Usaha Negara menyatakan bahwa KTUN tersebuttidak sah atau batal ; KeputusanPencantuman Ke Dalam Daftar Hitam Pada WebsitePengadaan (eprocurement) Pemerintah

Paramitra Alfa Sekuritas , yangditandatangani oleh Kepala Biro Perundang undangandan Bantuan Hukum atas nama Tergugat (KTUN Obyek4Sengketa ) ; danSurat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga KeuanganNomor : S11662/BL/2010 tertanggal 29 Desember 2010perihal Perintah Melakukan Tindakan Tertentu, yangditandatangani oleh Kepala Biro PengelolaanInvestasi atas nama Tergugat (KTUN Obyek Sengketa11) ;(KTUN Obyek Sengketa dan KTUN Obyek Sengketa IIsecara bersamasama selanjutnya disebut KTUN ObyekSengketa)

Obyek yang diaturdalam KTUN' obyek ~ sengketa adalah tidakabstrak melainkan suatu hal tertentu dan /atau dapat ditentukan berdasarkan isi yangtermuat dalam KTUN ObyekSengketa dan KTUN Obyek Sengketa Il ;Bahwa pada pokoknya berdasarkan KTUN ObyekSengketa I, Tergugat memberikan sanksiperintah melakukan tindakan tertentu kepadaPenggugat yaitu untuk menyelesaikanpermasalahan dengan PT. Asuransi PurnaArthanugraha (PT. Aspan) dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan sejak tanggalKTUN Obyek Sengketa .

Dengandemikian KTUN Obyek Sengketa telah memilikisifat Individual secara jelas dan takterbantahkan ; Final :Bahwa yang dimaksud dengan Final adalah akibathukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan KTUN itu) harus benar sudahmerupakan akibat hukum yang definitif .

Sudah selayaknyasebuah KTUN tidak menimbulkan kerugian yang48berlebihan bagi yang berkepentingan (Prof.Philipus M.

Obyek Sengketa yang mengandungkecacatan hukum tersebut haruslah dibatalkandan dinyatakan tidak sah ;KTUN OBYEK SENGKETA DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGANDENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(PASAL 53 AYAT 2 UU PTUN).Bahwa selain bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku sebagaimana telahHalaman 49 dari 153 halaman, Putusan Nomor 14/G/2011/PTUN JKT50kami sebutkan sebelumnya di atas, KTUN ObyekSengketa (KTUN Obyek Sengketa dan KTUN ObyekSengketa II) juga bertentangan dengan

Bahwa Para Penggugat tidak dapat melakukan ataumelaksanakan ketentuan hukum di atas karena karena KTUN ObyekSengketa tidak berada dalam penguasaan Para Penggugat sehinggaselama ini telah berupaya dan berusaha sedemikian rupa untukmendapatkannya akan tetapi tidak pernah berhasil untukmengetahui keberadaan dari KTUN Obyek Sengketa yang disebut diTf.

Bahwa Obyek Sengketa KTUN atau gugatan aquo adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) tentang Pencatatan Peralihan Hak yangtelah dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negarayaitu dari sebelumnya tercatat bernama SAMADI menjadi bernama T.Siahaan tanpa diketahul dasar hukumnya yaitu1.

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang Pencatatan Peralihan Hak yangdilakukan oleh Tergugat tersebut di atas adalah KTUN yang bersifatKonkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3UU Peratun 1986 j 22222 2nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnen nnn ennnennnnnnneenennnnesKonkret: 722222 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnObyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu danatau dapat ditentukan yaitu Pencatatan Peralihan Hak pada KTUNObyek Sengketa yang seharusnya hak SAMADI (Para

SiahaanIndividual: Pencatatan Peralihan Hak KTUN Obyek Sengketa yang dilakukan olehTergugat tersebut telah ditujukan dan berlaku khusus kepada T.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN ObyekSengketa aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhikualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUPEPatUN 1986 nnn nnn $n nnn nnn nine nnnninnn nna nanmnm5.

Gol Ruang : Penata Muda, Ill/a ;Masa Kerja Golongan : 7 Tahun 7Bulan ; Gaji Pokok >: Rp. 1.437.400, ;Jabatan/Tempat Tugas : TenagaPengajar/AsistenHalaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 109/G/2009/PTUN JKT10Ahli Madya padaFakultas KedokteranUniversitasIndonesia ;KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya ;KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepadayang bersangkutan untuk dipergunakansebagaimana mestinyaBahwa KTUN

ketentuan Pasal langka 3 UUPERATUN ; Bahwa Pasal 1 angka 3 Jo. penjelasan UU PERATUNmenjelaskan,bahwa yang dimaksud dengan Putusan TUN adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yanq berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata 5KonkretObyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN

sengketa tidak abstrak tetapiHalaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor : 109/G/2009/PTUN JKT12berwujud tertentu atau. dapat ditentukan yaitusecara khusus pengaktifkan kembal i status PNSPENGGUGAT dengan Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda,lll/a, dan Masa Kerja Golongan : 7 Tahun 7 Bulan ;IndividualKTUN obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.Kalau. yang dituju itu lebih dari seorang, tiap tiap nama orang yang terkena keputusan itudisebutkan :Bahwa KTUN

Judilherry Justam) ;FinalKTUN obyek sengketa sudah berlaku definitif dankarenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan tidaklagi memerlukan persetujuandari instansi atasan atau instansi lain ;12Bahwa KTUN obyek sengketa telah berlaku definitifdan telah menimbulkan akibat hukum berupa tidakdinaikannya Pangkat/Golongan PNS PENGGUGAT danberkurangnya Masa Kerja Golongan PENGGUGAT yanghanya dihitung selama 7 Tahun 7 Bulan.

Sebagaimanayang disebut dalam diktum KEDUA dari KTUN obyeksengketa ;Bahwa KTUN Obyek sengketa menimbulkan akibat hukum,yaitu. berupa kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimanatelah diuraikan diatas, yaitu) hilangnya masa kerjaPENGGUGAT dan tidak dinaikkannva Pangkat/GolonganPNS PENGGUGAT ; Bahwa dengan adanya KTUN obyek sengketa aquatersebut, masa Kerja Golongan PENGGUGAT hanyadihitung selama 7 Tahun 7 Bulan, hal manaakansangatmengurangi besarnya uang pensiun yang akanditerima oleh PENGGUGAT pada waktunya

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1angka 2, UndangUndang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuPasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 PP No 24 Tahun3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa, Sertipikat HakMilik No. 01562/ Kel.

Bojong Menteng, dengan surat ukur No : 1129/BojongMenteng/1998, tertanggal 21 Nopember 1998, luas tanah 507 M2 (lima ratustujuh meter persegi) atas nama Etty Muktiati yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifatKonkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) objek sengketa

aquo termasuk dalam pengertian dan/atautelah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara 1986;4.

Bahwa terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa makaPenggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang masih menguasai dantinggal di objek sengketa tidak dapat hidup dengan tenang di lokasi objeksengketa karena terus didatangi debt collector yang menagih pembayarancredit pinjaman di Koperasi Intidana;10.Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objeksengketa tersebut jelasjelas sangat merugikan akibatnya harus menanggungbeban pembayaran hutang Pinjaman milik orang

Keputusan Tata Usaha Negara (Ktun) Objek Sengketa BertentanganDengan Peraturan PerundangUndangan YangBerlaku;.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat / balik nama atas tanahsengketa dengan Sertipikat Hak Milik No. 01562/ Kel.

SEMIAJI dan HUSEIN SETIO telahdiletakkan sita jaminan sesuai' berita Acara PenyitaanJaminan (conservatoir beslaag) tanggal 08052002 No.34/Pdt.G/2002/PN.BIt ;Bahwa selain SKPT yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut,merupakan obyek KTUN, dan TERGUGAT juga telah kelirumencatatkan dalam warkah Buku Tanah atas SHM No. 258Kelurahan Karangsari yang tercantum atas nama PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, yang mana dalam warkah buku tanahtersebut terdapat catatan yaitu : atas SHM No. 258 tidakbisa dipindah tangankan

;Pencatatan dalam warkah buku tanah yang ada ~padaTERGUGAT terhadap SHM No. 258 Kelurahan Karangsari,tercatat bahwa : surat dari Lancy Helena MariaWisudha tanggal surat 8 Mei 2002 perihalpemberitahuan untuk tidak menerbitkan ataumengalihkan kepemilikan dan telah didaftar di PNBlitar Nomor Perkara34/Pdt.G/2002/PN.BIit, surat masuk tanggal 10 Mei2002.Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATtersebut adalah KTUN yang bersifat konkret, individual,dan final, sebagaimana ditentukan dalam

Sebagaimana yang tercatatdalam KTUN Obyek Sengketa tersebut, telahmemberikan akibat hukum berupa catatan adasita jaminan, sehingga tanah tersebutpraktis tidak dapat dipindahtangankan ataudijual belikan atau dijaminkan.

Dengandermikian menimbulkan kerugian bagi PARAPENGGUGAT ;Bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukanoleh undangundang sebagaimana diatur dalam pasal 55Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, mengingat KTUN Obyek Sengketa diberitahukandan diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2007, sedangkangugatan ini diajukan pada tanggal 4 Maret 2008 sehinggatidak ada keterlambatan waktu) dalam proses pengajuanQUGdTAN

KTUN ObyekSengketa ini menunjukkan TERGUGAT tidak menjalankan tugaspokok dan fungsinya sebagai Kantor Pertanahan secaraprofessional, dalam memberikan pelayanan publi k dilakukantanpa kecermatan dan tidak berdasarkan~ kehati hatianbahkan ada kecenderungan merupakan perbuatan kebohonganpubli k karena dalam warkah tanah atas SHM No. 258,Kelurahan Karangsari dan tidak bisa dipindahtangankanatau melakukan perbuatan hukum lainnya, dengan kata lainpenerbitan KTUN Obyek Sengketa tidak sesuai asaspemerintahan

TIRTARAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012 ~~ untuk selanjutnya disebutsebagai (KTUN ObjekSengketa); 22 nnn nn nnn nnn enn nnn ne ncn cence nenIl. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUMPENGGUGAT 1.

TIRTA RAHMAT BAHARI tertanggal 27 Juni 2012untuk selanjutnya disebut sebagai KTUN objekSengket@a; 22 $2 nn nooner nnn nnn nnn ee nee e2.

Tergugat melalui mediamassa baik cetak maupun elektronik pada pokoknya hanyamenyatakan akan menjawab somasi dari Penggugat danmenyatakan bahwa KTUN objek sengketa masih dalam tahappengkajian ulang.

publik maupun audiensi denganpimpinan DPRD ProvinsiBahwa selain itu, terdapat penolakan atas terbitnya KTUN objeksengketa dari komponen masyarakat termasuk Banjar Adat diPemogan serta anggota DPRD Provinsi Bali melalui media massayang pada pokoknya meminta agar Tergugat segera mencabut danmembatalkan KTUN objek sengketa yang telah diterbitkan olehTER QUG Bin nn nnn nnn nnn nnn7.

Dengan demikian (KTUN) obyek sengketa yangdikeluarkan Tergugat bertentangan dengan pasal 2 huruf h UUPPLH;f.

No. 334 K/TUN/2012Bahwa yang dimaksud dengan bersifat Individual adalah KTUN itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yaitu kepada PT Alam Sutera,sebagaimana tercantum pada KTUN Obyek Sengketa yaitu Surat KeputusanBupati Gunung Mas Nomor: 89/DPE/III/XII/2009 tertanggal 29 Desember2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.Alam Sutera;Final:Bahwa yang dimaksud dengan bersifat Final adalah akibat hukum yangditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan KTUN itu

tidak mau mengubahKTUN maka KTUN tersebut barulah bersifat final, yaitu berlakunya Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi atas nama PT Alam Sutera, sebagaimanaDiktum ke8 KTUN Obyek Sengketa yang menyatakan : Keputusan BupatiGunung Mas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketatermasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUNyang dimaksud dalam Pasal angka 9 UU Peratun;Penggugat adalah Badan Hukum Perdata

Bagian V angka 3 SEMANo. 2 Tahun 1991) terhitung sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingannyadirugikan oleh KTUN Obyek Sengketa.

Dengan demikian, apabila KTUN Obyek Sengketa tetapdilaksanakan, dimana wilayah pertambangan berdasarkan KTUN ObyekSengketa tersebut berada dalam dan merupakan sebagian koordinat wilayah yangsemula telah diberikan Terguat kepada Penggugat berdasarkan KuasaPertambangan Eksplorasi, maka Penggugat akan menderita kerugian secara terusmenerus, karena kandungan emas dan mineral pengikutnya pada wilayahpertambangan berdasarkan KTUN Obyek Sengketa, akan semakin berkurangakibat pelaksnaaan kegiatan operasi

Kahias Kedaton karena KTUN Obyek2534sengketa terbit pada tanggal 29 Desember 2009, artinya KTUN obyek Sengketalebih dahulu terbit dari Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/IW/VIN/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan eksplorasi kepada PT.

Amir Sujak Sinaga) yangkeseluruhannya berjumlah + 40 Hektar.; .......00 0.0000. o cece cece cece eee eensb) Bahwa akibat diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, pihak yang mengajukanpermohonan penerbitan KTUN Objek Sengketa tersebut yaitu Ir.

Asas Kepastian Hukum.Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangandengan asas kepastian hukum dalam penerbitan Sertipikat tanah, karena Tergugatdalam menerbitkan Sertipikat tersebut tidak memastikan siapa yang menguasaitanah objek sengketa tersebut, sehingga KTUN yang diterbitkan mengandung3.

................0...Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUNBL hal. 30 Ke sebelas Sertipikat Hak Milik tersebut di atas selanjutnya dalam perkara inidisebut : Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ataudisngkat KTUN Obyek Sengketa. ........0 00... c cece ccc cence cece eee eens Dengan diterbitkanya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugatmerasa dirugikan, karena KTUN Obyek Sengketa berada diatas tanah milikPenggugat yang telah Penggugat miliki sejak tahun 1976 yang merupakanpemberian

tidak mempunyai hubungan hukum dengan KTUN ObyekSengketa kecuali terhadap Hak milk No. 481 An.

Pernyataan Penggugat bahwa terjadi kejanggalan dari penerbitan KTUN ObyekSengketa yang berkaitan dengan pengecekan di Kantor Pajak oleh Kepala DesaRantau Jaya Udik, Tergugat berpendapat bahwa pengecekan di Kantor Pajak olehKepala Desa Rantau Jaya Udik, tidak ada relevansinya dengan KTUN ObyekSengketa yang telah Tergugat terbitkan sehingga tidak perlu untuk di jawab. ........Putusan Nomor : 2/G/2013/PTUNBL hal. 39 Penerbitan KTUN Obyek Sengketa menurut Penggugat bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan

IntanZahrah, terletak diBlok Rancahaur,Kelurahan Margasari,Kecamatan Margacinta,Kotamadya Bandung,Propinsi Jawa Barat(untuk selanjutnyadisebut KTUN ObyekGugatan) ;2. Bahwa KTUN ObyekGugatan aquo yangdikeluarkan olehHalaman 5 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 102/G/2010/PTUNBDG.TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhiketentuan Pasal 1angka 8 Undamg UndangNo. 51 Tahun 2009 Jo.Pasal 1 angka 2UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo.

Gugatan kepada TERGUGAT yangtelah mengeluarkan KTUN Obyek Gugatan aquo, yangmembawa = akibat hukum = merugikan kepentinganPenggugat, sesuai dengan asas Point dinterot,point daction atau .

JuherZaidir,SH, selaku PPAT;6) Bahwa dengan terbitnya KTUN ObyekGugatan aquo diatas tanah milikPenggugat, terbukti Tergugat telahmenerbitkan Sertipikat Ganda, yaituSertipikat Hak Milik No. 134/DesaMargasari, yang diterbitkan padatanggal 4 Juli 1980 dan KTUN ObyekGugatan aquo, dengan kata lain Tergugatdalam menerbitkan KTUN Obyek Gugatanaquoiwtidak sesual dengan prosedurhukum, melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku~ dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUB), mengakibatkan

Pemberiansurat surat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.Dengan demikian diterbitkannya KTUN Obyek Gugatan aquooleh Tergugat, mengakibatkan tidak adanya kepastianhukum bagi Penggugat, diatas tanah yang sama telahterbit 2 (dua) sertipikat, Penggugat merasa sangatdirugikan dengan terbitnya KTUN Obyek Gugatan aquo.2.

KTUN Obyek Gugatan aquo bertentangan dengan AsasKepastian Hukum.Bahwa KTUN Obyek Gugatan aquo yang dikeluarkanoleh TERGUGAT, bertentangan dengan Asas KepastianHukum, dalam hal ini Tergugat terlebih dahulu telahmenerbitkan Sertipikat atas nama Ny.

Bahwa KTUN Obyek Sengketa di atas, adalah KTUN yang dikeluarkanoleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dimana KTUN ObyekSengketa tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan

Konkret:Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu danatau dapat ditentukan. yaitu: memberikan persetujuan perpanjanganIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara kepada PT SentikaMitra Persada di atas lahan seluas 1.389 Hektar yang terletak diKelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dimaksuddalam Diktum Kesatu KTUN Obyek Sengketa.b.

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang kepentingannya dirugikanakibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa (in casu Pihak Ketiga YangDirugikan), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)UU Peratun;Walaupun pihak yang dituju langsung oleh KTUN Obyek Sengketaadalah PT Sentika Mitra Persada, namun Penggugat adalah pihak yangkepentingannya terkena langsung (terimbas) oleh akibat hukum daridikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa a quo, yakni area atau lokasi atauwilayah Hak Eksplorasi yang diberikan

lokasiatau area yang disebutkan dalam KTUN Obyek SengKeta, atau setidaktidaknya terganggu dan/atau tidak bisa diusahakan akibat persoalanHalaman 5 dari 41 halaman.

Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun.Penggugat mengetahui secara pasti adanya KTUN Objek Sengketadimaksud setelah memperoleh fotokopi KTUN Obyek Sengketa tersebutpada Tanggal 31 Juli 2012, atau setidaktidaknya Penggugat mengetahuiteiah diketuarkannya KTUN Obyek Sengketa a guo adalah pada Tanggal25 Juni 2012 dan/atau 16 Juli 2012 dimana pada Tanggal tersebutdiadakan rapat penyelesaian persoalan tumpangtindih IUP yang dipimpinoleh Sekretaris